Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai preferensi kerja sama maritim terhadap isu kekerasan maritim di perairan Sulu-Sulawesi antara Indonesia dan Filipina pada tahun 2016-2020. Sebagai dua negara yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, berbentuk kepulauan-maritim, memiliki kepentingan di Laut Sulu-Sulawesi, dan memiliki identitas independen dalam politik luar negerinya, Indonesia dan Filipina faktanya memiliki preferensi kerja sama yang berbeda dalam menangani isu kekerasan maritim tersebut. Di satu sisi, Indonesia lebih memilih kerangka kerja sama maritim yang berdasarkan pada diplomasi maritim guna menghindari adanya dominasi, sedangkan Filipina di sisi lain lebih cenderung pragmatis dalam menginisiasi kerja sama dengan siapapun yang memang berpotensi memberikan kontribusi bagi pencapaian kepentingan nasional Filipina. Perbedaan preferensi kerja sama maritim kedua negara ini dianalisis dengan menggunakan Teori Peran milik Breuning, yang memiliki asumsi bahwa perilaku kebijakan luar negeri dilatarbelakangi oleh konsepsi peran nasional oleh para pembuat kebijakan yang mana dipengaruhi oleh faktor ideasional dan material. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus komparatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dokumen arsip, dan wawancara. Tesis ini menemukan bahwa konsepsi peran nasional mempengaruhi perbedaan preferensi kerjasama maritim di antara kedua negara yang faktanya memiliki karakteristik yang hampir sama. Dengan mengkaji seluruh faktor pembentuk konsepsi peran nasional, ditemukan bahwa Indonesia memiliki peran nasional sebagai negara independen-aktif, negara maritim, dan pemimpin kawasan, sedangkan Filipina memiliki peran nasional independen-pragmatis, negara maritim, dan kolaborator.

---

This thesis discusses the preferences for maritime cooperation on the issue of maritime violence in Sulu-Sulawesi waters between Indonesia and the Philippines in 2016-2020. As two countries that are both located in the Southeast Asia region, having archipelagic-maritime nature, having interests in the Sulu-Sulawesi Sea, and having independent identities in their foreign policy, Indonesia and the Philippines, in fact, possess different preferences for maritime cooperation in dealing with the issues of maritime violence. On the one hand, Indonesia prefers a maritime cooperation framework based on maritime diplomacy to avoid domination, while the Philippines, on the other hand, tends to be pragmatic in initiating cooperation with anyone who has potential to contribute to the achievement of the Philippine‟s national interest. Differences in maritime cooperation preferences between the two countries are analyzed using Breuning's Role Theory, which assumes that foreign policy behavior of a country is driven by particular national role conceptualized by its policy makers which is influenced by both the ideational and material factors. This thesis used a qualitative method with a comparative case study. Sources of data used in this thesis are documentation, archival documents, and interview. This thesis finds that the conception of the national role affects the differences in preferences for maritime cooperation between the two countries, although both have almost the same characteristics. By examining all the factors influencing the national role conception, it is found that national role conception of Indonesia are independent-active, maritime country, and regional leader, while the national role conception of Philippines are independent-pragmatic, maritime country, and collaborator."

"Pembahasan dalam skripsi ini mengangkat kasus pembentukan kerja sama rantai pasokan bahan baku mineral untuk kendaraan listrik antara AS dan Jepang dalam U.S.-Japan Critical Minerals Agreement (U.S.-Japan CMA). Pembahasan berfokus untuk menjawab pertimbangan masing-masing negara, khususnya AS, untuk tetap membentuk kerja sama walaupun menuai pertanyaan dalam berbagai aspek. Keputusan AS untuk bekerja sama dengan Jepang dinilai tidak ideal karena tidak sesuai dengan pola kebijakan industri dan pemilihan Jepang sebagai mitra di tengah situasi aliansi AS dan Jepang yang sedang melemah. Skripsi ini menggunakan kerangka analisis teori kerja sama milik Axelrod dan Keohane dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dan berpusat pada studi pustaka. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa faktor persepsi, resiprositas, prospek masa depan, dan rezim internasional menjadi penggerak utama yang mendorong payoff structure AS dan Jepang ke arah kerja sama rantai pasokan bahan baku mineral. Berdasarkan teori kooperasi, temuan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa insentif terhadap kedua negara untuk mematuhi kerja sama jauh lebih besar dibandingkan tidak mematuhi kerja sama. Teori ini membantu untuk meneliti sejauh mana variabel kontekstual dalam hubungan antarnegara mampu memengaruhi keputusan strategis kerja sama dagang internasional walaupun tidak dalam kondisi ideal.

---

This study examines the cooperation between the United States and Japan on critical minerals supply chains for electric vehicles through the U.S.-Japan CMA in 2023. The discussion aims to explain why both countries agreed to the pact, particularly the United States, despite domestic controversy. The decision to cooperate with Japan was not ideal, as it diverges from the United States’ energy security policy. Additionally, the deteriorating alliance between the two nations raises questions about Japan’s viability as a trade partner. To understand the U.S. and Japan’s actions in establishing the U.S.-Japan CMA, this thesis employs the theory of cooperation by Axelrod and Keohane as an analytical framework. The research, which focuses on desk research and exploratory qualitative methods, reveals that perception, reciprocity, and international regimes are the primary factors influencing the payoff structure between the two nations. According to the theory of cooperation, these findings suggest that the incentives for both countries to comply with cooperation are significantly greater than those for non-compliance. This theory helps to analyze the ways in which contextual variables influence strategic decisions about international trade agreement, even in non-ideal conditions. "

"HI mempelajari interaksi antar aktor negara maupun non-negara secara lintas negara yang pembahasannya dikaji dalam berbagai ranah studi. Salah ranah satu studi HI tersebut adalah studi keamanan. Studi keamanan hubungan internasional mengalami perkembangan pasca Perang Dingin. Perubahan pendefinisian dan konsep keamanan terjadi yang tadinya memperhatikan keamanan terhadap negara menjadi meluas terhadap masyarakat. Aktor yang merupakan ancamannya pun bertambah, yakni aktor negara dan non-negara. Untuk melindungi negara maupun masyarakatnya dari ancaman, negara melakukan kerja sama intelijen internasional untuk memberikan peringatan dini agar intensi serta pergerakan dapat diprediksi dan menghindari pendadakan strategis. Literatur mengenai kerja sama intelijen internasional ini cukup minim, jarang dibahas menggunakan lensa HI, dan penting untuk dijadikan bahan pembelajaran kasus masa lampau dan membantu menangani isu keamanan yang terus mengalami perkembangan. Untuk membantu hal ini, penulis mengumpulkan dan meninjau 72 literatur akademik dan mengkategorisasi berdasarkan metode tipologi yang mencakup (1) konseptualisasi, (2) kerja sama intelijen internasional dalam menangani isu keamanan tradisional, dan (3) kerja sama intelijen internasional dalam menangani isu non-keamanan tradisional. Tinjauan literatur ini juga memberikan konsensus, perdebatan, dan refleksi mengenai kesenjangan. Refleksi tersebut dibuat berdasarkan konteks historis, sebaran area kajian, persebaran latar belakang, sudut pandang berdasarkan profesi terhadap konsensus dan perdebatan, pemetaan rujukan literatur, persebaran jenis jurnal, persebaran pendekatan literatur, dan sudut pandang penulis.

---

International relations studies interactions between state and non-state actors across borders and discussion is conducted in various domains. One of the domains of IR studies is security studies. International relations security studies experienced development after the Cold War. Changes in the definition and concept of security occurred which previously only concerned with the security of the state and now extended to the security of society. The number of actors that pose security threats also increases, extended to non-state actors. To protect the country and its people from threats, countries conducted intelligence cooperation to provide early warnings so that intentions and movements of the opposition can be predicted and avoid strategic surprise. The literature on intelligence cooperation is quite minimal, rarely discussed using an IR lense, important learning material regarding past cases and help to deal with security issues now and future. In this regard, author collected and reviewed 72 academic literature and categorized them based on tipological methods which include (1) conceptualization, (2) intelligence cooperation in dealing with traditional security issues, and (3) international intelligence cooperation in dealing with non-traditional security. This literature review also provides consensus, debate, and reflection regarding gaps. This reflection is based on historical context, distribution of study areas, distribution of author’s background, professional perspectives to the consensus and debate, mapping of literature citation, distribution of journal types, distribution of literature approaches, and author's point of view."

"ABSTRAKSebelum konsep cultural distance dikembangkan, konsep distance dalam perdagangan terfokus kepada geographical distance. Perbedaan norms, values, serta beliefs merupakan cultural distance yang berpotensi memunculkan trade cost sehingga menurunkan perdagangan. Variabel dari World Values Survey seperti trust, respect, control, dan obedience digunakan sebagai indikator cultural distance untuk menganalisis hubungan cultural distance dan perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC. Sebanyak 6,728 observasi digunakan dengan periode penelitian tahun 1990-2013, pertama-tama penelitian ini menggunakan metode estimasi pooled-effect OLS.Namun hasil dari pooled-effect OLS berpotensi mengandung endogenitas, sehingga penelitian ini menggunakan 3SLS sebagai strategi empiris dalam mengatasi endogenitas. Hasil estimasi menunjukkan cultural distance tidak berpengaruh terhadap perdagangan di dalam kawasan APEC, tetapi perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC terbukti mampu menurunkan keengganan berdagang yang muncul akibat cultural distance.

---

ABSTRACT

Before the concept of cultural distance has been developed, the concept of distance in the trade has focused on geographical distance. The Differences of norms, values, and beliefs are forms of cultural distance that have potential to generate trade cost, thus lowering trade. Variables from World Values Surveys such as trust, respect, control, and obedience are used as indicators of cultural distance to analyze cultural distance and trade relations within APEC economies. A total of 6,728 observations were used for the period of 1990 2013, first of all this research used the pooled effect OLS estimation method.However, the result of pooled effect OLS potentially contains endogeneity, so this study uses 3SLS as an empirical strategy in overcoming endogenity. The estimation result shows that cultural distance has no impact within the APEC economic region, on the other hand trade within the APEC economic region decreases the reluctance of trading that occurs due to cultural distance."

"Sebagai lembaga yang membawa nama dan semangat Islam, bank syariah diharapkan tidak hanya untuk melakukan bisnis mereka sesuai dengan prinsipprinsip Islam, tetapi juga untuk melakukan tanggung jawab sosial dan mengungkapkannya secara sistematis dalam laporan tahunan mereka. Sekitar dua pertiga dari bank-bank Islam di dunia berada di negara-negara GCC dan mayoritas sisanya berada di wilayah Asia Tenggara. Oleh sebab itu, menarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengungkapan ISR pada bank-bank Islam di dua wilayah ini. Dalam studi ini, peneliti menganalisis laporan tahunan dari 22 bank syariah pada tahun 2008-2010 di Indonesia, Malaysia dan negara-negara GCC untuk mengetahui indeks ISR masing-masing bank. Selain itu, untuk mencari tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi ISR maka digunakan penelitian kausal dan pengujian hipotesis. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tekanan politik dan pemerintah di negara dimana bank syariah beroperasi, rasio populasi Muslim di negara tersebut, Islamic governace score, leverage, dan profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat faktor: tekanan politik dan pemerintah, jumlah penduduk muslim, leverage dan profitabilitas secara signifikan mempengaruhi bank-bank syariah untuk mengungkapkan ISR. Hasil studi ini dapat menguntungkan industri perbankan syariah tidak hanya di Indonesia, Malaysia dan negara-negara GCC tetapi juga di negara lainnya untuk menerapkan prinsip pengungkapan penuh dengan cara yang lebih komprehensif.

---

As institutions which bring the name and spirit of Islam, Islamic banks are expected not only to conduct their business in accordance to the Islamic principles, but also to perform a set of noble social responsibilities and disclose them systematically in their annual reports. Since about two-third of the world's Islamic banks are located in the GCC countries and majority of the rest are established in the South-East Asian region, it is interesting to find out how Islamic banks in the two regions present their Islamic social reporting (ISR).

In this study, the researchers analyzed annual reports of 2008-2010 presented by 22 Islamic banks in the two regions by using content analysis to come with the ISR index. Moreover, to find out what factors influencing the index, this study used causal research and hypothesis testing. Factors which were used in this study include political and civil repression of the country where the Islamic bank is operating in, number of Muslim population in the country, Islamic governance score, leverage, and profitability of the Islamic banks.

The results show that four factors: political and civil repression, number of Muslim population, leverage and profitability significantly influence the Islamic banks to present the ISR. Result of this study may benefit the Islamic banking industry not only in GCC and ASEAN countries but also in other part of the world to implement full-disclosure principle in more comprehensive manner."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas persoalan kecacatan yang diakibatkan penyakit Charcot Marie Tooth; penyakit kelemahan otot yang bersifat genetik. Kaum disabled hampir selalu mengalami, antara lain stigma, isolasi, dan marginalisasi. Kecacatan merupakan sebuah hasil konstruksi sosial dari masyarakat yang beranggapan bahwa para difabel tidak mampu bekerja dan beraktivitas sebagaimana manusia normal lainnya karena memiliki ketidaksempurnaan pada anggota tubuhnya. Melalui metode autoetnografi, penelitian ini menganalisis pengalaman personal di dalam lingkungan sosialkultural, yaitu pada saat mendatangi pengobatan medis dan nonmedis, serta ketika menghadapi berbagai kondisi fasilitas dan sarana-prasarana yang tidak mendukung bagi kaum difabel. Permasalahan kecacatan ternyata tidak hanya berkutat dengan urusan kesehatan fisik dan mental saja, melainkan juga dihadapkan pada respons budaya dari lingkungan sosial dimana mereka tinggal dan beraktivitas.

---

ABSTRACT

This research addresses disability caused by Charcot Marie Tooth; a genetically muscle weakness disease. Disable people are treated unequally; inter alia, stigmatized, isolated and marginalized. Disability is a social construction within society which presumes that difables difables are unable to play normal roles due to body inadequacy. This research has been performed with auto-ethnography method by analyzing personal experiences in many socialcultural circumstances, i.e., medical treatments and when facing various unfriendly infrastructures. The research reveals that for difables, the disability is not physical and mental problems per se, but also a complex of socialcultural responses from society which they have to struggle with."

"Infertilitas merupa.kan masalah yang cukup komplek dan dapat dipengaruhi banyak variabel, salah satunya adalah faktor sosial budaya Tesis ini bertujuan untuk mengembangkan konsep mengenai respon dan koping perempuan yang mengalami masalah infertilitas yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya Banyumas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan grounded theory. Sepuluh partisipan dalam penelitian ini didapatkan dengan cara theoritical sampling. Hasil penelitian ini menunjukan respon psikologis partisipan malu, sedih, stress, menerima Partisipan menggunakan mekanisme koping adaptif dan maladaptif. Faktor sosial budaya yang mempengaruhi adalah nilai dan kepercayaan masyarakat Banyumas tentang infertil serta adanya budaya nrimo ing pandum dan konco wingking. Hasil penelitian ini memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif.

---

Infertility was caused by many factors, one of which was socio-cultural. The aim of study was to determine the coping and responses concept of women whose infertility caused by socio-cultural of Banyumas. Research design was qualitative with grounded theory approach. Number of participants was ten people were taken with theoretical sampling.

The results showed that participants had responses of shame, sadness, stress, and accepting. Participants used adaptive and maladaptive coping mechanisms. Socio-cultural factor which influence were values and beliefs of Banyurnas society about infertility and the existence of nrimo ing pandum (whole hearted for accepting) and konco wingking (assistant) cultural. The study provides description for nurse to deliver a comprehensive nursing care."