Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap digital public service penting untuk keberhasilan penerimaan dan penggunaan digital public service itu sendiri. UTAUT 2 sebagai model yang menganalisis penerimaan dan penggunaan teknologi terlebih penggunaan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam organisasi, seperti Pemerintahan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengimplementasikan strategi  smart city dengan berbagai digital public service dinilai berhasil dengan berbagai prestasi yang didapat. Digital public service terdiri dari berbagai aplikasi dan situs yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi, layanan jasa administrasi kependudukan dan jasa-jasa lain seperti perizinan, pembayaran pajak, retribusi, dll. yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bahwa model UTAUT 2 dengan penambahan variabel percaya teraplikasi pada penerimaan dan penggunaan digital public service oleh penduduk Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen kuasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model UTAUT 2 tidak teraplikasi sepenuhnya terhadap penerimaan dan penggunaan digial public service Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ketujuh konstruk dalam model UTAUT 2 yaitu harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial, fasilitas pendukung, motivasi hedonis, nilai harga dan kebiasaan hanya motivasi hedonis yang tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan dan perilaku penggunaan digital public service Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Gender, usia dan pengalaman sebagai variabel pemoderator memoderiasi variabel eksogen terhadap variabel endogen namun tidak pada semua konstruk.

---

Understanding publics acceptance towards digital public service is important for the successful acceptance and use of the digital public service itself. UTAUT 2 as a model that analyzes the acceptance and use of technology, especially the use of technology that aims to improve efficiency and effectiveness in organizations, such as government. The South Tangerang City Government has implemented a smart city strategy with various digital public services considered to be successful with various achievements. Digital public services consist of various applications and sites that allow the public to access information, population administration services and other services such as licensing, tax payments, levies, etc. provided by the Regional Government. The purpose of this research was to prove that the UTAUT 2  with the addition of variables believed was applied into acceptance and use of digital public services by residents of South Tangerang City. This research uses a quantitative approach with quasi experimental methods. The results of this study indicate that the UTAUT 2 is not fully applied into accapetance and use of the digial public service of South Tangerang City Government. The seven constructs in the UTAUT 2, performance expectations, business expectations, social influences, supporting facilities, hedonic motivation, price values and habits are only hedonic motivations that do not affect the behavioural intention and use behaviour  of digital public service in South Tangerang City Government. In addition, gender, age and experience as moderating variables modulate exogenous variables towards endogenous variables but not all constructs."

"ABSTRAKDalam hegemoni globalisasi dan tantangan dalam membangun kota, gagasan smart citymenjadi imperatif kebijakan saat ini. Kota Tangerang Selatan yang terpilih sebagai salah satudari 25 daerah peserta program smart city oleh pemerintah pusat di 2017 lalu menjadikannyamomentum untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis TIK guna memberikanpelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, semrawutnya pengendalian urbansprawl, disintegrasi sarana/prasarana kota, inefektifias pemerintahan, persampahan, banjir,dan kemacetan ialah masalah-masalah yang berpotensi menghambat tujuan tersebut. Tesisini menganalisis implementasi strategi dan pola keterlibatan stakeholder pada program smartcity di Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 teori utama sebagai pisau analisis penelitian yakniteori strategi pembangunan smart city (Chourabi et. al., 2012) dan teori pola keterlibatanstakeholder dalam program smart city (Niaros, 2016). Tesis ini menggunakan paradigma postpositivism dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaimplementasi strategi pada program smart city belum begitu baik. Hal tersebut karena masihterdapat beberapa kekurangan seperti: belum adanya kajian kebutuhan dan potensi daerah,ketiadaan dokumen masterplan dan blueprint smart city, kurangnya kuantitas dan kualitasSDM di bidang IT, diskontinyu kegiatan pelatihan, minimnya inovasi yang dimuat di aplikasiplay store dan app store, terbatasnya jumlah Area Traffic Control Systems (ATCS), belumadanya teknologi command center berbasis IoT, ketiadaan produk hukum yang menyangkutsmart city, inefektifitas tata kelola kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik,kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat, instabilitas ekonomi, rendahnya penyerapananggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, dan rendahnya kualitas lingkunganhidup. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa pola keterlibatan stakeholder dalamprogram smart city cenderung bersifat corporate smart city. Rekomendasi penelitian dalamimplementasi strategi pada program smart city meliputi: harus dilakukannya kajiankebutuhan dan potensi daerah, segera dibuatkannya dokumen masterplan dan blueprintsmart city, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT, kontinuitas kegiatanpelatihan, perbanyak inovasi kedalam aplikasi play store dan app store, penambahan ATCS,pengadopsian command center berbasis IoT, menyediakan produk hukum smart city,peningkatan kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik, peningkatanpemberdayaan masyarakat dan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitaslingkungan hidup. Sedangkan dalam posisinya yang cenderung corporated smart city,rekomendasinya antara lain: mendelegitimasi besarnya peran korporasi, assessment yanglebih profesional dan transparan kepada pihak swasta yang terlibat, dan mengurangiketergantungan penyediaan teknologi terhadap pihak swasta.

---

ABSTRACTIn the hegemony of globalization and the challenges of building cities, the idea of smart cityhas become a policy imperative recently. South Tangerang City, which chosen as one of thesmart city program participant from 25 regions by the central government in 2017, made it amomentum to increasing performance of ICT-based government in order to provide betterservices to their citizen. However, the chaotic control of urban sprawl, disintegration of urbanfacilities/infrastructure, ineffectiveness of government, trash, floods, and congestion are theproblems that potentially obstructing these aim. This thesis analyzes the implementation ofstrategy and the pattern of stakeholder involvement in smart city program in South TangerangCity. There are 2 main theories as a knife of research analysis. First, theory of smart citydevelopment strategy (Chourabi et. Al., 2012). Second, theory of stakeholder involvementpatterns in smart city program (Niaros, 2016). This thesis using post positivism paradigmwith descriptive research methods. The research shows that implementation of strategy insmart city programs is not too good. This is because there are still some shortcomings suchas: there is no studies of city need and city potency, nothingness smart city masterplan andblueprint documents, lack of quantity and quality of human resources in the IT field,discontinuation of training activities, lack of innovation in play store and app storeapplications, limited quantity of Area Traffic Control Systems (ATCS), nothingness IoTbasedcommand center technology, nothingness of city law related smart city, ineffectivenessof collaborative governance, socialization and integration of public services, less optimalcommunity empowerment, economic instability, low absorption of infrastructuredevelopment and management budgets, and lack quality living environment. On the otherhand, this research also found that pattern of stakeholder involvement in smart city programstended to be corporate smart city. Research recommendations on the implementation ofstrategies in the smart city program include: the study of needs and potency of the city mustbe carried out, masterplan and blueprint documents of smart city should be madeimmediately, increasing the quantity and quality of human resource in the IT field, continuityof training activities, increasing quantity of innovation into the Play Store and App Storeapplications , adding of ATCS, adoption of IoT-based command center, providing smart citylaw products, increasing collaboration, socialization and integrating public services,increasing community and economic empowerment, improving infrastructure andenvironmental quality. Whereas, in its position that tends to be corporate smart city, researchrecommendations include: delegitimizing hegemony of the corporation, more professionaland transparent assessments to the corporation involved, and reducing the dependence onproviding technology to the private sector"

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui wilayah harga tanah di Kota Tangerang Selatan berdasarkan keinginan masyarakat (Harga Tanah Aktual), harga yang ditetapkan oleh pemerintah (Harga NJOP) dan harga pendugaan yang merupakan hasil perhitungan statistik (harga estimasi). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi wilayah harga tanah Aktual, NJOP dan Estimasi dipengaruhi oleh jarak terhadap pintu tol, jarak terhadap jalan arteri, terletak pada pemukiman teratur dan jarak terhadap fasilitas umum kesehatan. Faktor wilayah terbangun/tidak terbangun merupakan faktor penentu Harga Tanah Aktual dan Estimasi namun tidak berpengaruh terhadap Harga Tanah NJOP. Sedangkan jarak terhadap Fasilitas keamanan dan pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap Harga Tanah NJOP namun tidak berpengaruh terhadap Harga Tanah Aktual dan Estimasi. Model Estimasi Spasial Harga Tanah Objektif adalah akan semakin tinggi apabila terletak dekat pintu tol, dekat jalan arteri, dekat fasilitas umum kesehatan dan terletak pada wilayah terbangun dengan pemukiman yang teratur. Status tanah, karateristik wilayah dan jarak fasilitas keamanan tidak berpengaruh terhadap model estimasi spasial harga tanah objektif. Apabila karakteristik wilayah bersifat desakota dikeluarkan dari model, maka karakteristik wilayah (bersifat perkotaan dan perdesaan) akan berpegaruh terhadap fluktuasi Harga Tanah Objektif. Jadi profil karakter desakota justru cendrung membiaskan Harga Tanah di Kota Tangerang Selatan.

---

Objective of this research is to make a map of the land price in South Tangerang City based on 3 prices, i.e.: the prices determined by the public (actual land prices), the prices determined by the government (NJOP), and the prices as the results of statistical modeling (estimation prices).

The results of this research show that the spatial pattern of land prices (actual land prices, NJOP land prices, estimation land prices) are influenced by the distance from the gate of high way, the distance from artery road, location at proper/not proper residence, and the distance from public health facility.

The model of objective estimation land price is higher in the location where the land is closer to the gate of high way, to the artery road, to the public health facility, and in the developed area, with proper residence. The land status, the characteristic, and the distance from security facility do not give effects to the objective land prices. If the observations with characteristic rural-urban are not included in the model, this explanatory variable (characteristic of the area) contributes significantly to the land prices. In other words, characteristic ruralurban causes the bias to the land price of South Tangerang City."

"Skripsi ini membahas implementasi terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan KOMANDAN sebagai suatu kebijakan guna mempercepat penyampaian informasi keuangan daerah ke pusat dan mengintegrasikan seluruh data keuangan menjadi pusat database Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Namun, sejak dipublikasikan pada Desember 2010, implementasi kebijakan KOMANDAN oleh sejumlah Pemerintah Daerah hingga tahun 2013 belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem KOMANDAN dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, meliputi faktor kurangnya komunikasi, terbatasnya sosialisasi, inkonsisten kebijakan, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sanksi yang belum diterapkan, pimpinan yang kurang berperan, dan kurangnya koordinasi antarunit maupun organisasi penyelenggara sistem KOMANDAN.

---

This thesis discussed about the implementation which related with factors that affect the implementation of KOMANDAN, as a policy to accelerate the delivery of local financial information to the Central and integrate all financial data into a central database of the Local Financial Information System (SIKD). However, since published in December 2010, implementation of KOMANDAN by a number of Local Government has not gone as expected. Research is done in Post Positivist with a descriptive design.

The result showed that system implementation influenced by the following factors, they are lack of communication dan socialization, inconsistent policies, lack of quality and quantity of human resources, the sanctions have not been applied, the less leadership role, and lack of coordination between units and organizations which implement system."

"Kota Tangerang Selatan merupakan kota termuda yang tergabung dengan wilayah Jabodetabek yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dalam bidang pelayanan perijinan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Disimpulkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi belum dilaksanakan secara formal, karena dokumen roadmap reformasi birokrasi belum disahkan oleh Walikota Tangerang Selatan. Namun strategi percepatan reformasi birokrasi sudah dilakukan melalui inovasi pelayanan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan.

---

South Tangerang is the youngest city incorporated into Jabodetabek area which is the expansion of the Tangerang Regency. This study aims to find out about accelerated strategies of bureaucratic reform, especially in the field of licensing service in the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) of South Tangerang City.

The method used in this study is a descriptive analysis, which collects information about the status of existing symptoms, i.e. bureacratic reform which is the symptom whenthe study was conducted.

The study found that the implementation of the reform of the bureaucracy has not been formally implemented, due to the bureaucratic reform roadmap document that has not been approved by the Mayor of South Tangerang. But the acceleration strategies of bureaucratic reform has been carried out through the innovation licensing service on the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) of The South Tangerang City."

"Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 menyampaikan data bahwa jumlah penduduk usia muda berusia 15-24 tahun di Indonesia berjumlah 43,5 juta orang. Akan tetapi, data BPS memaparkan bahwasanya tingkat TPT pada Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 sebesar 8.48%. Salah satu amanat UUD NRI Tahun 1945 untuk pemuda adalah hak atas pengembangan diri baik dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Langkah yang dapat ditempuh untuk memberikan hak pemuda atas pengembangan diri adalah melalui pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan yang terdiri atas penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda adalah usaha untuk membangun para pemuda agar dapat menjadi bonus demografi yang membantu masyarkaat Indonesia. Sebagai penghargaan atas Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen tinggi pada pelayanan kepemudaan, Kemenpora akan memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP). Penghargaan KLP diberikan pada Kabupaten/Kota yang memenuhi empat aspek yakni ketersediaan regulasi kepemudaan, ketersedian anggaran kepemudaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemudaan dan pelembagaan partisipasi pemuda. Tulisan ini akan berfokus pada pembahasan dari konsep Pengembangan KLP sebagai kebijakan pelayanan publik di bidang Kepemudaan dan pada pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Tangerang Selatan yang mengatur mengenai pelayanan kepemudaan. Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwasanya Kota Tangerang Selatan sudah memiliki komitmen tinggi pada pelayanan kepemudaan dan telah memenangkan penghargaan KLP. Dalam rangka meningkat sumber daya manusia pemuda di Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu mengoptimalisasi pelayanan kepemudaan di Kota Tersebut. 

---

The Central Agency on Statistics (BPS) in 2015 presented data that the number of young people aged 15-24 years in Indonesia amounted to 43.5 million people. However, BPS data shows that the open unemployment rate in South Tangerang City in 2020 is 8.48%. One of the mandates of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia for youth is the right to self-development in terms of science, technology, art and culture. Steps that can be taken to give youth the right to self-development are through youth services. Youth awareness, youth empowerment and youth development are means for youth development so that they can become a demographic bonus that helps the Indonesian people. Every Regency/City that has a high commitment to the youth services, the Ministry of Youth and Sports will award the Regency/City Youth Friendly City/Regent award. Youth Friendly City award are given to regencies/cities that meet four aspects, namely the availability of youth regulations, availability of youth budgets, implementation of youth activities and institutionalization of youth participation. This thesis will focus on the discussion of the concept of KLP Development as a public service policy in the field of Youth and on the implementation of Regional Regulations (Perda) in South Tangerang City which regulates youth services. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes written legal norms and the research results are presented descriptively. The results of this study explain that the South Tangerang city already has a high commitment to youth services and has won the KLP award. In order to increase youth human resources in South Tangerang City, the South Tangerang City Government needs to optimize youth services in the City."

"Sejak tahun 2016, Pemerintah Kota Tangerang Selatan meluncurkan aplikasi online bernama Tangsel Smart City sebagai indikasi kecenderungan dikedepankannya pendekatan teknopolitik perkotaan dalam penyelenggaran tata kelola pemerintahan dan politik. Artikel ini meneliti apa persepsi warga mengenai Tangsel Smart City dan mengapa persepsi tersebut dipengaruhi oleh rezim teknopolitik dalam mengatasi problem kesenjangan digital. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode campuran, dengan penelitian kuantitatif yang mengukur persepsi warga Tangerang Selatan terkait Tangsel Smart City dan penelitian kualitatif terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Tangerang Selatan. Teori rezim teknopolitik perkotaan Govind Gopakumar diterapkan sebagai pisau analisis. Gopakumar intinya berargumen bahwa rezim teknopolitik perkotaan dalam mencapai tujuan teknopolitiknya menghasilkan kesenjangan sosial yang lebih luas. Hasil kuantitatif menunjukkan persepsi masyarakat yang buruk terkait kondisi kesenjangan digital terkait Tangsel Smart City dalam indikator seperti sosialisasi, kemudahan akses, keterhubungan, kemudahan aspirasi, transparansi, dan penanggapan. Data kualitatif kemudian mengungkapkan bahwa dalam proses penerapan Tangsel Smart City terdapat ketidaksesuaian dalam tata kelola smart city antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Akibatnya terjadi keterlambatan atau kurangnya regulasi negara dan daerah mengenai smart city mengakibatkan ketidakefisiensian dalam pemanfaatan dan sosialisasi Tangsel Smart City. Hal ini menyebabkan kesenjangan digital, utamanya pada aksesibilitas, penggunaan aplikasi, dan kualitas penggunaan aplikasi Tangsel Smart City.

---

Since 2016, the South Tangerang City Government has launched an online application within the Tangsel Smart City program as an indication of the tendency to prioritize the urban technopolitics approach in government and political governance. This article examines citizens’ perception towards Tangsel Smart City and why that perception was influenced by the technopolitics regime’s addressing the digital divide problem. The research method used in this study is a mixed method, combining quantitative research that measures South Tangerang residents' perceptions of Tangsel Smart City and qualitative research involving the Department of Communication and Informatics of South Tangerang. Govind Gopakumar's theory of the urban technopolitical regime is applied as an analytical tool. Gopakumar argues that the urban technopolitical regime, in achieving its technopolitical goals, results in a broader social gap. The quantitative results show poor public perception related to the digital divide regarding Tangsel Smart City across indicators such as socialization, ease of access, connectivity, ease of expressing aspirations, transparency, and responsiveness. The qualitative data then reveals that there is a misalignment in smart city governance between the national government and the local government in the process of implementing Tangsel Smart City. Consequently, lag or lack of national and regional regulations regarding smart cities result in inefficiency in the utilization and socialization of Tangsel Smart City. This leads to a digital divide, particularly in terms of accessibility, application usage, and the quality of application use of Tangsel Smart City."

"Potensi yang terdapat di daerah harus dapat didukung dengan pelayanan publik yang memuaskan. Pengintegrasian pelayanan publik sering kali menjadi pilihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan demi perubahan pada bidang integrasi pelayanan telah banyak dilakukan. Sampai akhirnya dibentuklah Mal Pelayanan Publik pada April 2021. Dengan demikian, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan post positivist, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Analisis dilakukan menggunakan teori One Stop Shop dari Askim (2011) yang dibagi ke dalam lima isntrumen, yaitu: a. Task Portofolio; b. Participant Structure; c. Autonomy; d. Proximity to Citizen; e. Instruments. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur partisipan pada Mal Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan cukup beragam. Akan tetapi, masing-masing penyedia belum memberikan task portofolio pelayanan yang lengkap. Selain itu, partisipan tidak terlalu terikat dengan MPP karena belum memiliki keterkaitan proses atau pun pengelolaan, masih bersifat co-located. Terakhir, beberapa pelayanan online sulit difahami pelanggan. Rekomendasi yang diberikan adalah dengan melalkukan sosialisasi infromasi pelayanan online, penyediaan form pendaftaran manual, data yang terintegrasi, dan kemudahan penyelesaian produk di tempat yang sama.

---

The potential contained in the area must be supported by satisfactory public services. The integration of public services is often the choice of the South Tangerang City Government as an effort to improve the quality of public services. Change after change in the field of service integration has been done a lot. Until finally formed a Public Service Mall in April 2021. This research aims to analyze the integration of public services in South Tangerang Public Service Mall. Approach study in this research is using post-positivist, by collecting data through in-depth interviews, literature studies, and observation. The analysis is conducted using the Theory of One Stop Shop from Askim (2011) which is divided into five components, namely: a. Task Portofolio; b. Participant Structure; c. Autonomy; d. Proximity to Citizen; e. Instruments. The result of this research shows that the structure of participants in the South Tangerang Public Service Mall is quite diverse. However, each participant does not provide a complete service portfolio task. In addition, participants are not too attached to MPP because it does not have a process link or management, only co-located. Lastly, some online services are difficult for customers to understand. Recommendations given in this research is to socialize the information of online services, provide the manual registration forms, do incorporation data, and give the ease of product completion in the same place."

"Perubahan lingkungan yang cepat telah memaksa pemerintah daerah Pemda perkotaan mengembangkan strategi perencanaan kota yang efektif mewujudkan kenyamanan masyarakat. Tangerang Selatan Tangsel merupakan salah satu daerah yang berubah cepat, sehingga analisis perumusan strategi perencanaan kota layak huni livability di Tangsel sangat menarik. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses serta hasil perencanaan livability di Tangsel, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang mengkolaborasikan antara perencanaan livability dan kerangka manajemen strategis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemda Tangsel telah berinisiatif membangun livability, yang dibuktikan dengan munculnya konsep dan tujuan livability dalam pernyataan visi misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD . Namun, visi dan misi tersebut tidak dilanjutkan menjadi pernyataan tujuan, sasaran strategis dan program strategis yang efektif mendukung pernyataan visi misi. Keadaan ini terjadi karena perencana tidak mengikuti aturan dalam perumusan strategi, yaitu rumusan strategi yang saling terkait dan berkesinambungan, hasil rumusan strategi pada tahap sebelumnya tidak digunakan sebagai acuan untuk merumuskan strategi selanjutnya. Menggabungkan perencanaan livability dengan manajemen strategis seperti dalam penelitian ini merupakan metode untuk menghasilkan strategi perencanaan yang efektif, yang mendukung keberhasilan pencapaian konsep livability.

---

Rapid environmental change has forced urban local governments to develop appropriate and effective urban planning strategies so that people do not lose their comfort. South Tangerang city is one of the regions in Indonesia that change fast enough, so the analysis of Tangsel 39 s livability strategy formulation is interesting. This research aims to analyze the process and result of the livability planning in South Tangerang, use qualitative method with case study approach that collaborated between the livability planning and the strategic management framework. The analysis shows that South Tangerang Local Government has had initiative to build a livable city, as evidenced by the emergence of vision and mission of livable city in the development strategy planning. However, the vision and mission are not maintained in the statement of strategic goal, objectives and strategic programs. This situation occurs because the planners do not follow the rules of strategy formulation, which is inter related and continuous inter phase formulation, the result of previous stage formulation is not used as a reference to formulate the next strategy. Combining livability planning with strategic management in this research is a method to produce an effective planning strategy, which supports the successful achievement of the livable city concept."

"Penelitian ini mengeksplorasi inovasi dalam pelaksanaan e-Government di Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan. e-Government, sebagai bagian dari modernisasi administrasi publik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Studi ini menganalisis berbagai inisiatif e-Government yang telah diimplementasikan, seperti digitalisasi layanan publik, integrasi sistem informasi, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam operasional pemerintahan. Metode penelitian menggunakan penelitian doktrinal, adapun pendekatan analisis dengan kualitatif. Pengumpulan data dengan studi dokumen. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan pelaksanaan e-Government, termasuk kepemimpinan yang visioner, partisipasi stakeholder, serta infrastruktur teknologi yang memadai. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran dan resistensi terhadap perubahan, inovasi e-Government di Tangerang Selatan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah melalui aplikasi Simponie sebagai upaya untuk meningkatkan standar pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi melalui prosedur pengajuan perizinan secara sistematis yang kemudian terintegrasi dengan DPMPTSP. Kontribusi positif ini terlihat dari peningkatan aksesibilitas layanan publik dan percepatan proses administrasi perizinan di kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi e-Government yang efektif.

---

This study explores innovations in the implementation of e-Government in the Local Government of South Tangerang City. e-Government, as part of the modernization of public administration, aims to improve efficiency, transparency, and service to the public. This study analyses various e-Government initiatives that have been implemented, such as digitalization of public services, integration of information systems, and the use of information and communication technology (ICT) in government operations. The research method uses doctrinal research, while the analysis approach is qualitative. Data were collected through document study. This research identifies key factors that support the successful implementation of e-Government, including visionary leadership, stakeholder participation, and adequate technological infrastructure. The findings show that despite challenges such as budget constraints and resistance to change, e-Government innovation in South Tangerang has made a positive contribution to improving the quality of public services and government accountability through the Simponie application as an effort to improve public service standards by using information technology through systematic licensing application procedures which are then integrated with DPMPTSP. This positive contribution can be seen from the increased accessibility of public services and the acceleration of the licensing administration process in South Tangerang City. The results of this study are expected to serve as a reference for other local governments in developing and implementing effective e-Government strategies."