Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Angka kemiskinan dalam kurun lima tahun terakhir semakin menunju ke arah yang positif, di mana tercatat hanya menyisakan 27,77 juta jiwa pada tahun 2017, atau kurang dari 11% dari total penduduk secara keseluruhan. Namun demikian, penurunan terjadi cenderung lambat, yakni kurang dari 1%  rata-rata per tahunnya, dibandingkan dengan periode 2006 hingga 2012 yang hampir mencapai angka 18%. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat anggaran yang telah terealisasi untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup tinggi, yakni mencapai angka 228,2 triliun per tahun 2017. Dari angka tersebut, terdapat 68% dan 21% yang dialokasikan untuk bantuan nontunai dan tunai, sedangkan bantuan lainnya sebesar 11%. Perdebatan seputar proporsi realisasi anggaran pun bukannya tanpa masalah, beberapa studi mengklaim bahwa tidak terpenuhinya target penanggulangan kemiskinan disebabkan oleh kurang baiknya dalam proses mekanisme penyaluran. Hal demikian diperkuat dengan kecenderungan penurunan konsumsi penduduk miskin dalam kurun tahun 2010 hingga 2017, yang menurun dari 18,05% hingga ke angka 17,02% dari total pengeluaran penduduk. Merujuk pada berbagai fakta yang tersaji, tidak mengherankan apabila diskusi seputar efektivitas bantuan sosial terhadap penanggulangan kemiskinan semakin mengemuka di ranah publik. Menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan Probit, studi ini menemukan adanya hubungan negatif signifikan antara bantuan tunai dengan angka kemiskinan, di mana di saat yang bersamaan bantuan nontunai memiliki hubungan yang positif. Temuan tersebut tentunya bertolak belakangan dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini dengan mengedepankan bantuan nontunai sebagai instrumen utamanya. Oleh karenanya, studi ini memberikan berbagai rekomendasi guna lebih memperkuat mekanisme penyaluran bantuan tunai guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

---

Indonesia has made encouraging poverty rate progress in the past five-year, which was leaving only 27.77 million in 2017, or less than 11% of the total population. However, it runs relatively slow, less than 1% per year on average, compared to the period of 2006 to 2012 that almost reached 18%. In fact, it comes very unfortunate looking into high public spending on various poverty reduction programs, up to 228,2 trillion. In kind and cash transfer were 68% and 21% respectively, while other assistance programs was 11%. Debating about budget spending in poverty programs is not without problems. Some studies reveals the programs did not succeed yet to reach theirs targets due to mechanisms matter. Undoubtedly, it can be proved by poor-household consumption rate within last seven-year, which came down from 18,05% to 17,02% of total consumption. In looking at the facts, it comes as no surprise that effectiveness of social assistance program towards poverty reduction issues upcoming hot topic in such discussions. Using the Ordinary Least Square (OLS) and Probit methods, this study found a significant negative impact between cash transfer program and poverty rates, while in kind transfer had a positive. The finding certainly refuse current policy, which more prioritize in kind transfer as its main instrument. Therefore, this study provides several recommendations strengthen cash transfer in many ways in order to get optimum impact in poverty reduction in Indonesia."

"Penelitian ini ingin menganalisis dampak transfer ke daerah dan dana desa terhadap kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan ekonometrika dengan data panel, dimana model yang diestimasi yaitu model kuadratik. Obyek penelitian ini adalah 32 daerah provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Utara, periode 2012-2019. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dana transfer berpengaruh signifikan terhadap jumlah orang miskin. Apabila total transfer riil yang diterima provinsi i pada periode t naik maka pada awalnya jumlah orang miskinnya akan bertambah sebelum akhirnya kemudian berkurang ketika sampai pada titik baliknya yaitu sebesar Rp.14,6 triliun. Sedangkan berdasarkan hasil analisis terhadap jenis-jenis dana transfer secara terpisah terhadap kemiskinan provinsi-provinsi sampel dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK dan DID merupakan alokasi yang paling signifikan mengurangi jumlah orang miskin. Sedangkan DAU dan DBH tidak efektif mengurangi jumlah orang miskin, karena justru menambah orang miskin

---

This study aims to analyze the impact of transfers to regions and village funds on poverty in Indonesia. The method used is quantitative and econometric descriptive analysis with panel data, where the estimated model is a quadratic model. The object of this research is 32 provinces in Indonesia, except DKI Jakarta and North Kalimantan, the period 2012-2019. The estimation results show that transfer funds have a significant effect on the number of poor people. If the total real transfers received by province i in period t increase, initially the number of poor people will increase before finally decreasing when it reaches the turning point of Rp. 14.6 trillion. Meanwhile, based on the analysis of the types of transfer funds separately on poverty in the sample provinces, it can be concluded that the DAK and DID allocations are the allocations that most significantly reduce the number of poor people. Meanwhile, the DAU and DBH are not effective in reducing the number of poor people, because they increase the number of poor people"

"Berdasarkan Social Accounting Matrix Indonesia 2015 dan metode micro-simulation, penelitian ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan sektoral mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia, serta peran Usaha Kecil Menengah (UKM) sektor manufaktur terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Dari 24 sektor, hanya pertumbuhan di 10 sektor saja akan menurunkan ketimpangan pendapatan, dengan penurunan terbesar di sektor pertanian tanaman lainnya. UKM tidak memiliki peran khusus terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia, yang berpengaruh adalah sektor dari UKM tersebut. Diketahui juga bahwa semua pertumbuhan sektor ekonomi akan menurunkan kemiskinan dengan kontribusi yang berbeda-beda. Pertumbuhan di sektor pertanian tanaman lainnya memiliki kontribusi terbesar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

---

Based on extended Indonesia’s Social Accounting Matrix (SAM) 2015 and using micro-simulation method, this study shows how sectoral growth affects income inequality and poverty in Indonesia, also the contribution of Small and Medium Enterprises (SMEs) manufacturing sector in reducing income inequality. Of the 24 sectors in Indonesia, only growth in 10 sectors can reduce income inequality, with the largest reduction is growth in other corp agricultural sector. SMEs have no special effect in reducing income inequality. The impact depends on which sector the SME is in. This study also shows that growth in all economic sectors have an impact on poverty alleviation in different contributions. Growth in other crop agriculture sector had the largest contribution to poverty alleviation in Indonesia."

"Penelitian ini tentang strategi survival buruh perempuan dalam memenuhi perekonomian keluarga yang dibahas dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah kemiskinan yang telah menjadi masalah sosial dan diperburuk oleh munculnya pandemi Covid 19. Indonesia memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi dan kenaikan angka tersebut bertambah ketika Covid 19 melanda. Peningkatan kemiskinan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena konsep kemiskinan erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Urgensi dilakukan penelitian ini yaitu buruh perempuan sebagai kelompok rentan akan kemiskinan dan perlu menghadapi situasi baru saat munculnya Covid 19 yang membuat perekonomian kelurga terpuruk. Kemiskinan yang dialami buruh perempuan dan keluarganya menyebabkan kesejahteraan ekonomi keluarga menurun. Sebagai alat untuk mencapai pembangunan, kesejahteraan sosial memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara menyeluruh termasuk kemandirian dalam ekonomi. Sebagai kelompok rentan, banyak perempuan yang telah berkeluarga memilih bekerja karena himpitan ekonomi. Sektor informal menjadi pilihan perempuan bekerja karena tidak dituntut tingkat pendidikan dan keahlian, termasuk perempuan pekerja batu bata di desa Jetis. Tujuan dari skripsi ini yaitu membahas tentang kontribusi buruh perempuan dalam perekonomian keluarga, dampak pandemi Covid 19 terhadap pekerjaan dan ekonomi keluarga serta strategi bertahan yang dilakukan buruh perempuan dalam memenuhi perekonomian keluarga saat pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dan wawancara. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Penelitian ini dilaksanakan pada rentang waktu Oktober 2021-Juni 2022 di desa Jetis. Informan pada penelitian ini berjumlah sebelas orang yang terdiri dari lima orang buruh perempuan sebagai informan pokok, lima orang suami dari buruh perempuan, dan seorang pemilik industri sebagai informan tambahan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perempuan berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga khususnya pada kebutuhan makan. Sedangkan kebutuhan terkait pendidikan anak, dana sosial, setoran bulanan/mingguan, dan pengeluaran terduga di penuhi oleh suami. Kemunculan pandemi Covid 19 berdampak terhadap pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan buruh perempuan. Pada bidang pekerjaan, penjualan batu bata menurun dan buruh perempuan menjadi jarang bekerja sehingga pendapatan yang dihasilkan menurun. Menurunnya pendapatan membuat beberapa kebutuhan sulit terpenuhi. Strategi survival yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga disaat pandemi beragam, beberapa diantaranya yaitu meminjam uang kepada saudara/pemilik industri/bank, menekan pengeluaran keluarga, dan melakukan pekerjaan sampingan.

---

This study is about the survival strategy of female workers in fulfilling the family economy, which is discussed from the discipline of social welfare. This research is motivated by the problem of poverty which has become a social problem and was exacerbated by the emergence of the Covid 19 pandemic. Indonesia has a fairly high poverty rate and the increase in this number increased when Covid 19 hit. Increasing poverty will have an impact on people's welfare because the concept of poverty is closely related to social welfare. The urgency of this research is that female workers are a vulnerable group to poverty and need to face new situations when the emergence of Covid 19 which made the family economy slump. Poverty experienced by women workers and their families causes the economic welfare of the family to decline. As a tool to achieve development, social welfare has a goal, namely to improve the welfare of the community through improving the quality of human resources as a whole, including independence in the economy. As a vulnerable group, many women who have families choose to work because of the economic squeeze. The informal sector is the choice of women to work because they are not required to have a level of education and expertise, including female brick workers in Jetis village. The purpose of this thesis is to discuss the contribution of women workers in the family economy, the impact of the Covid 19 pandemic on work and the family economy as well as the survival strategies carried out by women workers in fulfilling the family economy during the Covid 19 pandemic. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques, namely documentation studies and interviews. The informant selection technique in this research is purposive sampling. This research was conducted in the period October 2021-June 2022 in the village of Jetis. There were eleven informants in this study, consisting of five female workers as main informants, five husbands of female workers, and an industrial owner as additional informants. The results of the study concluded that women contributed to the fulfillment of family needs, especially the need for food. Meanwhile, the needs related to children's education, social funds, monthly/weekly deposits, and unexpected expenses are met by the husband. The emergence of the Covid 19 pandemic has an impact on the work and fulfillment of the needs of female workers. In the field of work, sales of bricks declined and female workers became less likely to work, resulting in lower incomes. Declining income makes some needs difficult to meet. The survival strategies they did to meet the family's economic needs during the pandemic varied, some of which were borrowing money from relatives/industrial owners/banks, suppressing family expenses, and doing side jobs."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Effective Tax Rate ETR dan Cash Effective Tax Rate (CETR. Kepemilikan Institusi, Dewan Komisaris Independen, Return On Asset (ROA, Debt to Equity Ratio DER, dan Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel bebas yang diduga memberikan pengaruh terhadap variabel terikat Effective Tax Rate ETR dan Cash Effective Tax Rate (CETR. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan regresi data panel. Populasi penelitian adalah semua perusahaan pada sektor hotel, parawisata, dan restoran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepemilikan Institusi dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate ETR, Return on Assets (ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap Effective Tax Rate ETR, Debt to Equity Ratio DER tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate ETR, Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Effective Tax Rate ETR. 2) Kepemilikan Institusi dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR, Return on Assets (ROA berpengaruh signifikan negatif  terhadap Cash effective tax rate (CETR), Debt to Equity Ratio DER tidak berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR),  Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR.

---

This study aimed to analyze the factors that affect the Effective Tax Rate (ETR) and Cash Effective Tax Rate (CETR). Institutional Ownership, Board of Independent Commissioners, Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), and Firm Size used as independent variables assumed influence on the dependent variable Effective Tax Rate (ETR) and Cash Effective Tax Rate (CETR), The method used is explanatory research with quantitative approach and using panel regresion analysis. The study population is all companies in the hotel, tourism, and restaurant sector listed in Indonesia Stock Exchange period 2009-2014. The sampling technique use purposive sampling techniques.The results show that: 1) Institutional Ownership and Board of Independent Commissioners has no significant effect on the Effective Tax Rate (ETR), Return on Assets (ROA) has significant negative effect on the Effective Tax Rate (ETR), Debt to Equity Ratio (DER) has no significant effect on Effective Tax Rate (ETR), Firm Size has significant positive effect on the Effective Tax Rate (ETR). 2) Ownership Institutions and Board of Independent Commissioners has no significant effect on Cash Effective Tax Rate (CETR), Return on Assets (ROA) has significant negative effect on cash effective tax rate (CETR), Debt to Equity Ratio (DER) has no significant effect on Cash effective Tax Rate (CETR), Company Size has positive significant effect on Cash effective Tax Rate (CETR)."

"Investasi komplementer yang diperlukan dalam penerapan teknologi dan proses bisnis baru sering kali takberwujud dan tidak terukur dengan baik dalam laporan keuangan maupun dalam data perekonomian. Output dan input yang tidak terukur dapat mengakibatkan estimasi yang lebih rendah atas pertumbuhan produktivitas dari yang seharusnya pada periode awal dari penerapan teknologi dan proses bisnis baru dan sebaliknya estimasi yang lebih tinggi atas pertumbuhan produktivitas pada periode selanjutnya ketika manfaat dari investasi takberwujud tersebut dinikmati. Karena inovasi di bidang teknologi secara radikal mengubah lingkungan persaingan dan memberikan tantangan terhadap proses bisnis tradisional di seluruh value chain sektor perbankan, studi kasus ini mengevaluasi apakah pola yang serupa dapat teramati dari dua bank di Indonesia. Studi kasus ini mempelajari hubungan antara biaya yang timbul sehubungan dengan teknologi dan proses bisnis baru serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan ukuran-ukuran produktivitas berdasarkan informasi keuangan yang dipublikasi oleh kedua bank tersebut untuk kurun waktu tahun 2011 sampai 2020. Berdasarkan berbagai ukuran produktivitas yang diamati, studi kasus ini menemukan bahwa produktivitas kedua bank tersebut menurun atau meningkat secara linear. Dengan demikian, peningkatan produktivitas yang jauh lebih tinggi pada periode selanjutnya dibandingkan dengan periode awal observasi tidak teramati dari kedua bank tersebut untuk periode tahun 2011 sampai 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua bank tersebut masih berada pada tahap awal dalam penerapan teknologi dan proses bisnis baru. Memperluas cakupan penelitian ke periode setelah tahun 2020 dapat memberikan kesempatan untuk melakukan observasi lebih lanjut untuk melihat apakah investasi sehubungan dengan penerapan teknologi dan proses bisnis baru akan menghasilkan peningkatan produktivitas yang signifikan pada periode selanjutnya dalam kurun waktu yang lebih panjang.

---

Complementary investments required in the adoption of new technology and business processes often are intangibles and poorly measured in the financial statements and national accounts. Unmeasured outputs and unmeasured inputs can lead to underestimation of productivity growth in early periods of the adoption of new technology and business processes and overestimation of productivity growth in later periods when the benefits of the intangible investments are harvested. As technological innovations radically change the competitive environment and challenge traditional business processes across the entire value chain of banking sector, this case study evaluates whether similar patterns can be observed in two banks in Indonesia. The study examines the relationship between costs related to investments in new technology, business processes and improvement in human resources with the productivity measures of the banks based on the financial information published by the banks for the period of 2011 to 2020. The study finds that, based on various productivity measures observed, the productivity of the banks either declined or increased linearly. As such, significant improvements in productivity measures in the later periods as compared to the early periods of the observation were not seen in both banks in the period of 2011 to 2020, indicating the banks were in the early stages in the process of adopting new technology and business processes. Expanding the study to the periods beyond 2020 may provide further observation on whether the investments in new technology and business processes will result to significant increase in productivity in the later periods of an extended period. "

"Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan industri di Indonesia, Pemerintah menetapkan kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak bagi industri yang menanamkan modal baru dengan nilai tertentu yang diresmikan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dan turunannya terkait penanaman modal. Namun fasilitas tersebut belum bisa mencapai target utama investasi dalam sektor industri meskipun telah dilakukan perluasan klasifikasi usaha industri pionir dan juga pengurangan nilai minimal penanaman modal. Kami menganalisa responsivitas sektor industri terhadap pajak dengan mempelajari firms behavior dan menggunakan regresi dengan data Cross Section Industri Besar Sedang di Indonesia periode tahun 2008-2014 dan 2017-2019.

---

To support economic growth and increase industry in Indonesia, the Government formalized a tax rate reduction policy for industries that invest new capital with a specific value through the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of Year 2007 and its derivatives related to investment. However, the facility has yet to achieve the main target of investment in the industrial sector despite expanding the business classification of pioneer industries and reducing the minimum investment value. We analyze the responsiveness of the industrial sector to tax by studying firms' behavior and using regression with cross-section data of medium and large-scale companies in Indonesia for the period 2008-2014 and 2017-2019."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendapatan utama penduduk desa dari perkebunan dengan deforestasi. Untuk menganalisa hubungan ini digunakan data panel dari 3260 desa di Kalimantan pada periode 2011, 2014 dan 2018. Jumlah area yang terdeforestasi pada setiap desa merupakan variabel dependent. Sedangkan variabel independent adalah desa dengan pendapatan masyarakat dari perkebunan, penggunaan kayu bakar oleh masyarakat, kebiasaan membakar lahan sebelum berladang, jumlah industri kecil bukan kayu, jumlah industri kecil kayu, luas desa, rasio antara luas desa dan hutan, jumlah perusahaan yang memiliki hak pengusahaan hutan (HPH), jumlah perusahaan yang memiliki hak pengusahaan hutan tanaman (HTI), jumlah areal hutan yang dilepaskan, jumlah areal trasmigrasi, jumlah sawah, jumlah perkebunan dan jumlah lahan perladangan. Hasil dari analisa menggunakan model random efek menunjukkan bahwa desa yang pendapatan utama penduduknya berasal dari perkebunan memiliki hubungan yang positif terhadap deforestasi. Variabel lain yang menunjukkan adanya hubungan positif dengan deforestasi adalah jumlah industri kecil perkayuan, luas desa, rasio luas hutan terhadap luas desa, jumlah perusahaan HTI, jumlah areal tansmigrasi, luas sawah, luas perkebunan dan luas perladangan. Sedangkan variabel yang memiliki hubungan negatif adalah penggunaan kayu bakar, kegiatan pembakaran lahan sebelum berladang, industri kecil bukan kayu dan jumlah perusahaan HPH. Sebagai tambahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mempertimbangkan kembali pemberian hak pengusahaan hutan tanaman (HTI) karena merupakan variabel yang sangat mempengaruhi terjadinya deforestasi.

---

This study investigates relationship between village with dominant income from plantation as main commodity and deforestation. A panel data analysis using data of 3260 villages in Kalimantan for the period 2011, 2014, and 2018 was utilized to analyze whether the plantation as main income affected the level of deforestation. Deforestation in each village was set as dependent variable. The independent variables are village with main income from plantation, the use of firewood, burning land habit, non wood small industries, wood small industries, village area, ratio of forest, number of logging firms, number of wood plantation firms, total of forest release, total of transmigration area, existing paddy fields, existing plantations and existing mix agriculture land. The results of random effect model show that village with plantation as main commodity has a positive impact to deforestation. Other variables that have positive contribution to deforestation are the wood-based small industries, village area, the ratio of forest to the village area, the number of wood plantation companies, transmigration, the area of paddy fields, the area of plantation and the area of mix agriculture land. While the variable that have negative relation to deforestation are the use of firewood, the practice of burning land, non-wood small industries, and logging companies. In addition, the Ministry of Environment and Forestry policy for granting forest concession permits through wood plantation companies needs to reviewed by because this variable greatly influences deforestation."

"Secara teori, kebijakan moneter yang tercermin dari suku bunga kebijakan dapat berjalan mempengaruhi pertumbuhan kredit. Dengan menggunakan pendekatan suku bunga acuan antar bank (JIBOR) terbukti berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan kredit. Demikian pula dengan peran tingkat kompetisi bank (HHI) terhadap transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit, yang berkorelasi negatif dan signifikan secara statistik. Dalam rangka melihat pengaruh kedua elemen tersebut, maka dilakukan kalibrasi secara masing-masing maupun interaksi kedua elemen tersebut. Terbukti bahwa pengaruh interaksi kedua elemen tersebut lebih kecil dalam mempengaruhi pertumbuhan kredit. Sesudah parameter masing-masing diperoleh, dilakukan simulasi untuk melihat pengaruh tingkat kompetisi bank terhadap efektivitas kebijakan moneter melalui jalur kredit. Terbukti bahwa semakin tinggi tingkat konsentrasi atau semakin rendah tingkat kompetisi bank justru melemahkan pertumbuhan kredit dalam transmisi kebijakan moneter, ceteris paribus. Selanjutnya, apabila ukuran bank dikelompokkan berdasarkan modal inti terbukti bahwa Bank BUKU 3&4 (modal inti diatas Rp 5 triliun) lebih berperan dalam meningkatkan pertumbuhan kredit dibandingkan bank BUKU 1&2 (modal inti kurang dari Rp 5 triliun).

---

According to the monetary policy interest rate policy can affect the credit growth. The Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) as a one of monetary policy indicator was proven to give a negatif correlation with credit growth. Meanwhile, the role of bank competition (HHI) for transmission of monetary policy through bank lending channel gave a significant with negatif correlation. In order to examine the effect of both variable (JIBOR & HHI), the calibration of each variable and the interaction of both variables have been exercised. However, the effect of interaction of both variables on the bank credit growth is small. Meanwhile, after all parameters have been computed the role of bank competition for the transmission of monetary policy through bank lending channel was calculated. The result from the Hirschman Herfindahl Index (HHI) prove that a decrease in the level of banking competition, weakened the monetary policy transmission through bank lending channel, ceteris paribus. Furthermore, when the bank is classified based on its bank core capital, those who has the higher core capital (BUKU 3&4) has a greater role to increase the bank credit growth compared to those who has lower core capital (BUKU 1&2). "

"Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi ketentuan Faktur Pajak Elektronik di Indonesia berdasarkan prinsip kemudahan administrasi dan menganalisis kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Implementasi Faktur Pajak Elektronik telah memasuki fase ketiga dimana seluruh Pengusaha Kena Pajak yang telah terdaftar dalam KPP di Indonesia wajib membuat Faktur Pajak Elektronik. Namun dalam implementasinya masih saja ada masalah yang muncul, salah satu fenomena tersebut muncul di PT XYZ. Adapun hasil penelitian yang didapat adalah Faktur Pajak Elektronik masih belum memenuhi asas kemudahan administrasi secara signifikan. Kemudian kendala-kendala yang menghambat implementasi Faktur Pajak elektronik adalah kendala sumber daya manusia dan jaringan internet baik dari sisi Pengusaha Kena Pajak maupun kendala koneksi internet yang lambat baik dari pihak Pengusaha Kena Pajak maupun pihak Direktorat Jenderal Pajak dan masih ada kekurangan dari aplikasi perangkat lunak Faktur Pajak Elekronik.

---

This paper aims to evaluate the implementation of Electronic Tax Invoice in Indonesia based on ease of administration principle and analyze the constraints that occur in the field. This paper research’s technique is qualitative and descriptive design Electronic Tax Invoice has entered the third stage that all Tax Payers registered in Indonesia are required to use Electronic Tax Invoice. However, at the field, there are still many problems, one of the phenomenon arises in PT XYZ. The result of this paper is Electronic Tax Invoice still doesn't fulfill ease of administration principle significantly and the obstacles are human source development problem, the network connection from both side Tax Payers and local tax officers of electronic tax invoice and lack of Electronic Tax Invoice software"