Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini memaparkan penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah dalam produk Pembiayaan Ulang (Refinancing) Pembangunan Pembangkit Listrik. Dalam penelitian ini penulis meneliti kesesuaian penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah dengan perundang-undangan dan fatwa DSN mengingat bahwa Pembiayaan murabahah dan ijarah sampai dengan saat ini menjadi skema pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Melalui skema murabahah nasabah membutuhkan sejumlah dana untuk membeli aset tertentu, dan untuk itu nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli aset tersebut melalui pihak bank untuk selanjutnya nasabah akan membayarnya secara menyicil. Dalam suatu pembiayaan murabahah, kondisi perekenomian yang selalu berubah mempengaruhi kondisi usaha nasabah, kondisi tersebut dapat menjadikan kemampuan nasabah untuk membayar utang murabahah menjadi berkurang atau nasabah membutuhkan tambahan modal untuk menyesuaikan usahanya dengan kondisi yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka dimungkinkan dalam suatu pembiayaan yang sedang berjalan, nasabah mengajukan pembiayaan ulang (refinancing). Prinsip dalam transaksi berdasarkan syariah adalah adanya underlying asset yang menjadi dasar transaksi, oleh karena itu skema murabahah tidak dapat digunakan untuk membiayai ulang/melunasi pembiayaan murabahah sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk proses refinancing adalah melalui penerapan akad musyarakah mutanaqisah.

---

This thesis describes the application of Musharaka Mutanaqisah contract in the product of Refinancing the Development of Power Plants. In this study the authors examined the suitability of the application of the Musyarakah Mutanaqisah contract with legislation and DSN fatwa given that the financing of murabahah and ijarah up to now is the most widely used financing scheme for Islamic banking in Indonesia. Through the murabahah scheme, the customer requires a number of funds to buy certain assets, and for that the customer submits a request to the bank to buy the asset through the bank and the customer will pay it in installments. In a murabahah financing, the changing economic conditions affect the customer's business condition, this condition can make the ability of customers to pay murabahah debt to be reduced or customers need additional capital to adjust their business to the existing conditions. Based on this, it is possible for an ongoing financing, the customer proposes refinancing. The principle in sharia-based transactions is the existence of an underlying asset that is the basis of the transaction, therefore the murabahah scheme cannot be used to refinance / repay the murabahah financing beforehand. Based on this, one of the solutions that can be applied to the refinancing process is through the application of the mutanaqisah musyarakah agreement."

"Perbankan syariah selama ini belum memiliki acuan untuk menentukan tarif sewa dalam pembiayaan perumahan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), sehingga suku bunga konvensional masih dijadikan acuan. Penelitian ini bertujuan memberikan alternatif penetapan tarif sewa pada pembiayaan perumahan dengan menggunakan Indeks Tarif Sewa (RRI). Tarif sewa diperoleh dengan mensimulasikan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) Sewa & Kontrak di beberapa kota di Indonesia. Tarif sewa yang diperoleh dari simulasi RRI di 3 kota menunjukkan hasil lebih murah dan menghasilkan tarif sewa yang berbeda antar wilayah serta cenderung stabil pada periode pembiayaan jangka panjang sehingga dapat dikatakan lebih menggambarkan kondisi riil pasar dibandingkan suku bunga KPR dan tarif sewa yang berlaku pada MMQ eksisting yang cenderung bertambah mahal setiap periode evaluasi dan tarifnya sama pada lokasi yang berbeda.

---

So far, Islamic banking does not have a reference to determine rental rates in housing finance with a Musharakah Mutanaqisah (MMQ) contract, so conventional interest rates are still used as a reference. This study aims to provide an alternative reference for setting rental rates on housing finance using the Rental Rate Index (RRI). Rental rates are obtained by simulating Residential Property Price Index and Consumer Price Index-Rent & Contract in several cities, at several terms and different types of houses. Rental rates obtained from RRI simulations in 3 cities is cheaper and produce different rental rates between regions and more stable in the long-term financing period compared to mortgage interest rates and rental rates that apply to existing MMQs which tend to get more expensive every evaluation period with the same rates at different locations."

"ABSTRAKSkripsi ini meninjau rencana perubahan jumlah pembangkit yang padajaringan sumur minyak bumi dan gas alam yang berada dibawah pengelolaanCNOOC SES Ltd yang berlokasi di Blok Widuri, Laut Jawa. Perubahan jumlahpembangkit sebuah sistem tenaga listrik dapat mengakibatkan koordinasi releyang sudah ditetapkan sejak awal menjadi terganggu. Hal ini dikarenakanperubahan suplai daya di jaringan mengakibatkan perubahan besar arus hubungsingkat yang mungkin terjadi. Arus hubung singkat adalah salah satu parameterutama dalam menentukan setelan rele arus lebih agar dapat berkoordinasi denganbaik. Bila besar arus hubung singkat maksimum dan minimumnya mengalamiperubahan sementara setelan rele tetap sama, maka koordinasi antar rele akanterganggu.Untuk menentukan setelan rele arus lebih, diperlukan analisis aliran dayauntuk mendapatkan arus beban maksimum yang dialami rele. Kemudiandilakukan analisis hubung singkat untuk menentukan arus hubung singkatminimum yang akan menjadi patokan dalam setelan rele yang digunakan. Setelahitu sistem proteksi akan disimulasikan untuk mengevaluasi koordinasi antar rele.Baik analisis maupun simulasi koordinasi proteksi akan dilakukan dengan bantuanperangkat lunak ETAP 7.Skripsi ini akan menghasilkan setelan rele untuk rele arus lebih gangguanfasa dan gangguan tanah pada jaringan dengan kondisi terbaru, berupa arussetelan (Ipickup) rele, waktu kerja (time dial) rele, dan kurva karakteristik rele."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan skema Feed in Tariff PLTM yang dapat dijadikan acuan dalam jual beli listrik dari swasta kepada PLN. Nilai Feed in Tariff PLTM saat ini dirasa masih terlalu tinggi sehingga belum dapat dijadikan acuan dalam perjanjian jual beli listrik antara PLN dan swasta atau Independent Power Producer IPP. Penelitian berfokus pada perhitungan nilai Feed in Tariff PLTM dengan skema tetap dan menurun.Dasar dari perhitungan nilai Feed in Tariff ini adalah Levelized Cost of Energy LCOE atau biaya untuk memproduksi listrik setiap kWhnya. Hasil perhitungan nilai Feed in Tariff PLTM yang didapatkan dengan skema tetap maupun menurun menunjukkan hasil yang lebih rendah dibandingkan nilai Feed in Tariff PLTM yang diberikan oleh pemerintah. Apabila skema Feed in Tariff PLTM baru ini akan dilaksanakan maka dibutuhkan pula peran subsidi dari pemerintah.

---

The purpose of this research to obtain the ideal scheme Feed in Tariff for mini hydro power plant that can be used as a reference for setting Feed in Tariff between private sector that build mini hydro power plant to PLN. The current Feed in Tariff is considered too high by PLN. Therefore, it cannot be used as a fair reference to create an agreement among PLN and private sector. The research focus on the calculation of the Feed in Tariff value using constant and decreasing scheme. Levelised Cost of Energy LCOE or the cost to produce electricity per kWh will be used as the baseline in the calculation. A lower Feed in Tariff value that the current value from the government is found using this calculation scheme. If the new Feed in Tariff will be implemented that it will require subsidies from the government."

"Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Listrik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia antara 2012-2016, nilai investasi telah meningkat sekitar 27% per tahun, dimana pada tahun 2016 adalah Rp 109 Triliun / tahun dan perkiraan mencapai Rp 227 Triliun / tahun di 2019. Ini adalah potensi besar bagi para pemangku kepentingan dalam bisnis listrik, salah satunya adalah kontraktor. Namun, dalam studi kasus yang dilakukan pada perusahaan XYZ yang telah terlibat dalam bisnis listrik sejak tahun 2008, ditemukan bahwa pencapaian laba per tahun sebagian besar tidak tercapai dengan target perusahaan tahunan dengan pencapaian rata-rata 87%. Metode penelitian ini untuk menguji faktor pengaruh pencapaian laba perusahaan dalam proyek pembangkit listrik menggunakan survei kuesioner untuk mengalami kontraktor. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa faktor utama yang berpengaruh dalam pencapaian laba dari proses tender adalah harga material/equipment dan dari proses pelaksanaan proyek adalah permasalahan desain.

---

Based on data from the Directorate General of Electricity Ministry of Energy And Mineral Resources of Republic Indonesia between 2012-2016, the value of investment has increased approximately of 27% per year, where in 2016 is Rp 109 Trillion/year and estimates reached Rp 227 Trillion/year in 2019. This is great potential for stakeholders in electrical business, one of whom is contractor. However, in a case study conducted on company XYZ that has been involved in the electricity business since 2008, it was found that the achievement of profit per year is largely not achieve with the annual corporate targets with average achievement of 87%. The method of this research has to examine influential factor of corporate profit achievement in power plant project using questionnaire survey to experience contractor. The final objective of this research is to define main influence factor on strategies in order to improve the profit achievement."

"Kegiatan usaha penyaluran dana pada bank syariah dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Salah satu instrumen pembiayaan yang ada pada bank syariah adalah musyarakah atau penyertaan modal (equity participation) yang diperluas lagi menjadi Musyarakah Mutanaqisah atau decreasing participation yaitu perkongsian yang kepemilikan bersama, dimana semula kepemilikan bank lebih besar dari nasabah lama kelamaan pemilikan bank akan berkurang dan nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian yang mengecil. Pembiayaan musyarakah mutanaqisah, oleh kalangan perbankan lebih banyak digunakan untuk produk konsumtif. Tapi bagaimana pada pembiayaan investasi untuk pembangunan pelabuhan, serta dikaitkan dengan keperluan jaminan dalam pembiayaan tersebut. Maka perlu dikaji pembiayaan ini yaitu dalam hal, bagaimana bentuk pembiayaannya, mengapa pada pembiayaan tersebut diperlukan jaminan, serta bagaimanakah pelaksanaan pembiayaannya pada investasi pembangunan pelabuhan tersebut. Untuk mengkajinya, dilakukan metodelogi penelitian berupa deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara tepat sifat kegiatan yang telah dilaksanakan dalam hal ini pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada investasi pembangunan pelabuhan. Bentuk pembiayaan musyarakah mutanaqisah adalah bentuk akad syirkatul al 'inan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, bank dapat meminta jaminan. Pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanaqisah dimulai dengan bank memasukkan modal penyertaan untuk pengadaan suatu barang/asset dengan nasabah, sehingga asset menjadi milik bersama, asset dikelola, hasil dari pengelolaan akan dibagi-hasilkan antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi penyertaan modal. Selanjutnya hak bagi hasil nasabah diberikan seluruhnya kepada bank untuk meningkatkan porsi kepemilikan nasabah sehingga pada akhir masa syirkah, asset dimiliki sepenuhnya oleh nasabah. Diharapkan Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia lebih cepat tanggap dengan perkembangan produk dan jasa yang dibutuhkan pasar perbankan.

---

Fund distribution activity in Syariah bank is carried out in the form of funding. One of funding instruments in syariah bank is equity participation, which is extended more to decreasing participation, which is a together ownership consortium where originally the ownership of the bank is bigger than customer's, then the bank's ownership will decrease and the customer's will increase or could be called as decreasing consortium. Banking subjects will use it more for consumptive product. But now about investment funding for port construction, as we as it, is connected to guarantee necessity in thas funding. So, there are some matters that should be studied such as how the form of the funding, why this funding needs the guarantee, as well as how the implementation of this funding in this Port Construction Investment. To Study this thing, an observation methodology is done in form of descriptive analytical that depicts exactly the characteristics of the activity, In this case, decreasing participation funding in Port Construction Investment. The form of Decreasing Participation funding us is syirkatul al'inan form. In Principle, there is no guarantee in decreasing participation funding, but in order to avoid the occurrence of a deviation, the bank can ask a guarantee. The implementation of decreasing participation of a thing/asset with the customer, so the assets become a together ownership, the assets are managed, results of the management will be divided proportionally between bank and customer according to capital participation ratio. Then, customer's profit-sharing right will be fully given to bank in order to in crease customer's participation ratio, so in the end of participation period, the assets will be the customer's ownership. National Syariah Council and Indonesian Bank hopefully could be more perceptive in product development and service that banking market needs."

"ABSTRACTThis thesis discusses about the applicable laws and regulations surrounding syndicated ship financing according to musyarakah scheme covering principles of a valid agreement, BI and OJK regulations and other stipulations. This undergraduate thesis has 2 research questions namely; 1. What are the laws andregulations regarding syndicated ship financing in Musyarakah Scheme and 2. How are the coherency between the above mentioned laws and regulations in Indonesia and the Information Memorandum by Bank Syariah Mandiri. The research methodology used will be juridical-normative where laws and regulations and the conduct of an interview will be used to assess the rightful application under the case at hand. The aforesaid laws will then be put into practice through the assessment of conformity of the Information Memorandum between PT. XXX as debtor and PT. Bank Mandiri Syariah as the mandated lead arranger regarding financing the recondition of vessel FPSO Brotojoyo. Aside from the assessing the validity of the agreement, the rights and obligations of the parties would also be evaluated in accordance to musyarakah scheme under Fiqh Muamalah and other provisions. In the end, the writer would come to several conclusion as well as recommend practical solutions for a better functioning syndication loan suited with Indonesias economic and legal climate which is through the conduct of vocational trainings to prevent customers not to become susceptible to arbitrary actions.

---

ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang hukum dan peraturan yang berlaku seputar pembiayaan kapal sindikasi sesuai dengan skema musyarakah yang mencakup prinsip-prinsip perjanjian yang sah, peraturan BI dan OJK dan ketentuan lainnya. Skripsi ini memiliki 2 pertanyaan penelitian yaitu; 1. Apa saja hukum dan peraturan tentang pembiayaan kapal sindikasi dalam Skema Musyarakah? dan 2. Bagaimana keselarasan antara undang-undang dan peraturan di atas dengan Prospektus oleh Bank Syariah Mandiri? Metodologi penelitian yang digunakan akan bersifat yuridis normatif di mana undang-undang dan peraturan dan pelaksanaan wawancara akan digunakan untuk menilai aplikasi yang sah dalam kasus yang dihadapi. Undang-undang tersebut kemudian akan dipraktikkan melalui penilaian kesesuaian Prospektus antara PT. XXX sebagai debitur dan PT. Bank Mandiri Syariah sebagai lead arrangeryang diamanatkan mengenai pembiayaan rekondisi kapal FPSO Brotojoyo. Selain menilai perjanjian yang sah, hak dan kewajiban para pihak juga akan dievaluasi sesuai dengan skema musyarakah di bawah Fiqh Muamalah dan ketentuan lainnya. Pada akhirnya, penulis akan mencapai beberapa kesimpulan serta merekomendasikan solusi praktis untuk pinjaman sindikasi yang berfungsi lebih baik sesuai dengan iklim ekonomi dan hukum Indonesia yang melalui pelatihan kejuruan untuk mencegah pelanggan agar tidak menjadi rentan terhadap tindakan sewenang-wenang."

"Dalam melayani sebuah sistem kelistrikan dibutuhkan pembangkit yang handal dan efisien. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap PLTGU merupakan salah satu pilihan pembangkit thermal yang mempunyai kriteria tersebut. Terdapat beberapa jenis konfigurasi PLTGU. Khusus untuk PLTGU dengan dua turbin gas memliki dua jenis konfigurasi, yaitu konfigurasi 2G-2H-3S dua turbin gas, dua HRSG, tiga turbin uap dan konfigurasi 2G-2H-1S dua turbin gas, dua HRSG, satu turbine uap . Mode operasi dari setiap jenis konfigurasi menghasilkan keandalan dan efisiensi yang berbeda.Penelitian ini bertujuan untuk menghitung efisiensi dan keandalan dari dua jenis konfigurasi PLTGU yang menggunakan dua turbin gas, sehingga dapat menentukan pengaruh jenis konfigurasi terhadap efisiensi dan keandalan PLTGU. Dengan menggunakan metode energi input ouput untuk menentukan besar efisiensi dan dengan menghitung Equivalent Availability Factor EAF untuk mendapatkan faktor kesiapan atau keandalan pembangkit.Dari hasil perhitungan didapatkan konfigurasi 2G-2H-1S memliki nilai efisiensi yang lebih tinggi dari konfigurasi 2G-2H-3S, terhitung Untuk mode operasi Full Blok Cycle konfigurasi 2G-2H-1S memliki efisiensi maksimum 55.5 sedangkan konfigurasi 2G-2H-3S efisiensi maksimum 53.5 . Sedangkan untuk nilai keandalan konfigurasi 2G-2H-3S lebih handal dibandingkan dengan konfigurasi 2G-2H-1S. Untuk mode operasi Full Blok Cycle memliki 93.39 EAF, sedangkan konfigurasi 2G-2H-3S 92.62 EAF. Dari segi keekonomian kedua jenis konfigurasi memiliki nilai kelayakan, dimana untuk konfigurasi 2G-2H-1S lebih ekonomis dilihat dari NPV 371,286,536 USD dan IRR 12 serta waktu pengembalian modal yang relative lebih cepat 9 tahun. Dengan mengetahui konfigurasi PLTGU yang handal, efisien dan ekonomis dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk pemilihan konfigurasi PLTGU yang sesuai dengan kebutuhan beban dasar, beban menengah, atau beban puncak di sebuah sistem kelistrikan.Kata Kunci : EAF, Efisiensi, Keandalan, Konfigurasi PLTGU, PLTGU.

---

In serving the electrical systems required a reliable and efficient plants. Combined Cycle Power Plant CCPP is one of the thermal power plants that have a selection criteria. There are several types of CCPP configurations. Especially for CCPP with two gas turbines have two types of configurations, the configuration of 2G 2H 3S two gas turbines, two HRSG, three steam turbines and the configuration of 2G 2H 1S two gas turbines, two HRSG, one steam turbine , The mode of operation of each type of configuration produces a different reliability and efficiency.

This study aimed to quantify the efficiency and reliability of two types of power plant configuration that uses two gas turbines, so as to determine the effect of this type of configuration on the efficiency and reliability of the CCPP. By using the input energy ouput to determine the efficiency and to calculate Equivalent Availability Factor EAF to obtain readiness factors or reliability of the power plant. From the results of the calculation.

Calculation resulting from the configuration of 2G 2H 1S has a higher efficiency values of configuration 2G 2H 3S, accounting for full block cycle operating modes configuration 2G 2H 1S discount maximum efficiency of 55.5 , while the configuration of 2G 2H 3S efficiency a maximum of 53.5 . As for the value of reliability configuration 2G 2H 3S is more reliable than the configuration of 2G 2H 1S. For full block cycle operating modes discount EAF 93.39 , while the configuration 2G 2H 3S 92.62 EAF. In terms of economics both types of configurations have a feasibility value, which for configuration 2G 2H 1S more economical views of NPV 371,286,536 USD and IRR 12 and the payback time is 9 years faster. By knowing the configuration of a reliable, efficient and economical power plant can be used as a basis for a decision on the selection of CCPP configurations in accordance with based load, medium load, or peak load requirements in an electrical system."

"Tantangan utama dalam proses pendistribusian gas di wilayah Indonesia Timur adalah kondisi geografis daerahnya dimana terdiri dari berbagai pulau yang tersebar, variasi jumlah kebutuhan gas dan ketersediaan infrastruktur perpipaan yang kurang memadai. Transportasi gas bumi dalam bentuk rantai suplai Mini LNG sampai ke titik pembangkit listrik adalah salah satu opsi yang potensial untuk menggantikan minyak diesel sebagai bahan bakar. Optimisasi logistik digunakan untuk mendapatkan skenario transportasi LNG yang terbaik dengan biaya suplai terendah.Berdasarkan analisa dan hasil perhitungan optimisasi logistik disimpulkan bahwa pembagian 4 zona distribusi di Indonesia Timur adalah yang paling optimal dengan menggunakan metode transportasi Milk and Run. Kapasitas kapal pengangkut LNG untuk daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan masing-masing adalah 1 buah kapal berkapasitas 30.000 m3. Daerah Maluku memiliki 1 buah kapal berkapasitas 19.000 m3 dan untuk daerah Papua adalah 3 buah kapal masing-masing berkapasitas 30.000 m3, 10.000 m3 dan 2.500 m3.Jumlah dan kapasitas Tangki Regasifikasi untuk daerah Sulawesi Tengah adalah 4 buah tangki berkapasitas 7.000 m3, 5.000 m3, 4.000 m3 dan 4.500 m3. Daerah Sulawesi Selatan terdiri dari 2 buah tangki 4.000 m3, 2 buah tangki 3.000 m3, dan 2 buah tangki 5.000 m3. Daerah Maluku terdiri dari 2 buah tangki 2.300 m3, 8 buah tangki 1.200 m3 dan 4 buah tangki 600 m3. Untuk Daerah Papua memiliki 4 buah tangki 7.500 m3, 1 buah tangki 2.500 m3, 9 buah tangki 1.200 m3 dan 1 buah tangki 600 m3. Biaya suplai tertinggi untuk 4 wilayah tersebut sebesar 13,48 USD/MMBTU (Maluku) yang mana masih dibawah harga suplai minyak diesel sebesar 15.6 USD/MMBTU.

---

The main challenge in the process of gas distribution in Eastern Indonesia is the geographical conditions of the region which consists of scattered islands, a variety of natural gas demand and the lack of the existing piping infrastructure. Gas transportation in the form of supply chain with small scale LNG delivered to the Power Plant is a potential option replacing diesel oil as a fuel. Logistics optimization is used to find the best scenario of LNG transportation with the lowest supply cost.

Based on analysis and the results of the logistic optimization calculations concluded that 4 distribution zones in the Eastern Indonesia are the most optimal distribution area by using of Milk and Run?s transportation methods. The Small LNG carrier capacity for Sulawesi Tengah and Sulawesi Selatan region each are 1 unit of 30.000 m3. Maluku region has 1 unit of 19.000 m3 and Papua region has 3 vessels which has a capacity of 30.000 m3, 10.000 m3 and 2.500 m3 respectively.

The number and capacity of LNG Storage Tank in the Regasification Terminal for Sulawesi Tengah are 4 Tanks which has a capacity of 7.000 m3, 5.000 m3, 4.000 m3 and 4.500 m3 respectively. Sulawesi Selatan region consists of 2 units of 4.000 m3, 2 units of 3.000 m3, and 2 units of 5.000 m3. The Maluku region consists of 2 units of 2.300 m3, 8 units of 1.200 m3 and 4 units of 600 m3. And for Papua region has 4 units of 7.500 m3, 1 unit of 2.500 m3, 9 units of 1.200 m3 and 1 unit of 600 m3. The highest Supply Cost of each region is 13,48 USD/MMBTU (Maluku) which is still lower than supply cost of diesel oil about 15.6 USD/MMBTU."

"Bank Syariah adalah bank yang dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan, berdasarkan pada prinsip syariah. Bank Syariah dalam menjalankan usahanya berpedoman pada tata cara yang mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al Qur?an dan Al Hadis. Sesuai dengan suruhan dan larangan itu maka yang dijauhi adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba, maisir, gharar dan perbuatan zalim, sedangkan yang diikuti adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah yang tidak dilarang. Salah satu produk usaha jasa perbankan syariah adalah pembiayaan musyarakah dimana dalam hal ini bank melakukan penyertaan sejumlah dana dalam usaha yang dijalankan oleh nasabahnya dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Akad musyarakah dapat diberlakukan terhadap semua jenis usaha termasuk usaha jasa perhotelan, akan tetapi pada prakteknya dalam usaha jasa perhotelan di Indonesia masih terdapat hal yang bertentangan dengan prinsipprinsip syariah, diantaranya penjualan makanan dan minuman haram serta menjadi tempat terjadinya perbuatan zina. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini mengenai pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada usaha jasa perhotelan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada perundang-undangan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data yang bersifat sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Dari hasil analisa penelitian ini, pembiayaan musyarakah dapat diberikan pada usaha jasa perhotelan selama dalam usaha jasa perhotelan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha perhotelan.

---

Islamic Bank is a bank that is in rising funds from public communities in the form of saving and channeling them to the public in the form of loan or financing based on Islamic principles. Islamic Bank in running its business activities shall take guidance to the procedures following the instructions/orders and restrictions stated in Al-Qur'an and Al-Hadith. In accordance with the order and prohibition, then those which should be avoided are practices containing elements of usury, maisir, gharar and despotic acts, while those which should be followed are business practices in the era of the Prophet SAW which are not prohibited. One of Islamic banking business services products is musharaka financing in which in this case a bank shall conduct participation a number of funds in the business run by its customers with the profits and losses are divided in accordance with the agreement, while the losses shall be borne in accordance with the portion of their own funds. Musharaka agreement may be applied to all types of business including hotel Industry, however in practice in the hotel industry in Indonesia, there are still matters contradiction to the Islamic principles, among other are the sale of forbidden food and beverages and become a place of fornication. Main issues to be discussed in this writing is musharaka financing provided for hotel industry. The writing of this thesis uses the juridical normative method, namely by focusing on the prevailing law and legislation, references and literatures in relation to that matter. The research to be conducted is in form of literature research in an effort to find out secondary data by using primary, secondary, and tertiary law materials. From the Analysis results of this research, musharaka financing may be given to hotel business services as long as the hotel industry is not contrary with the Islamic principles and by remain observing the continuity of the hotel business."