Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 138982 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Masri Alanwari
"Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang permasalahannya adalah pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan susunan pemegang saham didasari oleh ketidakwenangan penghadap dalam bertindak. Penghadap mendasari kewenangannya berdasarkan Putusan Deklaratoir yang membatalkan akta hibah saham, dimana Putusan ini adalah acuan dari dibuatnya akta. Tesis ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan Akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir dan bagaimana akibat hukum akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir terhadap pihak dalam akta dan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.
Hasil dari penelitian ini adalah pembuatan akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang akan mengakibatkan akta menjadi tidak otentik. Kewenangan dari penghadap wajib diperhatikan dengan Notaris. Notaris pun wajib memahami isi putusan pengadilan yang didalilkan penghadap agar tidak salah dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat. Akibat dari munculnya Akta PKR yang cacat hukum tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi berubah secara cacat hukum pula. Dengan demikian, pihak yang paling merasa dirugikan adalah pemegang saham yang hak nya terlanggar akibat perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan secara cacat hukum tersebut. Notaris dapat dimintakan tanggung jawab berupa penggantian kerugian berupa materiil dan immaterial oleh pihak-pihak yang dirugikan.

In this thesis, the author raising about legal issues regarding alteration of limited company shareholdersthat are not accordance with regulations. The issues background was aboutcomposing general meeting of shareholders decision statement deed regarding to alteration of limited company shareholders based on unauthorized parties. Third parties underlies their authority by declaratory verdict that called off the share granting. The problem statements are the validity of Notary Deed about the alteration of limited company shareholders which based on declaratory permanent legal verdict and the notary deedlegal consequences about alteration of limited company shareholders based on declaratory permanent legal verdict towards deeds parties and third parties. The research methods on this thesis are using normative juridical method with typological research used to answer the issues on this thesis tend to analytical research.
The results on this research are composing Notary Deed does not comply the regulations causing the unauthentic deed. The parties legal standing must be under supervised by notary public. The notary public must has more acknowledgement about court verdict which is stated by parties to avoid faultnessin composing General Meeting of shareholders decision statement deed. The consequenses causes by those deed accordingly make unvalidity alteration of limited company shareholders. Therefore, the most disadvantages will impact to the shareholder. The notary public reliable to take responsibility for material and immaterial damages."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T52211
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Olivia Laksmono
"Penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan, dan akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli tanah yang dibuat sebelumnya. Penelitian ini berbentuk doktrinal, yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr., perjanjian pinjam nama digunakan oleh PT DM untuk memungkinkan pihaknya untuk dapat secara tidak langsung menjadi pemilik dari tanah hak milik, serta untuk menghindari pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan adalah tidak sah; dan 2) Akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli hak atas tanah yang dibuat sebelumnya adalah mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga akta jual beli tersebut seharusnya batal demi hukum.

This research focuses on the ownership of land rights by limited liability company based on a nominee agreement stated in the form of deed of statement, and the legal consequences of said deed of statement on the land sale and purchase deed made previously. This research is doctrinal, which was carried out by collecting datas through document study, which was then analyzed qualitatively. In the Samarinda High Court Decision Number 153/Pdt/2022/Pt Smr., a nominee agreement set out in the form of a deed of statement was used by PT DM to be able to indirectly own land ownership rights, as well as to avoid taxes. This research concluded that: 1) Ownership of land rights by a limited liability company based on a nominee agreement stated in the form of a deed of statement is invalid; and 2) The legal consequences of the deed of statement containing nominee agreement on the deed of sale and purchase of land rights previously made are that the subjective and objective conditions for the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code are not fulfilled, resulting in the deed of sale and purchase to be null and void."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Caroline Cynthia
"Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang digugat oleh pemegang saham minoritas yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham mayoritas merangkap jabatan sebagai Komisaris Perseroan merasa pelaksanaan RUPSLB mengenai perubahan susunan direksi dan dewan komisaris layak karena dengan hak suaranya akan memenuhi kuorum 2/3 dari seluruh hak suara sebagaimana diatur dalam UUPT. Pada kasus ini notaris digugat karena akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan risalah bawah tangan dan dibawa oleh kuasa Perseroan yaitu Komisaris Perseroan yang merupakan pemegang saham mayoritas. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai keabsahan RUPS dengan agenda rapat perubahan susunan direksi dan dewan komisaris tanpa pemanggilan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas secara sepihak tanpa sepengetahuan Direktur dan Komisaris yang hendak diberhentikan sehingga tidak mendapat kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Penelitian ini hendak menganalisis apakah RUPS tanpa pemanggilan ini dapat memenuhi keabsahan RUPS tanpa pemanggilan dalam UUPT, bagaimana keabsahan RUPS yang dilakukan secara sepihak oleh pemegang saham mayoritas dan tanggung jawab notaris terhadap akta PKR berdasarkan RUPS yang memiliki kecacatan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Bentuk penelitian yaitu doktrinal menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPT memungkinkan adanya RUPS tanpa pemanggilan dengan syarat-syarat yang secara kumulatif dipenuhi yaitu seluruh pemegang saham menyetujui tindakan dalam agenda RUPS dan diambil berdasarkan suara bulat, tetapi dalam kasus ini syarat tersebut tidak dipenuhi sehingga tidak dapat menjadi RUPS tanpa pemanggilan yang sah. Dalam hal RUPS dilakukan secara sepihak dalam memberhentikan direksi dan atau komisaris oleh pemegang saham mayoritas, hal demikian melanggar UUPT sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Notaris DRWN yang tetap membuat akta PKR berdasarkan RUPS yang memiliki cacat hukum menjadi harus bertanggungjawab perdata dan administratif atas akta PKR yang dibuatnya. Mengingat bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu berhati-hati dan teliti dalam segi formiil dan materiil.

The results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sumber Sentosa Cemerlang were sued by minority shareholders who concurrently serve as President Commissioner and majority shareholders concurrently serve as Commissioners The Company feels that the implementation of the EGMS regarding changes in the composition of the board of directors and board of commissioners is feasible because with voting rights it will meet the quorum of 2/3 of all voting rights as stipulated in the Law. In this case, the notary was sued because the deed of Meeting Resolution Statement was made based on the underhand minutes and brought by the Company's power of attorney, namely the Company's Commissioner who is the majority shareholder. The problem in this study is regarding the validity of the GMS with the meeting agenda of changing the composition of the board of directors and board of commissioners without summons made by the majority shareholder unilaterally without the knowledge of the Director and Commissioners who want to be dismissed so that they do not get the opportunity to defend themselves. The Deed of Meeting Resolution Statement was declared invalid by the court. This study wants to analyze whether the GMS without this summons can fulfill the validity of the GMS without a summons in the UUPT, how the validity of the GMS carried out unilaterally by the majority shareholder and the notary's responsibility for the PKR deed based on the GMS that has legal defects in the North Jakarta District Court Decision Number 214 / Pdt.G / 2021 / PN. Jkt.Utr. The form of research is doctrinal using qualitative analysis methods. The results showed that the UUPT allows for a GMS without a summons with conditions cumulatively met, namely that all shareholders approve the actions on the agenda of the GMS and are taken unanimously, but in this case these conditions are not fulfilled so that they cannot become GMS without a valid summons. In the event that the GMS is carried out unilaterally in dismissing directors and / or commissioners by the majority shareholder, this violates the Law so that it is categorized as unlawful. DRWN notaries who continue to make PKR deeds based on GMS that have legal defects must be responsible civilly and administratively for the PKR deeds they make. Given that notaries in carrying out their positions must always be careful and meticulous in formal and material terms."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Sakina
"Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tidak terdapatnya kausa yang halal dalam suatu perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian ini terkait dengan kepemilikan saham oleh komite. Di mana berdasarkan UUPT, komite bukan termasuk dalam subjek hukum yang boleh menjadi pemegang saham dalam perseroan. Meskipun perjanjian tersebut dibuat di hadapan Notaris, namun selama perjanjian melanggar persyaratan objektif dalam syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Hal ini juga membuat Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi jabatan berdasarkan UUJN.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.
Simpulan penelitian menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat dengan melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan karenanya Komite X tidak dapat menjadi pemegang saham dalam PT. Y. Notaris yang membuat akta perjanjian tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan UUJN.

An agreement which made by parties has to comply with the terms of validation of agreement. Due to the absence of permitted cause to an agreement causing the agreement is void by law. The agreement is related to share ownership by committee. Referring to Law Number 40 Year 2007 concerning Limited of Liability Company, committee is not subject of law which can be shareholder in company. The agreement was made before Notary, but as long as the agreement contravene the objective requirements of validation agreement terms, thus the agreement is void by law. The situation makes the Notary subject to sanction of office.
The research uses juridical normatif research method. The Data is analyzed by using qualitative method which conduce to descriptive analytical data.
The conclusion of this research is the agreement which made was contravene regulations causing the agreement is void by law, therefor Commite X can not be a shareholder of PT. Y. The Notary who made that agreement can be subject to sanction based on UUJN.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42159
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aghnia Nabila Risto
"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah dan menimbulkan sengketa ke pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Son. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat Notaris dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim karena isinya dinilai menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini ialah keabsahan Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah, peran dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan kuasa penghadap yang tidak sah. Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library research) berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keabsahan Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah adalah Akta Berita Acara RUPS PT menjadi tidak sah. Peranan Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah adalah Notaris tidak memeriksa kewenangan bertindak penghadap, tidak menghitung kuorum RUPS dan tidak melakukan penyuluhan hukum kepada penghadap terkait pembuatan Akta BA RUPS PT, Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah meliputi tanggung jawab perdata, pidana, administrasi dan kode etik.

This thesis discusses the Notary's responsibility for the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) which based on an invalid power of attorney and raises a dispute to the court in the Sorong District Court Decision Number 27/Pdt.G/2018/PN.Son. The Deed of Minutes of the GMS made by a Notary is declared invalid by the Panel of Judges because its contents are considered to violate the provisions of the legislation. The issues raised in this thesis are validity of Deed of Minutes of the GMS which is based on invalid power of attorney, the role and responsibilities of Notary to the Deed of Minutes of GMS which based on an invalid power of attorney. The typology of this research is explanatory, the type of research used is normative legal research (normative juridical). Technical data collection is obtained by means of library research in the form of document studies. Data analysis uses qualitative analysis The result of this research are the invalidity of the Deed of Minutes of GMS which based on an invalid power of attorney. The role of the Notary in the Deed of Minutes of the GMS which based on an invalid power of attorney is the Notary does not examine the authority to act of appearers before GMS, does not examine the quorum of the GMS and does not provide legal counseling to the appearers regarding the holding of the GMS. The Notary's responsibilities for the Deed of Minutes of the PT GMS which is based on invalid power of attorney include civil, criminal, administrative and code of ethics responsibilities."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fauziyyah Nurul Annisa
"Suatu akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang terdapat surat kuasa seharusnya didahului penyerahan asli surat kuasa untuk menandatangani akta. Apabila Notaris dalam membuat akta autentik terdapat suatu surat kuasa yang palsu, maka akibat pada akta tersebut dapat dibatalkan. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris dengan adanya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang terdapat Surat Kuasa Palsu. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, tipologi penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori. Hasil analisa adalah akibat dari akta berita acara rapat umum pemegang saham yang terdapat surat kuasa palsu ialah batal demi hukum karena tidak berwenangnya penghadap dalam akta serta bertentangan dengan undang-undang dan tanggung jawab notaris terhadap akta tersebut ialah dapat dikenakan sanski berupa sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Seorang Notaris dalam membuat sebuat akta autentik harus cermat, teliti dan berhati-hati, terutama dalam memeriksa dan kewenangan dari para pihak yang menggunakan surat kuasa sebagai dasar kewenangannya, notaris harus memastikan penghadap yang menghadap berdasarkan kuasa memiliki bukti atas pemberian kuasa yang kuat.

An authentic deed made by a Notary that contains a power of attorney should be preceded by the original submission of the power of attorney to sign the deed. If the Notary makes an authentic deed there is a fake power of attorney, then the result of the deed can be canceled. The problem in this thesis is the legal consequences and responsibility of the Notary with the Deed of the Minutes of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companies which contains a fake power of attorney. To answer this problem, a normative juridical approach was carried out by examining library materials or secondary data. The typology of this research is prescriptive research, namely research that aims to analyze concrete legal events in accordance with theory. The results of the analysis are the result of the deed of the minutes of the general meeting of shareholders containing a forged power of attorney which is null and void because there are no witnesses in the deed and it is against the law and the responsibility of the notary for the deed is subject to sanctions in the form of administrative sanctions, civil sanctions or criminal sanctions. In making an authentic deed, a Notary must be careful, thorough and careful, especially in examining and the authority of the parties who use the power of attorney as the basis of their authority, the notary must ensure that the party that appears based on the power of attorney has evidence of a strong power of attorney."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Viria Chandra
"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur kewenangan direksi sekaligus pembatasan dari kewenangan-kewenangan tersebut dalam kondisi tertentu antara lain benturan kepentingan ketika direksi berperkara melawan Perseroan. Hal tersebut diatur dengan tujuan agar anggota direksi dapat menjalankan pengurusan dan perwakilan dengan itikad baik dan bertanggung jawab. Penelitian ini membahas mengenai: (i) kewenangan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh anggota direksi yang sedang berperkara melawan perseroan; (ii) peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta RUPS perseroan terbatas yang direksinya melawan perseroan; dan (iii)  pertimbangan hakim mengenai benturan kepentingan dalam RUPS yang diselenggarakan oleh direksi yang sedang berperkara melawan perseroan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1212 K/PDT/2018. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu (i) kewenangan menyelenggarakan RUPS tidak dibatasi oleh Pasal 99 ayat (1) UUPT dan tetap dapat dilaksanakan oleh direksi; (ii) Notaris berperan untuk memastikan syarat formil pembuatan akta dan penyelenggaraan RUPS telah terpenuhi; dan (iii) pertimbangan hakim mengenai tidak adanya benturan kepentingan dalam penyelenggaraan RUPS sudah tepat, perbuatan memanggil, menyelenggarakan dan memimpin RUPS tersebut tidak bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut merupakan kewajiban yang diamanatkan UUPT kepada organ direksi yang wajib dijalankan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan.

Law Number 40 of 2007 concerning Company Law (Company Law) regulates the authority of the Board of Directors (BOD) as well as the limitation of these powers under certain conditions, including conflicts of interest when the directors have dispute against the company. This is regulated with the aim that members of the BOD can carry out management and representation in good faith and responsibly. This research discussses (i) the authority to hold a General Meeting of Shareholders (GMS) by member of the BOD who are currently having a dispute against the Company, (ii) The roles and responsibilities of a Notary in drafting the deed of the GMS of a Company whose BOD is currently having a dispute against the Company and (iii) Judge’s considerations regarding conflict of interest in the GMS held by the BOD who are currently having a dispute against the Company. This research is a normative juridical research using secondary data accompanied by an explanatory typology. The results of this research are (i) the authority to hold a GMS is not limited by Article 99 paragraph (1) the Company Law and can still be implemented by the BOD; (ii) Notary have a role to ensure that the formal requirements for the preparation of the deed and the holding of the GMS have been fullfilled; and (iii) The judge’s consideration regarding the absence of a conflict of interest in holding the GMS is correct. The act of inviting, holding and chairing the GMS can’t be categories as tort, because basically that act is an obligation mandated by the Company Law to the BOD that must be carried out to achieve the aims and objectives company. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lubis, Amalia Maharani
"Notaris sangat rentan terlibat pemasalahan hukum ketika membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Akta PKR RUPS) dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Akta PKS) karena keterangan dan dokumen pendukung yang tidak benar dan perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari para penghadap. Notaris dapat mengantisipasinya dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Rumusan masalah tesis adalah penerapan prinsip kehati-hatian notaris dan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan para pemegang saham perseroan terbatas ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka terhadap peraturan hukum tertulis, buku dan karya ilmiah. Tipologi penelitian ini adalah preskriptif dengan metode analisis data secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Simpulan penelitian ini adalah pertama, penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris FRP dalam pembuatan Akta PKS No. YY/2014 dilakukan dengan cara memeriksa identitas dan kewenangan bertindak para penghadap, profil perseroan dan kelengkapan dokumen pendukung untuk membuat akta. Sebaliknya, Notaris LRH tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya memeriksa profil perseroan, sehingga mengakibatkan Akta PKR RUPS No. YY/2014 batal demi hukum; kedua, tanggung jawab hukum Notaris LRH adalah secara perdata karena melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hukuman pembayaran biaya perkara, secara administratif karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat diberikan sanksi peringatan tertulis sebagai notaris, dan secara etik karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 Kode Etik Notaris Tahun 2015 dapat diberikan sanksi peringatan sebagai anggota perkumpulan notaris.

Notaries are very vulnerable to getting involved in legal problems when making the Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders (Deed of SD GMS) and Deed of Statement of Circular Decisions (Deed of CD) due to incorrect supporting information and documents and legal actions that are contrary to the laws and regulations of the parties. Notaries can anticipate it with the principle of prudence in making the deed. The formulation of the thesis problem is the application of the notary prudence principle and the legal responsibility of the notary in making the deed of decision statement of the shareholders of the limited liability company in terms of the Judgements of Sungguminasa District Court Number: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. This research is a normative juridical research with the method of collecting data from literature studies on written legal regulations, books and scientific works. The typology of this research is prescriptive with qualitative data analysis methods to answer research problems. The conclusions of this study are first, the application of the precautionary principle by the FRP Notary in making the Deed of CD No. YY/2014 is carried out by checking the identity and authority to act of the appearers, company profile and completeness of supporting documents to make a deed. On the other hand, the LRH Notary did not apply the precautionary principle, particularly examining the company's profile, resulting in the Deed of SD GMS No. YY/2014 null and void; secondly, the legal responsibility of the LRH Notary is civilly for violating Article 1365 of the Civil Code with a penalty of paying court fees, administratively for violating the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law -Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, so that a written warning penalty can be given as a notary, and ethically for violating the provisions of Article 3 number 5 of the 2015 Notary Code of Ethics, a warning penalty as a member of a notary association can be given."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kartika Wahyu Putri
"ABSTRAK
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus
dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian,
keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada
akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut
dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum
(SABH) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi para pelaku
usaha. Tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum dari keputusan RUPS
yang melewati jangka waktu permohonan persetujuannya. Adapun metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan
menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari pembahasan tesis
ini, pada kenyataannya SABH belum dapat bekerja secara optimal karena masih
ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak tertentu dan
atas akta tersebut dapat dimohonkan pembatalannya

ABSTRACT
Decision on changes in the articles of association on the corporation must be done
based on the bylaws. That decision must get an approval from the Ministry of Justice
and Human Rights in Indonesia, or give a prior notice before it was legally binding to
the third party. All of the process are gone through a system called Administration
System Performance Legal Entity (SABH) for the purpose of increasing services to
businessperson. But in the real event, the system is not optimally functioning because
there are some violations could be found which may in a way be detrimental to the
interest of some parties. This thesis deals with the legal impact of the GMOS
resolutions which exceeds the time period of approval request. The research metode
that was used is normative judicial method with the type of explanatory research
using secondary data obtained from the literature. From the discussion of this thesis,
in fact SABH can not work optimally because they found any violations that could
harm certain parties and on the certificate can be applied for cancellation"
2016
T46692
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erik Chandra Sagala
"Perseroan Terbatas (Naamloze Venotschap) didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari banyak para pendiri perusahaan yang sebenarnya tidak menggelontorkan dananya sebagai modal disetor dalam perseroan dengan melakukan penyelundupan hukum (fraus legis) dengan membuat catatan berupa surat pernyataan dan/ atau kuitansi tanda penerimaan sehingga pendiri seolah-olah telah melakukan penyetoran saham secara tunai kepada perseroan. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimanakah pengaturan terhadap modal dasar, implikasi hukum terhadap pemegang saham yang belum menyetorkan modal dasar dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang sudah menyetorkan modal dasar. Metode penulisan penelitian hukum ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Modal dasar adalah dasar kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas yang harus dapat dibuktikan benar telah disetorkan karena apabila tidak maka implikasi hukumnya adalah pemegang saham yang belum melaksanakan penyetoran modal dasar dianggap belum memiliki hak-hak sebagai pemegang saham. Adapun Perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang sudah sah melakukan penyetoran modal adalah sah memiliki hak suara dan perseroan yang didirikan tetap dapat menjalankan kegiatan usaha meski tanggungjawabnya menjadi tanggung renteng. Penelitian menyarankan agar Notaris menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap akta pendirian PT yang dibuatnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum Umum perlu lebih hati-hati (prudent) mengenai proses pendirian dan penetapan Perseroan Terbatas untuk bukti penyetoran modal dasar dari para pendiri maupun pemegang saham untuk menghindari penyelundupan hukum dan mengenai modal dasar, perlu adanya pengaturan mengenai sanksi hukum untuk melindungi pemegang saham yang beriktikad baik.

Limited Liability Company (Naamloze Venotschap) is defined as a legal entity which is a capital alliance, established based on an agreement, conducts business activities with authorized capital which is entirely divided into shares and meets the requirements stipulated in the laws and subordinate legislation. In daily life practices many company founders actually do not pour their funds as paid up capital in the company by carrying out legal smuggling (fraus legis) by making notes in the form of statements and / or receipts So that as if the founder has made a share in cash to the company. This research will discuss about how the regulation against the authorized capital, legal implications against the shareholders who have not deposited the authorized capital and legal protection against the shareholders who have deposited the authorized capital. This legal research writing method uses normative juridical legal research forms and the type of research used is descriptive analytical. This research will use secondary data, that is data obtained from literature study. The study analyzed data using qualitative methods. Authorized capital is the basis of share ownership in a Limited Liability Company which is must be proven to have been properly deposited because if it does not, the legal implication is that shareholders who have not yet implemented the authorized capital are deemed not to have the rights as shareholders. The legal protection of shareholders who have legally made capital payments is legitimate to have voting rights and the company that is established can still run business activities even though its responsibilities become jointly. The research recommends that the Notary apply the precautionary principle to the deed of establishment of a limited liability company that he made, the Ministry of Law and Human Rights especially the Directorate General of General Law Administration needs to be more prudent about the process of establishing and stipulating Limited Liability Companies for evidence of deposit of authorized capital from the founders and shareholders to avoid legal smuggling and regarding authorized capital, there is a need for legal sanctions to protect shareholders in a good faith."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>