Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini membahas dampak sosial pembangunan infrastruktur di sektor energi khususnya dalam proyek pembangkit tenaga listrik. Secara umum pendekatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah lebih dominan menggunakan strategi yang bersifat legal-formal dan cenderung koersif. Peran masyarakat, khususnya di tingkat komunitas, dalam proses pembangunan belum bersifat partisipatif sehingga dampak sosial yang muncul kurang diperhatikan oleh pemerintah. Penelitian sebelumnya mengenai dampak sosial lebih memperhatikan dampak yang bersifat materil, akan tetapi abai dalam melihat dampak non materi. Dengan menggunakan perspektif pembangunan alternatif dampak sosial pembangunan infrastruktur sebenarnya dapat di hindari dengan memberikan tekanan kepada otonomi pengambilan keputusan oleh komunitas, yang berlandaskan kepada sumber daya pribadi secara langsung melalui proses yang bersifat partisipatif, demokratis, dan pembelajaran sosial dengan pengalaman langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus pada pembangunan PLTU Tanjung Jati B. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembangunan alternatif menurut Friedmann tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Hal ini karena pembangunan alternatif membutuhkan sistem politik yang demokratis dan tingkat ekonomi masyarakat yang sudah mapan, sedangkan di Indonesia penerapan demokrasi masih sebatas tataran prosedural dan ekonomi masyarakatnya belum mapan karena masih mengandalkan perekonomian yang subsisten.

---

ABSTRACTThis study discussed social impact of the construction of infrastructur in energy sector, specially in the construction of power plan. Generally, development approach which is done by the government tend to using the legal-formal strategy and coersive. The role of society, especially in the level of community, the process of development is yet not participative. So that the social impact tend to focussing on the material impact, but still ignoring the non material. Using alternative development approach, the social impact of infrastructure development can be avoided by giving the pressure to the decision maker of the autonomous community, based on private resources directly through the participative, democratics, social learning and experience process. This study using qualitative approach and case study in the construction of steam power plan Tanjung Jati B. This study find that the application of alternative development from Friedmann can not fully applicated in Indonesia. This explain that alternative development recquire democratic political system and prosperous economic rate. While in Indonesia, the application of democracy is just procedural process and the economical rate of the people is still low and depending on the subsistence economy."

"ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada urgensi partisipasi komunitas lokal dalam implementasi CSR sesuai indikator penilaian partisipasi dalam PROPER. Studi terkait pemberdayaan masyarakat masih banyak yang dikembangkan dengan mengadopsi pendekatan sektoral hanya pada aspek tertentu dan bersifat teknokratik. Pendekatan ini memandang komunitas lokal hanya sebagai objek, bukan subyek pemberdayaan sehingga menutup ruang partisipasi aktif masyarakat. Berbeda dengan studi sebelumnya, dalam studi ini penulis ingin menjelaskan partisipasi komunitas lokal dalam implementasi CSR berbasis kerangka regulasi pelibatan masyarakat yang diatur melalui PROPER. Penulis melihat bahwa selama ini partisipasi komunitas lokal dalam pelaksanaan CSR hanya dilakukan sebagai wujud pemenuhan aspek prosedural dan administratif PROPER saja, tidak dijalankan secara partisipatif/substansial. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara mendalam, penulis menemukan bahwa partisipasi komunitas lokal dalam implementasi CSR PLTU TJB sekadar formalitas simbolik. Secara teoritik tingkat partisipasi komunitas lokal hanya sampai pada level placation (penentraman). Hal ini menunjukkan kesenjangan dengan semangat partisipasi komunitas lokal dalam PROPER yang mendorong partisipasi pada level partnership (kemitraan). Dengan kata lain, semangat partisipasi dalam PROPER masih diterjemahkan sebatas prosedural dalam implementasi CSR PLTU.

---

ABSTRACT

 

 

---

This study focuses on the urgency participation of local communities in implementing CSR in accordance with the indicators of participation in PROPER. Many studies related to community empowerment have been developed by adopting a sectoral approach only on certain aspects and are technocratic in nature. This approach views local communities as merely objects, not subject to empowerment, thus closing the space for active community participation. Unlike the previous study, in this study the author would like to explain the participation of local communities in the implementation of CSR based on the regulatory framework for community engagement which is through PROPER. The author sees that so far the participation of local communities in the implementation of CSR has only been carried out as a form of fulfilling PROPER procedural and administrative aspects, not implemented in a participatory / substantial manner. By using qualitative methods and in-depth interviewing techniques, the authors find that the participation of local communities in the implementation of the TJB PLTU CSR is merely a symbolic formality. Theoretically the level of participation of local communities only reaches the level of placation. This shows a gap with the spirit of local community participation in PROPER which encourages participation at the level of partnership. In other words, the spirit of participation in PROPER is still translated as procedural in implementing CSR PLTU.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perilaku prososial remaja yang memiliki motivasi autonomous dan controlled serta yang menerima dan tidak menerima ungkapan syukur. Partisipan penelitian ini melibatkan 94 Siswa SMA berusia 15 sampai 18 tahun. Melalui metode eksperimen penelitian ini menggunakan factorial design with two between subjects independent variabels. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, remaja yang memiliki motivasi autonomous memiliki intensi perilaku prososial yang lebih baik dibandingkan dengan remaja yang memiliki motivasi controlled. Kedua, tidak terdapat perbedaan intensi perilaku prososial pada remaja yang menerima ungkapan syukur dan tidak menerima ungkapan syukur. Ketiga, tidak ada interaksi antara motivasi dan ungkapan syukur terhadap intensi perilaku prososial pada remaja. Penelitian ini dapat dijadikan bahan diskusi lanjutan untuk mengetahui alasan ungkapan syukur tidak berpengaruh pada perilaku prososial remaja yang pada umumnya bisa memberikan pengaruh."

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Republik Indonesia mengembangkan Program Adiwiyata untuk mendorong Perubahan dan Dampak Sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, program Adiwiyata masih terkendala dengan perbedaan pandangan terkait definisi masalah. Perbedaan pandangan ini membuat tiap sekolah memiliki implementasi yang berbeda-beda dan dapat membuat program kurang berjalan efektif dalam mencapai tujuannya. Studi evaluasi ini bertujuan untuk mencari tahu keberhasilan program Adiwiyata dalam membuat transformasi sosial khususnya dalam lingkungan sekolah. Evaluasi ini akan menggunakan Main Analytical Categories, terutama relevansi dalam membuat kerangka model evaluasi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang perencanaan dan pelaksanaan program apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuannya sebagai kerangka kerja yang akan dilakukan dan diterapkan dalam metode Soft Systems Methodology. Evaluasi ini dilakukan di SDN Sukasari 6, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten menggunakan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi.

---

The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) and the Ministry of Education, Culture, Research and Technology (Kemendikbud Ristek) of the Republic of Indonesia developed the Adiwiyata Program to encourage Societal Change and Impact for sustainable development. In its implementation, the Adiwiyata program is still constrained by different views on the definition of the problem. This difference in views makes each school have different implementations and could make the program less effective in achieving its goal. This evaluation aims to find out the success of the Adiwiyata program in making a social impact, especially in the school environment. This evaluation will use the Main Analytical Categories, especially impact in making the evaluation model framework to get a comprehensive picture of the planning and implementation of the program. This evaluation also evaluates whether the Adiwiyata program has been running according to its objectives as a framework to be carried out and applied using Soft Systems Methodology. This evaluation was conducted in SDN Sukasari 6 Babakan, Subdistrict Tangerang, Tangerang City, Banten using in-depth interviews, document analysis, and observation."

"Energi listrik telah menjadi kebutuhan yang sangat vital dalam menunjang segala aspek kehidupan masyarakat pada saat sekarang ini. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah sekarang memprioritaskan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbahan bakar batubara. PLTU batubara dipilih karena pemerintah ingin mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian BBM pada pembangkit listrik. Selain itu, juga karena Indonesia merupakan salah satu Negara penghasil batubara terbesar didunia. Namun, pada pelaksanaannya, pemerintah terkendala dalam hal transportasi batubara dari pertambangan ke lokasi PLTU. Seringkali terjadi PLTU kehabisan stok batubara sehingga pada akhirnya terjadi pemadaman listrik, dan masyarakat merasa dirugikan. Berkaitan dengan hal tersebut, skripsi ini disusun untuk melihat kesiapan armada pelayaran nasional dalam mengangkut batubara dari areal pertambangan ke lokasi PLTU dengan terlebih dahulu menghitung kebutuhan kapal yang paling optimal. PLTU yang dijadikan obyek yaitu PLTU Tanjung Jati B, Jepara. Analisis yang dilakukan adalah menghitung kebutuhan batubara serta stok yang disimpan pada PLTU Tanjung Jati B pada setiap satuan waktu. Setelah itu, dicari jumlah kapal yang dibutuhkan untuk memenuhi jumlah batubara tersebut. Penghitungan dilakukan dengan sistem perbandingan masing-masing jenis ukuran kapal coal carrier, seperti aspek jumlah kapal yang dibutuhkan, freight rate, waktu total yang dibutuhkan, serta aspek lain yang dianggap perlu. Setelah optimalisasi didapatkan, maka dapat dilihat sejauh mana kesiapan armada pelayaran nasional dalam mendukung pengangkutan batubara untuk PLTU Tanjung Jati B tersebut. Diharapkan, skripsi ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi semua pihak yang terkait dalam masalah pengangkutan batubara dari pertambangan ke lokasi PLTU, khususnya PLTU Tanjung Jati B, Jepara.

---

Nowadays, electric power has been ones of vital necessity for people to support the whole aspect of their lives. To fulfill that necessity, the government set to build the new coal-fired power plant into priority. The coal-fired power plant had choosen because the government want to reduce the used of fuel oil in power plant. Beside that, because of Indonesia is ones of the biggest coal exporter countries in the world. But in the realization, the government face a problem with the coal transportation from the mining to the area of coal-fired power plant. Out of coal stock in power plant frequently happened, and the blackout take on, so that the customers feel loss out.

Related to that topic, this paper described to know how far the readiness of national shipping fleet to support the coal transportation from the mining to the area of coal-fired power plant with the optimum system. The object of this paper is Tanjung Jati B coal-fired power plant.

The analysis performed by counting the coal necessity and stocked in Tanjung Jati B coal-fired power plant on time units. Then, the amount of ships to fulfill that coal necessity was found-out. The optimum of size of ships combination get by doing comparison on each size of bulk carriers, such as, the amounts of ship that needed, freight rate, total of time for single round-trip, and another aspect.

After the optimalization found out, then the readiness of national shipping fleet on supporting coal transportation for Tanjung Jati B coal-fired power plant can be observe. Perhaps, this paper could be a reference for all subjects that connected to coal transportation from the mining to the area of coal-fired power plant, especially to Tanjung Jati B coal-fired power plant."

"Since hot mud flowed the earth in the subdistrict of Porong, Sidoarjo May 29th 2006, there were social and economic impacts have been suffered by local people and their surroundings, mainly compensation was regulated. This research using qualitative approach and find out that there were tripartie relation of state, corporate, and society are inequal. Lapindo as a corporative showed more significant role and power than state. State not yet showed maximally power (weak state) for protect their citizen right. So, state have to the significant role (strong state) while interact to Lapindo for accelerate the solution of social and economic impact in society of Sidoarjo"

"ABSTRAKKemunculan internet serta berbagai macam media sosial, semakin memudahkan manusia untuk berkomunikasi. Bukan hanya menjadi sarana berkomunikasi, namun beragam media sosial ini dalam perkembangannya juga menjadi wadah untuk mengekspresikan pengalaman bagi para penggunanya. Tulisan ini berfokus pada pengalaman yang diekspresikan melalui praktik-praktik media di Draft SMS, serta kaitannya dengan anonimitas yang ditawarkan akun resmi tersebut. Ekspresi pengalaman ini selanjutnya dapat dilihat dalam wujud pesan anonim yang dititipkan, serta komentar dari para pembaca.

---

ABSTRACTThe emergence of the internet and various kinds of social media, facilitate people to communicate easier across time and space. Not only as means of communications, but various social media in its development are also become a place for its users to express their experience. This paper focuses on experiences that expressed through media practices in Draft SMS, as well as their relation to the anonymity offered by this official account. The expressions of these diverse experience can be seen in the form of anonymous messages entrusted, as well as the readers."

"Studi evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur valuasi dampak sosial program pemberdayaan CSR Bakti Sehat United Tractors dalam upaya meningkatkan capacity building menggunakan analisis Social Return on Investment (SROI). Studi sebelumnya memperlihatkan tantangan program pemberdayaan yang dianggap kurang mampu memperlihatkan manfaat terukur secara ekonomi. Padahal ada kebutuhan perusahaan untuk mengukur dampak investasi sosial mereka secara ekonomi dan di sisi lain karakteristik penerima manfaat yang pragmatis dan oportunis cenderung ingin melihat hasil jangka pendek, berwujud dan terukur. Oleh karena itu studi evaluasi ini menggunakan analisis SROI untuk mengidentifikasi, menjustifikasi, dan memonetisasi pengukuran manfaat sosial ekonomi pada program pemberdayaan secara partisipatif dengan pelibatan segenap stakeholder program. Analisis SROI dikombinasikan dengan evaluasi means-ends dan capacity building untuk mengawal proses tahapan program yang diindikasikan sebagai pemicu capaian dampak dan ukuran manfaat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Program Bakti Sehat United Tractors berhasil memberikan dampak peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan kapasitas penerima manfaat, namun hanya parsial pada sebagian penerima manfaat. Adapun penggalian indikator nilai dampak secara partisipatif menghasilkan besaran dampak moneter yaitu 1.37 kali lebih besar dari nilai investasi perusahaan. Hasil ini menunjukan bahwa di tengah potensi program pemberdayaan dalam meningkatkan kapasitas dan menghasilkan outcome berkelanjutan, kondisi praktik program pemberdayaan kurang mampu memperlihatkan bukti dampak moneter di tengah karakteristik sosial kultural komunitas yang pragmatis.

---

This evaluation study aims to identify and measure the social impact of Bakti Sehat United Tractors program in increasing capacity building using Social Return on Investment analysis. Previous studies have shown that empowerment programs are considered to less able to provide measurable economic benefits. Whereas there is a need for companies to measure the economic impact of their social investment, also the pragmatic and opportunist characteristics of beneficiaries tend to get the short-term, tangible, and measurable results in a program. Therefore, this evaluation study uses SROI to identify, justify, and monetize the measurement of socio-economic benefits in a participatory analysis involving all stakeholders. The study also uses means-ends and capacity building analysis to support the SROI method to oversee the process of a program which are indicated as triggers in achieving impact and benefit measures. The results show that Bakti Sehat UT has succeeded in increasing beneficiaries' capacity but only partially impacted some beneficiaries. The participatory measurement resulted that the monetary impact values is 1.37 times greater than the company's investment value. These results show that in the midst of the program’s specialty in increasing capacity and producing sustainable outcomes, the practice conditions of empowerment programs are less able to show evidence of monetary impact on the socio-cultural characteristics of pragmatic communities."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia dewasa ini menunjukan fokus pembangunan pada infrastruktur dengan gencarnya proyek pembangunan infrastruktur dan berbagai langkah kebijakan terkait yang diambil. Berbagai studi empiris telah menjelaskan peranan penting infrastruktur terhadap pembangunan perekonomian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR merupakan salah satu kementerian/lembaga K/L yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan mendapatkan porsi alokasi belanja infrastruktur terbesar dalam APBN. Studi ini mencoba untuk melihat seperti apa peranan infrastruktur dalam lingkup Kementerian PUPR serta dampak yang timbul dari alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR dari APBN terhadap perekonomian nasional. Studi ini menggunakan metode analisis input-output IO dengan menggunakan data Tabel IO Konstruksi Kementerian PUPR tahun 2015. Hasil analisis menunjukan infrastruktur dalam lingkup Kementerian PUPR memiliki keterkaitan dengan sektor hulu yang lebih besar dibandingkan dengan sektor hilirnya. Selain itu, infrastruktur Kementerian PUPR memiliki potensi dampak ekonomi yang besar, baik terhadap penciptaan output, nilai tambah bruto NTB, pendapatan masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja. Alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR dapat diprioritaskan di Ditjen Perumahan untuk memaksimalkan peningkatan output dan pendapatan masyarakat, di Ditjen Bina Marga untuk memaksimalkan NTB, atau di Ditjen Cipta Karya untuk memaksimalkan peningkatan tenaga kerja.

---

ABSTRACTNowadays, Indonesian government shows the focus of development on infrastructure with massive infrastructure development projects and various related policy actions that taken. Empirical studies have explained the important role of infrastructure for economic development. Ministry of Public Works and Public Housing PUPR is one of the ministries agencies responsible for the provision of infrastructure with the largest portion of infrastructure spending allocations from the state budget. This study tries to see the roles of infrastructure within the scope of the PUPR ministry as well as the impact of infrastructure budget allocation of PUPR ministry from state budget on the national economy. This study uses input output analysis method with PUPR Ministry 39s Construction input output table data of 2015. The analysis shows that infrastructure under PUPR ministries has a higher linkage with upstream sector than the downstream sector. In addition, infrastructure under PUPR ministry has a large economic impact potential, whether the creation of output, gross value added GVA, society income, or employment. Infrastructure budget allocation of PUPR ministry can be prioritized at Directorate General of Housing to maximize the increase of output and income, at Directorate General of Highways to maximize the increase of GVA, or at Directorate General of Human Settlements to maximize the increase of employment."