Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStatus United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai pengamat di Melanesian Spearhead Group (MSG) melambangkan pengakuan internasional dari negara-negara Melanesia. Berdasarkan tinjauan pustaka, tidak banyak penelitian yang mencoba mengeksplorasi respons Indonesia tentang internasionalisasi konflik Papua Barat, lebih khusus dari perspektif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemisahan diri dan pencegahan pengakuan entitas Papua Barat di ranah internasional oleh Indonesia. Untuk menganalisis fenomena ini, penulis menggunakan konsep kontra-pemisahan & pengakuan yang pendekatannya berasal dari perspektif liberalisme. Penelitian ini menemukan bahwa kegigihan dalam melindungi integritas nasionalnya dan banyaknya diplomasi yang dilakukan adalah kunci dari kurangnya dukungan internasional yang diberikan kepada entitas Papua Barat. Selain itu, tidak adanya dukungan dari negara-negara kekuatan utama meningkatkan peluang keberhasilan bagi Indonesia dalam mencegah pengakuan internasional terhadap entitas de facto.

---

ABSTRACTThe status of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) as an observer in the Melanesian Spearhead Group (MSG) symbolizes international recognition from Melanesian countries. Based on a literature review, not much research has tried to explore Indonesia's response to the internationalization of the West Papua conflict, more specifically from an Indonesian perspective. This study aims to analyze the process of secession and prevention of recognition of West Papuan entities in the international sphere by Indonesia. To analyze this phenomenon, the author uses the concept of counter-separation & recognition whose approach is derived from the perspective of liberalism. This research found that persistence in protecting its national integrity and the amount of diplomacy undertaken is the key to the lack of international support given to West Papuan entities. In addition, the lack of support from major power countries increases the chances of success for Indonesia in preventing international recognition of de facto entities."

"Internasionalisasi konflik Papua Barat merupakan hasil dari konflik masa lalu Indonesia dan Belanda di masa kemerdekaan yang di masa sekarang justru semakin meningkat di tingkat regional dan global. Peningkatan jumlah aktor di dalam proses internasionalisasi menjadi salah satu alasan mengapa internasionalisasi konflik Papua Barat terus meningkat. TKA berusaha mengidentifikasi dan membahas aktor-aktor internasional berdasarkan literatur-literatur akademis yang membahas mengenai internasionalisasi konflik Papua Barat untuk memahami bagaimana literatur melihat aktor-aktor di dalam internasionalisasi konflik Papua Barat. Sebagian besar literatur berfokus kepada aktor negara seperti Vanuatu, Papua Nugini dan Fiji dan hanya satu aktor non-negara, yaitu OPM. Kondisi tersebut salah satunya dijelaskan di dalam TKA karena adanya pengaruh state centric view di dalam Ilmu Hubungan Internasional yang mempengaruhi cara pandang penulisan mengenai konflik Papua Barat. Selain itu, dominasi Order Baru selama lebih dari tiga dekade di Indonesia juga tampaknya menyebabkan dominasi penulis asing dan celah waktu penulisan di dalam literatur internasionalisasi konflik Papua Barat.

---

The internationalization of the West Papua conflict is the result of past conflicts between Indonesia and the Netherlands in the independence era, which at present is increasing at the regional and global political level. The increasing number of actors in the internationalization process is one reason why the internationalization of the West Papua conflict continues to increase. TKA seeks to identify and discuss international actors based on academic literature discussing the internationalization of the West Papua conflict to understand how the literature looks at actors in the internationalization of the West Papua conflict. Most of the literature focuses on state actors such as Vanuatu, Papua New Guinea and Fiji, and only one non-state actor, OPM. One of the conditions is explained in the TKA because of the influence of the state-centric view in International Relations that affects the perspective of writing about the West Papua conflict. Besides, the dominance of the New Order for more than three decades in Indonesia also seems to lead to the dominance of foreign writers and the time gap of writing in the literature of internationalization of the West Papua conflict.

"

"ABSTRAKPendidikan di Indonesia diarahkan pada tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan karakter melalui program-program berkualitas tinggi. Namun, tujuan ini tidak sejalan dengan manajemen pendidikan di Indonesia. Sehubungan dengan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendidikan Indonesia yang disampaikan oleh presiden Indonesia dalam pidato-pidato kenegaraan. Untuk mencapai tujuan ini, analisis deskriptif kualitatif dilakukan atas 46 pidato presiden Indonesia dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1968 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sampai 2015 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Analisis dilakukan atas konstituen-konstituen yang mengandung konsep pendidikan. Konstituen yang mengandung konsep pendidikan dianalisis dengan menerapkan tiga dimensi analisis Fairclough, yang mencakupi deskripsi linguistik, interpretasi wacana, dan eksplanasi wacana. Penulis menemukan bahwa konsep pendidikan yang disampaikan oleh tiap-tiap presiden merupakan jawaban atas masalah sosial yang tengah terjadi pada setiap era pemerintahan. Oleh karena itu, konsep pendidikan sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Secara menyeluruh konsep pendidikan ini berkaitan erat dengan tujuh gagasan dasar, yaitu pembangunan pendidikan, aksesibilitas pendidikan, pengarahan pendidikan, mutu pendidikan, pendidikan keterampilan, serta pendidikan politik, moral, dan karakter, serta anggaran pendidikan.

---

ABSTRACTHuman being is always involved in educational processes. Indonesian education is aimed to develop skills and characters by performing high quality education. However, this objective is not in line with educational management. In fact, many policies are poorly managed. Regarding to this phenomenon, the research aims to reconstruct Indonesian educational concepts delivered by the six presidents of Indonesia in their presidential speeches. In order to achieve this objective, a descriptive qualitative analysis was performed on 46 Indonesian presidential speeches commemorating the independence day of Indonesia from 1968, which was governed by President Soeharto to that of 2015, governed by President Joko Widodo. The research was conducted on the constituents reflecting the concept of education. The constituents were analyzed by using Fairclough rsquo s three dimensional analysis, incorporating linguistic description, discourse interpretation, and socioculturalexplanation. The writer realizes that the concept of education communicated by the presidents is the reflection of social issues in each period. Therefore, it must be in line with government rsquo s vision and mission. Overall, the concept of education is closely related to seven ideas, namely the development of education, education accessibility, education regulation, the quality of education, education for skills, politic, moral, and character education, and budget allocation for education."

"Tesis ini membahas kegagalan diplomasi Indonesia mencegah internasionalisasi Papua di Inggrisperiode 2008 & 2013. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif eksplanatif. Sedangkan hasil penelitiannya menyimpulkan diplomasi pemerintah Indonesia lewat kebijakannya terkesan tidak serius untuk menangani isu Papua. Kemudian peran dan pengaruh dari Operasi Papua Merdeka (OPM) semakin meningkat dalam menggalang dukungan di kancah internasional. Olehnya itu, perlu adanya pemetaan kembali masalah Papua secara baik dan pelibatan aktor-aktor lain dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia

---

This Thesis discusses the failure of Indonesian diplomacy to prevent internationalization of Papua in the UK from 2008 and 2013. The method used is qualitative explanative. While the research results conclude diplomacy Indonesia government through its policy does not seem serious to deal with the issue of Papua. Then the role and influence of Operations Free Papua (OPM) is increasing in garnering support in the international arena. By him, the needs for mapping back problems as well Papua and the involvement of others actors in the implementation of Indonesia`s diplomacyInternationalization Papua, Indonesia`s Diplomacy, Operation of Free Papua (OPM)."

"Skripsi ini berangkat dari melihat fenomena gejala dini deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia Pasca Orde Baru sebagai suatu masalah. Deindustrialisasi yang terjadi dianggap sebagai suatu pembalikan dari tren positif yang sebelumnya terjadi yaitu perubahan struktural di perekonomian Indonesia dalam bentuk industrialisasi di Era Orde Baru. Dalam rangka mencari penyebab dari fenomena tersebut di dalam ranah kajian ekonomi politik, skripsi ini menganalisis relasi negara dan (kelompok penguasa) modal dalam konteks Indonesia Pasca Orde Baru. Relasi kedua aktor ekonomi dan politik tersebut dianggap sebagai hal yang mengkondisikan arah perkembangan situasi perekonomian termasuk di dalamnya tren industrialisasi yang terjadi. Gamblangnya, skripsi ini berusaha menjawab rumusan permasalahan: ?Bagaimanakah Relasi Negara dan Mobile Investors dalam Industrialisasi di Indonesia Pasca Orde Baru (1998-2014)??. Berlandaskan teori Kekuatan Struktural Pengendali Modal yang diabstraksikan oleh Jeffrey A. Winters, skripsi ini berusaha melihat faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas eksternal dalam konteks Indonesia Pasca Orde Baru yang memediasi kekuatan struktural pengendali modal dalam hal ini Mobile Investors, dan relasinya dengan negara Indonesia. Dari analisis tentang konteks ekonomi politik Indonesia Pasca Orde Baru dan faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas eksternal, diambil kesimpulan tentang semakin timpangnya relasi negara dan Mobile Investors, dalam artian menguatnya daya tawar Mobile Investors dan melemahnya daya tawar negara. Tren industrialisasi yang terjadi dengan demikian mencerminkan suatu pola yang terlepas dari perencanaan negara dan mengikuti secara penuh pertimbangan Mobile Investors dalam sistem pasar bebas yaitu sektor mana yang paling menguntungkan dalam jangka pendek lah yang menjadi fokus investasi tanpa pertimbangan tentang bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

---

This research departs from seeing early symptoms of deindustrialization in Indonesia after the New Order as a problem. Deindustrialization that occurs is regarded as a reversal of the positive trend that has occurred previously, that is a structural change in the economy of Indonesia in the form of industrialization in the New Order era. In order to find the cause of this phenomenon in the realm of political economy studies, this research analyzes the relation of state and (the controllers) of capital in the context of the post-New Order Indonesia. Relation between these two economic and political actors is regarded as conditioning the development of the economic situation including the industrialization trend. Obviously, this research seeks to answer the question: "How is Relation Between State and Mobile Investors in Industrialization in Post-New Order Indonesia (1998-2014)?". Based on Structural Power of Capital Controllers theory abstracted by Jeffrey A. Winters, this research tries to look at economic, social, political, and external stability factors in the context of the post-New Order Indonesia that mediate structural strength of Capital Controllers, in this case The Mobile Investors, and their relationships with the Indonesian state. From an analysis of the political economic context of the post-New Order Indonesia and economic, social, political, and external stability factors, a conclusion is drawn about the relation of state and Mobile Investors, that is the strengthening trend of Mobile Investors?s bargaining power and the weakening of the state?s bargaining power. The industrialization trend thus reflects a pattern of whithering away from the planning of the state toward depending on free considerations of Mobile Investors in the free market system, in which the most profitable sector in the short term becomes the main focus of investment without consideration of how this can impact Indonesia's economy in the long term."

"Era reformasi yang menggema di tahun 1998 telah menyentuh seluruh aspek kehidupan bangsa. Segala aspek dituntut untuk berubah sebagai cara untuk meninggalkan warisan tradisi Orde Baru. Militer sebagai lembaga yang mendukung kekuasaan rezim, tak luput dari tuntutan perubahan. Wacana sipil-militer pun menjadi pembicaraan menarik, karena militer turut berperan aktif dalam warisan tradisi Orde Baru, khususnya dalam wilayah politik.Oleh karena itu, fokus perhatian tertuju pada peran politik militer. Sejak masa kepemimpinan Orde Lama, peran politik militer telah berlangsung. Di masa Orde Baru, peran tersebut semakin meningkat, bahkan militer turut mendukung tatanan pemerintahan selama lebih dari 30 tahun. Bersama dengan Golkar dan Birokrasi, Soeharto berhasil mengorganisir militer sebagai kekuatan politik yang turut menjamin stabilitas kekuasaan di bawah kepemimpinanya.Dalam meneliti peran politik militer ini, teori yang dipakai adalah teori relasi sipil-militer, peran politik militer, dan teori konsolidasi demokrasi. Ketiga teori ini dianggap mampu menggambarkan praktik poiitik militer di masa Orde Lama, Orde Baru dan pergeserannya di masa pasca Orde Baru. Metode yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif, dengan memakai pendekatan kepustakaan (library research). Sumber-sumber data diperoleh dengan mengkaji buku-buku yang terkait dengan objek penelitian sorta melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan objek penelitian.Berdasarkan temuan penelitian, era pasca Orde Baru menunjukkan kecenderungan menguatnya profesionalisrne militer. Militer terfokus pada fungsi pertahanan sebagai tugas utamanya. Civil society menjadi pilar utama, menggantikan dominasi militer. Lewat kebijakan sipil di DPR, kepentingan militer juga memperoleh perhatian utama, khususnya upaya untuk meningkatkan anggaran kesejahteraan dan belanja militer. Dengan demikian, peran politik militer di Indonesia pasca Orde Baru semakin menurun, seiring reformasi internal di tubuh militer sendiri. Kondisi ini sejalan dengan upaya konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

---

Reformation era launched year 1998 has touched entire aspect of life nation. All aspect claimed to change as mode to leave heritage of New Order tradition. Military as institute support regime power don?t miss from change demand. Discourse of civil-military even also becomes interesting discussion because military partake the active sharing in heritage of New Order tradition, especially in political region.

Therefore, the focus attention concentrated to the political role of military. Since a period of Old Order leadership, political role of military has taken place. In period of New Order, the role progressively mount, even the military partake to support system of govemance during more than 30 years. Along with Golkar and Bureaucracy, Soeharto succeed to organize military as strength of politics which partake to guarantee stability of power under his leadership.

In study of political role of military, the theory which used is civil-military relationship theory, political role of military, and the consolidation of democracy theory. Those three theories are assumed able to depict political practice of military in a period of Old Order, New Order and its friction in a period of post New Order. Method that used in this thesis is qualitative method, with is bibliographical approach (library research). Data resources obtained by studying relevant books with research object and also conducting interview with various parties that concerned directly in policy intake with research object.

Pursuant to research Ending, post New Order era shows tendency of strengthen of military professionalism. Military focused at defender function as its main duty. Civil Society becomes especial pillar, replacing military domination. Through civil policy Indonesia House of Representative (DPR), military interest also gets especial attention, especially attempt to increase the military expense and prosperity budget. Thereby, political role of military in Indonesia downhill post New Order progressively, along the internal reform inside military. This condition is in parallel with effort of democracy consolidation which is underway in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini akan mengkaji tentang pengaruh Bank Dunia dalam kebijakanekonomi Indonesia pasca Orde Baru. Penelitian ini dimaksudkan untukmelakukan analisis tentang pergeseran-pergeseran orientasi Bank Dunia di tingkatinternasional, mempengaruhi kebijakan penyaluran pinjaman kepada pemerintahIndonesia pasca Orde Baru. Satu periode dimana Bank Dunia mulaimemperkenalkan kebijakan tata kelola dan pembangunan institusi dalampenyaluran pinjamannya untuk mendukung agenda reformasi ekonomi diIndonesia. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan sebuah upaya untukmendorong perluasan ekspansi modal di dalam struktur ekonomi Indonesia yangmasih bertumpu pada negara.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun terjadi perubahan dalamorientasi pemberian pinjaman Bank Dunia pada periode pasca Orde Baru, tetapiBank Dunia tidak bisa menghindari adanya kepentingan negara-negara pusatuntuk menggunakan lembaga ini sebagai instrumen ekspansi modal di negaranegarapinggiran. Peningkatan intervensi Bank Dunia di Indonesia dalamkebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh keberadaan elit politik dan komunitasepistemis liberal di dalam negeri.

---

ABSTRACTThis thesis will examine the influence of the World Bank in Indonesiaeconomic policy in the post-New Order era. This study is intended to carry out ananalysis of the shifts in the orientation of the World Bank at the internationallevel, influencing government policy lending to the post-New Order. A period inwhich the World Bank began introducing governance policies and institutionsdevelopment in channeling loans to support economic reform agenda in Indonesia.This policy is basically an effort to encourage the expansion of capital in thestructure of the Indonesian economy which is still based on the state.These results indicate that although there is a change in the orientation ofthe World Bank lending in the period of the Post-New Order, but the World Bankcan not avoid the interest of the core countries (developed countries) to use theseinstitutions as instruments of capital expansion in the peripheral countries.Increased World Bank intervention in Indonesia in economic policy is stronglyinfluenced by the presence of the political elite and liberal epistemic communitywithin the country."

"The globalization of information in the early 21 st century has made the country, government and the world community closer and connected quickly. The world has become borderless, so what's happening in the world's first and second world will soon be known to the third world. Moreover globalization of information makes a success of democratization and decentralization in the country and the decentralization encourage democratization in other countries, including indonesia. This study aims to explain the impact of globalization on the political administration of government informantion post-new order indonesia. the method used is descriptive, qualitative study of literature.The findings suggest that the globalization of information have changed the political admnistration post-new order indonesia become more democratic and decentralized. Visible indication of democratization elections (precidential and legislative elections as well as representatives) and local elections (local elections and local legislative members) and governance base on good governance, while decentralization seems indicative of an increase of area and district and city up to 69.6 with the details of the province increased 26,9, the district 76,8 , the city government increased 60,3 %.This increase will impact in the improvement of government management,public service management and welfare citizens."