Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap faktor kapabilitas dan faktor hasil implementasi manajemen risiko berdasarkan pendekatan Risk Management Assessment Framework yang diterbitkan oleh HM Treasury. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemenuhan unsur-unsur pembentuk faktor kapabilitas dan faktor hasil secara memadai. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan perlunya pengembangan terhadap peran strategis seksi teknis terhadap implementasi manajemen risiko, pengembangan terhadap strategi komunikasi risiko bersama stakeholders, serta pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung keseluruhan proses manajemen risiko.

---

This research is a case study that aims to analyze the implementation of risk management in State Treasury Office at Region of DKI Jakarta Province. The analysis is conducted by evaluating the capability and result factors which criterias is adopted from Risk Management Assessment Framework model issued by HM Treasury.

The result shows that implementation of risk management in State Treasury Office at Region of DKI Jakarta Province has fulfill the factors of capability and result. However, the research also find several factors that must be improved in risk management implementation which are improvement in strategic role of technical division, the strategy of risk management communication and partnership, and also human resources competency. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip TQM di KPPN, prioritas prinsip TQM, dan prioritas faktor penentu keberhasilan implementasi prinsip TQM sehubungan dengan tingkat indeks kepuasan pelanggan yang diterima KPPN di Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif melalui penyebaran kuesioner survei kepada 30 orang pegawai KPPN Medan II dan 50 orang pegawai KPPN Jakarta IV. Dalam menguji implementasi prinsip TQM dan prioritasnya, penelitian ini menggunakan delapan prinsip TQM sebagai sub variabel penelitian, yaitu: kepemimpinan, fokus pada pelanggan, keterlibatan dan pemberdayaan pegawai, pendidikan dan pelatihan, kerjasama, pengukuran kinerja, sistem informasi dan analisis, dan perbaikan berkelanjutan. Sementara itu, untuk menguji prioritas faktor penentu keberhasilan implementasi TQM, penelitian ini menggunakan tiga faktor internal sebagai sub variabel penelitian, yaitu: komitmen dan dukungan pimpinan puncak organisasi, keterlibatan seluruh pegawai, serta kondisi lingkungan dan budaya organisasi. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi delapan prinsip TQM di KPPN Medan II lebih tinggi dibandingkan dengan implementasi prinsip TQM di KPPN Jakarta IV. Hal tersebut selaras dengan tingkat indeks kepuasan pelanggan yang diterima KPPN Medan II yang juga lebih tinggi dibandingkan yang diterima oleh KPPN Jakarta IV. Selain itu, disimpulkan bahwa prioritas implementasi prinsip TQM di KPPN Medan II dan KPPN Jakarta IV sedikit berbeda, namun secar umum menempatkan prinsip kepemimpinan, kerjasama, serta keterlibatan dan pemberdayaan pegawai sebagai tiga prinsip yang paling penting dan memiliki prioritas tinggi untuk diimplementasikan. Kemudian, hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor komitmen dan dukungan pimpinan puncak organisasi dianggap memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan implementasi prinsip TQM, disusul dengan faktor keterlibatan seluruh pegawai, serta kondisi lingkungan dan budaya organisasi.

---

The purpose of this study is to determine the extent of implementation of TQM principles, priorities of TQM principles, and the priority of successful determinants for implementation of TQM principles in the State Treasury Office (STO), in relation to an index level of customer satisfaction received by the STO in 2012.This study used a descriptive quantitative research method using questionnaire surveys distributed to 30 Medan II STO employees and 50 Jakarta IV STO employees. In examining the implementation of TQM principles and its priorities, this study used eight principles of TQM as sub-variables: leadership, customer focus, employee involvement and empowerment, education and training, collaborative work, performance evaluation, information systems and analysis, and continuous improvement. Meanwhile, to test the priorityof successful determinants for TQM implementation, this study used three internal factors as sub-variables, namely: commitment and support of the top leadership of the organization, overall employee involvement, as well as organizational environment and culture.

The result of this study show that the implementation of the eight principles of TQM in Medan II STO was more substantial than in Jakarta IV STO. This is in line with the level of customer satisfaction index from Medan II STO, which was also higher than that of Jakarta IV STO. Moreover, it was concluded that the TQM principles prioritized to be implemented in Medan II STO and Jakarta IV STO were slightly different, but in general, principles of leadership, cooperation, overall employee involvement and empowerment were placed as the three most important and most prioritized principles to be implemented. Lastly, commitment and support from the top leadership of the organization were considered as very important successful determinants for implementation of TQM principles, followed by overall employee involvement, organizational environment and culture."

"Skripsi ini menguraikan hasil penelitian mengenai penatausahaan aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta. Di dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdapat aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN ini penatausahaan aset dapat dilakukan. Aset-aset yang dimiliki Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dapat dicatat dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan pencatatan aset tetap di dalam aplikasi SIMAK-BMN tetapi belum dicatat dengan baik dan belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga belum dapat dilakukan penghapusan terhadap aset tetap yang tidak layak pakai lagi.

---

This is a qualitative research with descriptive design, looking at the administration of fixed assets owned by DKI Jakarta Regional Office of National Land Agency. Reffering to the Central Government Accounting System (SAPP), governmental fixed asset is to be managed in to the Management Information System & Public Good Accounting (SIMAK BMN). The research concludes that DKI Jakarta Regional Office of National Land Authority (BPN) has used SIMAK BMN in its fixed asset administration, yet the technique has not been applied optimally such that the accounting report of fixed assets may not completely reflect real situation, for example unuseable or damaged fixed assets are still not eliminated."

"ABSTRAKBerbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN masih ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga permasalahan tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011. Selain itu, beberapa permasalahan hukum menimpa pegawai dan pejabat KPPN dalam pelaksanaan pembayaran APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan pengamatan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada pelaksanaan pencairan anggaran atas beban APBN di KPPN Jakarta I telah cukup baik dengan rekomendasi perbaikan pada beberapa sub komponen Sistem Pengendalian Internal.

---

ABSTRACTVarious problems in the implementation of the state expenditure payments are still found by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), based on those problems the Audit Board of the Republic of Indonesia gives qualified opinion to the Central Government Financial Statements year 2010 and 2011. In addition, some legal issues override State Treasury Service Office (KPPN) employees and officials in the execution of the state expenditure payments. This study aims to determine the implementation of Government Internal Control System (SPIP) as mandated by the Government Regulation No. 60 of 2008. The method used in this research is descriptive quantitative method. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires, interviews and observations as well as the study of literature. The results showed that the implementation of the Internal Control System upon payments of the state expenditure in KPPN Jakarta I was pretty good with recommendations for improvements in several sub-components of the Internal Control System"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen piutang retribusi pada Rumah Susun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan manajemen piutang retribusi belum berjalan secara efektif serta langkah-langkah apa saja yang dapat diambil oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta agar manajemen piutang retribusi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya manajemen piutang retribusi antara lain: keterbatasan kemampuan finansial warga relokasi, kekurangan dalam hal sumber daya manusia (SDM), kurang tegasnya pengelola di lapangan yang menjadikan menurunnya kesadaran penghuni dalam membayar tepat waktu, dan keterbatasan dalam hal penggunaan sistem teknologi informasi yang lebih terintegrasi dalam manajemen piutang. Terakhir, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas manajemen piutang tersebut.

---

This study aims to analyze the effectiveness of the management of flats-retribution receivables at the Public Housing and Settlement Area Office of the DKI Jakarta Province. Factors contributing to the effectiveness are also elaborated along with the steps that can be taken to improve it. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, observations, and documentation. The factors that contribute to the ineffectiveness of retribution receivables management include: the limited financial capabilities of relocated residents, a shortage of human resources (HR), the laxity of on-field management resulting in a decreased awareness among occupants to pay on time, and limitations in the use of a more integrated information technology system in receivables management. Lastly, this research proposes several recommendations to enhance the effectiveness of the said receivables management."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Instansi Pemerintah pada website Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tasikmalaya. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pentingnya melakukan keterbukaan informasi publik oleh instansi pemerintah yang sekarang ini sudah didukung dengan adanya perkembangan teknologi, lebih khususnya website. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian keterbukaan informasi puublik oleh KPPN Tasikmalaya melalui website. Penelitian ini menjelaskan bagaimana beberapa pasal pada UU No. 14 Tahun 2008 atau Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP tentang Keterbukaan Informasi Publik diimplementasikan oleh KPPN Tasikmalaya, yaitu aturan mengenai informasi yang wajib disampaikan oleh Badan Publik dan informasi yang disediakan secara berkala.

---

This research aims to acknowledge the Implementation of Public Information Disclosure on Government Agencies in State Treasury Service Office KPPN of Tasikmalaya rsquo s Website. There is also a background to this research is the importance of doing public information disclosure by government agencies which now is supported with the existence of technological development, more spesific in website. The question in this research is how to implement the disclosure of public information by KPPN Tasikmalaya through website.

This research explains how some articles in Act number 14 year 2008 or Act of Public Information Disclosure UU KIP about the disclosure of public information which implemented by KPPN Tasikmalaya, which is the rule regarding information that shall be informed by Public Agency and information which is provided on a regular basis."

"Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan yaitu menghadirkan Transjakarta sebagai salah satu moda transportasi publik. Dalam perkembangannya, Transjakarta mengusung konsep smart mobility yang ditandai dengan adanya pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian dari upaya dari untuk menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas, dan sekaligus menciptakan kota cerdas atau smart city untuk wilayah DKI Jakarta, khususnya pada sektor transportasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi smart mobility pada moda transportasi Transjakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix methods. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi smart mobility pada moda transportasi Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta menurut persepsi 425 responden sudah termasuk ke dalam kategori baik dengan jumlah penilaian baik yang diberikan responden sebanyak 362 responden (85,2%). Dalam segi aksesibilitas, Transjakarta telah menyediakan akses bagi para penggunanya secara luas, mudah, aman, nyaman dan juga terjangkau. Transjakarta menyediakan infrastruktur TIK untuk memudahkan penggunanya dalam memperoleh informasi layanan, melakukan sistem pembayaran, dan mengakses internet. Transjakarta telah menerapkan sistem transportasi publik yang berkelanjutan dengan adanya penggunaan bus listrik. Transjakarta berkembang sistem transportasi publik yang inovatif karena terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanannya. Transjakarta juga menjadi sistem transportasi yang aman dengan menyediakan petugas, fasilitas, maupun kebijakan terkait dengan keamanan dalam layanan transportasi. Dalam aspek keadilan, Transjakarta memberikan perlakuan adil, tarif yang terjangkau, dan penyediaan fasilitas khusus sehingga para pengguna mendapatkan akses yang sama atau setara pada saat menggunakan layanan Transjakarta.

---

One of the efforts made by the DKI Jakarta Provincial Government to solve the problem of congestion is to introduce Transjakarta as a mode of public transportation. In its development, Transjakarta carries the concept of smart mobility which is characterized by the integration of information and communication technology (ICT) as part of efforts to solve the problem of traffic congestion, and at the same time create a smart city for the DKI Jakarta area, especially in the transportation sector. The aim of this research is to analyze the implementation of smart mobility in the Transjakarta transportation mode. The research approach used is quantitative with mixed methods data collection techniques. The results of this research indicate that the implementation of smart mobility in the Transjakarta transportation mode in DKI Jakarta Province, according to the perception of 425 respondents, is included in the good category with the number of good ratings given by respondents being 362 respondents (85.2%). In terms of accessibility, Transjakarta has provided access for its users in a broad, easy, safe, comfortable and affordable manner. Transjakarta provides ICT infrastructure to make it easier for users to obtain service information, carry out payment systems and access the internet. Transjakarta has implemented a sustainable public transportation system with the use of electric buses. Transjakarta is developing an innovative public transportation system because it continues to strive to improve and develop the quality of its services. Transjakarta is also a safe transportation system by providing officers, facilities and policies related to security in transportation services. In the aspect of justice, Transjakarta provides fair treatment, affordable rates, and provides special facilities so that users get equal or equal access when using Transjakarta services."

"ABSTRAKRendahnya kualitas pelayanan publik di DKI Jakarta adalah dampak dari lemahnya efektivitas organisasi pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah dengan penerbitan Ketetapan Rencana Kota (KRK). Penelitian ini menganalisis efektivitas pelayanan publik ditinjau dari mekanisme pelayanan, sistem pengendalian, internal control, pengukuran kinerja dan efisiensi anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan di Dinas Tata Ruang belum efektif ditandai dengan prosedur dan mekanisme pelayanan yang rumit, sistem pengendalian organisasi lemah serta efisiensi anggaran belum optimal. Faktor penyebabnya antara lain sumber daya manusia terbatas, belum diterapkannya e-goverment system, serta sistem pengukuran kepuasan pemohon dan pengelolaan pengaduan tidak efektif.

---

ABSTRACT

The low quality of public services in DKI Jakarta is the impact of the weakeffectiveness of public service organizations One form of public service is bypublishing the Ketetapan Rencana Kota KRK This study analyzes theeffectiveness of the public service in terms of the mechanism of services controlsystems internal control performance measurement and budget efficiency Thisstudy used a qualitative approach The research showed that the servicesperformed in the Spatial Planning Office is still ineffective characterized with thecomplicated procedures and mechanisms in the service weak organization controlsystem as well as the efficiency of budget has not been optimal Factors causingthis include the limited human resources lack of implementation of e governmentsystems as well as ineffective applicant satisfaction measurement and complaintsmanagement systems The low quality of public services in DKI Jakarta is the impact of the weak effectiveness of public service organizations. One form of public service is by publishing the Ketetapan Rencana Kota (KRK). This study analyzes the effectiveness of the public service in terms of the mechanism of services, control systems, internal control, performance measurement and budget efficiency. This study used a qualitative approach. The research showed that the services performed in the Spatial Planning Office is still ineffective characterized with the complicated procedures and mechanisms in the service, weak organization control system, as well as the efficiency of budget has not been optimal. Factors causing this include the limited human resources, lack of implementation of e-government systems as well as ineffective applicant satisfaction measurement and complaints management systems."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Provinsi DKI Jakarta, melalui studi kasus yang dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan serta faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah implementasi pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan masih belum dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 dan masih banyak penyelenggaraannya dilapangan yang diwarnai dengan penyimpangan, seperti penyetoran retribusi yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan adanya pungutan liar di Taman Pemakaman Umum (TPU). Disamping itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang bisa menyebabkan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan menjadi tidak optimal.

---

This thesis discuss about the implementation of funeral service charges collection in The Province of DKI Jakarta, through a case study that carried out in the city administration of south jakarta. The purpose of this thesis is to analyze the collection implementation of funeral services charges in city administration of south jakarta as well as any inhibiting factors that encountered the implementation of funeral service charges collection at the field This research is using a qualitative approach with descriptive type of research. The results obtained that the implementation of funeral services charges collection in south jakarta still not implemented according to the Jakarta Provincial Regulation No. 3 in year 2012 and its implementation in the field are still tinged with irregularities, such as the payment of retribution which not in accordance with the time that appointed and the presence of illegal charges collection at goverment cemetery. In addition, there are several inhibiting factors that could cause the collection of funeral service charges in south jakarta became not optimal."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengelola dana pensiun publik melalui program Jaminan Pensiun sebagai perlindungan atas hilangnya penghasilan ketika mencapai usia pensiun. Dana pensiun dapat dikeluarkan apabila peserta sudah memenuhi sebab terjadinya pengajuan klaim pensiun. Terdapat tiga penyebab pengajuan klaim pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu mencapai usia pensiun, cacat total tetap dan meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi durasi kepesertaan hingga terjadinya klaim pensiun dengan keberadaan competing risk (risiko bersaing) karena perbedaan sebab pengajuan klaim pada program jaminan pensiun. Pada penelitian ini juga akan dikaji faktor yang berpengaruh terhadap durasi pengajuan klaim pensiun serta estimasi tabel multiple decrement berdasarkan ketiga kejadian pengajuan klaim pensiun. Penggunaan data kepesertaan dan pengajuan klaim dari Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta periode 2019-2021 akan dilakukan estimasi melalui pendekatan competing risk dengan metode non-parametrik melalui Kaplan-Meier dan semiparametrik melalui regresi Cox Proportional Hazard. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengajuan klaim karena kejadian meninggal dunia dimulai pada usia 17 tahun dan setengah pengajuan klaim terjadi pada usia 40 tahun. Sedangkan pengajuan klaim karena mencapai usia pensiun terjadi pada usia 60-80 tahun. Rasio klaim (hazard) pada jenis kejadian cacat total tetap bernilai kurang dari 1 pada usia di bawah 55 tahun dan bernilai 0 setelahnya. Sedangkan hazard pada jenis kejadian mencapai usia pensiun akan bernilai kurang dari 1 pada usia dibawah 57 tahun dan bernilai lebih dari 1 setelahnya. Sementara itu, hazard pada jenis kejadian meninggal dunia akan bernilai kurang dari 1 pada usia dibawah 49 tahun dan bernilai lebih dari 1 setelahnya. Selain itu beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertama kali seorang peserta mengajukan klaim Jaminan Pensiun tediri atas jenis kelamin, masa iur, masa kepesertaan dan jenis klaim.

---

Social Security Agency (BPJS) of Employment managing public pension funds through a pension security program as protection against loss of income upon reaching retirement age. The participant will get the benefit if they are eligible with some category of pension security. There are three category claim of pension security at BPJS Employment, such as reaching retirement age, permanent total disability and death. The research purpose is to estimate duration of participation submit pension claim based on competing event on pension program, analyze the factor that affect time to first time of participant submit a pension claim and to build multiple decrement tables based on survival probabilities for competing risks. The use of data participant and submission of claims from the Pension Security at BPJS Employment DKI Jakarta regional office for the period 2019- 2021 will be estimated through a competing risk approach with non-parametric methods through Kaplan-Meier and semi-parametric through Cox Proportional Hazard regression. The result show that pension claims caused by death started at the age of 17 years and half the claims occurred at the age of 40 years. Meanwhile, claims caused by retirement age occur at the age of 60-80 years. The results of this study also indicate that the factors of gender, contribution period, membership period and claim category significantly affect the survival time to first time of participant submit a pension claim. Then, the claim ratio (hazard) due to claim caused by permanen total disability is less than 1 for those under 55 years old and deserves 0 thereafter. Meanwhile, the hazard due to the claim for retirement age will be less than 1 for those under 57 years old and more than 1 thereafter. The hazard on the cause of death claims will be worth less than 1 for those under 49 years old and worth more than 1 thereafter."