Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki usia emas yaitu 100 tahun. Adapun, pada tahun tersebut Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Visi Indonesia 2045. Saat ini, berbagai strategi sedang dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, salah satunya dengan dibuatnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berdasarkan MP3EI, untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi maka Indonesia dibagi ke dalam enam wilayah koridor ekonomi yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali Nusa Tenggara, dan Koridor Papua Kepulauan Maluku. Untuk mempercepat pengembangan potensi industri pada setiap koridornya, maka perlu dibangunan infrastruktur yang memadai seperti industrial Infrastructure dan infrastruktur utama yang dapat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun pembangunan infrastruktur tersebut perlu biaya yang sangat besar, sedangkan dana APBN terbatas sehingga diperlukan alternatif pembiayaan yang lain. Berdasarkan analisis life cycle cost yang dilakukan pada proyek ini diperoleh nilai IRR sebesar 11,51%, artinya proyek layak secara finansial karena nilai IRR di atas WACC yaitu 11,01%. Namun untuk lebih meningkatkan daya tarik swasta, maka dibuat pola pembiayaan dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari keseluruhan skenario sharing biaya antara pemerintah dengan swasta dan analisis yang dilakukan, diperoleh pola pembiayaan yang optimal untuk proyek ini yaitu skenario dengan IRR sebesar 15,62% dan pembagian biaya yang menjadi tanggung jawab pihak swasta adalah 64,14% dari biaya initial cost, 73,61% dari biaya operasional dan pemeliharaan, adapun pihak swasta juga memperoleh 76,62% dari hasil pendapatan. Pada skema kelembagaan KPBU banyak pihak yang berperan, diantaranya adalah PT. Indonesia Maju Bersama yang dibentuk sebagai perusahaan SPV (Special Purpose Vehicle).

---

Indonesia will enter the golden age of 100 years of independence in the next 2045. Besides that, in that year Indonesia will meet a demographic bonus so that it becomes a great opportunity for the Indonesian people to develop rapidly and realize the dream of Indonesia. Indonesia is also expected to become a sovereign, developed, equitable and prosperous country as stated in the vision of Indonesia 2045. Currently, various strategies are carried out to achieve Indonesia's golden generation of 2045, one of which is the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (abbreviated MP3EI). Based on MP3EI, to accelerate and expand economic development, Indonesia is divided into six economic corridor areas, namely the Sumatra Corridor, the Java Corridor, the Kalimantan Corridor, the Sulawesi Corridor, the Bali-Nusa Tenggara Corridor, and the Papua - Maluku Corridor. To accelerate the development of industrial potential in each corridor, it is necessary to build adequate infrastructure such as industrial infrastructure and main infrastructure that can support the smooth economic activities and increase economic growth in the region. However, infrastructure development requires a very large cost, while funds in the state budget are limited so that other financing alternatives are needed. Based on the life cycle cost analysis conducted on this project, the Internal Rate of Return (IRR) value of 11.51% is obtained, meaning that the project is financially feasible because the Internal Rate of Return value above the Weighted Average Cost of Capital (WACC) is 11.01%. To further enhance the attractiveness of the private sector, a financing and institutional pattern based on Public Private Partnership (PPP) scheme is made. From the overall cost sharing scenario between the government and the private sector and the analysis conducted, the optimal financing pattern for this project is obtained, namely the scenario with an IRR of 15.62% and the cost sharing which is the responsibility of the private party is 64.14% of the initial cost, 73.61% of operating and maintenance costs, and 76.62% of income. In the Public Private Partnership (PPP) scheme many parties play a role, including PT. Indonesia Maju Bersama which is formed as a SPV (Special Purpose Vehicle) company.

"

"ABSTRAKTesis ini mengkaji mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Proyek Infrastruktur SPAM Umbulan. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam proyek SPAM Umbulan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini meliputi hambatan dan risiko yang dihadapi beserta rencana mitigasi terhadap pelaksanaan Proyek, penjaminan pemerintah dalam pelaksanaan Proyek, dan juga tinjauan hukum dalam penetapan tarif air curah pada Proyek SPAM Umbulan. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang disertai dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis data yang diperlukan dalam tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literatur, dan buku-buku yang relevan dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

---

ABSTRACTThis thesis examines the Public Private Partnership in the SPAM Umbulan Infrastructure Project. PJPK in SPAM Umbulan project is East Java Provincial Government. The issues studied in this thesis include the constraints and risks that are encountered along with the mitigation plans for the implementation of the Project, government guarantees in the implementation of the Project, as well as legal review on the determination of the bulk water tariffs on the Umbulan SPAM Project. This thesis is compiled by using normative legal writing method which aims to examine legal certainty based on literature study and existing positive law. This study uses a law approach accompanied by literature study to gain a more comprehensive understanding. The types of data required in this thesis are secondary data obtained through literature studies, such as legislation, official documents, literature, and books relevant to Public Private Partnership."

"Ketersediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi isu strategis di Indonesia sehingga dibutuhkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang mampu menarik minat pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan mengevaluasi kelayakan investasi serta mengevaluasi preferensi/minat badan usaha dan masyarakat terkait penyediaan Rusun umum milik (Rusunami) melalui skema KPBU tersebut. Pendekatan campuran digunakan dalam penelitian ini; kualitatif dengan studi kasus untuk mengembangkan skema KPBU, metode economy engineering untuk mengevaluasi kelayakan investasi, dan kuantitatif untuk mengevaluasi preferensi/minat badan usaha dan masyarakat MBR melalui survei dengan kuesioner.Skema KPBU dalam penyediaan Rusunami yaitu design-build-finance-operate-maintenance-transfer (DBFOMT) dengan pengembalian investasi berupa user charge untuk penyediaan Rusunami (35%) dan apartemen/fasilitas komersial (65%) yang memanfaatkan lahan milik pemerintah secara sewa selama 50 tahun yang disertai dukungan fasilitasi pembangunan infrastruktur, perizinan, dan penyiapan lahan dari pemerintah. Skema KPBU tersebut menghasilkan kelayakan investasi dengan nilai IRR 13,18%, NPV sebesar Rp. 610.063.962.923 dan payback period selama 7,45 tahun. Secara umum, skema KPBU dimaksud telah sesuai dengan preferensi/minat responden badan usaha berdasarkan variabel skema KPBU, kelayakan investasi, dan alokasi risiko, namun masih memerlukan pengembangan terutama terkait nilai IRR, alokasi kewajiban pendanaan dan regulasi terkait konsesi lahan. Di sisi lain, rencana Rusunami yang ditinjau dari variabel keterjangkauan, fitur dan aksesibilitas Rusunami, dan bentuk kepemilikan hunian secara umum telah cukup sesuai dengan preferensi/minat masyarakat MBR, namun masih memerlukan penyelarasan terkait harga jual, besaran angsuran dan biaya service charge serta masa kepemilikan hunian

---

The availability of housing for low-income community is still a strategic issue in Indonesia. Therefore, public private partnership scheme is needed to attract the interest of stakeholdersThis study aims to develop a PPP scheme and evaluate investment feasibility as well as analyze the preferences/interests of business entities and the communities to the provision of public housing (apartment) through the PPP scheme. A mixed approach was used in this study; qualitative with case studies to develop PPP scheme, while engineering economy method to evaluate investment feasibility and quantitative method to evaluate preferences/interests of private sector and low-income community through surveys with questionnaires.

The PPP scheme in providing public housing is design-build-finance-operate-maintenance-transfer with a return on investment in the form of a user charge for the provision of public apartment (35%) and commercial apartment/facilities (65%) that utilize government-owned land on a 50-year lease which accompanied by support for facilitation of infrastructure development, licensing, and land preparation from the government. The PPP scheme can generate investment feasibility with IRR value of 13.18%, NPV of Rp. 610,063,962,923 and payback period for 7.45 years. In general, the PPP scheme is suitable with the preferences/interests of private sector based on the variables of the PPP scheme, investment feasibility, and risk allocation, but still requires adjustments related to IRR value, funding allocation and land concession. On the other hand, the housing planning in terms of the affordability, features and accessibility, and the form of residential ownership is quite suitable with the preferences/interests of the low-income community, but still requires adjustments related to the selling price and service charge fees as well as the period of ownership of the dwelling."

"Infrastruktur logistik memainkan peranan penting dalam memfasilitasi pergerakan angkutan barang perkotaan dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan perkotaan. Namun, isu yang saat ini timbul di berbagai wilayah adalah kondisi infrastruktur logistik yang tidak memadai sehingga tidak dapat mengakomodir peningkatan pergerakan angkutan barang perkotaan yang berdampak negatif terhadap lingkungan perkotaan. Pengembangan infrastruktur logistik yang berpusat pada bandara dan integrasinya dengan infrastruktur fisik lainnya memberikan manfaat signifikan dalam hal aksesibilitas dan konektivitas di dalam kawasan bandara, serta meningkatkan efisiensi kualitas layanan logistik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur logistik dalam sebuah model kota bandara yang berkelanjutan melalui konsep Logistic Aerocity, dengan studi kasus pada Bandara Internasional Radin Inten II Lampung. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi rencana tata guna lahan, rencana jaringan transportasi dan arahan peraturan zonasi pada konsep Logistic Aerocity. Di sisi lain, pembiayaan pengembangan infrastruktur menghadapi kendala adanya financial gap dan keterbatasan anggaran pembiayaan sehingga skema pembiayaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) diharapkan dapat menjadi alternatif skema pembiayaan pada pengembangan konsep Logistic Aerocity. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dan kuantitatif. Data diolah dengan menggunakan simulasi 3d modeling, life cycle cost method dan simulasi skenario sharing pembiayaan antara publik dan swasta untuk mengevaluasi kelayakan finansial. Hasil penelitian ini memberikan alternatif model pengembangan infrastruktur logistik yang berpusat pada bandara (airport-centric development) melalui konsep Logistic Aerocity yang terdiri dari komponen pengembangan bandara berupa fasilitas kargo udara, integrated logistic hub, industrial park, kawasan komersial dan open space area. Dari hasil penelitian, juga didapatkan kelayakan investasi dari pengembangan konsep Logistic Aerocity menghasilkan nilai IRR sebesar 11,99% yang masih mendekati nilai WACC sehingga belum begitu menarik bagi investor. Dengan menggunakan skema pembiayaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), didapatkan nilai IRR akhir sebesar 15,86% dengan pembagian biaya antara pihak pemerintah dan swasta dari komponen biaya investasi, operasional & pemeliharaan serta pendapatan.

---

Logistics infrastructure plays a vital role in facilitating the movement of urban freight transport and contributes to promote urban development. However, current arising issue of inadequate logistics infrastructure that failed to accommodate the increased movement of urban freight transport due urban development has negatively impacted the urban environment. The development of airport-centric logistics infrastructure and the integration with other physical infrastructure can provide more significant benefits in terms of accessibility and connectivity within the airport area, as well as improving efficiency in the logistics service quality. Therefore, this study aims to develop logistics infrastructure in a sustainable airport city model through the concept of Logistic Aerocity, taking into account Radin Inten II International Airport as the case study. Furthermore, this study also provides recommendations for land use planning, transportation network planning and zoning regulation in the concept of Logistic Aerocity. On the other hand, the financing of infrastructure development faces financial gaps and budget constraints, so that Public Private Partnership (PPP)-based financing scheme is expected to be an alternative financing scheme for the development of Logistic Aerocity concept. The research method used is qualitative and quantitative case studies. The data is processed using 3d simulation modeling, life cycle cost method and scenario simulation of sharing financing between public and private to develop financial feasibility. The results of this study provide an alternative model of airport-centric logistics infrastructure development through the concept of Logistic Aerocity which consists of airport development in the form of air cargo facilities, integrated logistics hubs, industrial parks, commercial areas and open spaces. The results of the study also show that investment feasibility from the development of Logistic Aerocity concept resulted in an IRR value of 11.99%, which is still close to the WACC value so that it is not very attractive to investors. By using a financing scheme based on Public Private Partnership (PPP), a final IRR value of 15.86% was obtained with cost sharing between public and private sector from the components of initial costs, operational & maintenance costs and revenue."

"Tesis ini menganalisis bagaimana penyelenggaraan Jalan Tol dilakukan dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU), khususnya terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek Jalan Tol tersebut. Tulisan ini juga menganalisis pemberian Jaminan Pemerintah jika dikaitkan dengan Prinsip Kemanfaatan KPBU. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Jaminan Pemerintah merupakan suatu jaminan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kelayakan kredit (creditworthiness) untuk mempermudah investor swasta memperoleh modal dan mengurangi beban pembiayaan, sehingga nantinya berdampak pada biaya layanan yang diberikan kepada masyarakat. Namun dalam prakteknya, pemberian Jaminan Pemerintah menimbulkan suatu biaya imbal jasa yang tidak sedikit untuk ditanggung oleh Badan Usaha Pelaksana KPBU. Konsekuensinya, biaya tersebut akan mempengaruhi nilai pengembalian investasi proyek KPBU yang berujung pada peningkatan tarif penggunaan jalan tol. Jika berpedoman pada Prinsip Kemanfaatan KPBU, yakni memberikan kemanfaatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, maka idealnya tarif rol pun tidak memberatkan masyarakat.

---

This thesis analyses how the operation of toll roads is conducted under the Public-Private Partnership (PPP) Scheme, particularly concerning the provision of Government Guarantees in toll road projects. It also examines the provision of Government Guarantee in relation to the Utility Principle of PPP. This paper structured using doctrinal research methods. A Government Guarantee is designed to enhance creditworthiness, making it easier for private investor to obtain capital and reducing the financing burden, ultimately impacting the cost of services provided to the public. However, in practice, the provision of a Government Guarantee incurs significant guarantee fees for the PPP implementing business entity. Consequently, these costs affect the return on investment for PPP projects, leading to increased toll road usage fess. Based on the Utility Principle of PPP, which aims to provide social and economic benefits to the community, ideally, the toll fees should not be burdensome to the public."

"Skripsi ini membahas persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek infrastruktur yang menggunakan skema public private partnership yang telah berjalan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (legal research) dengan desain eksplanatoris deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lembaga yang memberikan Jaminan Pemerintah di Indonesia, tidak bisa memberikan Jaminan Pemerintah untuk proyek public private partnership yang telah berjalan karena tidak terpenuhinya syarat Jaminan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk proyek public private partnership yang belum beroperasi secara komersial. Akibat tidak tersedianya Jaminan Pemerintah, PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif Jaminan Pemerintah untuk melindungi kepentingannya. Agar proyek public private partnership yang telah berjalan bisa mendapatkan Jaminan Pemerintah maka Pemerintah perlu merevisi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 terkait waktu penyampaian usulan penjaminan; PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif atas Jaminan Pemerintah untuk mengelola risiko akibat tidak adanya Jaminan Pemerintah.

---

This thesis addresses the requirements in law related to Government Guarantee given to infrastructure project in operating phase using public private partnership scheme. This research will be conducted as normative (legal research) with descriptive explanatory design. The research showed that PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), as an agency that provides Government Guarantee in Indonesia, cannot give Government Guarantee for public private partnership project in operating phase due to non-compliance with the provision regarding Government Guarantee can only be given to public private partnership project that is still in planning phase. Since no Government Guarantee available, PT Aetra Air Tangerang could use alternative methods to Government Guarantee to protect its interest. Therefore, to make Government Guarantee available to public private partnership project that has been in operating phase the Government should revise provisions in Presidential Decree Number 13/2010 and Presidential Decree Number 78/2010 on when the guarantee proposal should be submitted; PT Aetra Air Tangerang could use the alternative methods to Government Guarantee to mitigate its risk due to the absence of Government Guarantee thereof."