Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini dibuat untuk menganalisis perbandingan antara pengakuan akun Ventura Bersama dengan akun Operasi Bersama pada PT FML. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian pengakuan yang telah dilakukan oleh PT FML atas transaksi Perikatan Bersama dengan PSAK 66: Perikatan Bersama. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa pengakuan yang dilakukan oleh PT FML belum sesuai dengan PSAK 66: Perikatan Bersama.

---

ABSTRACTThis research was made to analyze the comparison between the recognition of a Joint Venture account with a Joint Operation account at PT FML. The analysis is carried out by identifying the compatibility of the recognition that has been made by PT FML on Joint Arrangement transactions with PSAK 66: Joint Arrangement. The results of this analysis concluded that the recognition made by PT FML was not in compliance with PSAK 66: Joint Arrangement."

"Laporan magang ini membahas mengenai audit atas akun Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya dan Investasi Pada Ventura Bersama pada PT ALI, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Pelaksanaan audit in dilakukan oleh KAP KLM guna mendapat keyakinan dalam pemberian opini atas penyajian laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018. Selanjutnya akan dibahas lebih rinci mengenai audit atas akun Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya, yang meliputi kas dan deposito yang dibatasi penggunaanya, dan audit atas Investasi Pada Ventura Bersama, yang merupakan jenis dari pengaturan bersama pada PT ALI. Berdasarkan hasil proses audit, dijelaskan bahwa audit yang dijalankan oleh tim audit KAP KLM atas aset keuangan tidak lancar lainnya dan investasi pada ventura bersama telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku. Secara keseluruhan, akun aset keuangan tidak lancar lainnya dan investasi pada ventura bersama PT ALI terbebas dari salah saji yang material.

---

This internship report discusses the audit of Other Non-Current Financial Asset and Investment In Joint Ventures account at PT ALI, a construction company based in Jakarta. The audit procedure is carried out by KAP KLM to obtain confidence in giving opinion on the presentation of financial statements for the reporting period December 31, 2018. Furthermore, this report will discussed more detailed on audit procedures for Other NonCurrent Financial Asset account, which include restricted cash and time deposits, and audit procedures for Joint Ventures, a of type of Joint Arrangement on PT ALI. Based on the results of the audit process, it was explained that the audit procedures carried out by KAP KLM`s audit team on other non-current financial assets and investments in joint ventures account were in accordance with applicable theories and standards. Overall, the accounts of other non-current financial assets and investments in joint ventures at PT ALI are free from material misstatements."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara tujuan promosi untuk meningkatkan brand awareness dan tujuan promosi untuk meningkatkan product awareness serta menganalisis kesesuaian koreksi DJP atas biaya promosi PT. X yang merupakan perusahaan joint venture sebagai marketing intangible dengan konsep remunerasi marketing intangible. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT. X merupakan kegiatan promosi yang bertujuan untuk meningkatkan product awarenss. Setelah dianalisis dari pembebanan biaya sebagai deductible expense, bauran promosi, media promosi, dan teori brand awareness diperoleh bahwa seluruh biaya terkait kegiatan promosi yang dikeluarkan PT. X semata-mata dilakukan untuk menjaga eksistensi produk dan meningkatkan penjualan perusahaan. Selain itu koreksi DJP atas penghasilan dari luar usaha karena adanya dugaan marketing intangible pada pembebanan biaya promosi yang dilakukan PT. X tidak sesuai dengan konsep remunerasi marketing intangible. PT. X bukanlah perusahaan yang memiliki fungsi sebagai agent sehingga ketentuan remunerasi yang ada pada OECD TP Guidelines 2010 tidak relevan diterapkan pada PT. X. Untuk mengantisipasi koreksi yang sama, PT. X sebaiknya lebih melengkapi dokumen-dokumen terkait pengeluaran biaya promosi yang dilakukan. Selain itu dari pihak DJP juga sebaiknya merancang dan membenahi peraturan perpajakan mengenai ketentuan penerapan transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud terutama marketing intangible.

---

This study aims to analyse the difference between the purpose of promotion to increase brand awareness and the purpose of promotion to increase product awareness and analyze the suitability of DGT's correction of the promotion costs of PT. X which is a joint venture company as marketing intangible with the concept of marketing intangible remuneration. This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies. The results showed that the promotional activities carried out by PT. X is a promotional activity that aims to improve product awareness. After analysing the expenses as deductible expense, promotion mix, promotional media, and brand awareness theory, it is found that all costs related to promotional activities incurred by PT. X is solely done to maintain product existence and increase company sales. In addition, DGT's correction of other income was due to the alleged intangible marketing on the imposition of promotional costs by PT. X is incompatible with the concept of intangible marketing remuneration. PT. X is not a company that has a function as an agent so that the remuneration provisions in the OECD TP Guidelines are not relevant to be applied to PT. X. To anticipate the same correction, PT. X should complete the documents related to the promotional costs. In addition, the DGT should also design and revise tax regulations regarding the provisions on the application of intangible property transactions, especially intangible marketing.

"

"Fiduciary duties adalah kewajiban yang timbul karena para pihak terlibat dalam fiduciary relationship. Sedangkan joint venture termasuk dalam kriteria fiduciary relationship. Penelitian ini membahas mengenai apakah doktrin fiduciary duties dapat diterapkan dalam perjanjian joint venture, bagaimana penerapan doktrin fiduciary duties apabila terdapat pihak mayoritas dan pihak minoritas dalam Joint Venture, dan permasalahan apa saja yang mungkin timbul pada pelaksanaan penerapan doktrin fiduciary duties dalam perjanjian joint venture. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya doktrin fiduciary duties dapat diterapkan pada perjanjian joint venture karena memenuhi kriteria fiduciary relationship. Doktrin fiduciary duties juga dapat diterapkan pada perjanjian joint venture di Indonesia karena pola pengaturan Buku III KUH Perdata memiliki sistem terbuka dan sifatnya adalah sebagai hukum pelengkap. Co-venturers yang selanjutnya menjadi pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas pada perusahaan joint venture, memiliki fiduciary duties baik kepada pemegang saham lainnya maupun kepada perusahaan joint venture. Terdapat beberapa permasalahan berhubungan dengan operasional perusahaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kedudukan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas melalui prinsip majority rule dalam pengambilan keputusan. Sehingga lebih mudah bagi pemegang saham mayoritas untuk melakukan pelanggaran terhadap fiduciary duties. Di Indonesia, fiduciary duties juga sudah dikenal pada UU Nomor 1 Tahun 1995 khususnya mengenai tanggung jawab direksi dan komisaris namun masih bersifat umum. Berikutnya pada UU Nomor 40 Tahun 2007 fiduciary duties diatur secara lebih tegas. Walaupun terikat dengan ketentuan pada UUPT namun para pihak dapat mengaturnya dalam klausa fiduciary duties pada perjanjian joint venture tersebut. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan bagi para pihak."

"Program Indonesianisasi Tenaga Kerja adalah Program Pemerintah. Program ini mengandung tiga hal pokok Pertama adanya keharusan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, kedua adanya alih-teknologi dari ahli asing kepada pihak Indonesia, dan ketiga pengalihan jabatan manajemen. Oleh karena itu penggunaan tenaga ahli asing bersifat sementara. Program Indonesianisasi sebenarnya mengandung tiga sasaran, yaitu Indonesianisasi tenaga kerja, Indonesianisasi saham dan Indonesianisasi perusahaan. Landasan program ini diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing termasuk Undang-Undang Penggunaan Tenaga Asing (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, junto Nomor 11 Tahun 1970, junto Nomor 3 Tahun 1958). Didalam undang-undang tersebut antara lain disebutkan dasar-dasar penggunaan tenaga asing beserta tindak lanjutnya. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, diharapkan akan mendapatkan modal yang ditanamkan disini, disamping itu juga mendapat keahlian dan keterampilan baik teknik, manajemen ataupun teknologi. Perolehan dan pihak asing itu, diharapkan dapat mengelola sendiri manajemen perusahaan di dalam negeri. Peran modal dan teknologi asing secara bertahap berkurang dan bersamaan dengan itu pula peran modal nasional dan keterampilan teknik dan teknologi bangsa Indonesia secara bertahap bertambah dan meningkat melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, alih teknologi dan alih jabatan. Seberapa jauh cita-cita di atas yang dituangkan di dalam Program Indonesianisasi itu dapat terlaksana di dalam praktek, perlu dilakukan pengkajian dan penelitian. "Indonesianisasi Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA Joint Venture, Studi Kasus PT. KTSM" mengkaji dan meneliti implementasi Program Pemerintah tersebut, dengan pertimbangan : - PT. KTSM adalah perusahaan pionir, artinya pelopor dari realisasi Undang-Undang PMA yang diberlakukan tahun 1967 dan perintisan PT. KTSM dilakukan tahun 1968 atas prakarsa PN. Industri Sandang. - Industri sandang adalah industri strategis pada tahun tahun 1970-an pada saat awal dari Repelita 1 yang menekankan kepada pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yakni sandang-pangan. - Mitra usaha patungan ini dari pihak asing adalah Jepang yang sudah dikenal sebagai pemilik teknologi maju untuk industri tekstil dan mitra Kanebo serta Toyo Menka adalah dua perusahaan PMN terkemuka di dunia untuk produk tekstil. - Peserta dan pemilik modal nasional dari pihak Indonesia adalah Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Pemerintah R.I dalam hal ini Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian. Empat alasan di atas, dirasakan cukup proporsional apabila dilakukan pengkajian dan penelitian atas Program Pemerintah dimaksud. Di sekitar tahun 1970-an ketika program ini dicanangkan, sebenarnya pemerintah sendiri belum mempunyai "juklak juknis" sebagai perangkat dari atas yang dapat dipedomani. Penelitian ini dibatasi hanya kepada Program Indonesianisasi Tenaga Keija yang telah berlangsung antara tahun 1970-1980, dan menekankan pada kajian kebijakan dan Keputusan Direksi perusahaan, bertujuan untuk mengetahui rancangan pihak pihak Indonesia dan Jepang di dalam melaksanakan program Indonesianisasi tenaga kerja, juga ingin mengetahui pengaruh. konflik dan kerjasama beserta umpan balik dari program tersebut, termasuk dampak dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk masa depan PT. KTSM. Metode penelitian lebih bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan sumber datanya adalah dokumen-dokumen perusahaan Hal ini menarik oleh karena pihak Indonesia yang lebih berkepentingan, di dalam Direksi hanya mempunyai satu suara dibandingkan dengan Jepang yang tiga suara dan karakteristik joint venture-nya sendiri "G-to-P", menuntut kerjasama yang serasi, selaras dan seimbang, dengan latar belakang politik, ekonomi dan socio-kultural yang berbeda. Realisasi program ini di PT. KTSM diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi joint venture lain yang akan atau sedang melaksanakan program yang sama, oleh karena hingga tahun 1995 Indonesia menghadapi tidak kurang dari 57.159 tenaga kerja asing yang bekerja disini sebagai Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP). "

"Laporan magang ini membahas prosedur audit atas akun utang usaha pada PT LC Tbk, yaitu sebuah perusahaan dalam industri properti, real estate, dan town management. Penulis bergabung tim auditor dari divisi Audit Assurance KAP B yang melakukan field work audit atas laporan keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Ruang lingkup prosedur audit yang dibahas penulis difokuskan pada prosedur analitis substantif dan test of details atas akun utang usaha. Berdasarkan evaluasi atas praktik yang dilakukan penulis, tim audit sudah menjalankan prosedur yang sesuai dengan teori audit yang berlaku serta mendukung pemenuhan objektif audit atas saldo akun utang usaha.

---

This internship report explains the audit procedures conducted on accounts payable in PT LC Tbk, a company which operates in property, real estate, and town management industry. The author was a part of a team of auditors from Audit Assurance division of KAP B, who conducted field work for audit on financial statements for the period ended in December 31, 2019. The scope of the audit procedures explained in the report is focused on substantive analytical procedure and test of details on balances of accounts payable. Based on the evaluation, it is concluded that the audit team has conducted appropriate procedures according to relevant theoretical framework and the procedures went in accordance to audit objectives required for account payable balances."

"Tujuan penulisan adalah menganalisis aktivitas pengendalian internal PT. X terhadap proyek KSO. Penelitian merupakan studi kasus dengan metode penelitian berupa wawancara dan observasi serta studi kepustakaan. Karakteristik proyek KSO adalah bekerjasama dengan mitra mengerjakan suatu proyek, pencatatan akuntansi dengan metode ekuitas, dan memiliki NPWP tersendiri sehingga aktivitas pengendalian berbeda dengan proyek non KSO.Penelitian menyimpulkan aktivitas pengendalian internal PT. X untuk proyek KSO sudah cukup memadai, dengan terpenuhinya tiga prinsip aktivitas pengendalian COSO. Beberapa perbaikan perlu dilakukan sehingga risiko dapat dimitigasi sampai level yang dapat diterima, sistem informasi memiliki general control yang baik, kebijakan dan prosedur dapat dilaksanakan dengan baik.

---

The purpose of writing is to analyze the activity of internal control of PT. X on KSO project. Research is a case study with research methods in the form of interviews and observation and literature study. The characteristics of the KSO project are to work with partners on a project, accounting records using the equity method, and have a separate NPWP so that control activities are different from non-KSO projects.

The study concludes that PT. X's internal control activities for the KSO project are sufficient, with the fulfillment of three principles of COSO control activities. Some improvements need to be made so that risks can be mitigated to acceptable levels, information systems have good general control, policies and procedures can be well implemented."