Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRevitalisasi kelembagaan birokrasi dilakukan guna mengembalikan birokrasi kepada fungsi dukungannya dengan dasar pencapaian Nawacita, penegakkan hukum dan peraturan perundangan dengan memperhatikan aspek dukungan politik dan legitimasi, serta dukungan sumber-sumber daya organisasi. Revitalisasi yang dilakukan meliputi dimensi filosofi, paradigmatik, kelembagaan, ketatalaksanaan dan dimensi sumber daya manusia. Di sisi lain pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yang dimandatkan oleh UUD 1945 yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif dan auditif diselenggarakan dalam bentuk kelembagaan tinggi negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yang dijalankan secara independen. Walaupun demikian, seluruh lembaga negara terkoneksi satu sama lain berdasarkan keeratan tugas dan fungsi yang saling melengkapi, maupun berdasarkan kesamaan karakteristik kelembagaan birokrasi dari masing-masing lembaga negara sebagai unit pemberii dukungan administratif dan teknis operasional."

"Revitalisasi kelembagaan birokrasi dilakukan gunamengembalikan birokrasi kepada fungsi dukungannya dengan dasar pencapaian Nawacita, penegakkan hukum dan peraturan perundangan dengan memperhatikan aspek dukungan politik dan legitimasi, serta duk ungan sumber-sumber daya organisasi. Revitalisasi yang dilakukan meliputi dimensi filosofi, paradigmatik, kelembagaan, ketatalaksanaan dan dimensi sumber daya manusia. Di sisi lain pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yangdimandatkan oleh UUD 1945 yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif dan auditif diselenggarakan dalam bentuk kelembagaan tinggi negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yang dijalankan secara independen. Walaupun demikian, seluruh lembaga negara terkoneksi satu sama lain berdasarkan keeratan tugas dan fungsi yang saling melengkapi, maupun berdasarkan kesamaan karakteristik kelembagaan birokrasi dari masing-masing lembaga negara sebagai unit pemberi dukungan administratif dan teknis operasional. "

"Studi ini membahas konflik yang terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif yaitu antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD dalam proses penganggaran APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini akan mengkaitkan dampak dari konflik tersebut terhadap kinerja anggaran DKI Jakarta tahun 2015, khususnya terhadap proses penyerapan APBD karena terdapat kondisi rendahnya kinerja penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini dapat menjadi sebuah kebaruan dalam studi konflik maupun penyerapan anggaran dalam bidang ilmu politik. Diskursus ilmu politik selama ini hanya menganalisis faktor-faktor penyebab konflik anggaran tanpa menguraikan dampaknya terhadap proses dan kinerja penyerapan anggaran. Sementara itu, studi mengenai faktor-faktor rendahnya penyerapan anggaran selama ini hanya melihat dari perspektif di luar politik, seperti buruknya kinerja birokrasi atau sistem anggaran, tanpa melihat bahwa terdapat kemungkinan faktor politik yang berperan lebih besar. Studi ini menggunakan teori politik anggaran, konflik dan konsensus, hubungan eksekutif dan legislatif, dan kinerja anggaran untuk menganalisis permasalahan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Studi ini menemukan bahwa penyebab terjadinya konflik karena terdapat perbedaan kepentingan antara pihak eksekutif dengan legislatif, khususnya terkait program-program usulan DPRD yang disebut Pokir (Pokok-Pokok Pikiran). Adanya konflik tersebut menyebabkan terhambatnya proses anggaran dari pembahasan, penetapan, hingga penyerapan. Kondisi tersebut menyebabkan angka penyerapan anggaran DKI Jakarta tahun 2015 menjadi rendah, terendah kedua dari seluruh provinsi di Indonesia.

---

This study explores conflicts between executive and legislative in Special Capital Region of Jakarta in 2015. The conflict occurred between the Governor of Jakarta at that time, Basuki Tjahaja Purnama, and DPRD (Regional Legislative Board) of Jakarta that impacted the spending rate of the APBD or the local budget. This study elaborates the impacts of the conflict to the relatively low percentage of spending rate of the local budget in 2015. The study offers a new perspective in the cause of the spending performance studies. In political science the discourses of this topic only analyzes the casual factors of the conflict without analyzing the impact itself to the budget performance, in term of formulizing and spending. On the other hands, studies about the causal factors of low spending conducted by applying perspective from political science are relatively minimal. For example, studies on this subject only argue that bad bureaucrats are the main factors which therefore disregard the probality political factors as the main causes. This study uses political budgeting theory, and also conflict and consensus, relationship between executive and legislative, and performance budgeting theory to analyze the issue. This study also uses qualitative method and uses technique of in-depth interview and literature study to collect and analyze the data. This study argues that the causes of the conflict is due to conflict of interest between executive and legislative, especially on the implementation of pokir (pokok-pokok pikiran or points of opinion about local budget) from DPRD. This conflict has delayed the budgeting process and therefore is considered late based on the regulation set up by the central government. This condition then influenced to the spending of the local budget which in 2015 was recorded as the second lowest compared to all provinces in Indonesia"

"Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk melihat praktik manajemen risiko kredit Koperasi X berdasarkan Grameen Bank dan efektivitas manajemen risiko Koperasi X berbasis RIMS. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni penulis melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi ke kantor cabang. Hasil penelitian menunjukkan manajemen risiko yang dilakukan oleh Koperasi X memiliki persamaan dan perbedaan dengan teori Grameen Bank yang memiliki dampak positif dan negatif bagi Koperasi X. Efektivitas manajemen risiko yang dimiliki oleh Koperasi X mendapatkan level 2 yang berarti kurang efektif. Hal ini menandakan manajemen risiko yang sudah di rancangkan masih perlu beberapa perbaikan.

---

The aim of this thesis is to examine the practice of cooperative X credit risk management based on Grameen Bank and the effectiveness of RIMS-based Cooperative Risk Management. The authors performed interviews, documentation, and observations at the branch office for this qualitative study. The findings revealed that risk management crried out by Cooperative X has similirities and differences with the Grameen Bank theory which has poritive and negative impacts on Cooperative X. Cooperative X's risk management effectiveness receives a score of 2, indicating that it is repeatable and less effective at entering level 2. This indicates that the risk management that has been designed still needs some improvement."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran/nilai dan kompleksitas pengadaan barang/jasa terhadap kinerja pemerintah daerah dan kerugian negara. Penelitian ini juga mengembangkan indeks kompleksitas pengadaan barang/jasa yang mengacu pada penelitian terdahulu dan regulasi yang ada saat ini. Dengan menggunakan limited dependent variable regression models untuk periode 2015-2016, penelitian ini menemukan bahwa selain dapat digunakan untuk mendorong tercapainya kinerja pemerintah daerah yang optimal, besarnya ukuran/nilai pengadaan barang/jasa juga dapat digunakan sebagai media untuk melakukan tindakan moral hazard. Sementara tidak demikian hasil yang ditunjukkan oleh tingkat kompleksitas pengadaan barang/jasa.

---

This study examines the effect of size/value and complexity of procurement on the performance and the losses of local government. We develop a procurement complexity index which covers both the relevant literature and current regulation. By employing limited dependent variable regression models for a sample of 725 local governments from 2015 to 2016, we find that the size of procurement has a positive effect both on performance and the losses of local government. Meanwhile, procurement complexity has a positive effect on local government performance and negative effect on the losses of local government."

"Program Kartu Prakerja merupakan program yang dianggap sebagai salah satu solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini diluncurkan pada Maret 2020 sebagai salah satu pencegahan akibat berkepanjangan oleh COVID-19. Namun, banyak pihak yang menilai peluncuran program ini masih terlalu dini karena belum ada dasar hukum yang jelas dari program tersebut, salah satunya adalah pemilihan Platform Digital untuk melaksanakan program ini. Proses seleksi tersebut dinilai melanggar Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Pemerintah dan juga UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Bisnis Tidak Sehat. Oleh karena itu, tesis ini diambil apakah pemilihan Platform Digital Program Kartu Prakerja telah melanggar undang-undang saat ini atau tidak.

---

The Pre-Employment Card Program is a program that is considered as one of the solutions to the Indonesia improvement in human resources quality. This program was launched in March 2020 as one of the preventions of the multiplier effects of COVID-19. Therefore, many parties have considered the launch of this program was too early as there was no clear legal basis of the program, one of which is the selection of the Digital Platforms to implement this program. The selection process was deemed to violate Perpres No. 16/2018 on Government Procurement and also UU No. 5/1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business. This thesis hence analyzes whether the selection of the Digital Platforms of the Pre-Employment Card Program has violated the current legislation or not."

"Kantor Staf Presiden sebagai lembaga pemerintahan yang berwenang melakukan pengawalan terhadap tercapainya program prioritas nasional mengembangkan aplikasi Sismonev untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Sejak awal digunakan dari tahun 2011, belum pernah dilakukan evaluasi keberhasilan terhadap penggunaan Sismonev. Penggabungan beberapa variabel dari berbagai model keberhasilan sistem informasi yang menjadi salah satu model evaluasi yang dipilih dan digunakan karena dapat memberikan penilaian dari berbagai aspek, aspek manusia, teknologi, dan budaya organisasi. Model gabungan tersebut merupakan gabungan antara DeLone & McLean Success Model, UTAUT, dan Hot-Fit Model. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui proses wawancara dan survey terhadap pengguna aplikasi Sismonev. Sebanyak 133 data survey penelitian kemudian diolah secara statistik dengan metode PLS-SEM melalui bantuan aplikasi SmarrtPLS. Hasil analisis data menunjukan bahwa dari 10 Hipotesis yang diajukan, terdapat 6 Hipotesis yang diterima, yaitu Faktor Organisai berpengaruh langsung terhadap Niat Penggunaan, Faktor Teknologi berpengaruh langsung terhadap Kepuasan Pengguna, Niat Penggunaan berpengaruh langsung terhadap Kepuasan Pengguna, Niat Penggunaan berpengaruh langsung terhadap Manfaat Bersih, Kepuasan Pengguna berpengaruh langsung terhadap Manfaat Bersih, dan terdapat hubungan korelasi antara Fakotr Manusai dan Faktor Teknologi terhadap Niat Penggunaan.

---

The Executive Office of The President of Indonesia as a government agency authorized to oversee the achievement of national priority programs develops the Sismonev application to help complete its tasks. Since its initial use in 2011, there has never been an evaluation of the success of using Sismonev. Combining several variables from various models of information system success which is one of the evaluation models selected and used because it can provide an assessment of various aspects, human aspects, technology, and organizational culture. The combined model is a combination of the DeLone & McLean Success Model, UTAUT, and the Hot-Fit Model.. The research was conducted with a quantitative and qualitative approach through the process of interviews and surveys of users of the Sismonev application. A total of 133 research survey data were then statistically processed using the PLS-SEM method with SmartPLS application. The results of data analysis showed that of the 10 proposed hypotheses, there were 6 accepted hypotheses, namely Organizational Factors that directly affect the Intention to Use, Technological Factors that have a direct effect on User Satisfaction, Intention to Use has a direct effect on User Satisfaction, Intention to Use has a direct effect on Net Benefits, User Satisfaction has a direct effect on Net Benefits, and there is a correlation between Human Factors and Technology Factors against Intenton to Use."

"Pemanfaatan teknologi saat ini sedang berkembang sangat pesat. Penggunaan teknologi ternyata memiliki dampak pada peningkatan kompleksitas dalam sebuah sistem sehingga muncul risiko-risiko yang komplek. Manajemen risiko dipraktikkan untuk menangani dampak yang ditimbulkan oleh sebuah risiko. Pada perkembangannya, manajemen risiko tidak hanya fokus pada tindakan mitigasi risiko tapi juga membentuk sistem menjadi lebih resilien terhadap risiko. Resiliensi sendiri diartikan sebagai kemampuan sebuah sistem untuk tetap bertahan atau mudah kembali seperti sebelum terjadinya gangguan. Tingkat resiliensi sebuah sistem kini menjadi isu yang sangat penting karena tidak semua risiko mampu dihindari. Disisi lain, kajian tentang pengukuran tingkat resiliensi suatu sistem pengadaan pemerintah hingga saat ini belum pernah dilakukan. Ada bentuk unik dari sebuah proses pengadaan pemerintah. Proses pengadaan pemerintah menggunakan konsep Good Governance dengan membentuk publik sebagai stakeholder sehingga pemerintahan dapat berjalan secara lebih professional. Oleh karena itu tulisan ini mencoba menjelaskan faktor-faktor yang terlibat dalam penentuan tingkat resiliensi sebuah sistem rantai pasok serta merancang sebuah kerangka kerja yang dapat dipergunakan untuk menghitung tingkat resiliensi sebuah sistem. Kajian literatur digunakan sebagai dasar menentukan faktor-faktor penentu tingkat resiliensi dan pembentukan kerangka kerja perhitungan resiliensi sebuah sistem. Kerangka kerja tersebut dapat digunakan untuk sistem rantai pasok secara umum Pada tulisan ini kerangka kerja digunakan untuk menilai tingkat resiliensi sistem pengadaan pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan disimpulkan bahwa indikator tingkat resiliensi sistem ada 3, yaitu: kecepatan sistem dalam mendeteksi, merespon dan kembali kondisi awal sistem sebelum risiko itu terjadi atau tingkatan stabilitas baru yang dapat diterima oleh sistem. Pada sistem pengadaan pemerintah sistem dikatakan resilien jika terlah ada sistem terintegrasi yang mengakomodasi aturan untuk menajemen risiko.

---

Utilization of current technology. Is developing very rapidly. The use of technology has an impact on the increase of complexity in a system so that it appears that the complex risks. Risk management is practiced to handle the impact of a risk. On development, risk management is not just focus at risk mitigation measures but also forms system becomes more resilient to risk. Resilient itself is defined as the ability of a system to survive or easily back as before the interruption. Resilience rate system is now a very important issue because not all risks can be avoided. On the other hand, a study of measuring the level of resilience of a government procurement system to date has never been conducted. There is a unique form of a government procurement process. The government procurement process uses the concept of Good Governance by forming the public as a stakeholder so that the government can run more professionally. Therefore, this paper tries to explain the factors involved in determining the level of resilience of a supply chain system and design a framework that can be used to calculate the level of resilience of a system. The literature review is used as a basis for determining the determinants of resilience levels and establishing a system for calculating the resilience of a system. The framework can be used for the general supply chain system. In this paper the framework is used to assess the level of resilience of the Surabaya City government procurement system. Based on the literature review, it has been concluded that there are 3 indicators of system resilience level, namely: the speed of the system in detecting, responding and returning to the initial condition of the system before the risk occurs or a new level of stability that can be accepted by the system. In a government procurement system, the system is said to be resilient if there is an integrated system that accommodates rules for risk management."

"Dengan tingkat belanja yang sama di bidang pendidikan atau kesehatan, beberapa daerah memiliki pencapaian IPM yang baik sementara daerah lainnya mengalami ketertinggalan. Hal tersebut menunjukkan terdapat faktor lain yang mempengaruhi pencapaian IPM. Human Development Report 2016 secara khusus menekankan bahwa Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap mekanisme akuntabilitas lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah peran akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Dengan menggunakan Hausman Taylor estimator, penelitian ini menguji peran akuntabilitas dan pengeluaran publik menggunakan data panel tingkat kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja publik secara tersendiri tidak berkorelasi signifikan terhadap IPM. Namun, ketika tata kelola dilibatkan, belanja kesehatan publik efektif dalam meningkatkan IPM di daerah yang akuntabilitasnya baik, dan sebaliknya tidak efektif di daerah dengan akuntabilitas yang rendah.

---

With the same level of spending in the field of education or health, some regions have good HDI achievements while some other regions are lagging behind. This shows that there are other factors that contribute to the achievement of the HDI. The Human Development Report 2016 specifically emphasizes that Indonesia must improve service delivery and give serious attention to local accountability mechanisms. This raises the question of how the role of local government accountability for human development in Indonesia. Using Hausman Taylor estimator, we estimate the effect of public spending and accountability from the district panel data in Indonesia over the period 2012-2016. The results in this paper suggest that public expenditure alone is not sufficient in achieving human development outcome. However, when governance is involved, public expenditure in the health sector is effective in increasing HDI in districts with high local government accountability, and vice versa is not effective in districts with low accountability."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisa pengaruh komposisi gender direksi kepemilikan keluarga dan kepemilikan negara terhadap pengambilan risiko perusahaan periode 2009-2013. Dengan menggunakan metode fixed effect dan sampel perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan pengambilan risiko antara perusahaan yang memiliki proporsi 100 direksi pria dengan perusahaan yang memiliki proporsi direksi wanita, BUMN mengambil risiko yang ebih tinggi dibandingkan dengan non-BUMN, perusahaan keluarga mengambil risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-keluarga. Analisa variabel interaksi dalam penelitian menunjukkan bahwa respon pengambilan risiko pengambilan risiko lebih kuat pada direktur utama pria dalam perusahaan keluarga dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga, pengambilan risiko perusahaan memiliki respon yang lebih lemah pada direktur utama pria dalam perusahaan BUMN dibandingkan dengan direktur utama pria dalam perusahaan non-BUMN, tidak terdapat perbedaan respon pengambilan risiko perusahaan antara perusahaan keluarga yang memiliki 100 direksi pria dengan perusahaan non-keluarga yang memiliki 100 direksi pria, dan respon pengambilan risiko lebih lemah secara marjinal pada BUMN yang memiliki 100 direksi pria dibandingkan dengan perusahaan non-BUMN yang memiliki 100 direksi pria.

---

The study aims to analyze the effect of Board of Director BOD gender composition, family ownership, state ownership, and president director gender on corporate risk taking. Utilizing fixed effect method and 1345 observations of non financial companies in Indonesia during 2009 2013, this study investigates that there is no difference in corporate risk taking between male only boards and non male only boards, State Owned Enterprises SOE take higher risk than non SOE, and family firms take higher risk than non family firms.

The analysis of interaction variables shows that corporate risk taking effect is stronger in male president directors within family firms than it is in male president directors within non family firms, corporate risk taking effect is weaker in male president directors within SOE than it is in male president directors within non SOE, there is no difference in corporate risk taking effect between male only boards in family firms and male only boards in non family firms, and corporate risk taking effect is marginally weaker in male only boards within SOE than it is in male only boards within non SOE."