Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada bulan Juni 2018, Presiden RI melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meluncurkan Online Single Submission yang merupakan pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik dengan konsep pelimpahan wewenang penerbitan dari kementerian dan/atau lembaga terkait perizinan berusaha. Tujuan adanya pemotongan birokrasi pelayanan perizinan berusaha, yakni untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang lebih kondusif. Namun, dengan belum adanya peraturan pelaksana pada setiap kementerian dan/atau lembaga terakait yang melimpahkan wewenangnya, OSS menimbulkan beberapa kendala sehingga memberi ketidakpastian terhadap penanam modal yang memohonkan perizinan terhadap OSS. Penulisan ini akan membahas bagaimana prinsip-prinsip perizinan berusaha untuk penanaman modal di Indonesia dan bagaimana dampak dari penggunaan OSS terhadap kepastian hukum dalam penanaman modal di Indonesia. Metode penilitan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara. Kesimpulan dari penulisan ini bahwa terdapat beberapa prinsip perizinan yang juga tercantum dalam asas-asas penanaman modal dalam regulasi penanaman modal yang berlaku yang belum dapat dipenuhi oleh perizinan yang diterbitkan oleh OSS di mana menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi untuk melakukan perancangan peraturan pelaksana di setiap kementerian dan/atau lembaga terkait.

---

In June 2018, the President of the Republic of Indonesia through Government Regulation No. 24 of 2018 of Electronically Integrated Business License Services, launched the Online Single Submission, which is an electronic-based business licensing service that adopts the concept of issuance authority delegation from the related ministries and/or institutions.

The aim of cutting bureaucracy of licensing services is to realize a better investment climate. However, with the absence of implementing regulations in each related ministries and/or institutions that delegate their issuance authorities, OSS gives a raise on problems which give uncertainty to investors applying for licenses to the OSS.

This paper will discuss how the principles of business licensing for investment in Indonesia and how the impact of OSS on the legal certainty in investment in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative with a qualitative approach and using library materials and interviews.

The conclusion of this paper is that there are several licensing principles that are also manifested in the principles of investment in the applicable investment regulations that have not been fulfilled by licenses issued by OSS which cause legal uncertainty, therefore coordination is needed to design the implementing regulations in each ministry and/or related institution."

"Penerapan pengaturan terhadap Izin Usaha Minyak dan Gas dalam sektor hilir oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebelum dan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ialah para pelaku usaha yang membutuhkan perolehan izin migas sektor hilir selama tahun 2017 hingga tahun 2021 sudah dapat melalui daring, namun terdapat perbedaan signifikan dari tahun ke tahun disebabkan terdapat perubahan peraturan maupun mekanisme perolehan perizinannya itu sendiri. Berdasarkan pendapat penulis setelah melakukan penguraian unsur dari ketiga peraturan yang telah diteliti memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menjalankan pemerintahan guna mewujudkan good governance untuk Indonesia yang lebih maju. Dalam menyusun tulisan ini, Penulis mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan yang terjadi dalam penerbitan izin tersebut. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum dalam menetapkan kriteria syarat tolak ukur dalam kemudahan berbisnis karena pada saat ini Ease of Doing Business sudah tidak berlaku lagi semenjak berlakunya Undang- undang Cipta Kerja, tetapi khususnya mekanisme kepastian administrasi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait penetapan risiko sebuah usaha, pemerintah harus membentuk badan atau tim pengendali khususnya untuk menjamin kemudahan berusaha dan akibatnya, khusus ataupun badan terkait. Agar para pelaku usaha tidak perlu berulang kali bergerak ke satu kementerian dan atau lembaga hinga ke kementerian dan atau lembaga untuk pemenuhan syarat dalam memperoleh perizinan.

---

The application of regulation on Oil and Gas Business Permits in the downstream sector by the Directorate General of Oil and Gas before and after the ratification of Government Regulation no. 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services, business actors who need to obtain downstream oil and gas permits during 2017 to 2021 can already go online, but there are significant differences from year to year due to changes in regulations and the mechanism for obtaining the permit itself. Based on the author's opinion, after analyzing the elements of the three regulations that have been studied, it has its own advantages and disadvantages. It becomes important to review the application of the General Principles of Good Governance (AUPB) in running the government in order to realize good governance for a more advanced Indonesia. In compiling this paper, the author seeks and collects secondary data related to legal theory and implementation practices that occur in the issuance of the permit. The government must provide legal certainty in determining the criteria for benchmarking conditions in the ease of doing business because at this time the Ease of Doing Business is no longer valid since the enactment of the Job Creation Act, but in particular the administrative certainty mechanism in Law Number 30 of 2014. business, the government must form a controlling body or team in particular to ensure the ease of doing business and consequently, specifically or related bodies. So that business actors do not need to repeatedly move from one ministry and or institution to another to meet the requirements for obtaining permits."

"Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, merupakan salah satu dampak diberlakukanya ease of doing business (EoDB) di Negara Indonesia yang memberlakukan Online Single Submission (OSS) dan memberikan perintah pengesahan badan hukum koperasi dilakukan pada program AHU Online, yang selama ini prosesnya dilakukan dalam program SISMINBHKOP. Dengan rumusan masalah pada penulisan ini menjelaskan bagaimana teori dan konsep badan hukum (rechtpersoonlickheid) khususnya koperasi, kemudian mengenai pengaturan dalam hukum Indonesia mengenai kebadanhukuman koperasi khususnya dalam pendirian, pendaftaran dan pengesahan, dan pengaturan mengenai pemberlakuan PP 24 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis yakni dalam teori dan konsep kebadanhukuman koperasi pengesahan badan hukum koperasi dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas dengan dasar memiliki status yang sama yaitu sebagai subyek hukum yang dapat diperhitungkan sama dengan manusia dan menyatakan bahwa dalam pengaturan mengenai tidak dikecualikanya pengesahan badan hukum koperasi, merupakan hal yang tepat. Selanjutnya, saran yang penulis berikan, yakni kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengkaji ulang khususnya dalam kelembagaan koperasi, dan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk segera membuat pengaturan mengenai pengesahan badan hukum koperasi dalam AHU online.

---

Article 14 paragraph (2) Government Regulation No. 24 of 2018, is one of the effects of the ease of doing business (EoDB) in Indonesia which implemented Online Single Submission (OSS) and gave orders to ratify cooperative legal entities carried out in the AHU Online program, which has been carried out in the SISMINBHKOP program. With the formulation of the problem at this writing explains how the theory and concept of legal entities (rechtpersoonlickheid), especially cooperatives, then regarding the regulation in Indonesian law regarding the cooperative penalties especially in the establishment, registration and endorsement, and regulation regarding the enactment of PP 24 of 2018. The research method used is normative juridical.

The conclusion that can be taken by the author is in the theory and concept of the punishment of cooperative ratification of cooperative legal entities can be equated with a Limited Liability Company with the basis of having the same status as legal subjects that can be calculated equally with humans and states that in the regulation regarding the exclusion of ratification of cooperative legal entities, is the right thing. Furthermore, the advice that the authors give, namely to the Ministry of Cooperatives and SMEs to review specifically in cooperative institutions, and to the Ministry of Law and Human Rights to immediately make arrangements regarding the ratification of cooperative legal entities in the online AHU."

"Globalisasi mendorong perkembangan yang signifikan terhadap kemajuan informasi dan teknologi pada saat ini, perkembangan pesat ini harus disejajarkan dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dibidang pelayanan publik. Upaya mendorong kemudahan berbisnis di Indonesia akhirnya diwujudkan dengan Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) untuk memenuhi indikator-indikator penilaian dalam gerakan Easy of Doing Business. Pada implementasinya kebijakan ini masih terdapat permasalahan yaitu pada regulasi, sistem, dan tata kelola, Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menggunakan teori model Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan postpositivist, teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi pustaka dan olah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan perizininan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) di DPMPTS Kota Bekasi telah berjalan dengan baik walaupun terdapat berbagai macam permasalahan.

---

Globalization encourages significant development of advances in information and technology at this time, this rapid development must be aligned with the services provided by the government to the public in the field of public services. Efforts to encourage the ease of doing business in Indonesia were finally realized with the issuance of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Licensing Services Online Single Submission (OSS) to fulfill the assessment indicators of Easy of Doing Business movement. In the implementation of this policy, there are still problems, in the regulation, system, and governance. Therefore, this study aims to provide an overview of the implementation of integrated electronic business licensing services using the theory of the Policy Implementation Model from George C. Edward III. This research uses a post-positivist approach, data collection techniques are carried out by in-depth interviews, literature study and document tabulation. The results showed that the factors that affect the integrated electronic business licensing service (OSS) in DPMPTSP Bekasi City have been running well even though there are various kinds of problems."

"Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu sistem pelayanan publik secara elektronik (egovernment) pengganti pelayanan perizinan terpadu satu pintu secara konvensional. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang identitas perseroan terbatas yang digunakan untuk mengurus perizinan, ketentuan nasional yang mengatur tentang pelayanan publik secara elektronik (egovernment) khususnya pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS), dan implementasi penyelenggaraan sistem OSS terhadap pelaku usaha dan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode analisa data kualitatif yang bertumpu pada data-data sekunder (mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier) serta wawancara para ahli, pelaku usaha dan Notaris. Berdasarkan analisa sistem pelayanan publik secara elektronik (egovernment) dalam penyelenggaraan sistem OSS ini belum dilaksanakan secara mudah, cepat, murah sebagaimana standar pelayanan publik, hal ini dikarenakan antar masingmasing sistem belum terintegrasi dengan baik, sehingga dalam hal penyelenggaraannya belum mencapai tujuan pelayanan publik yang efektif, efesien, serta belum terinteropabilitas dengan baik, peran dan fungsi notaris juga tidak disebutkan dalam peraturan baik dalam PP 24 Tahun 2018 maupun dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 sedangkan notaris merupakan pintu utama bagi pelaku usaha sebelum mengajukan perizinan melalui sistem OSS.

---

The Online Single Submission (OSS) licensing system is one of the surrogate electronic public service systems (e-government) from one-stop integrated licensing services conventionally. The issues raised in this thesis are the provisions governing identity of the limited liability company used to administer permits, the provisions governing of egovernment, the provisions governing of Online Single Submission (OSS), and the implementation of Online Single Submission (OSS) systems for businesses and Notaries. The research method in this thesis is normative juridical with explanatory research type and qualitative data analysis method which is based on secondary data (including primary legal materials, secondary and tertiary) and support by interviewing experts, businesses and Notaries. This thesis examines analysis of electronic public service systems (e-government) in the implementation of the OSS system it has not been implemented easily, quickly, cheaply as a standard public service, this is because between each system has not been well integrated, so that in terms of implementation it has not reached the goal public services that are effective, efficient, and have not been well interoperable, the role and function of the notary public are also not mentioned in the regulations both in PP 24 of 2018 and in the Presidential Regulation No. 95 of 2018 while the notary is the main door for business actors before applying for permits through the OSS system."

"Pelaksanaan penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Lembaga Online Single Submission merupakan salah satu program perekonomian di bidang penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Lembaga Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dengan merujuk teori model Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara mendalam, observasi langsung serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Lembaga Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil olah data terhadap kuisioner yang menunjukkan dimensi trust mendapatkan penilaian paling tinggi pada indikator Tr1 yaitu password dan id pemohon terakuisis dengan baik oleh sistem dalam website, sedangkan dimensi reliability mendapatkan penilaian paling rendah pada indikator Rl2 yaitu website dapat digunakan kapanpun atau online 24 jam.

---

The issuance of Business Identification Number through an Online Single Submission Institution is one of the economic programs in the investment sector carried out by the government. This is in accordance with Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. This is what drives this research which aims to analyze the quality and factors that affect the service of issuing a Business Identification Number through the Online Single Submission Agency at the Bekasi City Investment and One Stop Integrated Service Agency by referring to the theory of the Egovqual Papadomichelakki & Mentzas model (2012). . The research approach used is a quantitative approach, data collection techniques are carried out by questionnaires, in-depth interviews, direct observation and literature study. The results showed that the quality of service in issuing Business Identification Numbers through the Online Single Submission Institution at the Bekasi City Investment and One Stop Integrated Service Office received high trust from the public. This is indicated by the results of data processing on the questionnaire, which shows that the trust dimension gets the highest assessment on the Tr1 indicator, namely the password and applicant ID are well acclaimed by the system on the website, while the reliability dimension gets the lowest rating on the Rl2 indicator, namely the website can be used anytime or online. 24 hours."

"In July 2018, Indonesia government implements an Online Single Submission (OSS) system to ease the process of doing business and reduce the time needed for license and permit application. The OSS system is run by Indonesian Investment Coordinating Board (BPKM). One of the aims of this implementation is to increase the level of investment in Indonesia. This research provides evidence the effectiveness or lack thereof of this implementation in achieving this aim. Using common effect panel data regression analysis with quarterly investment data provided by the OSS system between Q1 2016 to Q4 2020, overall it is found that there is indeed a significant positive relationship between the implementation of OSS system and level of investment. However, this is only true for domestic direct investment (DDI), while no such relationship is found for foreign direct investment (FDI). Examining regionally, this study also finds that this positive relationship between OSS implementation and DDI only holds true in the west region of Indonesia, the islands of Sumatera, and Java. While looking at the industry, increase in DDI is found in primary or agriculture and extractive industry and tertiary or service industry.

---

Pada bulan juli 2018, Pemerintah Indonesia menerapkan sisem Online Single Submission (OSS) untuk meningkatkan tingkat kemudahan berusaha dan mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses pengajuan izin. Sistem OSS dikelola oleh Kemeneterian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Salah satu tujuan utama penerapan OSS diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis regresi data panel common effect dengan data realisasi investasi per triwulan yang didapatkan dari sistem OSS diantara triwulan pertama tahun 2016 sampai dengan triwulan keempat tahun 2020. Secara umum dapat ditemukan bahwa adanya hubungan signifikan dan positif terhadap tingkat realissi investasi. Namun hal ini hanya berlaku untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan tidak tercermin untuk Penananaman Modal Asing (PMA). Dengan menguji secara tingkat regional, penelitian ini menemukan hubungan signifikan dan positif tersebut hanya dapat ditemukan di wilayah barat dan timur Indonesia untuk PMDN. Terkait sektor industri, penerapan OSS berdampak signifikan terhadap PMDN hanya untuk sektor tersier/jasa."

"Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal dengan Online Single Submission (OSS) pada pertengahan 2018 mengangkat para profesional dan kontra di berbagai kalangan. Sistem OSS dianggap tidak kompatibel Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal karena berbagai alasan yang kemudian penulis analisis dalam skripsi ini. Masalah lainnya Apa yang dihadapi sistem OSS merupakan implementasi yang memiliki beberapa kendala baik dari segi teknis maupun dari segi peraturan yang dapat menjadi penghalang tujuan pembuatan OSS adalah untuk memudahkan dan mempercepat penanaman ibukota di indonesia. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penulisan normatif yuridis melalui studi pustakadilengkapi dengan observasi dan wawancara. Penulis membuat perbandingan Sistem OSS dengan sistem serupa di Singapura, Irlandia, dan Kanada, di mana ada hal-hal yang dapat dipelajari dari negara-negara ini untuk diperbaiki Sistem OSS dan sistem OSS juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki negara. Sistem OSS merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia yang patut diapresiasi, namun dalam praktiknya masih ada beberapa permasalahan dan kendala yang terjadi dalam implementasi OSS yang dapat diatur dalam regulasi terkait. Masih ada beberapa hal yang belum diaturRegulasi OSS yang bisa menjadi kendala kemudahan dalam memperoleh izin masuk OSS. Maka penulis menyarankan agar peraturan tersebut segera diterbitkan perubahan terkait OSS untuk memperjelas dan memberikan kepastian bagi pelaku upaya meningkatkan investasi di Indonesia.

---

The application of Electronically Integrated Business Licensing or known as Online Single Submission (OSS) in mid-2018 raised professionals and cons in various circles. The OSS system is considered incompatible with Law Number 25 of 2007 concerning Investment for various reasons which the authors analyze in this thesis. Other problems What is faced by the OSS system is an implementation that has several obstacles both from a technical and regulatory point of view that can hinder the purpose of making OSS is to facilitate and accelerate the planting of the capital city in Indonesia. To find out the answers to these problems, the author uses the juridical normative writing method through literature study completed with observations and interviews. The author makes comparisons OSS systems with similar systems in Singapore, Ireland, and Canada, where there are things that can be learned from these countries to improve OSS systems and OSS systems also have advantages that countries do not have. The OSS system is a policy of the Government of Indonesia which should be appreciated, but in practice there are still some problems and constraints that occur in OSS implementation which can be regulated in related regulations. There are still some things that have not been arranged OSS regulations which can be an obstacle to ease in obtaining OSS entry permits. So the authors suggest that the regulation be issued with changes related to OSS to clarify and provide certainty for actors in efforts to increase investment in Indonesia."

"Pelayanan perizinan berusaha melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengembangan e-government di Indonesia dapat didukung dengan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengakses internet, sehingga saat program pemerintah dilaksanakan dapat secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan digital masyarakat Banyumas pada layanan OSS-RBA menggunakan konsep citizen e-readiness untuk mengukur tingkat kesiapan masyarakat, pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei, teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam kepada enam narasumber. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki kesiapan pada kategori sedang dengan 95%. Mayoritas responden berada pada tingkat kesiapan “sedang” dikarenakan masih terjadi beberapa permasalahan yang terjadi pada layanan OSS-RBA.

---

Business licensing services through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) are listed in Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. The development of e-government in Indonesia can be supported by people who have the ability to access the internet, so that when government programmes are implemented, they can be directly utilised by the community. This study aims to analyse the level of digital readiness of the Banyumas community for OSS-RBA services using the concept of citizen e-readiness to measure the level of community readiness, this research approach uses quantitative with mix method data collection techniques. Quantitative data collection techniques were conducted through surveys, qualitative data collection techniques were conducted through in-depth interviews with six resource persons. The findings of this study show that respondents have readiness in the medium category with 95%. The majority of respondents are at a "mod erate" level of readiness because there are still some problems that occur in the OSS-RBA service."

"Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disebut juga Lembaga Online Single Submission (OSS) sebagai lembaga  pelayanan perizinan berusaha satu pintu yang dikelola dan dikoordinasikan oleh BKPM sesuai kewenangannya berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Implementasi sistem yang dinilai belum terlaksana secara sepenuhnya kerap kali membuat sebagian pelaku usaha kebingungan sebab adanya beberapa peraturan dari berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 serta sistem perizinan mandiri milik Kementerian dan Daerah yang masih belum terintegrasi dengan OSS. Adanya konsep izin dengan pemenuhan komitmen yang diterapkan dalam OSS memicu polemik dan kebingungan bagi beberapa stakeholders pula. Hal berbeda juga dilihat dalam penetapan izin yang berupa QR Code atau tanda tangan elektronik diterbitkan melalui sistem OSS. Hal ini juga menimbulkan polemik tersendiri pula mengenai keabsahan perizinan yang sesuai dengan syarat sahnya penerbitan keputusan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipologi penelitian berupa deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perizinan berusaha dan implementasi pelayanan publik yang sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

---

This research discusses the validity of business licensing through the Online Single Submission (OSS) system in terms of Law No. 30/2014. Electronically Integrated Business Licensing Services or also known as Online Single Submission (OSS) as a one-stop business licensing service agency managed and coordinated by BKPM in accordance with its authority based on Law No. 25 of 2007. The implementation of the system which is considered not fully implemented often makes some business actors confused because there are several regulations from various Ministries, Institutions and Local Governments that are not in accordance with Government Regulation No. 24 of 2018 as well as the independent licensing system belonging to the Ministry and Regions that are still not integrated with OSS. The existence of a license concept with fulfillment of commitments implemented in OSS triggered polemic and confusion for some stakeholders as well. Different things can also be seen in the issuance of permits in the form of QR codes or electronic signatures issued through the OSS system. This has also created a separate polemic regarding the validity of permits which are in accordance with the legal requirements for the issuance of decisions in Law No. 30 of 2014. In this study, the author uses a form of juridical-normative research and research typology in the form of descriptive-analytical. This study aims to determine the validity of business licensing and implementation of public services that have been integrated with the Online Single Submission (OSS) system."