Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum pengangkatan anak di Indonesia dan Jerman, yaitu meliputi definisi mengenai pengangkatan anak, sejarah pengangkatan anak, bentuk pengangkatan anak, syarat dan tata cara pengangkatan anak, bimbingan dan pengawasan, akibat hukum, dan pembatalan pengangkatan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pengangkatan anak di Indonesia dan Jerman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan yang dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, dimana penelitian menekankan pada data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peraturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia belum cukup memadai dan perlu untuk dilakukan perbaikan. Dalam hal ini, Pemerintah perlu untuk membentuk Undang-Undang tersendiri tentang pengangkatan anak agar pengaturan mengenai pengangkatan anak menjadi lebih jelas dan komprehensif sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap anak sekaligus mewujudkan kepentingan terbaik untuk anak.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis explains the comparison of child adoption law between Indonesia and Germany, which includes definitions of adoption, history of adoption, forms of adoption, terms and procedures for adoption, guidance and supervision, legal consequences, and annulment of adoption. This research shows that there are similarities and differences between the law of adoption in Indonesia and Germany. The method used in this study is a comparison method which conducts with a juridical-normative approach, where research emphasizes on secondary data. The result of this study indicates that legal regulations regarding child adoption in Indonesia are not yet sufficient and need to be improved. In this case, the Government needs to establish a child adoption legislation in order to make the regulations regarding child adoption become more evident and comprehensive. Thus, it can provide protection for children as well as embodying the best interest of the child."

"Praktik pengangkatan anak terus dikenal dan berkembang dari masa ke masa, diawali dengan motif untuk meneruskan nama keluarga hingga akhirnya mengalami perubahan menjadi membantu dan memenuhi kebutuhan anak-anak yang kurang beruntung. Perihal pengangkatan anak di Indonesia yang termuat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga telah menekankan bahwa pengangkatan anak harus dengan kepentingan anak, namun peraturan yang ada masih belum cukup untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, terutama anak. Bertolak dari hal tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang salah satunya dapat dilakukan dengan dengan menggunakan pendekatan perbandingan ketentuan hukum dari dua negara yang berbeda, yang mana dalam hal ini dilakukan antara Indonesia dan Thailand. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan disusun dengan menjelaskan beberapa aspek terkait pengangkatan anak yang meliputi penertian, jenis, syarat, tata cara, akibat hukum, bimbingan dan pengawasan, serta pembatalan pengangkatan anak. Adapun tulisan ini diharapkan dapat melengkapi pengaturan pengangkatan anak di Indonesia terutama dalam hal pembatalan pengangkatan anak dan mendorong pembentukan undang-undang khusus pengangkatan anak di Indonesia.

---

The adopting children practice continues to be known and developed from time to time, starting with the motive to carry on the family name until finally switching to help and meet the needs of less fortunate children. Regarding child adoption in Indonesia, which is contained in several laws and regulations, it has also been emphasized that child adoption must accentuate the child's interests. However, the existing regulations are still insufficient to provide legal certainty and legal protection for the parties, especially the child in question. Accordingly, it is necessary to conduct further research that can be done by using a comparative approach to the legal provisions of two different countries, which in this case is carried out between Indonesia and Thailand. This research uses the normative-judicial method and is structured by explaining several aspects related to child adoption that include the definition, types, requirements, procedures, legal consequences, guidance, and supervision, as well as the termination of child adoption. This paper is expected to complement the regulation of child adoption in Indonesia, particularly in regard to the termination of child adoption, and to encourage the formation of a Child Adoption Act in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai hukum pengangkatan anak di Indonesia, termasuk pengertian mengenai pengangkatan anak, sejarah pengangkatan anak, bentuk pengangkatan anak, para pihak dalam pengangkatan anak, syarat-syarat dan tata cara pengangkatan anak, dan pengawasannya yang kemudian dibandingkan dengan hukum pengangkatan anak yang berlaku di Perancis.Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum pengangkatan anak antara Indonesia dengan hukum pengangkatan anak di Perancis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia perlu membentuk undang-undang khusus mengenai pengangkatan anak atau adopsi yang lebih komprehensif dan efektif untuk melindungi sekaligus mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

---

This thesis focuses on the child adoption law in Indonesia, including the understanding of child adoption, history of adoption, types of adoption, parties in the adoption, and procedure and requirements of adoption. It is then compared with the child adoption law in France.This study shows that there are similarities and differences between Indonesian child adoption law and France child adoption law. The method of this study is comparison which resulting into a normative juridical research.The result of this study suggests that Indonesia should form a new comprehensive and effective legislation concerning child adoption in order to protect and embody the best interest of the child."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, Turki dan Brunei Darussalam, termasuk di dalamnya perihal bentuk pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, dan akibat hukum yang timbul dari dilakukannya pengangkatan anak. Peraturan yang mengatur pengangkatan anak di tiga negara ini, yaitu di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, di Turki diatur dalam Turkish Civil Code dan di dalam Regulation on The Conduct of Intermediation Activities in The Address of Minors, dan di Brunei Darussalam diatut dalam Adoption of Children Act dan Islamic Adoption of Children Act. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dan juga menggunakan metode pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Indonesia perlu untuk segera membentuk suatu undang-undang khusus yang mengatur pengangkatan anak secara komprehensif demi kepentingan terbaik anak dan sebagai wujud perlindungan terhadap pengangkatan anak.

---

This thesis discusses the arrangements of child adoption in Indonesia, Turkey and Brunei Darussalam, including the forms of child adoption, requirements for child adoption, procedures for child adoption, and the legal consequences arising from doing the adoption. The regulations governing child adoption in these three countries: in Indonesia, it is regulated in Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption and in the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 110/HUK/2009 concerning Requirements for Adoption of Children, in Turkey it is regulated in the Turkish Civil Code and in the Regulation on The Conduct of Intermediation Activities in The Address of Minors, and in Brunei Darussalam it is regulated in the Adoption of Children Act and the Islamic Adoption of Children Act. This study was conducted using the juridicalnormative method, also by using comparative approach based on the applicable law in Indonesia, Turkey and Brunei Darussalam. The result of this study suggests that Indonesia needs to establish a legislation that regulates child adoption comprehensively for the best interests of the child and as a form of protecting the child adoption itself."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dan Filipina yang mengatur tentang Pengangkatan Anak (Adopsi). Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pembahasan dilakukan dengan menjabarkan teori-teori dasar yakni pengertian, jenis, syarat dan tata cara, akibat hukum, pembatalan, serta bimbingan dan pengawasan mengenai pengangkatan anak yang ada di Indonesia dan Filipina. Kemudian setelah membahas teori-teori dasar dari kedua negara, penulis akan membandingkan keduanya dengan mencari persamaan dan perbedaan yang juga dijelaskan dalam tabel. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan pengangkatan anak yang lebih komprehensif, khususnya yang mengatur tentang pembatasan alasan untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak serta tata cara permohonan pembatalan pengangkatan anak dan dibuatnya sanksi untuk orang tua angkat yang salah satunya atau keduanya merupakan WNA (pengangkatan anak antarnegara) yang tidak melaporkan perkembangan anak angkat kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dalam halnya anak angkat dibawa oleh orang tua angkat ke negara asalnya.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the comparison between Indonesian and Philippines law which regulates child adoption. This thesis is formulated using a normative juridical method. The thesis was carried out by outlining the basic theories from both countries, such as definition of child adoption, types of child adoption, requisites and procedure for adopting, legal effects of child adoption, guidance and supervision of child adoption, and annulment of child adoption. After explaining the basic theories of the two countries, the author will compare the system from both countries by their similarities and differences which are also explained in the table format. The result of this research are to recommend the Indonesian Government to establish a more comprehensive child adoption regulation, especially for regulating the limitations of reasons for the annulment of child adoption, the procedures for the annulment of child adoption, and the establishment of sanctions for adoptive parents, one of which or both are foreigners (intercountry adoption) that do not report the development of the said adopted children to the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia in the case of the adopted children in question is taken by their adoptive parents to their home countries."

"Convention on Protection of Children and Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption (“Convention on Intercountry Adoption”) merupakan salah satu konvensi HCCH yang berhasil diratifikasi oleh 104 negara, yang menawarkan perlindungan dan kerja sama secara khusus pada negara peserta terhadap pengangkatan anak antarnegara. Dalam Penulisan ini, Indonesia, sebagai negara yang belum mengaksesi Convention on Intercountry Adoption, akan dibandingkan dengan Jerman sebagai negara peserta Konvensi ini. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan Convention on Intercountry Adoption, apabila diaksesi oleh Indonesia serta membandingkan dengan Negara Jerman melalui kasus-kasus pengadilan di Indonesia maupun di Jerman. Sejarah Konvensi Pengangkatan Anak antarnegara, prinsip the best interest of the child, sampai dengan implementasi pengangkatan anak akan dibahas dalam penulisan ini agar lebih mudah menganalisis hukum materiil dan hukum formil dalam pengangkatan anak antarnegara. Selain itu juga, peraturan pengangkatan anak Indonesia dan Jerman akan dijabarkan, dan menjawab apakah Indonesia perlu untuk mengaksesi Konvensi ini, walaupun Indonesia telah mempunyai peraturan yang cukup mengenai pengangkatan anak antarnegara di Indonesia.

---

Convention on Protection of Children and Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption (“Convention on Intercountry Adoption”) is one of the successful convention of the Hague Convention, which has been ratified by 104 states. This Convention offers safeguards and cooperation between the contracting states for intercountry adoption. In this research, Indonesia, as a country that has not yet ratified the convention, will be compared to Germany as one of the contracting states of this convention. This research intends to analyze the significance of Convention on Intercountry Adoption if Indonesia decides to accede. Furthermore, through analyzing the court decisions, a comparison with Germany has also been made. The background of the intercountry adoption convention, the principal of the best interest of the child, and the implementation of intercountry adoption is analyzed for a better understanding between the substantive law and the procedural law of intercountry adoption. Moreover, Indonesian’s and Germany’s regulations regarding intercountry adoption is explained to identify if Indonesia needs to accede Convention on Intercountry Adoption, while having regulations that has been already governing intercountry adoption in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan mekanisme pengangkatan anak di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dengan semakin meningkatnya praktek pengangkatan anak di Indonesia, maka dirasakan perlunya ada perbandingan dengan negara lain seperti singapura dan Malaysia agar menjadi bahan komparasi agar terciptanya pengaturan pengangkatan anak di Indonesia yang baik dan melindungi anak itu sendiri. Secara yuridis, regulasi yang mengatur mengenai pengangkatan anak di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sedangkan Singapura mengaturnya didalam Adoption of Children Act dan Malaysia memiliki dua macam pengaturan yaitu Adoption Act dan Registration of Adoption Act. Dengan berbedanya pengaturan pengangkatan anak diantara ketiga negara, maka Dapat dilihat perbedaan dan persamaan dalam ketiga negara tersebut yang mana dapat di analisis secara rinci dan menyeluruh. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang mana menggunakan peraturan-peraturan terkait dengan topik pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan terhadap topik yang diangkat dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan seperti hukum yang berlaku, syarat usia calon orang tua angkat, syarat agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat, hubungan dengan orang tua biologis, pengawasan pengangkatan anak, dan ada pula persamaan yang bisa dilihat seperti tujuan dilakukannya adopsi, batas usia anak yang akan diadopsi, pemeriksaan terhadap calon orang tua angkat, perlunya penetapan dari Pengadilan yang berwenang terhadap adopsi, adanya penempatan sebelum pengangkatan anak disetujui. Terhadap hal tersebut maka penulis menyarankan bahwa memerlukan suatu pengaturan yang lebih komprehensif untuk mengatur lebih lanjut dan membuat mekanisme dari pengangkatan anak lebih baik lag demi kepentingan dan perlindungan terhadap pengangkatan anak di Indonesia.

---

This thesis discusses the arrangement and mechanism of adoption in Indonesia, Malaysia, and Singapore. With the increasing adoption of children in Indonesia, there is a need for comparisons with other countries such as Singapore and Malaysia to be a comparative tool in order to create good adoption arrangements for children in Indonesia and to protect the children themselves. Juridically, the regulations governing the adoption of children in Indonesia are contained in Government Regulation no. 54 of 2007 on the Implementation of the Appointment of Children and the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 110 of 2009 on Requirements for Adoption of the Child while Singapore regulates it in the Adoption of Children Act and Malaysia has two kinds of arrangements the Adoption Act and the Registration of Adoption Act. With different arrangements for adoption of children between the three countries, it can be seen the differences and similarities in the three countries which can be analyzed in detail and thoroughly. The research used in the writing of this thesis is the normative juridical method which uses the rules related to the topic of discussion.

From the research conducted on the topic raised it can be concluded that there are similarities and differences such as applicable law, age requirements of prospective adoptive parents, religious requirements of prospective adoptive parents and adoptive children, relationships with biological parents, supervision of adoption, and there as well as identifiable similarities such as the purpose of adoption, the age limit of the adopted child, the examination of the prospective adoptive parent, the necessity of determination of the competent Court of adoption, the placement before the adoption of the child is approved. To that end, the authors suggest that it requires a more comprehensive arrangement to further regulate and make the mechanism of adoption better for the benefit and protection of adoption in Indonesia."

"Indonesia dan Jerman adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau civil law dan mengenal lembaga Latijnse Notariat yang terhimpun dalam International Union of Notaries (UINL). Dalam dalam penelitian ini akan dibahas perbandingan jabatan Notaris di kedua negara secara umum, dan secara khusus membahas perbandingan pengawasan, sanksi terhadap, dan perlindungan hukum bagi Notaris. Bentuk penelitian adalah penelitian yuridis normatif dan merupakan dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa di Jerman, Notaris diberikan perlindungan hukum yang khusus oleh Negara dengan adanya kewajiban memiliki asuransi tanggung jawab profesional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan dan mengajukan gugatan perdata. Penelitian ini berguna untuk melihat kelebihan dan kekurangan pengaturan jabatan Notaris di kedua negara untuk perkembangan pengaturan jabatan Notaris di kedua negara, terutama Indonesia.

---

Indonesia and Germany are countries that adhere to the European Continental or civil law legal system and recognize the Latijnse Notariat and are incorporated in the International Union of Notaries (UINL). This research aims to compare the general regulations of Notaries in both countries and specifically discuss the comparison of supervision, sanctions against, and legal protection for Notaries in carrying out their duties. The form of research is normative with a typology of descriptive analytical research. The type of data used is secondary data with qualitative analysis methods. Based on the research results, it can be concluded that in Germany, Notaries are given special legal protection by the State in the form of obligation to acquire professional liability insurance as well as providing legal certainty for the injured party filing civil lawsuit. This research is useful to view the advantage and disadvantage of Notary regulations in both countries and for the development of Notary laws in both countries, especially Indonesia."

"Dengan semakin meningkatnya praktek pengangkatan anak di Indonesia, maka dirasakan perlunya peningkatan perlindungan anak di Indonesia serta kemudahan dalam proses pengangkatan anak. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan perlindungan anak serta kemudahan dalam proses pengangkatan anak di Indonesia maka dapat dilakukan perbandingan hukum dengan hukum perdata di Belanda, khususnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan dan mekanisme pengangkatan anak sebelum dan setelah adanya peraturan pemerintah no. 54 Tahun 2007; Serta bagaimana perbandingan pengaturan dan mekanisme pengangkatan anak di Indonesia dan di Belanda. Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum dengan bentuk penelitian berupa metode penelitian kepustakaan (penelitian normatif) yang menitikberatkan penelitian pada data sekunder dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya pengaturan tentang pengangkatan anak dikodifikasikan dan ditempatkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; agar pengaturan tentang pengangkatan anak tersebut dapat lebih memberikan keleluasaan kepada hak-hak anak dalam menentukan kepentingan terbaiknya; agar pengaturan tentang pengangkatan anak tersebut sebaiknya diberikan tambahan peran serta pemerintah ataupun lembaga-lembaga non pemerintah dalam mengawasi adopsi; agar pengaturan tentang pengangkatan anak tersebut sebaiknya diberikan tambahan pengaturan mengenai pencabutan serta pembatalan adopsi.

---

With the increasing number of child adoption in Indonesia, the need to increase protection of children in Indonesia and the ease in the process of adoption of children are needed. Therefore, in order to increase the protection of children and ease the process of adoption in Indonesia, then a comparison can be made to the civil law in the Netherlands, particularly on the implementation of the adoption of children.

Main issues discussed in this essay are: how are the mechanism and the regulation of adoption before and after the government regulation no. 54 year 2007 is made; how are the comparison of mechanism and regulation of adoption in Indonesia and the Netherlands. This study is a comparative study of law with the form of literature research method (normative research), which focuses on research on secondary data with descriptive analytic design.

The results of this research suggest that regulation of adoption should be placed in the Book of Civil Law; that the regulation can give more flexibility to the rights of children in determining their best interests; that the that the regulation should be given additional the role of the government institution or non-government agencies in overseeing the adoption; that the regulation should be given additional settings on the revocation and cancellation of the adoption."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai pengangkatan anak atau adopsi antara Indonesia dan Korea Selatan, yang mana pembahasannya menitikberatkan pada jenis, akibat hukum, dan syarat pembatalan serta pengakhiran pengangkatan anak. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan, yang mendasarkan pada metode perbandingan hukum terhadap dua negara yang berbeda, yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Di Korea Selatan, pengangkatan anak diatur dalam Civil Act dan Act on Special Cases Concerning Adoption.Sementara itu, di Indonesia belum terdapat undangundang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, terutama mengenai syarat pembatalan dan/atau pengakhiran pengangkatan anak. Dalam undang-undangnya, Korea Selatan mengatur hal tersebut, yang mana ketentuan tersebut memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara pembatalan atau pengakhiran pengangkatan anak. Oleh karenanya, terdapat urgensi untuk membentuk undang-undang khusus terkait pengangkatan anak di Indonesia. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pengangkatan anak di kedua negara juga diperlukan, mengingat adanya permasalahan di antara para pihak yang dapat menyebabkan dibatalkan atau diakhirinya pengangkatan anak.

---

The purpose of this research is to analyze the comparation of the regulations about adoptions between Indonesia and South Korea. The analysis emphasizes on the types, legal effect of adoption, and the requirements to annul and dissolve the adoption. The form of this research is normative. This research also uses comparative approach based on the applicable law in Indonesia and South Korea. In South Korea, the adoption is regulated in Civil Act and Act on Special Cases Concerning Adoption.Meanwhile in Indonesia, there is no special act to comprehensively regulate the adoption, especially about the requirements to annul or dissolve the adoption. In South Korea, the acts regulate the matter, for the court rsquo s guidance in making decision for the annulment or dissolution of adoption. Therefore, there is an urgency to regulate special act of adoption in Indonesia. Moreover, it is necessary to strengthen the supervision of the implementation of adoption in both country due to the existence of problems between the parties that can cause the annulment or dissolution of adoption."