Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Bank dalam menyalurkan dana melalui pembiayaan kepada nasabah memiliki risiko pembiayaan bermasalah atau macet. Lelang eksekusi hak tanggungan sebagai upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank pada pelaksanaannya seringkali menghadapi kendala dan permasalahan. Begitu pula yang terjadi di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang dengan adanya usaha penundaan lelang, penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi berlarut-larut, membutuhkan waktu yang relatif lama. Menurut Undang-undang, hak tanggungan memiliki ciri mudah dan pasti pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana kendala lelang eksekusi hak tanggungan yang dihadapi Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang dan bagaimanakah cara penyelesaian pembiayaan bermasalahnya. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi bank dalam proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan menganalisa langkah-langkah apa saja yang dilakukan bank sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan permasalahan dalam praktek. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Kemudian bahan hukum tersebut dideskripsikan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa usaha penundaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan nasabah bermasalah tidak perlu dihiraukan oleh Bank sepanjang Bank melakukan analisa pembiayaan, perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan secara sempurna sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ketentuan internal yang berlaku di Bank dan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk pelaksanaan lelang.

---

ABSTRACT

Banks in channeling funds through financing to customers have a risk of problematic or bad financing. Auction for the execution of mortgages as an effort to settle troubled financing by banks in their implementation often faces obstacles and problems. Similarly, what happened at Bank Jabar Banten, KCP Lippo Cikarang Sharia with the effort to delay the auction, the settlement of problem financing became protracted, requiring a relatively long time. According to the Law, mortgages have easy characteristics and are certainly implemented. The problem raised in this study is how the obstacles to the execution of mortgage rights faced by Bank Jabar Banten KCP Lippo Cikarang Sharia and how to solve the problematic financing. This thesis aims to identify problems and constraints faced by the bank in the process of implementing the auction for mortgage rights and analyze what steps are taken by the bank as an effort to resolve problematic financing. The research method used is normative juridical using a legislative approach and problems in practice. Legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Then the legal material is described and analyzed with a qualitative approach to produce analytical descriptive data. Based on the results of the study, it can be seen that the effort to delay the auction of execution of mortgage rights by troubled customers does not need to be ignored by the Bank as long as the Bank analyzes the financing, financing agreement and binding collateral perfectly in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) in the Bank and as regulated in Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking and Law Number 4 of 1996 concerning Underwriting Rights and Minister of Finance Regulation Number 27/PMK.06/2016 concerning Guidelines for conducting the auction.

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang peran Kyai Rifa rsquo;i dalam mengembangkan Pondok Pesantren Daar el-Qolam Gintung, Tangerang, Banten sebagai pesantren modern. Penelitian ini berada dalam kurun waktu 1968 hingga 1997, yang bermula dari Kyai Rifa rsquo;i mendirikan Pondok Pesantren Daar el-Qolam dan berakhir pada tahun wafat Kyai Rifa rsquo;i. Pada dasarnya, Kyai Rifa rsquo;i menerapkan pendidikan pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor di Pondok Pesantren Daar el-Qolam. Namun, terdapat beberapa hal berbeda yang dikembangkan Kyai Rifa rsquo;i, seperti penggabungan santri putra dan putri dalam kegiatan belajar mengajar, penambahan kurikulum pendidikan nasional, dan pengembangan fasilitas. Berbagai upaya Kyai Rifa rsquo;i itu memberikan pengaruh yang signifikan bagi proses santrinisasi. Sebagian santrinya mendirikan pesantren-pesantren sejenis di Banten. Sebagian lainnya menyebar dan menduduki posisi strategis di struktur pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, pendidikan tinggi, dan sekolah inklusif bertaraf internasional. Dengan posisi strategis mereka, ajaran-ajaran Islam dapat lebih mewarnai kehidupan sosial.

---

ABSTRACTThis thesis examines Kyai Rifa rsquo i rsquo s role in the development of Pesantren Daar el Qolam, Gintung, Tangerang, Banten as modern pesantren. This study focused on 1968 1997 started by the time Kyai Rifa 39 i founded Pondok Pesantren Daar el Qolam and ended in the year of Kyai Rifa 39 i 39 s death. Basically, Kyai Rifa 39 i adopted the educational system of Pondok Modern Darussalam Gontor in Pondok Pesantren Daar el Qolam. However, there are several different things that Kyai Rifa 39 i developed in Pondok Pesantren Daar el Qolam, such as the incorporation of santriwan and santriwati in learning, the adoption of national education curriculum, and the development of facilities. It rsquo s contribution encourages a significant impact on the process of santrinization. Some of his santri founded similar pesantren in Banten. Others have spread and occupied on strategic positions in government, non governmental organizations, university, and international inclusive schools. By their strategic position, they made a contribution in providing Islamic society."

"Pada situasi ekonomi yang serba sulit belakangan ini, nasabah mengalami hambatan dalam pembayaran tagihan murabahah. Semua pihak, baik bank, nasabah maupun otoritas pembuat kebijakan harus mempunyai tindakan untuk mengatasi hal ini. Tindakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan syariah. Bank syariah yang melaksanakan muamalah, maka pelaksanaannyapun harus sesuai dengan syariah, terutama bagi nasabah yang beritikad baik. Tetapi, dalam pelaksanaannya jangan sampai dilupakan bank juga berperan sebagai penghimpun dana nasabah yang bersifat amanah. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah bagi nasabah yang beritikad baik pada Bank Syariah Mandiri, kendala-kendala apa yang dihadapi oleh pihak bank maupun nasabah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan apakah prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri berdasarkan analisis sesuai dengan ketentuan hukum perbankan dan ketentuan syariah. Penelitian ini berbentuk penelitian evaluatif, yaitu bertujuan untuk menilai apakah upaya Bank Syariah Mandiri dalam mengatasi adanya nasabah yang tidak mampu bayar dalam pembiayaan munabahah sesuai dengan aturan hukum dan aturan syariah. Prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri banyak mengalami kendala berkaitan dengan prilaku nasabah dan itikad tidak baik. Sedangkan kendala yang dihadapi nasabah terkait dengan kondisi keuangan, kehilangan barang jaminan dan kurangnya pengetahuan nasabah mengenai prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah pada Bank Syariah Mandiri terdapat perbedaan dengan ketentuan hukum dan fatwa DSN MUI, meliputi pembebasan hutang bagi nasabah yang tidak mampu bayar, penyitaan barang jaminan, penggolongan kualitas aktiva produktif, dan penyelesaian perselisihan pada Basyarnas, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Sedangkan prinsip kehati-hatian pada Bank Syariah Mandiri telah dilaksanakan dengan baik."

"Bank sebagai lembaga intermediasi dalam memberikan kredit wajib berpedoman pada prinsip pemberian kredit seperti 5C, 5P dan sebagainya yang merupakan penerapan dari prinsip perbankan mengenai kehati-hatian, kepercayaan dan mengenal nasabah. Walaupun proses tersebut telah dijelani tetapi terdapat beberapa kredit bermasalah dimana selanjutnya dapat dilakukan penyelesaian kredit melalui lelang eksekusi hak tanggungan, seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.BNA antara Tn. I dan PT. Bank X Tbk serta KPKNL Banda Aceh. Adapun pokok permasalahan yaitu bagiamana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai proses penyelesaian kredit bermasalah khsusunya melalui mekanisme lelang eksekusi hak tanggungan dan bagaimana kesesuaian lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank X Tbk dalam putusan Pengadilan Banda Aceh tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis normative. Dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, disamping peraturan internal PT. Bank X Tbk untuk beberapa hal dan tepat putusan hakim terkait dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.BNA tersebut.

---

Bank as an intermediary in providing the credit shall be guided by the principles of lending such as 5C, 5P and so on which is the application of the principles concerning prudential banking, trust and get to know the customers. Although the process has been dijelani but there are a few problem loans which can then be carried out settlement of loans through an auction execution encumbrance, as in the Banda Aceh District Court decision No. 39/Pdt.G/2013/PN.BNA between Mr. I and PT. Bank X Tbk and KPKNL Banda Aceh. As for the subject matter that is how North of legislation regulating the process of resolving problem loans through an auction mechanism khsusunya execution of mortgage and how the suitability of the execution of mortgage auction conducted by PT. Bank X Tbk in Banda Aceh the Court's decision. The research method used is the juridical normative. It can be concluded that the legislation regulating the settlement of non-performing loans through auctions that Minister of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 as amended by the Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2013, in addition to internal regulations PT. Bank X Tbk for some things and right verdict related to the Banda Aceh District Court decision No. 39/Pdt.G/2013/PN.BNA."

"Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat mengingat perannya sebagai lembaga intermediasi. Hal tersebut dilakukan menginat bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya lembaga perbankan syariah memiliki berbagai risiko. Ketika suatu pembiayaan mengalami permasalahan, maka dilakukanlah upaya-upaya penyelamatan pembiayaan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Bank Syariah dalam kegiatan penyertaan modal sementara. serta menganalisis upaya alternatif penyelesaian debitur ketika penyertaan modal sementara gagal. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan Penelitian Hukum Empiris, yaitu metode penelitian di mana hukum dianalisis sebagai manifestasi perilaku aktual dan gejala sosial yang tidak harus dikodifikasikan, melainkan dialami oleh individu dalam kehidupan sosialnya. Metodologi Penelitian ini menggunakan penelitian eksploratif dan preskriptif. Penelitian eksploratif digunakan untuk menyelidiki, meningkatkan pemahaman, menghasilkan konsep-konsep baru, menguraikan masalah, dan kemudian menentukan perlunya penelitian lebih lanjut. Penelitian preskriptif digunakan untuk dapat menemukan solusi-solusi atas apa yang perlu dilakukan dalam rangka menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kegiatan penyertaan modal sementara oleh Bank Syariah diberikan melalui rangakain regulasi yang mengatur tentang penilaian kualitas aset, penerapan manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Terdapat alternatif penyelesaian debitur ketika penyertaan modal sementara mengalami kegagalan melalui mekanisme bridge institution dalam rangka melakukan transfer aset serta kewajiban suatu perusahaan pembiayaan syariah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasabah dan kreditur.

---

Islamic Banking Institutions in Indonesia in carrying out their business activities are required to comply with prudential principles and sharia principles to maintain public trust given their role as intermediary institutions. This is done bearing in mind that in carrying out its business activities Islamic banking institutions have various risks. When a financing encounters a problem, efforts are made to save the financing. One effort that can be made is to carry out the debt-to-equity swap activities. The purpose of this thesis research is to analyze the legal protection for Islamic Banks in debt-to-equity swap activities. As well as analyzing alternative efforts to disband the debtor when the debt-to-equity swap fails. The writing of this thesis uses the Empirical Legal Research approach, which is a research method in which law is analyzed as a manifestation of actual behavior and social phenomena that do not have to be codified but are experienced by individuals in their social life. Methodology This study uses exploratory and prescriptive research. Exploratory research is used to investigate, increase understanding, generate new concepts, outline problems, and then determine the need for further research. Prescriptive research is used to be able to find solutions to what needs to be done to deal with these problems. Based on the results of the research conducted, it is concluded that legal protection for debt-to-equity swap activities by Islamic Banks is provided through a series of regulations governing the assessment of asset quality, application of risk management, and the prudential principle. There are alternative solutions for debtor when debt-to-equity swap fails through bridge institution mechanism in order to transfer assets and liabilities of an Islamic finance company in order to provide protection to its customers and creditors."

"ABSTRAKTujuan tesis ini adalah untuk mendapatkan indikator awal dalam memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ, dengan pendekatan model logit. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 110 sampel nasabah bermasalah Bank Syariah XYZ dengan kondisi 79 nasabah masuk dalam kategori nasabah yang berhasil disehatkan oleh bank dan 31 nasabah dalam kategori nasabah yang gagal disehatkan oleh bank.Dengan pendekatan model logit, diperoleh variabel yang secara statistik signifikan untuk menjadi indikator awal yang dapat memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ, yaitu variabel sikap nasabah, prospek usaha nasabah dan variabel kecukupan jaminan (collateral coverage). Ditinjau dari ketepatan klasifikasi, pendekatan dengan menggunakan model logit memberikan ketepatan klasifikasi 84,5%.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is to obtain initial indicators in predicting the handling failure of non performing debtors in Bank Syariah XYZ is to implement logit analysis approach. This is a quantitative research, run sample by 110 non performing debtors of Bank Syariah XYZ, which 79 among them categorize as current and the rest is non current.Implementing logit model approach resulted in acquiring significant statistic variable which can be identified as initial indicators to predict handling failure of non performing debtors in Bank Syariah XYZ. These are attitude, debtor?s business prospect and collateral coverage variable. In term of classification accuracy, the logit analysis approach provide up to 84.5% exactitude."

"Pada tahun 2015, Bank Danamon melalui unit usaha syariahnya, Danamon Syariah, menandatangani perjanjian pembiayaan bersama syariah di Indonesia dengan International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), institusi keuangan yang merupakan anggota Islamic Development Bank (IDB) Group. Tujuan dari perjanjian ini adalah mendorong dan mempercepat pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia. Skripsi ini membahas dan menganalisis Hak & Tanggung Jawab Hukum dari Bank Danamon Syariah dan ITFC selaku Para Pembiaya dalam Pembiayaan Bersama syariah serta kewajiban Shahibul Maal kepada nasabah dalam pembiayaan bersama syariah antara Bank Danamon Syariah dan ITFC dengan menggunakan Akad Mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bank Danamon Syariah sebagai pemilik dana (shahibul maal) bertindak pula sebagai agen fasilitas yang juga bertindak sebagai pengelola dana. Walaupun Bank Danamon Syariah memiliki status yang sama dengan ITFC sebagai shahibul maal akan tetapi Bank Danamon Syariah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari ITFC.

---

By 2015, Bank Danamon through sharia business unit, Danamon Syariah, signed a co-financing agreement sharia in Indonesia with the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), a financial institution that is a member of the Islamic Development Bank (IDB) Group. The purpose of this agreement is to encourage and accelerate the growth of Islamic finance in Indonesia.

This thesis discusses and analyzes the Legal Rights & Responsibilities of Bank Danamon Syariah and ITFC as the funders in the Joint Sharia Financing and the legal obligations of Shahibul Maal to the Customer under the Joint Sharia Financing Agreement between Bank Danamaon Syariah and ITFC. This research is a normative juridical using secondary data.

These results indicate that Bank Danamon Syariah as the owner of the funds (shahibul maal) also acting as the facility agent that also acts as a fund manager. Although Bank Danamon Syariah has the same status with ITFC as the shahibul maal, Bank Danamon Syariah has more obligations than the ITFC."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah berdasarkan golongan Non Performing Financing (NPF) dan bukan NPF, studi kasus pada Bank Syariah ABC dengan menggunakan 5 (lima) variabel yaitu fraud, withdrawals, poor management, over-trading dan change in business cycle. Berdasarkan data primer dari 62 sampel pembiayaan bermasalah yang yang diperoleh melalui kuesioner dan data sekunder dari Bank Syariah ABC, serta hasil pengolahan data dengan Logistic Regression (Logit), dengan tingkat keyakinan 95%, disimpulkan bahwa variabel fraud secara sendiri-sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah yang digolongkan NPF. Variabel fraud tersebut mampu menjelaskan variabel terikat pembiayaan bermasalah yang digolongkan NPF sebesar 13%, sedangkan 97% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam obyek penelitian.

---

This research aims to determine the factors that influence the financing problems based on the class of Non-Performing Financing (NPF) and not the NPF, a case study on the ABC Islamic Bank using the 5 (five) variable that is fraud, withdrawals, poor management, over-trading and change in business cycles. Based on primary data from 62 samples of financing problems are obtained through questionnaires and secondary data from the ABC Islamic Bank, as well as data processing results with Logistic Regression (logit), with 95% confidence level, it was concluded that the fraud variable individually have a significant influence to financing problems are classified NPF. Fraud variable is able to explain the dependent variable that is classified NPF financing problems by 13%, while the other 97% is explained by other variables that are not included in the research objects."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."