Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan insentif pajak atas sumbangan untuk penanggulangan bencana. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi insentif pajak atas kegiatan pemberian sumbangan untuk penanggulangan bencana berdasarkan indikator kriteria evaluasi kebijakan oleh William Dunn. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa regulasi kebijakan insentif pajak atas sumbangan untuk penanggulangan bencana, secara keseluruhan belum memenuhi indikator kriteria evaluasi kebijakan William Dunn. Belum terpenuhi sebab insentif pajak atas sumbangan bencana belum dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagai penyebab dari terbatasnya persyaratan yang diberikan. Agar insentif pajak atas sumbangan penanggulangan bencana dapat berjalan efektif, pemerintah perlu melakukan sosialisasi supaya kebijakan insentif yang dimaksud dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, diperlukan penyesuaian terkait ketentuan insentif berdasarkan kondisi saat ini, seperti mempertimbangkan pelonggaran persyaratan status bencana yang menjadi sasaran insentif.

---

This thesis discusses about the tax incentive policy for donations activities for disaster management. This research was conducted to evaluate tax incentives for donation activities for disaster management based on policy evaluation criteria by William Dunn. The research method is carried out using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The data used in this thesis is obtained by conducting in-depth interviews with several speakers who are considered relevant to the issues raised. The results of the study indicate that the tax incentive policy regulation for donations activites for disaster management, as a whole, has not met William Dunn's policy evaluation criteria. Not yet fulfilled because tax incentives for disaster donations have not been utilized by taxpayers as a cause of the limited requirements given. In order for tax incentives to contribute to disaster management to be effective, the government needs to socialize so that the incentive policy in question can be conveyed well. In addition, adjustments are needed related to incentive provisions based on current conditions, such as considering the easing of disaster status requirements that are targeted by incentives."

"ABSTRACTPenelitian dan Pengembangan R D memiliki peran penting dalam sektor Energi Baru Terbarukan EBT perlu didukung oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan pajak salah satunya kebijakan insentif Pajak Penghasilan PPh atas Biaya R D untuk Mendorong Kegiatan EBT. Sektor EBT merupakan sektor yang sangat penting terkait target rasio elektrifikasi dan pemerataan serta keterjangkauan energi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keselarasan antara tujuan kebijakan dengan dampak yang dihasilkan berdasarkan teori implementasi kebijakan dan dikaitkan dengan konsep perpajakan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara tujuan kebijakan yang bertujuan untuk menarik investasi bidang R D dengan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan yang berdampak pada adanya stagnansi investasi R D di bidang EBT yang mana pemanfaatan insentif masih relatif kecil dan produk kebijakan insentif yang kurang menarik dibandingkan dengan negara lain sehingga daya saing investasi R D khususnya sektor EBT masing kurang bersaing. Untuk mempercepat laju invetasi R D EBT, penulis menyarankan agar sebaiknya pihak pemerintah membuat kebijakan insentif perpajakan yang lebih menarik bagi investor untuk menjalankan R D EBT.

---

ABSTRACTResearch and Development R D has an important role in the Renewable Energy sector RE needs to be supported by the Indonesian government through the tax policy of Income Tax policy on R D Costs to Encourage RE Activities. The RE sector is a very important sector related to the target ratio of electrification and equity and national affordability. This study aims to see the harmony between policy objectives and the resulting impact based on the theory of policy implementation and associated with the concept of relevant taxation. This research uses qualitative approach. The results indicate that there is a discrepancy between the policy objectives aimed at attracting R D investment with the impacts generated by policies that have an impact on the stagnation of R D investments in the area of RE where the use of incentives is still relatively small and incentive policy products are less attractive than other countries so that the competitiveness of R D investment in particular the RE sector is less competitive. To accelerate the rate of RE R D investigation, the authors suggest that the government should create a more attractive tax incentive policy for investors to run RE R D."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas, pemerataan, dan ketepatan insentif pajak yang diterapkan Indonesia atas industri bahan bakar nabati. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa insentif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas industri Bahan Bakar Nabati secara umum di Indonesia tidak efektif bagi perkembangan industri tersebut karena minimnya industri yang memanfaatkan insentif yang disediakan oleh pemerintah. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi yang ditujukan spesifik pada cakupan produk dan wilayah tertentu, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan. Peneliti menemukan bahwa selain peningkatan kualitas sosialisasi insentif Pajak Penghasilan, kebijakan pajak lain yang tepat adalah insentif pajak untuk mendorong konsumsi, karena realisasi penanaman modal oleh industri pada umumnya mempertimbangkan adanya penawaran atau peluang pasar Bahan Bakar Nabati di Indonesia.

---

This research’s purpose is to describe the effectiveness, distribution, and accuracy of tax incentive for biofuel industries development in Indonesia. With qualitative research approach and qualitative data collection methods, researcher found that income tax incentive is ineffective for the development of biofuel industries, because of the lack of it's utilization by biofuel industries. Indonesia’s government have to do more focus and spesific socialization on certain industrial estate, criteria and type of product to optimize utilization of tax incentive.

Researcher found that in addition to the improvement of tax incentive socialization in Indonesia, the alternative tax policy is to encourage consumption on biofuel because, prior reason of realization on investment of biofuel industries is market or demand of biofuel in Indonesia."

"Lulusan pendidikan vokasi memiliki tujuan sebagai lulusan yang siap kerja. Namun, setiap tahunnya pendidikan vokasi menjadi kontribusi utama dari tingkat pengangguran di Indonesia. Dalam RPJMN 2020-2024, pengembangan kualitas SDM menjadi program prioritas, dimana salah satunya melalui pengembangan pendidikan vokasi. Untunk meningkatkan kualitas SDM pendidikan vokasi, pemerintah memberikan dorongan, salah satunys dari segi fiskal, dengan mengenalkan insentif pajak pada September 2019 yaitu berupa pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan vokasi (super tax deduction kegiatan vokasi). Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan insentif pajak super tax deduction atas penyelenggaraan kegiatan vokasi serta membahas faktor penghambat implementasi dari super tax deduction kegiatan vokasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan super tax deduction atas kegiatan vokasi telah berlangsung selama hampir tiga tahun masih tidak optimal meskipun progress pemanfaat skema insentif ini terus meningkat setiap tahunnya. Dalam implementasinya, manfaat yang diberikan kepada pendidikan vokasi belum bisa dirasakan. Faktor yang menghambat dimanfaatkannya super tax deduction atas penyelenggaraan kegiatan vokasi adalah dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang secara umum menyebabkan perlambatan perekonomian, terkendala dalam pemenuhan kriteria administratif, minimnya kepercayaan dan kesiapan WP dalam memanfaatkan skema insentif super tax deduction atas kegiatan vokasi, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan.

---

Graduates from vocational education are expected to be prepared for employment. However, graduates from vocational education dominate the unmployment rate each year. In the National Medium-Term Development Plan for 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), the improvement of the quality and competence of human resources is one of the main priorities, namely through strengthening vocational education. In September 2019, the government introduce a tax incentives in the form of super tax deduction as a fiscal support to encourage business and industry to contribute in improving the quality of vocational education. This research intended to analyze the implementation of tax incentive policy called super tax deduction on vocational activities and also to analyze inhibiting factors of the implementation of super tax deduction on vocational activities. This study used a qualitative approach with in-depth interview, data collection techniques and literature study. The results of this study showed that the implementation of the super tax deduction policy on vocational activities that has been going on for almost three years is still not optimal. The expected impact on vocational education has not been realized. There are four factors that inhibit the implementation of super tax deduction on vocational activities that need to be considered, such as the general condition of the Covid-19 pandemic causing the economy slowdown, business and industry having administrative compliance difficulties, the lack of trust and readiness of taxpayers in utilizing the super tax deduction incentive scheme, and the lack of socialization carried out by policy implementers."

"Belum banyak riset yang mengkaji tentang evaluasi kebijakan pemberian insentif penghasilan atas industri tekstil. Tujuan utama pemberian insentif pajak kepada industry tekstil adalah mencegah Industri tekstil melakukan penutupan pabrik, dan berdampak pada Pemutusan Tenaga Kerja (PHK) terhadap buruh dan terjadinya gejolak pada pasar keuangan dan nilai tukar rupiah .Ketentuan yang mengatur pemberian insentif pajak penghasilan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 Tahun 2013.Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan tersebut berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, responsivitas, dan ketetapan. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan tersebut belum efektif , respon yang rendah dan belum tepat guna.

---

Has not been a lot of research that examines the evaluation of policy incentives on income from the textile industry. The main purpose of tax incentives to the textile industry is the textile industry doing to prevent plant closures, and impact on the Termination of Employment to the workers and the turmoil on the financial markets and the exchange rate. Provisions governing income tax incentives are Minister of Finance Regulation Reducing the number 124/PMK.011/2013 amount of income tax of Article 25 and Delays Payments Income Tax of Article 29 in 2013. Study discusses the policy evaluation is based on the evaluation criteria according to Dunn's policy is based on the evaluation criteria of effectiveness, responsiveness , and permanence. The results from this research that the policy has not been effective, low response and not appropriate. "

"Olahraga merupakan salah satu aktivitas yang banyak digemari oleh banyak kalangan di seluruh dunia, dari anak kecii sampai lansia. Sehingga olahraga dapat dijadikan tempat hiburan Untuk masyrakat, dari berolahraga bersama komunitas sampai menonton event-event olahraga. Namun industri olahraga masih memiliki beberapa hambatan-hambatan, misalnya pada minimnya pendanaan ataupun sponsorship kepada olahraga di Indonesia. Terlebih pada masa sekarang ini olahraga merupakan salah satu industri yang sangat berkembang di dunia dan industri olahraga dapat memajukan ekonomi dan nama suatu negara. Namun, walaupun sebuah perusahaan memberikan sponsorship kepada olahraga di indonesia, tetap harus dikenakan pajak dan tidak dapat luput atau lepas dari pajak. Sehingga salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang memberikan sponsorhip berupa Corporate Social Responsibility atau Promosi kepada olahraga di indonesia.

---

Sport is one activity that is popular with many people around the world, from young children to the elderly. So that sports can be used as a place of entertainment For the community, from exercising with comics to watching sports events. However, the sports industry still has several obstacles, for example the lack of funding or sponsorship for sports in Indonesia. Especially at this time sport is one of the most developed industries in the world and the sports industry can advance the economy and the name of a country. However, even if a company provides sponsorship for sports in Indonesia, it must still be taxed and cannot be exempted from tax. So that one effort that can be done is to provide tax incentives to companies that provide sponsorship in the form of Corporate Social Responsibility or Promotion to sports in Indonesia. For this reason, the purpose of this study is to analyze and find ways to provide tax incentives to companies that provide sponsorship in the form of Corporate Social Responsibility or Promotion to sports in Indonesia."

"The research aims to analyze the tax incentive policy for the donation given to research and development activities in Indonesia, as stated in Law No. 36 of 2008 on the Income Tax. The research is descriptive and uses qualitative approach. The result of the research shows that the tax incentive policy for the donation given to research and development activities in Indonesia successfully increases the number of donations and therefore support the increase of innovative products of the research and development activities."

"Perusahaan memerlukan strategi terkait perencanaan pajak yang efektif dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid-19 menjadi salah satu strategi yang dapat diimplementasikan agar perusahan dapat meminimalkan pajak secara legal. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi atas pemahaman, administrasi, serta dampak dari kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan unit analisis berupa single case study. Data yang diteliti adalah hasil wawancara dan laporan keuangan tahunan PT. XYZ tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini memberikan hasil evaluasi bahwa pemahaman yang berkaitan dengan pengajuan insentif pajak belum optimal karena pemberian fasilitas PPh Pasal 21 DTP tidak memberikan dampak untuk karyawan. Pembebasan PPh Pasal 22 impor tidak dapat diterapkan dan pengajuan percepatan restitusi PPN yang terhambat. Di sisi lain, penerapan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dapat membantu perusahaan mengurangi cashflow yang harus dibayarkan setiap bulan. Hasil evaluasi atas administrasi menunjukkan bahwa meskipun proses administrasi terhadap PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah sesuai dengan ketentuan pajak, proses administrasi kurang optimal disebabkan oleh PPh Pasal 22 impor yang tidak memenuhi syarat KLU, pengajuan percepatan restitusi PPN yang masih harus melewati prosedur dan pemeriksaan yang panjang, serta hambatan komunikasi dengan kantor pajak. Dampak yang dicapai adalah dampak finansial, yaitu mampu menghemat cashflow, dan dampak operasional, yaitu mampu memulihkan kinerja operasional perusahaan secara perlahan.

---

Companies need strategies related to effective tax planning in the face of the Covid-19 pandemic. The tax incentive policy for taxpayers affected by Covid-19 is one strategy that can be implemented so that companies can legally minimize taxes. The purpose of this study is to evaluate the understanding, administration, and impact of tax incentive policies for taxpayers affected by Covid-19. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The analytical technique used is descriptive analysis with the unit of analysis in the form of a single case study. The data studied are the results of interviews and the annual financial reports of PT. XYZ in 2019 and 2020. This study provides evaluation results that understanding tax filing is not optimal because the provision of Income Tax Article 21 DTP does not have an impact on employees. The exemption of Income Tax Article 22 on imports cannot be applied and the submission for VAT refunds is hampered. On the other hand, the application of Income Tax Article 25 reduction can help companies reduce the cash flow that must be applied every month. The results show that although the administrative process for Income Tax Article 21 DTP and the reduction in installments of Income Tax Article 25 are in accordance with tax provisions, the administrative process is less than optimal due to Income Tax Article 22 imports that do not meet KLU requirements, submitting applications for VAT refunds that still have to go through procedures and lengthy audits, as well as communication barriers with the tax office. The impact achieved is the financial impact, which is able to generate cash flow, and the operational impact, which results in the company's operational performance slowly."

"Inovasi bertujuan menciptakan gagasan baru yang diimplementasikan dan menjadi alasan utama peradaban modern. Proses inovasi melibatkan prinsip-prinsip kunci yang salah satunya merupakan penelitian dan pengembangan. Dukungan pemerintah dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dapat berupa pemberian fasilitas insentif pajak yang dapat dimanfaatkan dalam menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan dengan membandingkan beberapa negara yaitu Indonesia, Turki, dan Portugal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya Wajib Pajak yang memiliki minat dalam memanfaatkan kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan. Faktor utama dari rendahnya minat Wajib Pajak dalam memanfaatkan insentif pajak ini adalah karena tingginya peluang Wajib Pajak untuk dilakukan pemeriksaan setelah memanfaatkan kebijakan ini. Walaupun, Wajib Pajak tidak memiliki minat untuk menerapkan kebijakan ini, dampak atas beberapa faktor seperti tingkat aktivitas penelitian dan pengembangan, daya saing global, dan beberapa hal yang terdampak lainnya tidak mengalami penurunan dan cenderung positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia tidak memberikan dampak terhadap aktivitas penelitian dan pengembangan.

---

Innovation aims to create new ideas that are implemented and become the main reason for modern civilization. The innovation process involves key principles, one of which is research and development. Government support in research and development activities can be in the form of providing tax incentive facilities that can be utilized in carrying out research and development activities. The purpose of this study is to analyze tax incentive policies on research and development activities by comparing several countries, namely Indonesia, Turkey, and Portugal. This research uses descriptive qualitative method with data collection through literature study and field study. The results showed that there are still low taxpayers who have an interest in utilizing tax incentive policies for research and development activities. The main factor of the low interest of taxpayers in utilizing this tax incentive is due to the high chance of taxpayers to be audited after utilizing this policy. Although, taxpayers do not have an interest in applying this policy, the impact on several factors such as the level of research and development activities, global competitiveness, and several other affected things has not decreased and tends to be positive. This shows that the tax incentive policy on research and development activities in Indonesia has no impact on research and development activities."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan insentif pajak penghasilan berupa tax allowance yang diberikan kepada industri pembangkit listrik tenaga bayu angin di Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pencapaian tujuan kebijakan tax allowance dengan menggunakan indikator efektivitas, responsivitas dan ketepatan dari Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak penghasilan berupa tax allowance kurang efektif dalam meningkatkan investasi di bidang energi angin karena faktor ketidakpastian, tingginya kriteria penerima insentif, kurangnya sosialisasi serta peran insentif tax allowance yang kecil bagi industri ini. Adanya tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui suatu program merupakan faktor yang lebih mempengaruhi investasi dibandingkan pemberian insentif tax allowance.

---

This research focused on the evaluation of income tax incentive policy in the form of tax allowance given to wind power industry in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the achievement of tax allowance policy objectives by using Dunns indicators which are effectiveness, responsiveness and accuracy. This research used a qualitative approach with field research and literature data collection methods.

The results showed that income tax incentive in the form of tax allowance is less effective in increasing investment in wind energy due to uncertainty to get tax incentive approval, high qualifications or threshold, lack of socialization and small role of tax allowance incentive for the industry. A factor that further influences the investment is the existence of objectives to be achieved by the government through a program."