Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 219926 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rhahadian Bima Saputra
"ABSTRAK
Industri penerbangan sipil di Indonesia telah dinominasikan oleh beberapa lembaga survei sebagai industri dengan tingkat keselamatan terendah di dunia. Banyaknya kecelakaan penerbangan sipil di Indonesia disebabkan oleh sistem manajemen keselamatan yang buruk. Menurut Maintenance Error Decision Aid (MEDA), saat ini, 80% kecelakaan penerbangan disebabkan oleh kesalahan manusia (pilot, pengontrol lalu lintas udara, mekanik, dll). Hasil ini berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun awal industri penerbangan yang 80% kecelakaan disebabkan oleh kegagalan mesin. Oleh karena itu, kita harus menemukan metode yang paling tepat untuk menganalisis kecelakaan penerbangan untuk mencegah terulangnya hal itu. Penerbangan sipil berjadwal di Indonesia hampir mewakili semua penerbangan sipil karena masih belum umumnya industri general aviation di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model analisis dan investigasi kecelakaan yang dimodifikasi berdasarkan swiss cheese model untuk mengidentifikasi faktor manusia dan organisasi yang terkait dalam kecelakaan penerbangan sipil berjadwal. Model ini akan terdiri dari kategori dan subkategori yang dikembangkan oleh model sebab-akibat yang dikombinasikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta praktik sistem manajemen keselamatan di industri penerbangan sipil berjadwal di Indonesia. Model yang diusulkan diharapkan dapat menganalisis kecelakaan penerbangan sipil terjadwal dengan lebih baik dan jelas serta membantu manajemen untuk mengambil tindakan keselamatan yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kecelakaan.

ABSTRACT
Civil aviation industry in Indonesia has been nominated by some survey institutes to be the lowest in safety rating in the world. This is caused by poor safety management system which lead to many civil aviation accidents in Indonesia. According to Maintenance Error Decision Aid (MEDA), nowadays, 80% of aviation accident are due to human error (pilots, air traffic controllers, mechanics, etc). This result differ compared to the early years of the aviation industry which is 80% of accident are caused by machine failure. Therefore, we have to find the most appropriate method to analyze an aviation accident in order to prevent its reccurence. In Indonesia, scheduled civil aviation almost represent all civil aviation in the country. Therefore, This research proposed a modified accident analysis and investigation model based on swiss cheese model to identify the human and organizational factors involved in scheduled civil aviation accidents. The model will be consist of categories and subcategories which is developed by classic ancient causation models combined with the laws and regulation in Indonesia and a safety management system practices in the scheduled civil aviation industry. The proposed model is expected to be able to analyze scheduled civil aviation accident better and clearer and help the management to take a safety action needed to prevent the recurence of accidents."
2019
T54249
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adre Dwi Wiratama
"Keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan di seluruh dunia. Namun, kecelakaan fatal penerbangan sipil masih sering terjadi di Indonesia. Kecelakaan fatal pada penerbangan umumnya tidak hanya melibatkan satu faktor, tapi terjadi melalui berbagai faktor yang terakumulasi dan saling berinteraksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan kecelakaan fatal pada penerbangan sipil di Indonesia. Penelitian menggunakan desain potong lintang yang dilakukan pada bulan Juli 2023 dengan mengambil seluruh data dalam bentuk final report kecelakaan pesawat sayap tetap yang dipublikasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Indonesia dari tahun 2007-2019. Didapatkan total 36 insidensi kecelakaan fatal penerbangan sipil di Indonesia selama periode tersebut. Didapatkan total 36 insidensi kecelakaan fatal penerbangan sipil di Indonesia selama periode tersebut. Setelah eksklusi dan analisis bivariat dengan metode uji chi-square dan Fisher’s exact, faktor-faktor yang ditemukan berhubungan dengan kecelakaan fatal penerbangan komersial adalah jenis lisensi pilot, tipe kabin pesawat, jumlah engine pesawat, maximum takeoff weight (MTOW) pesawat, hari kecelakaan, lokasi kecelakaan terhadap bandara, keterlibatan api, kategori kecelakaan dan fase penerbangan. Tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan pada seluruh faktor yang diabalisis terhadap kecelakaan fatal penerbangan umum.

Aviation safety is a priority in aviation operations throughout the world. However, fatal civil aviation accidents still occur frequently in Indonesia. Fatal aviation accidents generally do not only involve one factor but occur through various factors that accumulate and interact with each other. This research aims to identify factors that are related to fatal accidents of civil aviation in Indonesia. The research used a cross-sectional design which was carried out in July 2023 by including all final reports on fixed-wing aircraft accidents published by the Indonesian National Transportation Safety Committee (KNKT) from 2007-2019. There were a total of 36 fatal civil aviation accidents in Indonesia during the period. After exclusion and bivariate analysis using the chi-square and Fisher's exact test methods, the factors found to be associated with fatal commercial aviation accidents were type of pilot license, aircraft cabin type, number of aircraft engines, maximum takeoff weight (MTOW) of the aircraft, day of the accident, accident location relative to airport, fire involvement, accident category and flight phase. There was no significant association found between all factors that responded to fatal general aviation accidents."
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2024
SP-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Intan Mariska
"Latar belakang: kecenderungan depresi yang berkaitan dengan dukungan purser, rekan kerja, beban kerja mental dan masa kerja pada pramugari akan mempengaruhi kinerja dan absen kerja. Tujuan penelitian ini membuktikan pengaruh dukungan purser dan faktor lainnya terhadap kecenderungan depresi pada pramugari penerbangan sipil di Indonesia.
Metode: Studi potong lintang dengan sampling purposif pada tanggal 12-28 Mei 2014 terhadap pramugari yang sedang melakukan pengujian kesehatan rutin di Balai Kesehatan Penerbangan, Jakarta. Pengambilan data dengan kuesioner Beck inventory dan NIOSH generic job stress. Kecenderungan depresi dianalisis dengan menggunakan regresi linear.
Hasil: Jumlah total pramugari yang melakukan pengujian kesehatan rutin di Balai Kesehatan Penerbangan 242 orang, tetapi yang memenuhi kriteria inklusi adalah 145 orang, kecenderungan depresi dipengaruhi oleh dukungan purser, dukungan di luar pekerjaan dan beban kerja mental. Beban kerja mental terbukti meningkatkan kecenderungan depresi [koefisien regresi (β) = 0,549; p = 0,045] sedangkan dukungan purser [(β) = 0,552; p = 0,033] dan dukungan di luar pekerjaan [(β) = -1,191; p = 0,000] terbukti menurunkan kecenderungan depresi.
Kesimpulan: Dukungan purser dan dukungan di luar pekerjaan menurunkan kecenderungan depresi, sedangkan beban kerja mental meningkatkan kecenderungan depresi.

Background: Depression is associated with a tendency purser support, co-workers support, and mental workload on the flight attendants working lives will affect the performance and absence from work. The purpose of this study demonstrate the influence of other factors support the purser and the tendency of depression in civil aviation flight attendants in Indonesia.
Methods: A cross-sectional study with purposive sampling on 12-28 May 2014 at flight attendant who was doing a routine health examination in Aviation Medical Center, Jakarta. Questionnaire data retrieval Beck inventory and NIOSH generic job stress. The tendency of depression were analyzed using linear regression.
Results: The total number of flight attendants who perform routine health examination in aviation medical Center hall 242 flight attendent, but the inclusion and exclusion criteria in this study was 145 flight attendent, depression tendencies influenced by the purser support, support outside work and mental workload. Mental workload proved increase of depression (p = 0.045, β = 0.549). wheareas purser support (p = 0.033, β = 0.552) and support outside work (p = 0.000, β = -1.191) shown to reduce the tendency of depression.
Conclusion: Purser support and support outside work reduces the tendency of depression, whereas mental workload increases of depression.
"
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rieke Cahyo Budi Utami
"Pelayanan pre operatif anestesi merupakan tahap pertama dari seluruh tindakan anestesi. Dikatakan bahwa 40% risiko kematian atau komplikasi akibat tindakan anestesi yang berkaitan dengan masalah gangguan jalan nafas dapat dicegah dengan pengkajian pre operatif anestesi. Namun hingga saat ini pelaksanaan pre operatif anestesi yang tidak pernah mencapai 100% menjadi masalah yang dihadapi hampir semua rumah sakit tidak terkecuali Rumah Sakit Myria Palembang. Sebuah kerangka berpikir keselamatan pasien “swiss cheese model” yang lebih mengutamakan pendekatan sistem digunakan untuk analisis pre operatif anestesi. Identifikasi celah dalam setiap proses pelayanan pre operatif anestesi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pelayanan pre operatif anestesi dengan pendekatan mixed method. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 106 responden. Data kualitatif didapatkan melalui wawancara mendalam, fokus group discussion, telaah literatur dan dokumen terkait untuk mendapatkan analisis yang lebih komprehensif terhadap pengaruh organisasi, supervisi, teknologi, prekondisi dan perilaku individu pada pre operatif anestesi. Hasil analisis deskriptif didapatkan capaian pre operatif anestesi sebesar 61.3%; keseluruhan pre operatif anestesi dilakukan di hari yang sama dengan hari operasi; terdapat ketidaksesuaian regulasi yang ditetapkan manajemen rumah sakit; lemahnya supervisi pelaksanaan pre operatif anestesi; kurangnya pemanfaatan teknologi; sikap pasif pasien terhadap pelaksanaan pre operatif anestesi tergambar dari tanggapan responden terhadap variabel prekondisi termasuk dalam kategori rendah; operasi tetap berjalan meskipun tidak dilakukan pre operatif anestesi; budaya keselamatan pasien yang rendah pada perawat dan penata anestesi; proses admisi dan pelaporan pasien yang terlalu malam; perilaku individu tidak aman dokter spesialis anestesi dengan tidak melakukan pre operatif anestesi. Strategi rumah sakit sebagai pemecahan masalah rendahnya pelaksanaan pre operatif anestesi antara lain perbaikan regulasi; peningkatan supervisi; optimalisasi pemanfaatan sistem informasi rumah sakit; memperbaiki proses admisi pasien dan pelaporan pasien; meningkatkan kerja sama dengan operator bedah untuk kemudahan pelaksanaan pre operatif anestesi serta meningkatkan komitmen dokter spesialis anestesi untuk melakukan pre operatif anestesi.

Preoperative anesthesia is the first stage of any anesthetic procedure. It is said that the 40% risk of death or complications from anesthesia related to airway obstruction can be prevented by recovering from preoperative anesthesia. However, until now the implementation of preoperative anesthesia which has never reached 100% is a problem faced by almost all hospitals, Myria Palembang Hospital is no exception. A “Swiss cheese model” patient safety framework supporting the systems approach was used to analyze preoperative anesthesia. Identification of gaps in each process of preoperative anesthesia services is used as a basis for making improvements. This study aims to analyze preoperative anesthesia services using a mixed methods approach. Statistical tests were carried out using a questionnaire which was distributed to 106 respondents. Qualitative data were obtained through in-depth interviews, focus group discussions, literature review and related documents to obtain a more comprehensive analysis of the influence of organization, supervision, technology, conditions and individual behavior on preoperative anesthesia. The results showed that the preoperative anesthetic performance was 61.3%; Overall preoperative anesthesia was carried out on the same day as the day of surgery; there is a non-compliance with the regulations set by the hospital management; weak supervision of the implementation of preoperative anesthesia; lack of utilization of technology; the patient's passive attitude towards the implementation of preoperative anesthesia is reflected in the respondents' responses to the precondition variables included in the low category; the operation continues even though preoperative anesthesia is not performed; low patient safety culture among nurses and anesthesiologists; late admission process and patient reporting; Unsafe individual behavior of anesthesiologists by not performing preoperative anesthesia. The hospital's strategy as a solution to the problem of low implementation of preoperative anesthesia includes regulatory improvements; increased supervision; optimizing the utilization of hospital information systems; improve admission and patient reporting processes; increase cooperation with surgical operators to facilitate the implementation of preoperative anesthesia and increase the commitment of anesthesiologists to perform preoperative anesthesia."
Depok: 2023
TA-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rafika Rizky Aulia Rahman
"Pemanfaatan sistem pesawat tanpa awak berupa drone kini telah berkembang di berbagai bidang, salah satunya bidang komersial yaitu penggunaan drone dalam kegiatan pengiriman barang. Beberapa negara di dunia telah membuat drone yang dapat digunakan secara eksplisit dalam kegiatan pengiriman barang ini dan telah mengaturnya dalam undang-undang nasional negara masing-masing. Hal ini mendorong ICAO sebagai organisasi penerbangan sipil internasional untuk berperan dalam memberikan regulasi terkait hal tersebut dan menyelaraskan aturan yang ada di beberapa negara agar tidak melanggar aturan mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan secara umum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa drone tidak terbatas pada bidang militer dan rekreasi. Drone telah berkembang menjadi sarana pengiriman barang di berbagai negara. Hal ini dikarenakan drone memiliki poin lebih dibandingkan bentuk transportasi lainnya. Namun, selain beberapa kelebihan yang ada, drone memunculkan beberapa permasalahan hukum terkait pengoperasian drone sebagai sarana pengiriman barang, yaitu terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan secara umum. Sebagai otoritas tinggi yang mengatur penerbangan sipil dunia dan mengakomodasi perkembangan teknologi penerbangan yang semakin pesat berkembang menjadi komersial, ICAO telah memberikan model regulasi yang dapat digunakan negara-negara anggota sebagai acuan dalam penyusunan peraturan terkait hal ini di negaranya masing-masing. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ICAO telah memiliki beberapa peraturan terkait pengoperasian sistem drone melalui beberapa undang-undang dan peraturan menteri terkait. Namun, Indonesia belum memiliki aturan yang komprehensif terkait pengiriman barang dengan menggunakan drone.

The use of unmanned aircraft systems in the form of drones has now developed in various fields, one of which is the commercial field, namely the use of drones in goods delivery activities. Several countries in the world have made drones that can be explicitly used in this goods delivery activity and have regulated this in the national laws of their respective countries. This has encouraged ICAO as an international civil aviation organization to play a role in providing regulations related to this matter and to harmonize existing rules in several countries so that they do not violate the rules regarding aviation safety and security in general. Based on the research that has been done, the authors found that drones are not limited to the military and recreational fields. Drones have developed into a means of shipping goods in various countries. This is because drones have more points than other forms of transportation. However, in addition to some of the existing pluses, drones raise several legal problems related to the operation of drones as a means of delivering goods, which are related to aviation security and safety in general. As the high authority that regulates world civil aviation and accommodates the development of aviation technology which is increasingly rapidly expanding into commercial, ICAO has provided a regulatory model that member countries can use as a reference in drafting regulations related to this matter in their respective countries. Indonesia, as one of the ICAO member countries, already has several regulations related to the operation of drone systems through several laws and related ministerial regulations. However, Indonesia does not yet have comprehensive rules regarding drones delivering goods."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
C. Monika S.N. Andarmawanti
"Latar Belakang: Barodontalgia adalah nyeri gigi yang disebabkan oleh perubahan tekanan udara lingkungan dan dapat terjadi pada penerbang yang mengalami perubahan tekanan udara saat fase terbang. Barodontalgia merupakan gejala perkembangan dari kondisi patologis gigi yang sudah ada sebelumnya.
Tujuan: Menganalisis hubungan kondisi patologis karies dentin, pulpitis, nekrosis, periodontitis apikalis, restorasi rusak, serta impaksi molar ketiga dengan kejadian barodontalgia pada penerbang sipil Indonesia.
Metode: Cross-sectional, subjek dipilih non-random yang memiliki kondisi patologis. Pemeriksaan klinis dan kuesioner diberikan pada 210 subjek.
Hasil dan Kesimpulan: Dua puluh lima subjek (12,3%) dari 204 subjek mengalami barodontalgia. Kondisi patologis yang berhubungan dengan barodontalgia adalah pulpitis.

Background: Barodontalgia is a tooth pain caused by changes in ambient barometric pressure and could affected a pilot. Barodontalgia is a symptom of pre-existing pathological condition of tooth.
Aim: To analyze the relationship of pathological conditions dentine caries, pulpitis, pulp necrosis, apical periodontitis, defective tooth restoration, and impacted third molars with barodontalgia on Indonesian civilian pilots.
Methods: Cross-sectional study. Selected non-random, based on dental pathological conditions. Clinical examination and questionnaire were given to 210 subjects.
Results and Summary: Twenty five (12,3%) from 204 subjects experienced barodontalgia. Pathological condition that has significant relationship with barodontalgia is pulpitis.
"
Jakarta: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewik Untarawati
"Tesis ini membahas dinamika penerbangan sipil di Hindia Belanda yang dimulai sejak 1November 1928-1942 oleh maskapai Koninklijke Nederlandsch Indische LuchtvaartMaatschappij KNILM. KNILM merupakan anak perusahaan KLM yang diberikan hakmonopoli oleh Pemerintah Belanda untuk mengoperasikan penerbangan sipil di Hindia Belanda.KNILM dibentuk berdasarkan persetujuan dari beberapa perusahaan besar seperti DeliMaatschappij, BPM, KPM, NHM, HVA, dengan Pemerintah Hindia Belanda. Keterlibatan Pemerintah Hindia Belanda juga besar dalam pembentukan KNILM karena pemerintah berperanaktif dalam memberikan subsidi setiap tahun. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, intepretasi, dan historiografi.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa KNILM telah berperan dalam memperkenalkan dan mengembangkan penerbangan sipil di Hindia Belanda melalui upayanya dalam melakukan ekspansi rute penerbangan baik di kepulauan Hindia Belanda dan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Australia, dan Indo-China. KNILM juga melakukan ekspansi sarana dan prasarana yangmeliputi, pembelian pesawat-pesawat baru, penyedian pilot dan tenaga ahli lain nya melalui pelatihan dan pendirian sekolah penerbangan, pemenuhan bahan bakar, hingga pembangunan bandara lengkap dengan fasilitas akomodasi untuk menunjang penerbangan sipil. KNILM berperan dalam mendorong perkembangan ekonomi melalui penyediaan layanan pengangkutan penumpang, barang, dan khusus. Rute-rute udara KNILM telah membentuk sebiah jaringan udara yang mampu menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya di Hindia Belanda. Jaringan udara tersebut pada akhirnya menciptakan integrasi wilayah, sosial, dan budaya diHindia Belanda.

This study focuses on the dinamycs of civil aviation in the Netherlands East Indies from 1928 to1942. Koninklijke Nederlandsch Indische Luchtvaart Maatschappij KNILM . The airline was a subsidiary of KLM, centered in Amsterdam. The Royal Dutch Government gave a monopoly right to the airline to run civil aviation in the Netherlands East Indies. KNILM was established by several big companies such as, Deli Maatschappij, BPM, KPM, NHM, HVA, and the Government of the Netherlands East Indies. The government played an important role to actively support by giving a subsidy annually. This research based on a historical method including, heuristic, critic, interpretation, and historiography.
The purpose of the study is to describe how the KNILM roles both, in introduction and development of civil aviation by a series of efforts toexpand air routes in the Netherlands East Indies and in the its neighborhood countries whichcovered Singapore, Australia, and Indo China as well. KNILM also expanded facilities to support civil aviation including, purchase several new type of aircrafts, arrangement of pilots by some training programs and establishment of flying school, supply of sufficient petrol, and the establishment some new airports that equipped with accommodation facilities. KNILM also hadboosted economies by providing services of people, freight, and special carriage. Air routes ofKNILM had created air networks that enabled to connect one island to other islands in theNetherlands East Indies. Those air networks eventually integrated the Netherlands East Indiesnot only in regional, but also in social and cultural integration."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49940
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Astrid Divana Mahira
"Aviasi sipil merupakan salah satu industri yang mengakselerasi globalisasi. Dengan aktivitas lintas batas yang semakin meningkat, penerbangan udara telah mempercepat proses mobilisasi manusia, barang, dan kapital setiap harinya. Aktivitas lintas batas ini kemudian memunculkan kebutuhan untuk adanya tata kelola global yang dapat mengkoordinasi dan merespon isu-isu yang muncul akibat pelaksanaan aviasi sipil. Dengan metode tipologi, tulisan ini akan mengeksplorasi perkembangan tata kelola aviasi sipil global dengan meninjau 30 literatur yang akan dibagi menjadi dua tema besar: aktor dan isu dalam tata kelola aviasi sipil global. Penulis menemukan bahwa prinsip fundamental berupa kedaulatan penuh negara atas ruang udaranya menyebabkan proliferasi aktor non-negara tidak mengeliminasi sentralitas negara dalam tata kelola aviasi sipil global. Adapun globalisasi yang memperluas ruang lingkup tata kelola aviasi sipil global memunculkan dinamika baru dalam tata kelola aviasi sipil global berupa koordinasi dan kolaborasi yang terinstitusionalisasi dengan tata kelola global area isu di luar aviasi sipil.

Civil aviation is one of the industries which have accelerated the process of globalization. With the ever-increasing frequency of transboundary activity, air transport has facilitated the mobilization process of humans, goods, and capital daily. The transboundary activity hence calls for an urgency for global governance that can coordinate activities among various actors and respond to emerging issues as a result of civil aviation. With the typology method, this literature review explores the development of global civil aviation governance by reviewing 30 pieces of literature which will be divided into two major themes: actors and issues in global civil aviation governance. This review finds that the fundamental principle of exclusive state sovereignty for its airspace causes the proliferation of non-state actors to not have an impact on state centrality in global civil aviation governance. Additionally, globalization that has widened the scope of global civil aviation governance induced a new dynamic in global civil aviation governance in the forms of coordination and institutionalized collaboration with the global governance of relevant issue areas."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Zarra Aziza
"Campur tangan negara dalam penyelenggaraan keselamatan penerbangan sipil dimaktubkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar NRI, termasuk kesehatan penerbangan. Sebelum terbang, sebagaimana telah diatur dalam Civil Aviation Safety Regulations (CASR) 121.535 (a) dan (b) dan CASR 135.537, pilot in command, co-pilot, awak kabin, dan flight engineer wajib untuk dilakukan pengecekan kesehatannya sebelum terbang. Hal ini disebut dengan pre-flight medical check. Namun, kejadian berupa penerbangan yang terganggu akibat kesehatan pilot yang kurang baik kerap kali terjadi. Penulis melakukan penelitian untuk menganalisis penerapan kewajiban tersebut di bandar udara terbesar di Indonesia, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif, dengan hasil bahwa penerapan Civil Aviation Safety Regulations (CASR) mengenai kewajiban pre-flight medical check pada operator penerbangan sipil di Bandara Soekarno Hatta sudah dijalankan pada sebagian maskapai, walaupun tidak semua maskapai mempunyai fasilitas kesehatan sendiri berupa unit kesehatan penerbangan. Terdapat beberapa peraturan yang menyebabkan kurang jelasnya pembebanan tanggung jawab atas kewajiban tersebut. Tidak ada pula peraturan yang mengatur mengenai sanksi terhadap operator penerbangan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan ini. Maskapai-maskapai yang masih lalai dalam mematuhi peraturan pre-flight medical check harus segera melaksanakannya. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus membuat aturan yang lebih jelas mengenai pre-flight medical check serta pengadaan fasilitas kesehatan penerbangan, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas mengenai pihak mana yang harus hadir dalam penyediaan upaya pelayanan kesehatan tersebut.

Indonesia State intervention in the enforcement of civil aviation safety is stipulated in various laws and regulations. The state has an obligation to provide health services as mandated by the Constitution, including aviation health. Before flying, as stipulated in Civil Aviation Safety Regulations (CASR) 121.535 (a) and (b) and CASR 135.537, pilots in command, co-pilots, cabin crew and flight engineers are required to have their health checked before flying. This is called “pre-flight medical check”. However, incidents in the form of disrupted flights due to poor pilot health often occur. The author conducted research to analyze the implementation of these obligations at the largest airport in Indonesia, Soekarno-Hatta International Airport. The research method used in conducting this research is the juridical-normative research method, with the result that the implementation of the Civil Aviation Safety Regulations (CASR) regarding the obligation of pre-flight medical check on civil aviation operators at Soekarno Hatta Airport has been carried out on some airlines, although not all airlines have their own health facilities in the form of an aviation health unit. There are several regulations that cause the imposition of responsibility for these obligations is unclear. There are also no regulations governing sanctions against airline operators who do not implement these provisions. Airlines that are still negligent in complying with the pre-flight medical check regulations must immediately carry it out. The Ministry of Transportation and The Ministry of Health Republic of Indonesia must make clearer rules regarding pre-flight medical checks and the procurement of aviation health facilities, so as not to cause ambiguity about which parties should be present in providing these health service efforts."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>