Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap jasa usaha pergadaian swasta tidak resmi yang mana usaha pergadaian tersebut dalam menjalankan praktiknya tidak diawasi oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan sumber data yang diperoleh merupakan data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak usaha pergadaian yang masih belum mendaftarkan dirinya ke otoritas yang berwenang walaupun tenggat waktu yang ditentukan sudah lewat. Praktik yang dijalankan oleh pergadaian swasta tidak resmi berpotensi menimbulkan kerugian pada konsumen yang menggunakannya, karena dalam menjalankan praktiknya usaha pergadaian tersebut tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang dan tidak mengikuti standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTThis minithesis concerns about consumer protection towards the practice of illegal private pawnshops in which those private pawnshops are not supervised by Financial Service Authority. This research was the juridical-normative research, where the source of the data was received from secondary data and it will be analyzed qualitatively. This research showed that there are many private pawnshops still have not registered themselves to Financial Service Authority even though the specified deadline has passed. The practice of those illegal private pawnshops potentially harms consumer who use those private pawnshops because those private pawnshops are not supervised by the competent authority and does not follow the regulations standard."

"[Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai dari pemberi gadai kepada pegadaian. Pegadaian BUMN adalah lembaga yang sah dalam melakukan usaha berdasarkan hukum gadai. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan hidup masyarakat akan dana tunai, banyak pihak swasta yang juga mendirikan Pegadaian Swasta di Jakarta. Sehubungan dengan itu maka timbul permasalahan bagaimanapelaksanaan atau proses pegadaian pada pegadaian swasta di Jakarta, dan bagaimana perlindungan hukum pemberi gadai pada pegadaian swasta di Jakarta. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini adalah preskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder selanjutnyadilakukan evaluasi dan analisis secara kualitatif untuk membahas permasalahan yang ada. Proses gadai pada pegadaian swasta yang ada di Jakarta bertentangan dengan KUH Perdata terutama dalam Pasal 1159 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 1425 mengenai Hak Kompensasi. Dalam mengeksekusi barang gadai pegadaian swasta di Jakarta juga tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan Vendu Reglement jo.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013. Dalam hal perlindungan hukum, pemberi gadai tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena Pemerintah belum mengatur suatu ketentuan yang mengatur praktek pegadaian swasta.;Pawn was born since the handover of a pledged good from a pledgor to a Pawnshop. The Indonesian State Owned Enterprises Pawnshop is a legitimate institution that doing business under the law. Along with the needs of cash in life necessities, many individuals setting up their own private pawnshops in Jakarta. The aforementioned situation then raise questions on how these private pawnshops operate and how the legal protection of pledgors of private pawnshops in Jakarta. The type of the research is Normative Legal Research using qualitative analyzing data method. The form ofthe result of this study is Prescriptive Analytical. Data Analyzing was performed by collecting and evaluating primary data and secondary data. The research found that the practices of the private pawnshops in Jakarta violated the Civil Code Article 1159 verse (1) and verse (2) and also Article 1425 with regard to Compensation Rights. The execution of pledged goods of private pawnshops in Jakarta also did not conformwith the auction provisions of the Civil Code and the Auction Act (Vendu Reglement) jo. the Minister of Finance Regulation Number 93/PMK.06/2010 on the Implementations of Auction Guidelines as already amended by the Minister of Finance Regulation Number 106/PMK.06/2013. In terms of legal protection, the pledgors of private pawnshops do not have sufficient legal protection since there is noregulation governing the practice of private pawnshops has been enacted by the Government. , Pawn was born since the handover of a pledged good from a pledgor to a Pawnshop.The Indonesian State Owned Enterprises Pawnshop is a legitimate institution thatdoing business under the law. Along with the needs of cash in life necessities, manyindividuals setting up their own private pawnshops in Jakarta. The aforementionedsituation then raise questions on how these private pawnshops operate and how thelegal protection of pledgors of private pawnshops in Jakarta. The type of the researchis Normative Legal Research using qualitative analyzing data method. The form ofthe result of this study is Prescriptive Analytical. Data Analyzing was performed bycollecting and evaluating primary data and secondary data. The research found thatthe practices of the private pawnshops in Jakarta violated the Civil Code Article 1159verse (1) and verse (2) and also Article 1425 with regard to Compensation Rights.The execution of pledged goods of private pawnshops in Jakarta also did not conformwith the auction provisions of the Civil Code and the Auction Act (Vendu Reglement)jo. the Minister of Finance Regulation Number 93/PMK.06/2010 on theImplementations of Auction Guidelines as already amended by the Minister ofFinance Regulation Number 106/PMK.06/2013. In terms of legal protection, thepledgors of private pawnshops do not have sufficient legal protection since there is noregulation governing the practice of private pawnshops has been enacted by theGovernment.]"

"Permasalah konsumen perumahan sebagian besar diakibatkan karena adanya praktik penjualan perumahan secara pre-project selling yang marak dilakukan pengembang. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen perumahan, ditinjau dari segi peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan pre-project selling di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif normative legal research dan dianalisis secara kualitatif dengan cara menganalisis bahan pustaka.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan pre-project selling diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011. Selain itu terdapat peraturan yang berkaitan dengan praktik pre-project seling dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan konsumen. Berdasarkan analisis Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK No. 02/BPSK-Kab.Bogor/Pts/I/2014, No. 06/Pts.Arb/BPSK/IV/2016, No. 006/A/.BPSK-DKI/X/2016, dan No. 15/Pts.BPSK/BPSK/I/2014, Konsumen mengalami kerugian akibat perbuatan Pengembang yang melakukan kegiatan pre-project selling, serta sulit untuk meminta ganti rugi berupa pengembalian sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada pengembang. Pengembang sebagai pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun Peraturan pre-project selling yang ada, ternyata belum cukup memberikan perindungan kepada konsumen terhadap resiko praktik pre-project selling di Indonesia.Saran Penulis terhadap permasalahan dalam skripsi ini ialah pengembang yang melakukan praktik pre-project selling harus memenuhi persyaratan pemasaran secara pre-project selling yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011. Hal ini dikarenakan, adanya penyimpangan yang dilakukan terhadap ketentuan tersebut dapat merugikan konsumen dan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diperlukan Lembaga dari pemerintah yang secara khusus mengawasi praktik pemasaran dan jual beli perumahan secara pre-project selling, serta edukasi kepada konsumen mengenai resiko praktik pre-project selling. Selain itu, diperlukan ketentuan dalam peraturan pelaksana mengenai penyelenggaran perumahan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap dana konsumen yang telah dibayarkan kepada pengembang agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.

---

The problem of housing consumers is largely due to the sales of housing practice in pre project sales which made rampant by developers. This thesis discusses about the legal protection afforded to housing consumers, in terms of the rules which govern pre project selling activities in Indonesia. This research is a juridical normative research normative legal research and analyzed qualitatively by analyzing library materials.The results of this study indicate that pre project selling activities are regulated in Law no. 1 of 2011 and Law no. 20 of 2011. In addition, there are regulations relating to the practice of pre project seling intended to meet the needs of consumer protection. Based on the analysis of Consumer Dispute Settlement Agency BPSK Decision No. 02 BPSK Kab.Bogor Pts I 2014, No. 06 Pts.Arb BPSK IV 2016, No. 006 A .BPSK DKI X 2016, and No. 15 Pts.BPSK BPSK I 2014, the Consumer suffer losses due to the action of the Developer who engages in pre project selling activities, and it is difficult to request compensation in the form of a refund of the amounts paid to the developer. Developers as business actors have violated the provisions stipulated in Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection. The existing pre project selling regulation, it is not enough to provide protection to the housing consumer against the risk due to the practice of pre project selling in Indonesia.Suggestion Writer to problem in this thesis is developer who do practice of pre project selling must fulfill requirement of marketing by pre project selling as regulated in Law no. 1 of 2011 and Law no. 20 of 2011. The reason is that any irregularities committed against such provisions may harm consumers and violate provisions in the Consumer Protection Act.. Government agencies that specifically oversee the practice of marketing and sell housing by pre project selling, as well as education to consumers about the risks of pre project selling practices are also very important. In addition, there is a need for provision in government regulation concerning the conduct of housing, which aims to provide protection against consumer funds that have been paid to the developer not to be misused for other purposes."

"Overbooking merupakan salah satu strategi bisnis maskapai penerbangan untuk menjual tiket pesawat melebihi kapasitas pesawat guna mengoptimalkan pendapatan. Ketidakjelasan pengaturan overbooking di Indonesia cenderung membuat maskapai penerbangan berargumen bahwa adanya penolakan boarding penumpang dalam suatu penerbangan disebabkan oleh kesalahan teknis yang mengakibatkan adanya perubahan jenis pesawat. Di sisi lain, penumpang memiliki akses terbatas ke informasi yang diberikan oleh maskapai. Selama ini, penumpang yang ditolak boarding hanya dilihat sebagai bentuk penundaan penerbangan yang penanganannya diatur dalam standar prosedur operasional maskapai. Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini penulis mengulas tentang praktek overbooking dalam penjualan tiket pesawat dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis regulasi, berbagai literatur, dan kasus yang ditemukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik overbooking dapat merugikan penumpang yang tidak dapat terangkut karena kapasitas pesawat yang sudah penuh. Kemudian, pengaturan pemindahbukuan yang tidak jelas di Indonesia mencederai hak penumpang untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu merumuskan regulasi terkait overbooking yang dapat mengakomodir perlindungan konsumen di sektor penerbangan seperti di Uni Eropa dan Amerika Serikat.

---

Overbooking is one of the airline's business strategies to sell airplane tickets beyond the capacity of the aircraft in order to optimize revenue. The ambiguity of overbooking arrangements in Indonesia tends to make airlines argue that there is a refusal to board a passenger on a flight due to a technical error resulting in a change in aircraft type. On the other hand, passengers have limited access to information provided by the airline. So far, passengers who have been refused boarding have only been seen as a form of flight delays where the handling is regulated in the airline's standard operating procedures. Therefore, in this final project the author reviews the practice of overbooking in airplane ticket sales from the perspective of consumer protection law. The author uses a normative juridical research method by analyzing regulations, various literatures, and cases found. This research shows that the practice of overbooking can be detrimental to passengers who cannot be transported because the aircraft's capacity is already full. Then, unclear book-entry arrangements in Indonesia injure passengers' right to get real information. Based on this, the government needs to formulate regulations related to overbooking that can accommodate consumer protection in the aviation sector, such as in the European Union and the United States."

"Makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar saat ini menjadi salah satu produk populer yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau dan tersedia dalam berbagai ukuran. Penjualan makanan ringan kemas ulang kiloan yang tinggi, khususnya di lokapasar, tentunya menjadikan risiko konsumen akan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan yang ilegal dan tidak terjamin keamanannya semakin terbuka. Konsumen seringkali mengabaikan pentingnya legalitas seperti izin edar produk, informasi dan keterangan produk, serta keamanan pangan pada makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar. Padahal keamanan dan legalitas produk pangan merupakan satu hal komponen yang penting dalam hal memenuhi hak-hak konsumen atas pangan yang aman dan terjamin mutunya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum produksi dan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan, pertanggungjawaban hukum oleh pelaku usaha, dan pengawasannya ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Tidak dipenuhinya persyaratan keamanan pangan dan legalitas produk oleh pelaku usaha dalam hal memproduksi dan mengedarkan produk makanan ringan kemas ulang tentu akan menjadi pintu bagi pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan seharusnya tidak boleh beredar di masyarakat termasuk melalui lokapasar. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa belum tersedianya peraturan mengenai pengemasan kembali makanan ringan yang terintegrasi, terbaru, dan sistematis, pertanggungjawaban pelaku usaha dan pihak lokapasar kepada konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan, dan peningkatan pengawasan oleh BPOM, Dinas Kesehatan baik secara langsung maupun di lokapasar Oleh karena itu, butuh upaya tegas dari BPOM dan Dinas Kesehatan setempat selaku unsur pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha seperti pihak penyedia platform lokapasar dalam bersama-sama melakukan pengawasan, penindaklanjutan secara tegas kepada pelaku usaha, edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha dalam rangka upaya untuk menghasilkan produk yang terjamin keamanannya dan berkualitas demi melindungi kepentingan konsumen.

---

Repackaged snacks that circulate in marketplaces are currently popular products consumed by the public because they are affordable and available in various sizes. The high sales of repackaged snacks, especially in marketplaces, certainly exposed consumers to the greater risk of repackaged snacks that are illegal and whose safety is not guaranteed. Consumers often ignore the importance of legalities such as product distribution permits, product information, and descriptions, as well as food safety in repackaged snacks circulating in marketplaces. Even the safety and legality of food products is an important component in fulfilling consumer rights to food that is safe, guaranteed safety, and quality. With the juridical-normative research method, this thesis will review the legal provisions for the production and distribution of packaged repackaged snacks, legal accountability by business actors, and their supervision in terms of statutory regulations and other provisions. The non-fulfillment of food safety and product legality requirements by business actors in terms of producing and distributing repackaged snack products will certainly be a door for other violations of law. Products that do not meet food safety standards should not be circulated and distributed in the community, including through marketplaces. The results of this research are the absence of regulations regarding integrated, up-to-date, and systematic about repackaged snacks, the accountability of business actors and market vendors to consumers in terms of laws and regulations, and increasing supervision by BPOM and Dinas Kesehatan directly and through marketplaces. Therefore, there is a need for assertive efforts from BPOM and Dinas Kesehatan as the government and compliance of business actors such as marketplaces platform providers in jointly carrying out supervision, following up strictly on business actors, educating consumers and business actors to produce guaranteed safety and quality products to protect the consumers' interests."

"[Skripsi ini membahas tentang pemberlakuan SNI wajib terhadap regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG, dalam upaya untuk melindungi konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masih beredarnya regulator gas tekanan rendah untuk tabung baja LPG yang tidak sesuai dengan spesifikasi SNI menandakan masih belum efektifnya pemberlakuan wajib terhadap regulator gas yang sudah ditetapkan pemerintah. Pemerintah sudah melakukan pengawasan, pengamatan, pengujian, penelitian, dan perubahan peraturan terkait SNI wajib regulator gas. Terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Tinggi No: 19/IUBT/PER/6/2014 terkait pengawasan regulator gas dan undang-undang terbaru UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.;This thesis discusses the application of Indonesia National Standard (SNI) for the low pressure regulator for LPG steel tube, in an effort to protect consumers which are regulated in law number 8 of year 1999 on Consumer Protection. The availability of low pressure regulator for LPG steel tube which does not comply with SNI specification, signifies that the enforcement for it still not as effective as regulation that has been set by the government. The government has been conducting surveillance, observation, testing, research, and related regulatory changes like Regulation of the Director General of Commodity Based No: 19/IUBT/PER/6/2004 about Terms and Procedure related supervisory and the latest legislation law 20 year 2014 on Standardization and Conformity Assesment;This thesis discusses the application of Indonesia National Standard (SNI) for the low pressure regulator for LPG steel tube, in an effort to protect consumers which are regulated in law number 8 of year 1999 on Consumer Protection. The availability of low pressure regulator for LPG steel tube which does not comply with SNI specification, signifies that the enforcement for it still not as effective as regulation that has been set by the government. The government has been conducting surveillance, observation, testing, research, and related regulatory changes like Regulation of the Director General of Commodity Based No: 19/IUBT/PER/6/2004 about Terms and Procedure related supervisory and the latest legislation law 20 year 2014 on Standardization and Conformity Assesment, This thesis discusses the application of Indonesia National Standard (SNI) for the low pressure regulator for LPG steel tube, in an effort to protect consumers which are regulated in law number 8 of year 1999 on Consumer Protection. The availability of low pressure regulator for LPG steel tube which does not comply with SNI specification, signifies that the enforcement for it still not as effective as regulation that has been set by the government. The government has been conducting surveillance, observation, testing, research, and related regulatory changes like Regulation of the Director General of Commodity Based No: 19/IUBT/PER/6/2004 about Terms and Procedure related supervisory and the latest legislation law 20 year 2014 on Standardization and Conformity Assesment]"

"Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau yang saat ini kita kenal sebagai salah satu layanan financial teknology peer to peer lending merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi dibidang sektor jasa keuangan yang pada saat ini diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini hendak membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan melindungi konsumen yang menggunakan layanan pada sektor jasa keuangan di Indonesia dan bentuk perlindungan konsumen sektor jasa keuangan berupa mekanisme penyelesaian sengketa yang menggunakan jasa layanan peer to peer lending (pinjaman online) ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Peraturan Perundang-Undang. Metode penelitian yang digunaan adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Kesimpulan pertama dalam penelitian ini adalah dalam perlindungan konsumen yang menggunakan layanan pada sektor jasa keuangan di Indonesia, prinsip perlindungan konsumen mengacu pada POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kedua, terhadap konsumen yang menggunakan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berpedoman pada POJK No.77/POJK.01/2016, namun POJK ini hanya melindungi konsumen yang menggunakan layanan pinjam meminjam yang sudah terdaftar dan berizin resmi di OJK. Sehingga, terhadap konsumen yang menggunakan layanan pinjam meminjam yang tidak terdaftar resmi atau ilegal tidak mendapatkan perlindungan oleh OJK. Namun seharusnya OJK tidak serta merta lepas tangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang menggunakan peer to peer lending ilegal karena OJK memiliki concern dalam memberikan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

---

Peer to Peer Lending is a form development of information technology in financial services sector, which is currently regulated by Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-based Loans and Lending Services. This thesis will analyze the role of the Indonesian Financial Services Authority in regulating and protecting consumers’ rights and their usage of financial services and other consumers protection effort, especially in regards to financial services dispute resolution mechanisms. This research will analytically describe principles of consumers protection who have used financial services under the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection in Financial Services Sector. Furthermore, consumers who used Peer to Peer Lending services based on Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 will find that this regulation only protects consumers who used loans and lending services which have been officially registered and authorized by the Indonesian Financial Services Authority. Other legal consequences which include, but not limited to, leakage of personal information, financial default, or any other legal actions beyond the regulations’ limit remains unprotected. But, OJK should not able to say that OJK cannot provide protection to consumers who use illegal peer to peer lending because OJK has concern in providing consumer protection in the financial services sector in Indonesia, as stipulated in article 28 of law No. 21 Year 2011 on OJK."

"Penyalahgunaan data pribadi nasabah seringkali menyebabkan nasabah menerima telepon dari nomor tak dikenal yang bertujuan menawarkan berbagai produk perbankan kepada mereka. Lebih parah, hal tersebut seringkali berujung mengakibatkan pembobolan kartu kredit nasabah. Setelah ditelusuri, salah satu penyebab data nasabah sampai pada tangan pihak yang tidak bertanggung jawab ialah penjualan data pribadi para nasabah oleh pegawai yang bekerja pada bank tersebut. Sebagai pelaku usaha, pihak bank seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi nasabah.Dengan latar belakang tersebut, perlu diketahui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi nasabah di Indonesia. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah antara lain bagaimanakah pengaturan mengenai pelindungan data pribadi nasabah perbankan sebagai konsumen pengguna jasa perbankan, apakah peraturan yang ada sudah cukup tegas dalam memberikan tanggung jawab dan / atau sanksi hukum kepada pihak bank sebagai pelaku usaha, serta bagaimanakah perbandingan pengaturan hukum mengenai pelindungan data pribadi nasabah perbankan di Indonesia dengan Uni Eropa. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Alat pengumpulan data adalah data primer yaitu studi dokumen dan wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan melalui pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang melindungi data pribadi, aturan yang ada belum mencantumkan penjatuhan tanggung jawab serta sanksi yang tegas bagi pihak bank sebagai pelaku usaha, serta Uni Eropa memiliki peraturan khusus yang mengatur secara terperinci hal-hal yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi. Disarankan agar pemerintah Indonesia memaksimalkan perancangan undang-undang pelindungan data pribadi, serta masing-masing pihak lebih meningkatkan kesadarannya untuk menjaga keamanan data pribadi nasabah perbankan.

---

Misuse of banking customers rsquo personal data often leads customer to receive a call from an unknown number who offer some banking products to them, and sometimes a bulglary of their credit cards. One of the causes is the sales of customers rsquo personal data by employees who work at the bank itself. As an enterpreneur according to the consumer protection law, the bank should be responsible for maintaining the security of customers 39 personal data.Thus, The Writer wants to know the rules relating to the protection of customers 39 personal data in Indonesia. The formulations of the problem of this research are, what regulations are related regarding the protection of bank customers rsquo s personal data as consumer of banking services, whether existing regulations are strict enough in giving responsibility and or legal consequences to the bank as an enterpreneur, and the comparison of the regulations in Indonesia with the EU regarding the personal data protection. The research method is analytical description.The research resulted an information about Indonesia does not have specific regulation that protects personal data, the existing rules do not include the imposition of liability and strict sanctions for the bank as an enterpreneur, as well as the European Union have some regulations governing all matters related to the processing of personal data, and have the supervisory body that oversee the implementation of these regulations. The Writer suggested that the Indonesian government could maximize the personal data protection law project, and each party could increase their own awareness rsquo for maintaining the security of personal data bank customers."

"Skripsi ini membahas tentang Helm sebagai salah satu perlengkapan keselamatan saat berkendara. Produk helm harus dibuat berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai peraturan yang dikeluarkan BSN. Tidak semua helm berlogo SNI berkualitas sesuai standar. Banyak helm SNI palsu beredar, tetapi masyarakat tidak tahu, karena tidak bisa membedakan yang asli dengan yang palsu. Produsen yang memproduksi dapat dikenakan sanksi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa. Pemerintah sudah melakukan pengawasan di pasar dengan memantau keadaan produk dengan melakukan pengamatan, pengujian, penelitian dan survei terhadap helm-helm yang beredar di pasaran.

---

This thesis discusses about Helmet as one of safety equipment while riding. Helmets should be made based on Indonesian National Standard (SNI) in accordance with regulations issued by BSN. Not all helmets bearing the ISO quality standard. Many circulate false SNI helmet, but people cannot distinguish the original with a fake. Manufacturers that produce may be imposed by Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 About Terms and Procedure of Supervision of Goods and/or Services. The Government has been doing surveillance on the market by giving authority to the Directorate of Supply of Goods and Services Directorate General of Domestic Trade Ministry of Commerce to monitor the state of the product by making observations, testing, research and surveys of helmets on the market."

"Klinik ini didirikan untuk membantu mengembangkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kabar beredar bahwa ada vaksin ilegal yang beredar di Indonesia, dan vaksin tersebut digunakan di beberapa klinik di Indonesia. Penggunaan vaksin palsu merugikan konsumen, karena bayi yang divaksinasi masih mudah terserang penyakit. BPOM adalah lembaga yang mengawasi distribusi vaksin di Indonesia. BPOM adalah lembaga yang memberikan izin edar vaksin di Indonesia. Vaksin hanya dapat didistribusikan oleh apoteker, sehingga jika yang melakukan pengadaan sediaan farmasi bukan apoteker yang memiliki izin maka vaksin tersebut dapat dikatakan sebagai vaksin ilegal. Tujuan utama vaksinasi adalah membangun kekebalan. Salah satu produsen vaksin resmi adalah Bio Farma. Vaksinasi dilakukan untuk anak usia 0-18 tahun. Akreditasi merupakan salah satu hal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Akreditasi wajib untuk layanan kesehatan klinis. Masih banyak klinik yang belum terakreditasi dan untuk melakukan akreditasi biayanya mahal.

---

This clinic was established to help develop public health in Indonesia. The news is circulating that there is an illegal vaccine circulating in Indonesia, and the vaccine is being used in several clinics in Indonesia. The use of fake vaccines is detrimental to consumers, because vaccinated babies are prone to disease. BPOM is the agency that oversees vaccine distribution in Indonesia. BPOM is an institution that provides licenses for vaccine distribution in Indonesia. Vaccines can only be distributed by pharmacists, so if the one who procures pharmaceutical preparations is not a licensed pharmacist then the vaccine can be said to be an illegal vaccine. The main purpose of vaccination is to build immunity. One of the official vaccine producers is Bio Farma. Vaccinations are carried out for children aged 0-18 years. Accreditation is one of the things the government does to improve service quality and patient safety. Mandatory accreditation for clinical health services. There are still many clinics that have not been accredited and to do accreditation is expensive."