Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri termasuk dalam pelaksanaan tugas perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri melalui Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2017. Meningkatnya peranan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri membutuhkan tata kelola yang baik agar strategi TIK selaras dengan strategi Kementerian Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Luar Negeri menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan RI. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu diketahui sejauh mana tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri telah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut. Dengan demikian, dapat diambil tindakan untuk penerapan tata kelola TIK selanjutnya maupun dilakukan perbaikan tata kelola TIK agar sesuai dengan strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 57 pasal yang terdapat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2016, terdapat 26 pasal yang sudah diterapkan sepenuhnya, 18 pasal baru diterapkan sebagian, dan 13 pasal belum diterapkan sama sekali. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tata kelola TIK selanjutnya.

---

The use of ICT plays an important role in performing duties of Ministry of Foreign Affairs including the tasks of protecting Indonesian Citizen Abroad. This statement is conveyed by the Minister of Foreign Affairs through the Ministerial Annual Press Statement (PPTM) in the year 2017. The raise of ICT roles in supporting the execution of the MoFA's mission requires good governance in aligning both ministry and ICT strategy. In connection with that matter, Minister of Foreign Affairs stipulates the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016 on the Policy on Information Technology and Communication Governance of Ministries and Indonesian Representatives. The regulation is then used as guidance in performing ICT governance in MoFA.

With the given policy, there is necessity to discover to what extent the ICT governance in MoFA has been implemented in accordance to the Regulation. Thus, necessary actions can be taken into account either for implementing the following ICT governance or for improving ICT governance to fit the organization strategy.

This research uses qualitative method where data are collected through interview, observation, and documentation studies. The data analysis is done by using thematic analysis.

The results of this study indicate that of the 57 articles contained in the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016, there are 26 articles that have been fully applied, 18 new articles are applied in part, and 13 articles have not been applied at all. The results of this study can be used as input material for policy making in the implementation of subsequent ICT governance."

"Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini fokus pada evaluasi pengelolaan TI di lingkungan LIPI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI LIPI sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses TI LIPI digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan proses tata kelola TI LIPI. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 24 proses yang relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 14 proses berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed), dan sisanya sebanyak 10 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Rekomendasi perbaikan proses dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara hasil pengukuran saat ini dengan target yang ditetapkan. Penentuan prioritas proses perbaikan berdasarkan pemetaan permasalahan (pain point) dan proses COBIT 5 dengan target kinerja pengembangan SI/TI LIPI pada tahun 2018. Hasilnya terpilih 10 proses yang menjadi prioritas perbaikan.

---

The Bureaucratic Reform Program requires all government agencies to realize good corporate governance. The application of integrated Information Technology (IT) can contribute to the implementation of good corporate governance. Therefore, the implementation of IT needs to be managed effectively according to the IT governance framework. Ineffective IT governance not only has an impact on technical issues but also has a systemic impact on implementation of IT at LIPI.

For this reason, in this paper focuses on evaluating IT management by using the COBIT 5 framework to measure IT process capability level of LIPI. The results of IT process capabilities measurement of LIPI are used as a basis for formulating recommendations for improvement of IT governance process. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) carried out on 24 relevant processes. The measurement results show that 14 processes are on level 1 capability (performed), and the remaining 10 processes are still at level 0 (incomplete).

The recommendations for process improvements are formulated based on the gap between the current measurement results and the set targets. The prioritization of the improvement process are derived based on the pain point and the target of the IT development at LIPI in 2018. The results show that 10 processes were selected as prioritize improvements."

"Peningkatan peran TI berbanding lurus dengan peningkatan investasi yang diiringi juga dengan peningkatan pengeluaran biaya yang besar. Indikator keberhasilan implementasi TI berupa layanan kominfo yang prima yaitu handal, available, cepat, dan akurat. Dengan perencanaan tata kelola TI yang matang diharapkan pelaksanaan layanan TI dapat dilakukan dengan baik dan perwujudan good IT Governance. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi layanan TI di Kementerian Kominfo dalam rangka meningkatkan kepuasan pegawai terhadap layanan TI tersebut. Untuk evaluasi layanan TI digunakan ITIL V3 2011 dan COBIT 5 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Hasil penelitian ini berupa hasil analisis kondisi 26 proses dalam kelima Service Lifecycle pada kerangka kerja ITIL V3 2011 di PDSI serta penilaian tingkat capability 18 proses-proses TI di COBIT 5 yang berkaitan dengan layanan TI, melakukan gap analysis dan prioritasi proses-proses TI COBIT 5, serta memberikan rekomendasi KPI bagi PDSI.

---

Increasing the role of IT is directly proportional to the increase in investment is also accompanied by a substantial increase in expenditure. The indicator for successfull of the IT implementation is good communication and information technology services like reliable, available, quickly and accurately. With planning IT governance to be mature is expected the implementation of good IT services and good IT Governance.

This research aims to evaluate IT Services in the Ministry of Communications and Information Technology in order to increase the satisfaction of IT Services. To get the evaluation of IT Services is applied ITIL V3 2011 and COBIT 5 using qualitative approach and case study method.

The results of this research include the result of analyses condition of 26 process in Fifth Services Lifecycle in the ITIL V3 2011 framework as well as level capability assessment of 18 IT Process in COBIT 5 in relation with IT services, make gap analysis and prioritization of IT Process in COBIT 5, and give recommendation Key Performance Indicator (KPI) for PDSI."

"Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci bagi terciptanya sebuah good governance. Salah satu perwujudan dari kedua aspek tersebut adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai diberlakukan sejak tahun 2010. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh lembaga pemerintahan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian ini menganalisis penyelenggaraan Undang-Undang tersebut di salah satu instansi pemerintahan yaitu di Kementerian Luar Negeri RI dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemlu sudah siap menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan pelaksanaannya telah dilakukan dengan cukup baik. Akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu jumlah Sumber Daya Manusia sebagai pengelola unit PPID yang masih sangat kurang dan lamanya waktu yang dibutuhkan sampai masyarakat memperoleh informasi yang diminta.

---

Transparency and Accountability is the key of a good governance. One of the implementation of those two aspects is the Law on the Openness of Public Information which had been effective due on 2010. The law oblige all of public institution to establish a work unit called Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). This research analyze the execution of the law at one of the public institution which is Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia with qualitative approach.

The result of the research says that the Ministry has been ready to implement the law and the execution has been done quite well. But there are still some problems. The problems are the lack of human resources capable to run the work unit of PPID and people have to wait quite a long time to get for the information they asked for."

"ABSTRAK

E-participation memiliki peranan penting dalam pemerintahan digital karena merupakan salah satu faktor strategis yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 2017, pemerintah daerah diwajibkan untuk memberdayakan masyarakat (empowerment) di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi sisi penyediaan dan kebutuhan e-participation di Kota Metro. Portal situs web pemerintah adalah alat yang strategis untuk memberdayakan masyarakat dalam pemerintahan. Menggunakan  Citizens Web Empowerment Index (CWEI), dilakukan penilaian terhadap 60 situs web untuk mengetahui sisi penyediaan e-participation Pemerintah Kota Metro - Lampung, dan dari hasil penilaian CWEI dengan nilai sebesar 13,42%, maka diketahui bahwa tingkat penyediaan layanan e-participation di Kota Metro masih rendah. Untuk mengetahui sisi kebutuhan e-participation, dilakukan survei yang melibatkan 397 responden yang berasal dari masyarakat Kota Metro, dan didapati bahwa kebutuhan masyarakat akan e-participation cukup tinggi, ini terlihat dari hasil survei dimana mayoritas responden menghendaki adanya keterbukaan informasi, media penyampaian aspirasi online, pengaduan online, survei/polling online, komunikasi online dengan walikota, konsultasi dan voting online. Menggunakan Citizens Web Empowerment Index (CWEI) sebagai dasar, lalu dikombinasikan dengan hasil analisis sisi penyediaan dan kebutuhan e-participation disusunlah rekomendasi perbaikan layanan e-participation dengan tujuan memberdayakan masyarakat dalam pemerintahan.

---

ABSTRACT

---

E-participation has an important role in digital governance, because it is one of the strategic factors that can increase public participation. Through the Government Regulation of the Republic of Indonesia number 45 of 2017, the local government is required to empower the citizen in government. The purpose of this study is to investigate the provision and demand side of e-participation in Metro City. The government portal is a strategic tool for empowering people in government. Using the Citizens Web Empowerment Index (CWEI), an assessment of 60 Metro City government websites was conducted to find out the provision side of e-participation of the Metro city - Lampung, and from the result, the CWEI score (13.42%) showed that e-participation level provided by Metro city is still low. To find out the demand side of e-participation, a survey involving 397 respondents from the Metro City citizen was conducted, and it was found that citizen needs for e-participation were quite high, as seen from the survey results where the majority of respondents wanted of information disclosure, online media for aspirations, online complaints, online surveys / polls, online communication with the mayor, consultation and online voting. Using the Citizens Web Empowerment Index (CWEI) as a basis, then combined with the results of the analysis of the provision and demand side of e-participation, recommendations were made to improve e-participation services with the aim of citizen empowerment in government.

"

"Dewasa ini teknologi informasi (TI) menjadi unsur yang semakin penting bagi organisasi untuk mengendalikan dan meningkatkan kinerja bisnis. Sebagai bagian yang dianggap penting bagi organisasi, sering kali TI mereprestasikan investasi yang sangat signifikan. Besarnya investasi dalam teknologi informasi perusahaan menimbulkan kebutuhan tata kelola teknologi informasi (IT Governance) yang layak untuk memastikan terwujudnya nilai, memitigasi risiko dan diterapkannya perilaku yang diharapkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu model penilaian yang dapat dipakai untuk mengukur bahwa teknologi informasi telah dikelola secara tepat, yaitu Process Assessment Model (PAM) Using COBIT 5. Terkait dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian di PT. XYZ yang merupakan perusahaan penyedia teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menilai tingkat kapabilitas proses tata kelola TI di PT. XYZ dengan menggunakan Process Assessment Model Using COBIT 5. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Penilaian tingkat kapabilitas dilakukan dengan cara memberi peringkat atas atribut proses setiap tingkat kapabilitas dari 27 proses COBIT 5 terpilih yang dikelompokkan dalam domain EDM, APO, BAI, DSS dan MEA. Pencapaian tingkat kapabilitas proses tata kelola TI PT. XYZ secara rata-rata bernilai 3,5 atau berada di tingkat proses telah mapan (establised process). Berdasarkan penilaian ini, PT. XYZ telah menerapkan proses yang telah didefinisikan dan proses telah diukur serta dilaporkan menggunakan metode yang ditetapkan. Untuk peningkatan pencapaian ke tingkat kapabilitas 4, PT. XYZ direkomendasikan untuk menetapkan dan melakukan aktifitas analisis hasil pengukuran proses dan pengendalian atas proses tersebut.

---

Recently information technology (IT) is becoming more important for organization in controlling and improving their business performance. Considered as important role in organization, IT frequently represents significance amount of investment. High spending on IT investment raise the necessity of good IT Governance implementation to ensure value realization, risk mitigation and practice of expected behavior. Accordingly, ISACA defined Process Assessment Model (PAM) Using COBIT 5 for being a basis in conducting process capability assessment to measure the IT Governance practice in organization. In this research, the assessment takes place in one of information and communication provider company in Indonesia, PT. XYZ. In order to meet the research objective, this research collects data by literature review, observation and interview. Process capability level is determined by judging the process attributes for each of 27 processes selected in domain of EDM, APO, BAI, DSS and MEA. Assessment result shows that process capability of PT. XYZ has achieved level of 3 (established process). Recommendations for process improvement to level 4 are arranged with focus in defining and implementing analysis technique and control limits."

"Reformasi birokrasi di Indonesia mulai dilaksanakan di berbagai Kementerian/Lembaga RI termasuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Salah satu program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Kemlu RI adalah penataan kelembagaan melalui Restrukturisasi Organisasi Tahun 2011. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi organisasi di Kemlu RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan panitia pelaksana restrukturisasi dan pihakpihak terkait serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahapan dari ke-empat tahap pelaksanaan restrukturisasi Kemlu RI telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada tahapan merencanakan restrukturisasi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum optimal dan pada tahap melaksanakan restrukturisasi, Kemlu RI mengalami kesulitan dalam menempatkan SDM di dalam strukturnya akibat kurangnya sumber daya manusia.

---

Bureaucratic reform in Indonesia began to be implemented in the various Ministries / Agencies including the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. One of bureaucratic reform program that has been implemented in the Ministry of Foreign Affairs is the institutional arrangement through Organizational Restructuring in 2011. Researcher is interested in knowing how the implementation of organizational restructuring in the Ministry of Foreign Affairs. This study is a qualitative research with interview data collection techniques with restructuring committee and related parties, and literature study. Results of this study indicate that some stages of the fourth stage of the restructuring implementation in Ministry of Foreign Affairs has been well implemented. However, in the restructuring plan stage, the competence of the Human Resources is not optimal, and in the restructuring stage, the Ministry of Foreign Affairs had difficulty in placing human resources in the structure due to the lack of human resources."

"ABSTRAKPenelitan mengenai provider ini mengangkat masalah bagaimana fungsi dan kedudukan provider dalam teknologi informasi. Penelitian mengenai provider sangat menarik bagi peneliti karena perkembangan teknologi komunikasi, khususnya internet diduga bakal menggatikan posisi media tradisional, seperti surat kabar dan majalahKajian ini merupakan kajian yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-eksploratif. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggali isu-isu dan permasalahan yang menekankan pada persoalan struktur manajemen, struktur organisasi, dan struktur teknologi dalam budaya produksi media (Denis McQuall 1994).Peneliti menggunakan pendekatan positivistik untuk melihat internet sebagai realitas yang obyektif. Sehingga teori perspektif struktural fungsional dinilai relevan untuk memahami realitas tersebut.Data penelitian berasal dari data primer berupa wawancara mendalam dengan informan, diantaranya Ono Purbo dan Priyambodo yang mewakili pakar internet, serta General Manager SDM, bagian pemasaran, teknologi dan staff yang mewakili pihak praktisi bidang provider. Data sekunder berupa brosur, company profile, dan kepustakaan menjadi bahan penunjang penelitian ini.Hasil penilitan menunjukkan bahwa provider memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam sistem teknologi informasi internet dan perkembangannya. KArena seluruh user perorangan dan korporat akan sangat tergantung kepada perusahaan provider tersebut. Dalam kondisi persaingan bisnis yang semakin gencar, provider telah berusaha mengantisipasi untuk mengadopsi perangkat hardware dan software dengan modal yang cukup besar dan untuk kasus Lintasarta belum mencapai keuntungan maksimal."

"Penggunaan Teknologi Informasi (TI) sangat penting pada era informasi. Berdasarkan Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) tahun 2011, telah dilakukan survei di 21 negara. Hasil survei menunjukkan bahwa 94% responden menyatakan teknologi informasi sangat penting atau penting bagi organisasinya. Pentingnya penerapan TI ini harus didukung dengan tata kelola TI yang baik pula. Penerapan tata kelola TI mempunyai pendekatan (model dan framework) beragam sehingga dalam penerapannya terdapat beragam variasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa berbagai penerapan tata kelola TI di 29 instansi pemerintah dan 19 swasta di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan melakukan pemetaan menggunakan model Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 dan framework COBIT. Berdasarkan pemetaan tersebut dilakukan perancangan dan perbandingan terhadap perbedaan dan persamaan untuk mendapatkan karakteristik masing-masing instansi.Hasil penelitian ini adalah adanya karakteristik yang berbeda pada instansi pemerintah dan swasta. Karakteristik tata kelola TI pada instansi pemerintah antara lain adanya regulasi pemerintah sebagai stakeholder value driver , yaitu Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional. Selain itu Stakeholder value driver diarahkan oleh Tupoksi, informasi cepat & akurat, keterbukaan informasi, pelayanan prima, administrasi yang bersih dan cepat, dan kinerja TI yang optimal. Sedangkan pada instasnsi swasta, karateristik yang berbeda adalah regulasi pemerintah sesuai sektor perusahaan seperti perbankan, telekomunikasi, asuransi, dan lain-lain yang merupakan stakeholder value driver / bussiness pressure. Stakeholder value driver lainnya yaitu pertumbuhan bisnis, persaingan bisnis, perkembangan teknologi, perkembangan pasar, peningkatan layanan dan Return of Investment. Hasil kajian terhadap kesesuaian antara model dan framework dari teori dengan penerapannya, 24 instansi pemerintah dan 14 instansi swasta yang sudah 100% memenuhi (comply) terhadap komponen tata kelola TI yang digunakan.

---

The use of Information Technology (IT) in the era of information is very essential. Based on the Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) in 2011, a survey has been conducted in 21 countries. The survey results showed that 94% of respondents confirmed that information technology is important or very important to their organization. The importance of IT application must be supported by good governance as well. The implementation of IT governance has various method (model and framework) so there are also several types in its impelentation.

The purpose of this research was to analyze the implementation of IT governance in 29 government agencies and 19 private sectors in Indonesia. The research was conducted by maping and used Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 models and also COBIT framework. Based on the mapping, in order to obtain the characteristics of each agency, the design and comparison of differences and similarities was done.

From the data analysis, it has been recognized that there are different characteristics in government agencies and private sectors. The characteristics of IT governance in government agencies such as government regulation as stakeholder value driver, which are Presidential Regulation about Procurement and Regulation of Minister of Kominfo on Pedoman Umum Tata Kelola TIK Nasional. Besides, Stakeholder value drivers is directed by Tupoksi, the information is fast and accurate, the information is accessible, the service is excellent, the administration is clean and fast, and maximum IT performance. While the characteristics in the private sectors are government regulation related to the companies sector, such as banking, telecommunication, insurance, etc. Other stakeholder value driver, such as namely business growth, business competition, technological development, market development, service improvement and return on investment. The result of this research on the compatibility between model and framework of the theory to its application, there are 24 government agencies and 14 private sectors that has been 100 % complied upon the component of IT governance applied."

""