Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjabat mengurusi dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat dapat dimungkinkan untuk berhenti dan/atau diberhentikan atas alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Ketika Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dan/atau diberhentikan terjadi kekosongan jabatan sehingga organisasi Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan optimal. Undang-Undang tidak mengatur mengenai peran Gubernur terkait pemilihan wakil gubernur, jangka waktu pengisian jabatan Wakil Gubernur, dan akuntabilitas Wakil Gubernur terpilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, disertasi dan kamus sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini. Dalam hal ini Kepala Daerah atau Gubernur tidak memiliki kewenangan penting terkait pengisian jabatan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Jangka waktu yang diatur dalam pengisian jabatan adalah 18 bulan berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Selanjutnya, tidak ada perbedaan mengenai pertanggung jawaban Wakil Kepala Daerah yang dipilih melalui proses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan yang melalui pemilihan Kepala Daerah. 

---

Governor and / or Vice Governor who are in charge of managing and serving the community may be able to stop and / or be dismissed for reasons stipulated in the law. When the Governor and / or Vice Governor stops and / or dismissed a vacancy occurs so that the Regional Government organization cannot run optimally. The Act does not regulate the role of the Governor regarding the election of the Vice Governor, the period of filling in the position of Vice Governor, and accountability of the elected Vice Governor through the Regional People`s Representative Council. This research method is normative juridical. Normative juridical, namely the author analyzes the problem by using articles in a statutory regulation and various literatures such as books, journals, theses, dissertations and dictionaries as references in writing this research. In this case the Governor does not have important authority regarding the deployment of the Vice Governor position under Law 10 of 2016. The period stipulated in filling in the position is 18 months under Law 10 of 2016. Furthermore, there is no difference regarding accountability Vice Governor chosen through the process of the Regional People`s Legislative Assembly and through the election of Regional Heads.

"

"Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya berdasarkan suatu kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Permasalahan yang dibahas yaitu Akta Nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris J yang mengandung cacat hukum karena kuasa lisan yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut ternyata tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu akta yang dibuat berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat kesepakatan berakibat akta tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan dan Notaris yang membuatnya dapat dikenakan pertanggungjawaban secara moral, administratif, dan perdata.

---

This study explained about The Notarys responsibility through AuthenticDeedwhich has been made based on verbal agreement that is not qualified on the requirements validity. The issues are Deed No. 20 Date October 28th, 2018 which made by J Notary containing fault of law because verbal agreement that is being a fundamental in creating a deed. Evidently, the deed is invalid because it does not meet the requirements of agreement validity according to Article 1320 Civil Law Book. The study utilizes normative juridical. The typology of this study is analytical descriptive. The data classification is secondary data. The method in data analysis is qualitative data analysis method.

The result of study concludes that a deed is made based on verbal agreement which does not fit the requirements would affect the cancellation of deed by the aggrieved party and The Notary could responsible morally, administratively, and civilly."

"[ABSTRAKReformasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah kita kenal denganistilah reformasi birokrasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalahperbedaan pemahaman terhadap peraturan dan manajemen sumber daya manusiaaparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme,kinerja pegawai dan organisasi. Tunjangan kinerja merupakan cara yangdigunakan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja pegawai sebagai bentukpenghargaan terhadap prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dalam rangkapelaksanaan reformasi birokrasi. Tesis ini berupaya untuk mengetahui kesesuaianPERMEN KP Nomor 30/PERMEN-KP/2013 dalam hal penilaian dan pemberiantunjangan kinerja sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara mengaturnya dalam Manajeman Aparatur Sipil Negara(ASN) serta menganalisis dampak pemberian tunjangan kinerja dapatmempengaruhi peningkatan kinerja pegawai Inspektorat Jenderal (Itjen KKP)apabila dikaitkan dengan asas akuntabilitas dalam hukum administrasikepegawaian. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatifdengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritisyang menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundangundangan,pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.Berdasarkan analisis, perbedaan pemahaman mengenai peraturan pada tingkatpusat terhadap pengisian penilaian kinerja yang dilakukan berdampak tidakberjalannya penilaian kinerja secara teratur dan tertib. Pemberian tunjangankinerja pada lingkup Itjen KKP belum menunujukkan peningkatan kinerja yangsignifikan. Hal ini berakibat terhadap terhambatnya pelaksanaan reformasibirokrasi sebagai perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan (goodgovernance) di lingkup Itjen KKP.

---

ABSTRACTReform of governmental performance management so called BureaucracyReform. Some faced problems are the difference between comprehension toregulation and human resource (apparatus) management had not beenimplemented to increase professionalism, employees performance andorganization optimally. Performance support/allowance is any method to increaseprofessionalism of employees performance as any appreciation/award toachievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformationimplementation. This thesis had endeavored to know suitability of GovernmentalRegulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regardingevaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on StateCivil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management andimpact analysis of such performance awarding/supporting may influenceemployees performance increasing of General Inspectorate of Maritime andFishery Ministry if it is related with accountability principles in employeeadministrative law. This thesis writing uses normative and juridical researchmethod by observing, studying and interpreting theories relating to legal principlesuch as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system.Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level againstperformance evaluation completing having impact that performance evaluationmay not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supportingat scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries hadnot indicated significant performance increasing. It result in the hindrance ofbureaucracy reform implementation of good governance at scope of GeneralInspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries.;Reform of governmental performance management so called BureaucracyReform. Some faced problems are the difference between comprehension toregulation and human resource (apparatus) management had not beenimplemented to increase professionalism, employees performance andorganization optimally. Performance support/allowance is any method to increaseprofessionalism of employees performance as any appreciation/award toachievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformationimplementation. This thesis had endeavored to know suitability of GovernmentalRegulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regardingevaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on StateCivil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management andimpact analysis of such performance awarding/supporting may influenceemployees performance increasing of General Inspectorate of Maritime andFishery Ministry if it is related with accountability principles in employeeadministrative law. This thesis writing uses normative and juridical researchmethod by observing, studying and interpreting theories relating to legal principlesuch as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system.Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level againstperformance evaluation completing having impact that performance evaluationmay not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supportingat scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries hadnot indicated significant performance increasing. It result in the hindrance ofbureaucracy reform implementation of good governance at scope of GeneralInspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries.;Reform of governmental performance management so called BureaucracyReform. Some faced problems are the difference between comprehension toregulation and human resource (apparatus) management had not beenimplemented to increase professionalism, employees performance andorganization optimally. Performance support/allowance is any method to increaseprofessionalism of employees performance as any appreciation/award toachievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformationimplementation. This thesis had endeavored to know suitability of GovernmentalRegulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regardingevaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on StateCivil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management andimpact analysis of such performance awarding/supporting may influenceemployees performance increasing of General Inspectorate of Maritime andFishery Ministry if it is related with accountability principles in employeeadministrative law. This thesis writing uses normative and juridical researchmethod by observing, studying and interpreting theories relating to legal principlesuch as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system.Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level againstperformance evaluation completing having impact that performance evaluationmay not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supportingat scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries hadnot indicated significant performance increasing. It result in the hindrance ofbureaucracy reform implementation of good governance at scope of GeneralInspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries., Reform of governmental performance management so called BureaucracyReform. Some faced problems are the difference between comprehension toregulation and human resource (apparatus) management had not beenimplemented to increase professionalism, employees performance andorganization optimally. Performance support/allowance is any method to increaseprofessionalism of employees performance as any appreciation/award toachievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformationimplementation. This thesis had endeavored to know suitability of GovernmentalRegulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regardingevaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on StateCivil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management andimpact analysis of such performance awarding/supporting may influenceemployees performance increasing of General Inspectorate of Maritime andFishery Ministry if it is related with accountability principles in employeeadministrative law. This thesis writing uses normative and juridical researchmethod by observing, studying and interpreting theories relating to legal principlesuch as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system.Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level againstperformance evaluation completing having impact that performance evaluationmay not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supportingat scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries hadnot indicated significant performance increasing. It result in the hindrance ofbureaucracy reform implementation of good governance at scope of GeneralInspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries.]"

"Perkembangan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari good corporate governance ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan para pemangku kepentingan. Tulisan ini membahas mengenai implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah penipuan seperti yang terdapat dalam kasus window dressing PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana window dressing yang dilakukan oleh eks direksi perusahaan adalah penipuan dilihat dari tindakan menyajikan informasi yang misleading. Walaupun sudah dilakukan upaya oleh RUPS dan Dewan Komisaris untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menolak laporan keuangan dan menurunkan kedua eks direksi yang melakukan tindak pidana, hal tersebut tetap memberikan dampak negatif berupa capital loss, kehilangan kepercayaan, dan dampak psikis yang traumatik kepada para pemegang saham. Seharusnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan dengan komitmen antar pengurus perusahaan dengan adanya pengawasan yang baik oleh seluruh pihak yang bersangkutan

---

The development of the principles of transparency and accountability as part of good corporate governance is aimed at preventing actions that can harm the company and its stakeholders. This paper discusses the implementation of transparency and accountability in preventing fraud such as in the window dressing case of PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. This research is normative juridical research conducted by literature study. The results of this study indicate that the window dressing crime committed by former directors of the company is fraud, seen from the act of presenting misleading information. Even though efforts have been made by the GMS and the Board of Commissioners to prevent the occurrence of criminal acts by refusing financial statements and removing the two former directors who committed criminal acts, this still has a negative impact in the form of capital loss, loss of trust, and traumatic psychological effects on shareholders. Supposedly, the principles of transparency and accountability must be implemented with a commitment between company management with good supervision by all parties concerned."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan terkait pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada seorang fisioterapis sebagai seorang tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan melalui praktik fisioterapi mandiri. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mengenai pengaturan terkait profesi fisioterapis dan pelayanan fisioterapi dalam hukum kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis dan Kode Etik Fisioterapi Indonesia. Pengaturan mengenai fisioterapis dan pelayanan fisioterapi telah dijabarkan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi dalam Peraturan Perundang-Undangan khususnya mengenai pengaturan praktik fisioterapi mandiri. Bentuk pertanggungjawaban bagi seorang fisioterapis yang membuka praktik mandiri apabila terjadi suatu malpraktik dalam memberikan pelayanan fisioterapi adalah pertanggungjawaban secara langsung dikarenakan praktik fisioterapi mandiri mengatasnamakan diri fisioterapis yang mendirikan praktik mandiri secara pribadi dan praktik fisioterapi mandiri tidak berasosiasi dengan rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas tertentu. Hasil penelitian ini menyarankan agar Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan lebih memperhatikan profesi fisioterapis untuk menjamin pelaksanaan fungsi profesi fisioterapis dari pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah, selanjutnya bagi Organisasi IFI agar lebih giat dalam melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan profesi fisioterapis serta Kode Etik Fisioterapi Indonesia agar seorang fisioterapi dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memahami akan hak dan kewajibannya dan saran bagi fisioterapis untuk memahami ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan profesi fisioterapis untuk melindungi serta meminimalisir kemungkinan seorang fisioterapis melakukan suatu kesalahan hingga menyebabkan kerugian pada pasien/klien.

---

This thesis discusses the accountability-related arrangements that can be requested from a physiotherapist as a health worker who provides health services through independent physiotherapy practice. The form of this thesis research is normative juridical with qualitative methods. This study shows that in regards to the regulation of physiotherapist and physiotherapy services in Health Law is stipulated in Law No. 36 of 2014 on Health Workers, Ministerial Regulation of the Health Ministry No. 65 of 2015 on Physiotherapy Service Standards, Ministerial Regulation of the Health Ministry No. 80 of 2013 on The Implementation of the Physiotherapist Profession and Physiotherapy Practices and Physiotherapy Code of Ethics in Indonesia. The regulations of physiotherapy and physiotherapy services have been thoroughly explained, but there are some points that yet to be explained in the Law, particularly about the stipulation of Independent Physiotherapy Services. The form of accountability for a physiotherapist who opens an independent practice in the event of a malpractice in providing physiotherapy services is direct responsibility due to the practice of independent physiotherapy in the name of a physiotherapist who establishes an independent private practice and independent physiotherapy practice is not associated with certain hospitals, clinics, or health centers. This study suggests the Ministry of Health and the Public Health Office to put a bigger concern and attention to physiotherapists in order to ensure the implementation of the physiotherapists' professional functions from government's supervision and guidance. Furthermore, it is also suggested for IFI Organization to perform an even greater measure of socialization about the laws regarding the physiotherapist profession and also Indonesian Physiotherapy Code of Ethics so that a physiotherapists can improve their quality and understand the rights and duty imposed upon them. Last, it is encouraged for physiotherapists to comprehend the laws regarding the physiotherapist profession to protect their rights and to prevent physiotherapist causing an offend that causes damages to patients/clients"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal danakuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah DaerahProvinsi di Indonesia periode tahun 2010-2013. Penelitian ini adalah penelitiankuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model Regresidengan model efek random. Variabel akuntabilitas laporan keuangan berperansebagai variabel moderasi yang diduga dapat menurunkan pengaruh positifdesentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi. Variabel akuntabilitas laporankeuangan diukur dengan opini audit dan tindak lanjut rekomendasi hasilpemeriksaan BPK RI. Hasil penelitian membuktikan bahwa desentralisasi fiskalmemiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Tindak lanjut hasilpemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dapatmemperlemah hubungan positif pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkatkorupsi

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the effect of fiscal decentralization danaccountability of Financial Statements on level of corruption in local governmentin Indonesia during 2010-2013. This study is quantitative research by using paneldata dan multiple regression with random effect model. The accountability of theFinancial Statements variable contribute as a moderating variable that could beexpected to decrease the positive effects of fiscal decentralization on the level ofcorruption. accountability of financial statements variables measured with an auditopinion dan Audit rectification by the Provincial Government. The study findsthat fiscal decentralization has positive correlation on level of corruption. Auditrectification by the Provincial Government weakens the positive effect of fiscaldecentralization to the level of corruption"

"Nama : Sheila PurnomoProgram Studi : Magister Ilmu HukumJudul : Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Terumbu Karang Oleh Kapal MS Caledonian Sky Ditinjau Dari Hukum Lingkungan InternasionalDalam Strict liability seseorang bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa: Pertama, para korban dilepaskan dari beban berat untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual tergugat; Kedua, para ldquo;potential polluter rdquo; akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya level of care , maupun tingkat kegiatannya level of activity . Dua hal ini merupakan kelebihan strict liability. Konsep pertanggungjawaban mutlak juga dapat diberlakukan kepada badan hukum dan/atau perusahaan/korporasi dan/atau negara.Peneliti mengambil contoh kasus kerusakan lingkungan laut yang saat ini menarik perhatian adalah kerusakan terumbu karang di wilayah perairan Raja Ampat, Papua Barat yang disebabkan oleh kandasnya kapal pesiar Inggris MS Caledonian Sky yang dinakhodai oleh Kapten Keith Michael Taylor di perairan Raja Ampat, Papua Barat menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang seluas 18.882 m2. Latar belakang terjadinya kasus kandasnya kapal diperkirakan karena kelalaian nahkoda kapal, disamping itu juga, sistem tata keamanan kelautan Indonesia yang lemah menjadi faktor pemicu terjadinya kasus ini. Konsep pertanggungjawaban mutlak dapat diberlakukan kepada badan hukum dan/atau perusahaan/korporasi yang menaungi kapal pesiar MS Caledonian Sky atas kerusakan yang terjadi pada terumbu karang di wilayah perairan Raja Ampat. Penelitian tentang Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability. Metode penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini sebagian besar memanfaatkan dokumen-dokumen internasional dan sumber-sumber tertulis yang memuat informasi sekunder yang memuat mengenai pertanggungjawaban. Dalam ganti rugi yang dapat dimintakan ke perusahaan pemilik kapal inilah prinsip strict liability dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang lingkungan hidupnya. Kata Kunci : Korporasi, Tanggung Jawab, Caledonian Sky, Lingkungan

---

ABSTRACTName Sheila PurnomoStudy Program Magister Ilmu HukumTitle Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Terumbu Karang Oleh Kapal MS Caledonian Sky Ditinjau Dari Hukum Lingkungan

---

Internasional In Strict liability a person is responsible whenever losses arise. This means that First, the victims are released from a heavy burden to prove a causal relationship between their losses and the actions of the individual defendant Secondly, the potential polluters will pay attention to both their level of care, and their level of activity. These two things are excess strict liability. The concept of absolute liability can also be applied to legal entities and or companies corporations and or countries.Researchers take the case of marine environmental damage that is currently attracting attention is the destruction of coral reefs in the territorial waters of Raja Ampat, West Papua caused by the crash of British cruise ship MS Caledonian Sky who was captained by Captain Keith Michael Taylor in the waters of Raja Ampat, West Papua causing damage coral reef ecosystem of 18,882 m2. The background of the case of shipwreck is estimated due to negligence of the ship 39 s captain, besides that, the weak Indonesian marine security system becomes the trigger factor for this case.The concept of absolute liability can be applied to legal entities and or corporations that shelter MS Caledonian Sky cruises on damage to coral reefs in Raja Ampat waters. Research on Corporate Responsibilityiability Against Implementation of Strict Liability Principles. The method of this thesis research is normative law research.This research mostly draws on international documents and written sources containing secondary information that includes accountability. In the compensation that can be requested to the company owner of the ship is the principle of strict liability can be applied by the Indonesian government in accordance with those set in the laws of the environment. Key Word Corporate, Responsibility, Caledonian Sky, Environment "

"Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk meninjau ulang atau mengubah Keputusan tentang penetapan peserta pemilukada, sementara kewenangan untuk meninjau ulang atau mengubah susbstansi keputusan tata usaha Negara oleh KPUD adalah Pengadilan Tata Usaha. Fokus tesis ini adalah pemilihan gubernur di Provinsi Jawa Timur sebagai contoh dimana Putusan DKPP memerintahkan KPUD untuk mengubah keputusan mereka terkait penetapan peserta pemilukada yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilukada oleh KPUD. Perintah DKPP semacam ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Putusan DKPP tidak mengubah prinsip-prinsip dan mekanisme pengujian sebuah keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang TUN. Mekanisme penyelesaian sengketa TUN terkait pemilukada di PTUN yang tidak sejalan dengan proses dan tahapan pemilukada telah mengakibatkan DKPP menjadi pilihan bagi calon peserta pemilukada untuk mendapatkan keadilan. Dari sudut pandang penulis, perlu dibentuk suatu mekanisme khusus penyelesaian sengeketa TUN terkait pemilukada di lingkungan peradilan TUN yang sejalan dengan keberadaan, tugas, dan kewenangan DKPP.

---

In accordance with Law No. 15 Year 2011 on the General Election Implementers, Election Organizers Ethics Council is an independent ethic council that has authority to investigate and decide on complaints of alleged violations of code of conduct,which include sanctions or rehabilitations,committed by election organizers (included in the governor/regional elections). In practice, DKPP not only make decisions related to ethic violations, sanctions, and rehabilitations but also order the election organizers to review and/or change the Regional Election Commission decision. Whereas reviewing and changing KPUD decisions is Administrative Court authority.

This thesis focus on governor election in East Java Province as an example area which DKPP verdict compelled KPUD to alter their decision related to electoral candidates, who previously ruled ineligible, could participate in the election. This mechanism is not in line with Law No. 15 Year 2011. DKPP verdict should not change the principles and mechanisms of test administrationin Administrative Court asstipulatedin Administrative law.

Mechanism of election dispute in PTUN is not in line with election process in the regional level. Therefore, DKPP be a favourable option for election candidates to gain justice. From author perspective, it is necessarry to establish special administrative resolution mechanisms in administrative court which it should be along with the existence of DKPP."

"ABSTRACTMahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 menghukum terdakwa PT KA yang diwakili oleh SR selaku direktur utama, karena melakukan pembakaran hutan yang merusak lingkungan hidup, dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,- Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, kaitannya dengan pidana tambahan berupa pemulihan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang terjadi? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi belum dilakukan secara maksimal karena didasari oleh tiga alasan. Pertama, terdakwa dipidana denda dengan menggunakan ancaman pidana minimal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 108 Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, terdakwa tidak dikenai pidana tindakan tata tertib seperti perbaikan akibat tindak pidana guna memulihkan kerugian keuangan negara. Ketiga, terdakwa juga tidak dikenai pidana tambahan. Tegasnya putusan a quo belum maksimal baik dilihat dari sisi pemulihan kerugian keuangan negara, maupun dari sisi sanksi pidana denda kepada pelaku. "