Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisa kinerja 128 Investasi Bertanggung Jawab Sosial dan 1037 Investasi Konvensional di Eropa. Skripsi ini juga meniliti apakah proses sceening mempengaruhi kinerja dari Investasi Bertanggung Jawab Sosial. Hasil penelitian menunjukkan hanya model investasi konvensional yang mampu mengungguli pasar. Selanjutnya, hasil penilitian juga menunjukkan hanya strategi screening yang berfokus pada sustainabilitas yang mampu meningkatkan kinerja investasi. Sedangkan proses screening dengan strategi best-in-class, exclusion dan combination tidak memberikan dampak pada kinerja investasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan,proses seleksi Investasi Bertanggung Jawab Sosial yang di dasarkan pada kriteria ESG tidak memberikan dampak yang signifikan pada kinerja investasi

---

In this thesis, I examine the performances of 128 European SRI funds and 1037 European conventional funds. I also analyze whether the performances of SRI funds are related to the features of the screening process. I find evidence that only the conventional funds are able to outperform the market. Further, I show that only sustainability-themed screening strategy increases financial performance, while best in- class, exclusion and combination strategy have no impact. Last, when the criteria of SRI selection process is based on the ESG criteria, I find that its impact on funds’ performance is not significant."

"Sejarah kemerdekaan pers di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami pasang surut yang tidak terlepas dari dinamika kehidupan politik di Indonesia. Dan hal ini pada gilirannya mempengaruhi hakekat pers bebas dan bertanggung jawab itu sendiri. Bahkan dengan digantikannya UU No. 21 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dengan UU No. 40 Tahun 1999 Tenting Pers telah terjadi perubahan sistem pertanggungjawaban pers. Mengingat hal ini penulis berkeinginan menuangkan fenomena tersebut ke dalam suatu tulisan yang berjudul "Analisis Kritis Terhadap Perkembangan Pers bebas Dan Bertanggung Jawab Di Indonesia Pada Era Refarmasi". Penulisan ini bersifat deskritif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, serta menggunakan metode analisis kualitatif Berdasarkan hasil analisis dapat dikemukakan di era reformasi pengawasan terhadap pers oleh pemerintah melemah dengan ditiadakannya penyensoran, pembredelan, dan SIUPP yang barhubungan langsung dengan kebebasan pers. Dan di sisi lain kode etik sebagai pencerminan pers yang bertanggung jawab yang dimiliki oleh insan pers belumlah m.erupakan bagian yang terintegral pada setiap diri insan pers. Kondisi ini diperparah dengan ketidakpahaman pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya dengan pers sebagai akibat pemberitaannya yang dirasakan merugakan, baik melalui lembaga hak jawab, melalui jalur hokum, maupun menggunakan Dewan Pets sebagai mediator. Hal inilah yang menyebabkan kemerdekaan pers di era reformasi cenderung menjadi "kebebasan pers". Sehingga, dapat dikatakan fungsi kebebasan pers di era reformasi mendahului fungsi pers yang bertanggung jawab. Perihal limitasi kebebasan nears dalam wujui.i peraturan pidana yang diatur baik di dalam KUHP dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan penceminan bahwa kebebasan pers tidaklah bersifat absolut, namun dibatasi peraturan-peraturan pidana yang harus memenuhi syarat limitatif dan syarat demokratis.Adapun, peraturan-peraturan pidana tersebut dapat digolongkan ke dalam 6 (lima) bagian. Dan keenam peraturan pidana tersebut dapat diategorikan sebagai suatu pembatasan yang bersifat universal, karena telah sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Konvensi Internasional Tentang Kebebasan Alas Informasi. Sedangkan perihal sistem pertanggunjawaban pidana pers, telah terjadi tiga kali perubahan dengan dua sistem pertanggungjawaban pidana pers selaina ini, Diawali dengan sistem pertanggungjawaban pidana pers berdasar KUHP yang menitikberatkan pada ajaran penyertaan dan kesalahan.Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, maka sistem pertanggungjawaban pidana pers bersifat "air terjun/waterfalls system" yang bersifat fiktif dan suksesif. Dan akhirnya berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sistem pertanggungjawaban pers kembali didasarkan pada KUHP yang menitikberatkan pada unsur kesalahan dan penyertaan."

"Multilingualism in EU is a state of affairs emerged as a range of different languages encounter one another. The history of European integration and the course of language policy in EU show that there is no policy on the language of EU. Issues related to language regulate themselves to practical tenets. This is what is identified as laissez-faire policy model. The putting into practice of this laissez-faire policy model in EU has significant implications to French language. They are closely correlated with the question of power. France, as a member-state having a vital role and strong leadership character in integration, perceives this circumstance as a form of threat against the strength and the popularity of its language.Situations of multilingualism and language policy belong to one theoretical framework of sociolinguistics study and come into surface alongside political thinking_ One of the sociolinguistics scholars is Pierre Bourdieu, who suggests diverse concepts; among them are champ, capital, habitus, ilhrsio, libido and symbolique violance. Bourdieu develops sociology theory and associates it with other studies, such as media, literature, and politics. The study on Ianguage policy in ELI in this thesis applies the approaches put forward by Bourdieu. EU has been an arena of political interest struggle (champ) to two key member states i.e. France and the UK. Both states engage in the champ and draw on different capital. Language policy is the primary factor determining the dissemination and reinforcement of French language. France has vigorously promoted its language by employing massive policies on language and culture. Nevertheless, the results of these efforts cannot go beyond the popularity of English in EU, which in this case is influenced by the factors of economy, culture, and politics.There is in fact another factor that determines the dissemination and reinforcement of English language, i.e_ the factor of the U.S. soft power. This thesis uses the concepts of power proposed by Joseph Nye Jr as well. Nye Jr defines soft power as an ability to gain what is desired by means better than force or money. English has ties to the economic system and global network dominated by the U.S. English itself is an integral part of globalization. The power of globalization becomes a habitus which at the end supports the dissemination and reinforcement of English language. The government of the UK does not need to carry out massive efforts similar to the ones done by the French government to elevate its language on top of language hierarchy. If hierarchy of language is regarded as something that is proper and natural, the acknowledgment of one single dominant language will easily take place. English will easily become the lingua franca of EU. EU's language policy which regulates to practical tenets will turn English into the de facto dominant language. This condition can eventually deteriorate EU's slogan of united in diversity_ The challenge for EU now lies on the ways of how to manage and regulate issues concerning language to strengthen the slogan without having to diminish the national identity of its member states."

"Dalam era otonomi daerah Rumah sakit umum daerah tidak lagi dipandang sebagai suatu lembaga sosial yang mengadakan sumber dana dari pemerintah daerah, tetapi dipandang sebagai lembaga sosial ekonomi yaitu lembaga sosial yang dikelola dengan prinsip ekonomi, dengan tuntutan pelayanan yang semakin berkualitas tanpa melupakan kepada masyarakat miskin.Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang ditetapkan menjadi unit swadana daerah tahun 1995, maka dituntut untuk dapat membiayai kegiatan operasional, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan manajemen keuangan secara profesional.Telah dilakukan penelitian dengan mengadakan kajian mengenai kinerja Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang pra dan eraswadana. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui kinerja bagian keuangan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi penyusunan anggaran, perbendaharaan, sistem akuntansi dan laporan keuangan, selain itu dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bagian keuangan.Dari hasil kajian ini ternyata kinerja Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang tidak ada perbedaan yang mendasar antara pra dan eraswadana hal ini dilihat dari :a. Sistem penganggaran belum berpedoman kepada metode Planning Programing and Budgeting System (PPBS), karena masih adanya kendala-kendala antara lain :- Kurangnya pengetahuan perencanaan di instalasi,- Kurangnya kepedulian dan rasa memilikiterhadap rumah sakit,- Tidak adanya sistem yang baku dalam penyusunan anggaran.b. Perbendaharaan, pada eraswadana adanya suatu perubahan dimana rumah sakit tidak harus menyetorkan pendapatannya ke kas daerah dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan operasionalnya, akan tetapi dalam pengelolaan keuangan rumah sakit belum adanya transparansi dan masih lemahnya sistem pengawasan internal, karena tidak berjalannya SPI (Satuan Pengawas intern).c. Sistem akuntansi masih cash basis, karena masih adanya kendala-kendala antara lain :- Tidak adanya umpan balik dari unit kerja / instalasi tentang pemakaian obat-obatan dan lain-lain.- Kurangnya koordinasi dengan unit kerja / instalasi.- Belum dihitungnya aset-aset rumah sakit.- Kurangnya komitmen di tingkat manajer.d. Laporan keuangan belum adanya neraca keuangan, rugi laba, arus kas dan analisis rasio keuangan. Hal ini disebabkan sistem akuntansi masih cash basis. Sebagaimana sasaran yang harus dicapai rumah sakit sebagai unit swadana daerah. Tidak adanya perubahan kinerja tersebut hal ini disebabkan lemahnya faktor-faktor yang mempengaruhi/pendukung kinerja Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, antara lain :a. Faktor organisasi yaitu masih rendahnya kualitas pegawai, sarana dan prasarana yang kurang, gaji/insentif yang masih rendah, metode kerja belum sepenuhnya berpedoman kepada prosedur, kurangnya pelatihan dan pengembangan pegawai serta kurangnya komitmen pimpinan di tingkat manajer.b. Faktor penilaian kinerja pegawai yaitu masih rendahnya disiplin pegawai, kemampuan kepemimpinan dan kemampuan kerja lama.

---

Working Performance research on the Finance Department, Tangerang Regency Public Hospital Pre and Post Self-Supporting FundsIn the era of local autonomy, hospital is no longer considered as a socio-structural organization which provides funds from the local government but also as socio-economic organization with demand on the better quality care without neglecting poor community.Tangerang Regency Public Hospital which is formed as the unit of self-supporting funds since 1996 is expected to finance its own operational activities, to enhance its quality and to carry out management finance professionally.It has been studied on the subject of the performance of the Finance Department Tangerang Regency Public Hospital in term of pre and post self supporting funds system. The aim of this paper is to know more about the work performance of the department regarded the primary job description which includes budgeting, treasury, accounting system and finance report, aside from observing the factors which affect the performance of the department.The research shows that there is no significant difference between pre and post self supporting funds system applied in the Finance Department, Tangerang Regency Public Hospital based on the following items:a. The Planning Programming and Budgeting System (PPBS) has not been used as the guidance of budgeting system due to the following reasons:- Lack of planning skills in the department- Lack of caring and belonging to the hospital- No basic system in budgetingb. Treasury, post self supporting funds system allows a variation where the hospital does not have to turn over its income to the local cash and can be directly utilized to support its operational activities, however in managing the cash flow of the hospital there is no transparency and is found weaknesses in internal surveillance system, and this is because the ineffectiveness of the SPI (Internal Surveillance Unit).c. Cash Basis Accounting System is still applied, due to the following constraints:- No feed back from the pharmacy department regarding the use of the drugs, etc.- No coordination from other departments- No data concerning the whole assets of the hospital- Lack of commitment in the managerial leveld. Finance Report.There is no balance sheet, loss and profit, cash flow, and finance ratio analysis. This happens due to the fact the accounting system applied is still cash basis.As stated in the objectives that should be realized by the self supporting funds hospital. The fact that there is no significant change of work performance with the result of factors affecting the weak performance of the Finance Department Tangerang Regency Public Hospital can be summarized as follows:a. Organizational factor that is the insufficient number of qualified human resources, lack of infrastructure, minimum payment/ incentive, inconsistency of the method used the procedure, lack of training and employment development as well as lack of commitment in the managerial level.b. Work Assessment factor that is low of discipline from the workers, lack of leaderships skill and team work.In order to achieve the goal of self supporting funds system in Tangerang Regency Public Hospital suggestion has been addressed to the hospital."

"Tugas akhir ini berdasarkan salah satu tugas dalam mata kuliah “Investments” di University of Melbourne. Tulisan akademis ini membahas cara mengaplikasikan metode Tolak Ukur Investasi Berbasis Return sebagai suatu cara estimasi untuk mengevaluasi performa portofolio dari perusahaan investasi. Tulisan akademis ini mengangkat studi kasus perusahaan reksa dana Tata Mutual Fund yang melucurkan “Tata P/E Equity Mutual Fund” (TEPF) sebagai portofolio subjek untuk dibandingkan dengan benchmark yang telah ditetukan, yaitu Bombay Stock Exchange Sensitive Index (BSE SENSEX). Hasil yang didapatkan dari studi kasus ini adalah untuk melihat apakah performa TEPF telah melampaui portfolio benchmark dilihat dari beberapa metode perhitungan yang akhirnya dapat memengaruhi keputusan para investor dalam menentukan kebijakan investasi mereka.

---

This Academic Paper is based on one of the assignments in the subject “Investments” in University of Melbourne. This writing will provide an example of how to implement Return- Based Measures formulas as an estimation in the evaluation of an investment company’s’ performance using applicable assumptions. This writing uses a case study of Tata Equity P/E Mutual Fund (TEPF), launched by the company Tata Mutual Fund, as a subject portfolio to be compared with its chosen benchmark, Bombay Stock Exchange Sensitive Index (BSE SENSEX). The result from this case study is to find out whether TEPF outperformed its benchmark based on some measures which later can affect the decision on investing in the portfolio or not from the investors’ point of view."