Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas relasi sosial yang timbul dari desain yang mengacu pada efektifitas organisasi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai salah satu pelaksana fungsi hubungan masyarakat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Kerangka teori yang dipakai adalah Teori Etzioni tentang Struktur dan Otoritas, Teori Tindakan Sosial dan Teori Desain organisasi oleh Snyder et al. yang membahas aspek pengelompokan unit kerja, koordinasi, rentang kendali, relasi pelaporan dan standarisasi. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara desain organisasi dengan dampak relasi social dan efektifitas organisasi itu sendiri. Ini mengonfirmasi Teori Etzioni tentang Strukur dan Otoritas. Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga diperlukan pengukuran kuantitatif untuk melengkapi temuan-temuan kualitatif tersebut.

---

This thesis discusses the social relations that arise from the design that refers to the effectiveness of the organization of Data and Information Center (Pusdatin) as one of the implementers of the public relations function of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI). The theoretical framework used is Etzionis Theory of Structure and Authority, Social Action Theory and Organizational Design Theory by Snyder et al. which discusses aspects of grouping of work units, coordination, span of control, reporting relations and standardization. The approach used is qualitative method with observation, in-depth interview and document study. The results showed that there is a close relationship between the design of the organization with the impact of social relations and the effectiveness of the organization itself. This confirms Etzionis Theory of Structure and Authority. This research is qualitative, so quantitative measurement is needed to complement these qualitative findings."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji relevansi pelaksanaan sistem penggajian yang ada di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM yang ada, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2003 dan memformulasikan sistem penggajian yang adil berdasarkan beban kerja yang harus ditanggung oleh pegawai. Masalah penggajian adalah sesuatu yang perlu untuk dikaji karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu usaha pencapaian sistem penggajian yang sesuai harus tetap dilakukan melalui kajian-kajian sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan sistem penggajian yang ada.Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 223 responden, terdiri dari semua pejabat eselon II, IlI, IV dan staf. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified proportional random sampling yaitu mengambil sampel secara berstrata, porposif dan acak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.Analisis data penelitian dilakukan dengan melihat kondisi penggajian yang ada dan membandingkan dengan perhitungan gaji berdasarkan metode point system. Diperoleh hasil bahwa kondisi penggajian yang berlaku adalah sudah cukup baik terlihat bahwa sebagian besar gaji berada pada posisi in paid. Ini ditunjukkan dari kajian penggajian tanpa penggolongan dengan jumlah in paid mencapai 53%.Sedangkan pada penggajian dengan penggolongan, kondisi in paid yang dicapai sebesar 83%. Jadi bila dikaitkan dengan perumusan masalah, bagaimanakan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sesuai dengan beban kerja, temyata sistem penggajian yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan beban kerja yang harus ditanggung PNS. Hal itu ditunjukkan pula dalam persamaan garis gaji yang ada.Namun yang masih periu dilakukan dalam manajemen adalah adanya penetapan standar kinerja PNS melalui pembuatan job description sesuai dengan analisis kebutuhan. Sehingga memudahkan dalam penghitungan bobot kerja sebagai patokan dalam penghitungan gaji yang sesuai. Sedangkan untuk mencapai tingkat kelayakan, sangat sulit. Mengingat penilaian tentang kelayakan bersifat relatif. Masing-masing orang mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam menilai suatu tingkat kelayakan. Akan tetapi mengingat rasio antara gaji yang diterima saat ini dengan harga kebutuhan, dapat dilihat bahwa standar gaji PNS saat ini memang sudah tidak layak lagi. Untuk itu sudah seharusnya mulai diadakan pembaruan dalam sistem penggajian PNS. Altematif yang dipakai dalam menaikkan gaji yaitu melalui penambahan jumlah tunjangan atau menggunakan pendekatan beban kerja.Untuk Iebih melengkapi referensi dalam penyempumaan sistem penggajian yang akan datang, sebaiknya diakukan pula pengkajian yang Iebih komprehensif terhadap total kompensasi dan benefit pada seluruh eselon. Pada tahapan yang Iebih strategis, hasil ini dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas sistem kompensasi yang diberikan dikaitkan dengan produktivitas pegawai. Dengan demikian pendapat orang bahwa penggajian PNS adalah menganut sistem PGPS dapat direduksi dan diubah menjadi PGPB.

---

This research is done to study the relevance of remuneration system implementation in Secretariat General Department of Law and Human Rights, according to Government Regulation Number 11 Year 2003 and formulate the acceptable remuneration system based on work load which burdened by each employee. The remuneration is a necessary field to study because it relates to collective interest. Therefore, an effort to achieve suitable remuneration system has to be done through studies as input to develop the present remuneration system.

In this research, sample taken are 223 people from all position echelon 11, III, IV and staffs. The sample is taken by stratified proportional random sampling that takes samples stratified, proportionally and randomly. The research method used is analytical descriptive with has quantitative and qualitative characteristics.

Research data analysis is done by observing the remuneration condition is compare with mid point 20%. The result is that the present remuneration condition is sufficient; it is seen from the study that more employees have already been in paid category. This is showed by the remuneration study without classification where the in paid gets 53%, meanwhile to remuneration with classification the in paid condition gets 83 %. As a result, if related to problem formulation, how Government Employee Remuneration System equal to work load, the result is the present remuneration system has already suitable with the work load burdened by Government Employee. This is also shown in salary line analog exist.

However, one thing should be done in management is to establish the performance standard of Government Employees through the creation of job description go with demand analysis. So it can make easier to count work load as benchmark in payment which go well with work load to be burdened. To achieve sufficient level is very difficult regarding the evaluation of sufficiency is relative where each person has different view. On the contrary, consider the ration between present salary and the price of basic needs. It can be seen that the present government employee salary is not sufficient anymore. Therefore, it should start modernization in Government Employee Remuneration System. As stated recently that the alternative used in salary increase is through additional extra income or using approach and burdened proportional used approach and burdened positional weight.

To complete reference in improving the next remuneration system, it should also implement more comprehensive study on total of compensation study and benefit to all echelons. In more strategic stages, this result can be used to study the effectiveness of given compensation system related to employee productivity. Consequently, the opinion that government employee salary uses PGPS system can be reduced and change with PGPB."

"Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah mengeluarkan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 11 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) agar lebih efektif dalam mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data hasil pemantauan. Tingkat pemanfaatan Sistem Informasi / Teknologi Informasi (SI/TI) oleh pemeriksa khususnya terkait dengan proses pemeriksaan di lingkungan BPK masih belum mencapai target yakni berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan SI/TI dalam proses pemeriksaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian case study research, yakni menggunakan metode kuantitatif dengan survey untuk menganalisis faktor yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan SI/TI pada proses pemeriksaan dan menggunakan metode entropi untuk pemeringkatan faktor-faktor yang menjadi hambatan tersebut. Penelitian ini dianalisis berdasarkan empat dimensi yakni teknologi, organisasi, lingkungan, dan sumber daya manusia. Dimensi teknologi menjadi dimensi yang memiliki bobot tertinggi sebagai hambatan dalam pemanfaatan SI/TI pada proses pemeriksaan. Dua hambatan teratas yang dihasilkan dari penelitian ini adalah masih kurangnya pelatihan yang diberikan kepada pengguna sistem serta ketersediaan infrastrukur TI (koneksi atau jaringan internet maupun intranet) yang belum memadai."

"Tesis ini mendeskripsikan dan menganalisa mengenai seorang tokoh pengusaha Aburizal Bakrie dan politik. Dalam penjabarannya penyusun memfokuskan pada permasalahan bagaimana gambaran aktivitas politik tokoh pengusaha dan bagaimana juga ia dapat berhasil tampil dalam gelanggang politik. Kasus yang dijadikan studi pada penelitian ini adalah aktivitas politik Aburizal Bakrie pada rangkaian Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2004.Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi-analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan studi pustaka (library research). Adapun teknik analisis data dilakukan secara iteratif (berkeianlutan) dan dikembangkan sepanjang program penelitian, mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpulkan.Sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah kekuasaan dan sumber politik dari Charles F. Andrain. Secara umum teori ini menandaskan bahwa kekayaan politik itu terkait dengan tiga hal, yakni pertama, seberapa besar sumber daya politik yang dimiliki dan didayagunakan. Sumber politik itu meliputi: sumber fisik, sumber ekonomi (kekayaan), sumber personal, sumber normatif, dan sumber keahlian. Makin besar kepemilikan atas sumber-sumber politik semakin besar pula kesempatan seseorang untuk dapat tampil dalarn gelanggang politik. Kedua, sarana yang didayagunakan, seperti organisasi dan jaringan personal. Dan ketiga, faktor pendorong yakni motivasi. Di sini dijelaskan bahwa makin kuat motivasi untuk memperoleh kekuaaan maka makin kuat juga dorongan untuk mendayagunakan sumber-sumber politiknya.Temuan dari penelitian ini adalah berhasilnya Aburizal Bakrie tampil dalam gelanggang politik pada Pilpres-Wapres 2004 tidaklah didorong oleh faktor tunggal, namun difasilitasi oleh multi faktor, yakni, sumber kekayaan, jaringan personal, dan motivasi.

---

This thesis to describe and analyze about entrepreneur figure of Aburizal Bakrie and politic. In the explanation, writer will be focus on problem about how the picture of political entrepreneur activity and how he have success to act in political arena. The case will be studied on this research is AburizaI Bakrie's political activity in election of president and vice president 2004.

The methodology has used qualitative approach with kinds of description-analyze. Technical data accumulation is applied by in-depth interview and library research. Technical data analyze is applied by iterative and development while doing research program, namely deciding problem, accumulating data, and collecting data.

While, the frame of theory in this thesis are power and political resources from Charles F. Andrain. Generally, that theories explain that power of politic are related with three kinds, namely: Firstly, how much resources politic will he get and will be used. The resources of politic are included physic resources, economy resources (property), potential resources, normative resources, and skill resources. "More increasing someone have property of politic resources, easier he gets opportunity to act at political arena". Secondly, the usage of infrastructure of politic, as a organization and personal networking. Dan third, supporting factor, namely motivation. In here is explained that strong motivation to get power so that strong supporting to use politic resources.

The finding of this thesis is that the success of Aburizal Bakrie in political arena in president and vice president election 2004 is not supported by single factor, but it is facilitated by multi factor, namely, property resource, personal networking, and motivation."

"The implementation of good governance principles particularly in the accountability principles in administrating a state constitutes a solution / an answer over the demand of a clean and good government. This effort has a very important meaning upon the life of nation state, as with the implementation of the accountability principles, it means that public organization must not only be responsible for its obligation to its superior position according to its hierarchy line but must also be able to be responsible for the mandate given by the people.

In order to be well recognized upon the implementation pattern of Inpres No 711999 on the Accountability of Government Institution Performance (AKIP) in the Area of Cabinet Secretariat Office, in this study, it is used an approach as what stated by Peters and Waterman, i.e. by analyzing 7-dimension basis of managerial activities. The seven dimensions abovementioned are: strategy, structure, system, style, (style of leadership), staff, skill, and shared value. Meanwhile the methodology of study which is applied in this academic work /research is descriptive quantitative. In this academic work it applies study case with a sample of population, where the populations here are the staff who work in the core area of Cabinet Secretariat. In this case the sample or respondents having been collected are as many as 61 persons. The primary data collection through observation and close and open questionnaires. The collection of secondary data through literature study. The supporting equipment used in analyzing data questionnaire is the Percentage of Categorical Data Frequency Tables.

From the result of study it can be identified that, the implementation of Inpres on AKIP is relatively not optimal or not improved. The main obstacle of this implementations is the weakness of organizational culture or climate. Even though the result of study/analysis shows that the scope of strategy of Cabinet Secretariat Office which is specified in the mission and vision is relative comprehensive. The formulation system of its strategy has just been applied into a level of conceptual (not yet operational). Assessment result data and performance-based evaluation is not used as a peed-back of improvement, and there still find the any difficulties, even there is no agreement yet in deciding and establishing performance indicator. However, the arrangement of the Report of Accountability of Government Institution Performance (LAKIP) is running well. The obstacles factor in the arrangement of LAKIP is the content of LAKIP which is relatively not perfect yet, and not comprehensive, and its performance information system is still below standard. The lack of effectiveness of supporting organization and the lack of authority delegation in the decision making activities indicates that the organization structure of Cabinet Secretariat Office is not effective yet. But study result suggests that, the coordination and delegation of work and obligation system is significantly running well. Leadership is the main factor of the obstacle in the implementation of Inpres on AKIP. Human Resources constitute a supporting factor in the success of the implementation of Inpres AKIP. However the result of study draws that, the participation rate or the involvement of Human Resources and Level of awareness/understanding upon the mission and vision of Cabinet Secretariat Office is very low standard. The result of study also indicates that the accountability policy of the performance itself is still poor, so that it will make many weaknesses and will become an obstacle factor for the success of its implementation.

Based on the result of study, there have been some advices/inputs that must strictly be notified and performed, namely: To perform the socialization of the realization of the System of Accountability of Government Institution Performance (SAKIP); to create the culture of conducive organizational climate; to create the deliberation for establishing performance indicator and it is needed to improve the Performance Information System. Organizational structure needs to get any improvement. In the dimension of this organizational structure, it is necessary to change the point of decision making policy. The leader is needed to enlarge his role by becoming the leader in formulating organizational vision, to have strong commitment in implementing organization vision, be able to become a model through its attitudes as well as to give the opportunity to any staff to be more active and initiative; To improve the trust of mutual benefit between the leader and the subordinate, to improve discretion of staff in making decision, as well to create a performance-and- achievement based reward system. In the national scope, it is needed to improve the performance accountability Implementation.

In order to identify the success or the fail of policy implementation, the organization can use Mc. Kinsey'7-S' framework. With this management equipment, the draw of problems in its policy implementation can be viewed as an interconnected unification system, where its problem solving must be viewed comprehensively."

"ABSTRAKBadan Pemeriksa Keuangan RI berkeinginan agar sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) dapat menjadi penggerak utama dalam menjalankan setiap proses bisnis yang ada. Untuk mewujudkan keingannya tersebut BPK telah menyempurnakan proses bisnis dan tata kelola organisasinya dengan mempergunakan SI/TI, namun dalam penerapannya terdapat permasalahan diantaranya yaitu pengembangan SI/TI tidak mendukung tujuan bisnis organisasi dan tidak terdapat integrasi antara SI/TI yang dipergunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan strategis sistem informasi untuk BPK untuk Tahun Anggaran 2019-2023 dengan mempergunakan metodologi ward and peppard yang dikombinasikan dengan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value chain dan SWOT. Hasil akhir dari penelitian ini adalah usulan rancangan strategis sistem informasi yang yang terdiri dari strategi SI, Strategi TI dan Strategi Manajemen SI/TI.

---

ABSTRACTThe Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) have a desire that information sistem and information technology (SI/IT) can be the main drivers in running every business process. To realize its BPK has accomplish business process and organizational governance by using SI/TI, unfortunately lack of information system strategy in BPK causes problems in the implementation of SI/IT such as the development of SI / IT does not support the organizations business goals and there is no integration between SI/TI. This study aims to develop strategic information system planning for BPK by using ward and peppard methodology which is combined with several analytical tools such as Critical Success Factor, Value chain and SWOT. The final result of this research is proposal of strategic plan of information system which be composed SI strategy, IT Strategy and Management Strategy SI/IT."