Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The study was analize the implementation of the democratic model and the government system in Indonesia. checks and Balances among democracy pillars is the main focus of the analysis. the important finding of the study is that the democracy in Indonesia does not have a consistency in term of system."

"Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bentuk pemerintahan daerah telah digambarkan secara jelas yaitu berupa Pemda setingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, dalam UUD 1945 juga dijelaskan, bahwa tiap pemerintahan daerah memiliki DPRD sebagai perwakilan rakyat daerah yang berperan dalam pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerahnya. Namun, pada tahun 2022 untuk pertama kalinya Indonesia memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara, dengan konsep Pemda yang berbeda seperti yang telah digambarkan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar. Dalam landasan hukum pemindahan Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menetapkan bahwa model Ibu Kota Negara adalah berbentuk Pemerintah Daerah Khusus dengan nama Nusantara yang dikelola oleh Badan Otorita setingkat kementerian serta dipimpin oleh Kepala Otorita dengan status setingkat menteri. Berbeda seperti Pemda lainnya, nantinya Kepala Otorita tidak dipilih oleh rakyat layaknya Gubernur, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden. Lebih jauh dari itu, Pemerintah Daerah Khusus Nusantara tidak memiliki DPRD sehingga dipertanyakan implementasinya. Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode yuridis-normatif, yang berfokus pada kajian norma-norma hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan hukum lainnya untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Berangkat dari permasalahan tersebut, DPR memegang peran kunci untuk menggantikan peran DPRD khususnya dalam menjalankan prinsip-prinsip checks and balances di daerah IKN.

---

In the 1945 Constitution of Indonesia, the form of regional government is clearly described as Provincial/District/City Governments, each led by a Governor/Regent/Mayor and elected directly by the people. Additionally, the Constitution outlines that each regional government has a Regional People’s Representative Council (DPRD) representing the people of the area, playing a role in the formation of regional regulations in collaboration with the head of the region. However, in 2022, for the first time, Indonesia decided to move its Capital City, adopting a different form of regional government than what is explicitly described in the Constitution. According to the legal basis for the relocation of the Capital City, Law No. 3 of 2022 concerning the Capital City establishes that the model of the Capital City is a Special Regional Government named Nusantara, managed by an Authority Body at the ministerial level and led by a Head of Authority with the status equivalent to a minister. Unlike other regional governments, the Head of Authority is not elected by the people like a Governor but is appointed directly by the President. Furthermore, the Special Regional Government of Nusantara does not have a DPRD, raising questions about its implementation. The research method in this writing is using the juridical-normative method, focusing on the study of legal norms, jurisprudence, and other legal materials to address the research problem. Given this issue, the DPR holds a key role in replacing the functions of the DPRD, especially in implementing the principles of checks and balances in the IKN area."

"Tesis ini mengkaji perihal tanah masyarakat adat Tengger dalam perspektif komunalitas masyarakat adatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan dengan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini membahas sifat komunal masyarakat adat Tengger melalui sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya yang dihubungkan dengan kebijakan pertanahan. Sifat komunal masyarakat adat Tengger meyakini tanahnya sebagai tanah suci yang tidak dapat dimiliki oleh pihak luar sehingga menciptakan keunikan serta kesenjangan tersendiri. Keunikan tersebut berupa praktik masyarakat adat Tengger terhadap sertipikat tanah yang dimilikinya, sementara kesenjangan terjadi antara penerapan sertipikat hak komunal masyarakat adat Tengger dengan kebijakan pertanahan. Kajian ini memberikan rekomendasi agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar lebih akurat dalam menyiarkan publikasi persnya kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap praktik pertanahan di lapangan. Serta tidak memaksakan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat adat oleh karena terdapat masyarakat adat yang hanya dengan tradisi dan budayanya telah mendapatkan tujuan dari hukum sehingga tercipta masyarakat yang damai dan tentram.

---

This thesis studies the customary land in Tengger within the community rsquo s perspective. This is a normative juridical study under constitutional and analytical approach. Primary, secondary, and tertiary law materials are used. Law materials are collected through documental review and interview procedure. The communal nature of the indigenes in Tengger is discussed under economy, social, and cultural circumstances, to further find its relationship with land policies. The communal nature of the indigenes in Tengger believes that their lands are sacred, implicating unavailability of land ownership for outsiders, which creates its distinct uniqueness and discrepancy. Uniqueness is shown through the practice of land certificates among the indigenes in Tengger, while discrepancy is performed in the contrary between the certification of communal rights for the indigenes in Tengger and the land policies. The result of this study recommends The Ministry of Agrarian and Spatial Planning National Land Agency to be more accurate in broadcasting their press releases for the community, therefore misunderstanding in land practices could be avoided. Furthermore, it could be better to not enforce regulations to the indigenes in Tengger, for the custom and culture in Tengger rsquo s community are adequate in achieving the purpose of law, creating a peaceful environment accordingly."

"Studi ini membahas konflik yang terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif yaitu antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD dalam proses penganggaran APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini akan mengkaitkan dampak dari konflik tersebut terhadap kinerja anggaran DKI Jakarta tahun 2015, khususnya terhadap proses penyerapan APBD karena terdapat kondisi rendahnya kinerja penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini dapat menjadi sebuah kebaruan dalam studi konflik maupun penyerapan anggaran dalam bidang ilmu politik. Diskursus ilmu politik selama ini hanya menganalisis faktor-faktor penyebab konflik anggaran tanpa menguraikan dampaknya terhadap proses dan kinerja penyerapan anggaran. Sementara itu, studi mengenai faktor-faktor rendahnya penyerapan anggaran selama ini hanya melihat dari perspektif di luar politik, seperti buruknya kinerja birokrasi atau sistem anggaran, tanpa melihat bahwa terdapat kemungkinan faktor politik yang berperan lebih besar. Studi ini menggunakan teori politik anggaran, konflik dan konsensus, hubungan eksekutif dan legislatif, dan kinerja anggaran untuk menganalisis permasalahan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Studi ini menemukan bahwa penyebab terjadinya konflik karena terdapat perbedaan kepentingan antara pihak eksekutif dengan legislatif, khususnya terkait program-program usulan DPRD yang disebut Pokir (Pokok-Pokok Pikiran). Adanya konflik tersebut menyebabkan terhambatnya proses anggaran dari pembahasan, penetapan, hingga penyerapan. Kondisi tersebut menyebabkan angka penyerapan anggaran DKI Jakarta tahun 2015 menjadi rendah, terendah kedua dari seluruh provinsi di Indonesia.

---

This study explores conflicts between executive and legislative in Special Capital Region of Jakarta in 2015. The conflict occurred between the Governor of Jakarta at that time, Basuki Tjahaja Purnama, and DPRD (Regional Legislative Board) of Jakarta that impacted the spending rate of the APBD or the local budget. This study elaborates the impacts of the conflict to the relatively low percentage of spending rate of the local budget in 2015. The study offers a new perspective in the cause of the spending performance studies. In political science the discourses of this topic only analyzes the casual factors of the conflict without analyzing the impact itself to the budget performance, in term of formulizing and spending. On the other hands, studies about the causal factors of low spending conducted by applying perspective from political science are relatively minimal. For example, studies on this subject only argue that bad bureaucrats are the main factors which therefore disregard the probality political factors as the main causes. This study uses political budgeting theory, and also conflict and consensus, relationship between executive and legislative, and performance budgeting theory to analyze the issue. This study also uses qualitative method and uses technique of in-depth interview and literature study to collect and analyze the data. This study argues that the causes of the conflict is due to conflict of interest between executive and legislative, especially on the implementation of pokir (pokok-pokok pikiran or points of opinion about local budget) from DPRD. This conflict has delayed the budgeting process and therefore is considered late based on the regulation set up by the central government. This condition then influenced to the spending of the local budget which in 2015 was recorded as the second lowest compared to all provinces in Indonesia"

"Kebijakan afirmatif dan nomor urut merupakan bentuk upaya kesetaraan gender bagi kaum perempuan untuk bisa menjadi anggota legislatif di Indonesia. Rendahnya keterwakilan perempuan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pemilih perempuan Indonesia yang mencapai 50 persen dari pemilih laki-laki pada tahun 2014. Pada pemilu tahun 2014 jumlah calon anggota DPR RI perempuan yang mendaftar untuk menjadi anggota DPR RI meningkat, namun anggota DPR RI perempuan yang terpilih di tahun 2014 justru menurun dari 18 persen di tahun 2009 menjadi 17,32 persen di tahun 2014. Penurunan keterwakilan perempuan di DPR RI disebabkan oleh berbagai faktor baik dari pelaksana kebijakan afirmatif dan nomor urut maupun dari budaya yang melekat di masyarakat. Kebijakan afirmatif dan nomor urut telah diterapkan secara optimal oleh partai politik peserta pemilu legislatif 2014. Namun kebijakan afirmatif dan nomor urut belum efektif dapat meningkatkan keterwakilan perempuan, hal ini karena kebijakan afirmatif dan nomor urut hanya salah satu upaya dalam meningkatkan keterpilihan perempuan di DPR RI. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di DPR RI diperlukan sinergi yang lebih optimal dari partai politik dengan bentuk perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi.

---

Affirmative and serial number policy is a form of gender equality for women to become legislative members in Indonesia. The low representation of women in Indonesia is not comparable with the number of female Indonesian voters who reach 50 percent of male voters in 2014. In the 2014 election the number of candidates for DPR RI women who register to become members of the House of Representatives increased, but members of the House of Representatives of women Elected in 2014 actually decreased from 18 percent in 2009 to 17.32 percent in 2014. Decreased representation of women in the House of Representatives is caused by various factors both from executing affirmative policies and serial numbers as well as from culture inherent in the community. Affirmative and sequential number policies have been applied optimally by political parties participating in the 2014 legislative elections. However, affirmative and sequential numbers have not been effective in increasing women 39 s representation, as affirmative and serial numbering is only one of efforts to improve women 39 s election in DPR RI. Therefore, in achieving the objectives of equality between men and women in the House of Representatives is required a more optimal synergy of political parties with a form of improvement of recruitment and regeneration system."

"ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perusahaan asuransi juga turut mengembangkan produk asuransi yang ditawarkan. Salah satunya, produk asuransi jiwa unit link, yaitu produk asuransi jiwa yang digabungkan dengan skema investasi Faktanya, orientasi pelaksanaan investasi unit link memiliki perbedaan dengan orientasi kebutuhan perlindungan asuransi. Investasi menghendaki keuntungan, sedangkan asuransi menghendaki perlindungan. Selain itu, dalam asuransi unit link dinyatakan bahwa risiko investasi ditanggung oleh Tertanggung dan bukan oleh Penanggung layaknya konsep dasar asuransi. Pelaksanaan produk asuransi unit link melibatkan adanya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Melihat adanya unsur investasi dalam asuransi unit link, maka ketentuan dalam polis asuransi unit link harus memberikan informasi yang jelas terhadap Tertanggung/Pemegang Polis dan tidak mencantumkan ketentuan yang dapat merugikan Tertanggung/Pemegang Polis. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya penelitian hukum terhadap pelaksanaan produk asuransi jiwa unit link, terkait landasan hukum penyelenggaraan produk asuransi jiwa unit link di Indonesia, kesesuaian polis asuransi jiwa unit link berdasarkan ketentuan hukum dalam bidang usaha perasuransian serta pengawasan Pemerintah terhadap pelaksanaan produk asuransi jiwa unit link di Indonesia.

---

ABSTRACT

Along with the development needs of the society, the insurance company also develops insurance products. One of them, unit-linked life insurance products, life insurance products that are bundled with investment schemes. In fact, the orientation of the implementation of unitlinked investments have different orientations compare to insurance protection needs. Investment requires benefit, while insurance requires protection. In addition, the unit-linked insurance states that the investment risk is borne by the Insured not by the Insurer which may not be consistent with the basic concept of insurance. The implementation of unit-linked insurance product involves the existence of an insurance agreement between the Insurer and the Insured. Seeing the element of investment in unit-linked insurance, the provision in unit-linked insurance policies should provide clear information to the prospective Insured and does not include laws that might harm the Insured. Based on this, it is necessary to do a law research on the implementation of unit-linked life insurance products, regarding legal basis of unit-linked life insurance products in Indonesia, the suitability of unit-linked life insurance policies based on legal provisions in the Insurance Business, and also the Government oversight toward the unit-linked insurance.

"

"This paper provides evidence on the reactions of an emerging financial market to monetary policy announcements. We employ an instrumental variable estimation approach based on the "identification through heteroscedasticity" technique to estimate the impact of a change in the official interest rate and its surprise component on asset prices in Indonesia. The new methodology controls for possible feedback relationships between financial variables and official interest rate changes. Data study objects that I used in this thesis are samples of the stock price indexes of JSX, foreign exchanges and SBI rates. Data samples are daily rctums from JSX database and Bloomberg, respectively. Study period covers from August 03, 1998 to January 02, 2004, a total one thousand and fifteen (1415) observations based on trading dates. In our analysis, official interest rates have a smaller significant impact on stock market movements, driving them in the same direction as the change in stock prices. The results suggest that daily interest rates have a smaller significant impact on stock market movements within the period after the Bank Indonesia Act |999 to year 2004, driving them in the same direction as the change in stock prices. On the other hand before Bank Indonesia Act I999, I observe an influence of official interest MIC changes on short-term stock indices."

"Seiring dengan percepatan globalisasi dan berakhirnya masa Perang Dingin, negara-negara semakin saling tergantung pada sektor energi. Kerjasama dan konflik merupakan pola hubungan yang muncul antar negara terkait keamanan energi. Situasi interdependensi dan common interst dalam hal keamanan energi menjadi dasar terbentuknya kerjasama energi. Bagi negara, kerjasama merupakan pilihan yang rasional dalam memenuhi keamanan energinya. Berbagai tipe kerjasama energi ditempuh oleh negara konsumen maupun produsen energi. Tulisan ini akan membahas situasi keamanan supply dan demand energi dalam hubungan antar negara. Keamanan energi berupa minyak bumi dan gas menjadi fokus utama tulisan ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan keduanya dalam pasar energi global, ekonomi, hingga kebijakan luar negeri suatu negara. Hasil dari tulisan ini akan menunjukkan bagaimana interdependensi energi dan common interest negara akan minyak bumi dan gas , menjadi faktor yang memicu terciptanya kerjasama energi dalam berbagai tipe.

---

Along with the globalization and the end of Cold War, states are going to be more dependent upon the energy sector. Cooperation and conflict are kind of relations occur related to energy security. The existence of interdependence and common interest become the foundation of the energy cooperation establishment. Cooperation is the rational choice for the states to fulfil their energy security. Various energy cooperation have been implemented by both consumer states and producer states. This literature review explain about the situation of energy security of supply and energy security of demand through the relations among states. Energy security which consists of oil and gas are the main focus of this paper as they have significant impact in the global energy market, economy, and states foreign policy. The result shows that energy interdependence and common interest toward oil and gas, turn out to be the factors causing the formation of energy cooperation in various type in the international relations."

"ABSTRAKCapaian inovasi dari setiap negara tergantung dari besarnya interaksi antaraktor dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek, yaitu akademisi, bisnis danpemerintah. Pemerintah (Kementerian Riset dan Teknologi) mendorong interaksitersebut berdasarkan konsep triplehelix dalam bentuk konsorsium riset vaksinHepatitis B. Tesis ini berkontribusi dalam memahami pembentukan danpengembangan kelembagaan konsorsium riset serta pola hubungan antar lembagayang terlibat didalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan analisis data deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelembagaankonsorsium riset berkembang baik berdasarkan aspek doktrin, struktur internal,kepemimpinan, program kerja, dan sumber daya yang dimiliki oleh konsorsiumriset tersebut. Sinergi antara akademisi, bisnis dan pemerintah (ABG) belumoptimal karena masih terdapat batas-batas antar lembaga seperti perbedaan sudutpandang yang berbeda dalam pengelolaan keuangan riset antar institusi danketidaksesuaian pencairan anggaran dengan proses riset. Kerja sama riset antarakademisi, bisnis dan pemerintah akan berjalan lebih efektif jika akademisi danbisnis lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai program penelitian yang didesainoleh pemerintah disertai dengan kepastian dukungan kebijakan dan anggaran daripemerintah.

---

ABSTRAKThe achievement of innovations in a nation depends on how great the interactionsamong the actors such as Government, Business and Academics in mastering andutilizing the science and technology. Government (the Ministry of Research andTechnology) encourages the interactions based on the concept of triple helix in theform of a consortium of Hepatitis B vaccine research. This thesis contributes tothe understanding of the formation and development of consortium institutionalresearch as well as the patterns of relationships between institutions involved in it.This research is using a qualitative approach with descriptive data analysis. Theresult of analysis shows that institutional consortium research is well-developedbased on the aspect of the doctrine, internal structure leadership, work programs,and resources owned by a consortium of the research. The synergy between theacademic, the business and the government (ABG) not optimally yet due to theboundaries between the institutions such as the difference in points of view in thefinancial management among the institutions and the discrepancy of budgetliquidation with the research process. The research partnership among academics,business and Government shall be effective if academicians and business moreactive participating in various research programmes followed by the certainty ofthe government that is supporting the policies and budget"