Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 166313 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Purba, Rosmelini Desriati
"ABSTRAK
Seiring era globalisasi, kajian Ilmu HI kini semakin kompleks, yang salah satunya
ditunjukkan dengan keterlibatan pemerintah daerah di arena internasional atau disebut
sebagai kerja sama sister city. Kota kembar yang berawal dari pertukaran budaya dan
pendidikan kini perlahan-lahan berkembang ke dalam kerja sama bidang ekonomi.
Keberhasilan kerja sama bidang ekonomi dalam kerangka kota kembar tidak hanya
terjadi di Eropa dan AS tetapi juga di wilayah Asia seperti halnya Kyoto dan
Yogyakarta. Namun demikian, keberhasilan kerja sama ekonomi justru tidak terjadi
pada kota kembar Jakarta dan Beijing, meski ekonomi adalah salah satu motivasi kerja
sama. Kerja Sama kota kembar Jakarta-Beijing yang seharusnya menitikberatkan pada
bidang ekonomi, kini malah justru kegiatan tersebut ditiadakan karena dinilai tidak
berhasil. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk
menganalisa penyebab ketidakberhasilan kerja sama ekonomi dalam kota kembar
Jakarta Beijing dengan menggunakan Konsep Nigel Ringrose. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa 1) DKI Jakarta tidak memiliki komitmen yang kuat dalam
menjalin kerja sama bidang ekonomi; 2) adanya keterbatasan partisipasi dari masyarakat
luas di Jakarta; 3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki pemahaman yang
sama dengan Pemerintah Kota Beijing; 4) tidak ada resiprokal dalam kerja sama kota
kembar Jakarta Beijing khususnya dalam bidang ekonomi; 5) Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta tidak memiliki contoh nyata keberhasilan dalam kerja sama kota kembar di
bidang ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya komitmen bagi
pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan manfaat dari kerja sama luar negeri
salah satunya dalam kerangka kerja sama kota kembar."
2019
T53160
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melissa Aesthetica
"Proses globalisasi maupun regionalisasi memperkuat peran aktor-aktor yang secara tradisional tidak lazim dianggap sebagai aktor internasional. Termasuk di antara aktor-aktor ini adalah pemerintah lokal. Aktivitas pemerintah lokal dalam melakukan hubungan luar negeri disebut paradiplomasi, yang salah satu bentuknya adalah relasi kota kembar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus terhadap relasi kota kembar Jakarta-Beijing, berkenaan dengan kesulitannya untuk mendukung program-program yang memiliki dampak strategis terhadap masyarakat Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut. Metode process tracing dipergunakan di dalam pelaksanaannya, sehingga keterkaitan antar faktor dapat dilihat dengan jelas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan praktek paradiplomasi di Indonesia terlalu bebas dan tidak diarahkan untuk mendukung hubungan luar negeri di tingkat pemerintah pusat. Masalah birokrasi juga membuat Jakarta menghadapi kesulitan menetapkan visi dalam melaksanakan paradiplomasi, dan partisipasi masyarakat sulit diharapkan karena apatisme serta diskriminasi historis terhadap kalangan Tionghoa-Indonesia. Selain itu, paradiplomasi pemerintah lokal di Republik Rakyat Tiongkok sudah lebih terarah dan lebih terpadu dengan kebijakan hubungan luar negeri Tiongkok; pelaksanaannya bahkan memanfaatkan jaringan kontak dengan pengusaha overseas chinese di Indonesia. Hal ini menimbulkan resiko bagi Jakarta, yang menyebabkannya cenderung menuruti program rutin dibanding mencoba mengembangkan program strategis. Sehubungan dengan itu, pemerintah pusat perlu mengembangkan kebijakan hubungan luar negeri yang mengoptimalkan dan mengarahkan kebijakan serta praktek paradiplomasi pemerintah lokal untuk mendukung hubungan luar negeri di tingkat negara. Di lain pihak, pemerintah lokal perlu membuat visi, menggariskan sasaran-sasaran yang jelas, serta merangkul kalangan masyarakat serta pengusaha dalam melaksanakan relasi kota kembar.

The process of globalization and regionalization strengthen the role of actors which are not traditionally considered as international actors. Among these actors are the local governments. The efforts of local governments in conducting foreign relations is termed paradiplomacy, and one of its forms is the sister city relations. This research is a qualitative case study of the Jakarta-Beijing sister city relations, regarding its difficulty to support programs with strategic impacts on the people of Jakarta. The goal is to uncover the factors which causes the problems. This research implements process tracing, so that the linkages between factors can be seen clearly.
Results showed that Indonesian paradiplomatic policies and practices lend too much liberty to the local governments, and were not specially set to support the country's foreign relations. Bureaucratic problems also contribute to Jakarta's difficulties in implementing its own vision for conducting paradiplomacy. Community participation can hardly be expected due to apathy and the historical discrimination against Chinese-Indonesians. Furthermore, local governments in the People?s Republic of China have implemented paradiplomatic policies and practices which are focused and integrated with the conducting of Chinese foreign relations; their implementations even utilize the network of contacts with overseas Chinese business persons in Indonesia. This poses a risk to Jakarta, which ultimately tends to follow regular programs rather than trying to develop a strategic program. Accordingly, the central government needs to develop foreign relations policies which optimize and guide the paradiplomatic policies and practices of the local government for the country?s foreign relations. On the other hand, local governments need to create a vision, outlines clear goals, and embrace the community as well as the private sector in carrying out a successful sister city relationship.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Kartika Dewi
"Kemitraan kota kembar (sister city) pertama kali diusung setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk meningkatkan rasa saling pengertian dan meningkatkan perdamaian internasional pasca perang. Kemitraan sister city dapat dikategorikan sebagai bentuk dari Diplomasi Publik dari suatu negara. Pada era modern, kemitraan sister city memiliki tujuan yang lebih luas, seperti pengembangan perekonomian, pertukaran teknologi, dan pertukaran budaya. DKI Jakarta dan Beijing menandatangani MoU mengenai kemitraan sister city pada 4 Agustus 1992, sejak saat itu kedua kota secara aktif melakukan kerja sama di berbagai bidang. Dengan terjalinnya sister city antara DKI Jakarta dan Beijing tentu membuka peluang terhadap adanya kontak langsung antar masing-masing penduduk, hal inilah yang disebut dengan people-to-people contact. Artikel ini menganalisis peluang dan tantangan yang ada dalam kemitraan sister city Jakarta-Beijing, sebagai bentuk dari Diplomasi Publik Cina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah people-to-people contact dalam sister city Jakarta-Beijing berperan secara efektif dalam Diplomasi Publik Cina, dan mengidentifikasi apa saja peluang dan hambatan dari kemitraan ini. Penulis menggunakan metode kualitatif serta melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa people-to-people contact dalam sister city Jakarta-Beijing, belum efektif dalam dan berperan signifikan dalam mendorong hubungan masyarakat dari kedua kota.
Sister city first coined after World War II with an aim to enhance mutual understanding and post-war international peace. Sister city can be categorized as a form of public diplomacy of a country. In the modern era, sister city has a wider purpose, such as economy development, technological exchange, and cultural exchange. DKI Jakarta and Beijing signed an MoU regarding to sister city on August 4th, 1992 and since then both cities actively cooperate in many fields. With the establishment of sister city between DKI Jakarta and Beijing, it provides an opportunity towards direct contact between each citizen, and this is called as people-to-people contact. This article reanalyses the opportunity and challenges that appear from the Jakarta-Beijing sister city as a form of China Public Diplomacy. The purpose of this study is to find out the effectiveness of people-to-people contact in Jakarta-Beijing sister city within China Public Diplomacy and to identify what are the opportunities and challenges within this partnership. Qualitative is the method of this study and interviews are used to gather the data. This study concludes that people-to-people contact in the sister city of Jakarta-Beijing has not been effective in and has not played a significant role in promoting public relations between the two cities."
2020
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Panjaitan, Pitua
"Kemacetan Ialu Iintas di DKI Jakarta teertama pada jam sibuk (rush hours) berdampak negatif terhadap perekonomian, polttik, sosial budaya, dan Hankam. Dampak terhadap perekonomian, misalnya, ongkos trasport tinggi, roda perekonomian terganggu. Dampak terhadap politik, misalnya, ketidakpercayaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah khususnya Pemda DKI, Kepolisian, dan DLLAJ Jakarta. Dampak terhadap sosial budaya, misalnya, dapat menyebabkan stres, emosi,cemas, marah dan kemungkinan bisa menimbulkan konflik, dan polusi sehingga mengganggu kesehatan. Dampak terhadap Hankam, misalnya, menyebabkan ketertiban umum terganggu, rawan kriminal bagi pengguna jalan. Akibat dari ini dapat melemahkan ketahanan wilayah DKI Jakarta yang otomatis dapat melemahkan ketahanan nasional.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kemacetan lalulintas ini cukup banyak, namun penutis hanya menfokuskan pada dua permasalahan, yaitu :
1. Kemacetan lalulintas sebagai indikator rendahnya disiplin pengguna jalan
2. Kemacetan lalulintas sebagai indikator panjang jalan yang tidak sesuai dengan volume kendaraan.
Dari permasalahan tersebut dirumuskan tiga pertanyaan, sebagai berikut:
1. Bagaimana disiptin berlalulintas di DKI Jakarta.
2. Bagaimana panjang jalan dengan volume kendaraan di DK( Jakarta.
3. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi kemacetan lalulintas di DKI Jakarta.
Didasarkan dari mmusan tiga pertanyaan tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan disiplin berlaiulintas di DKI Jakarta, mendeskripsikan panjang jalan dengan volume kendaraan dt DKI Jakarta, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemacetan lalulintas di DKI Jakarta.
Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yang bertujuan mengestimasi pengaruh kemacatan lalulintas kota terhadap ketahanan kota yang diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemda DKI dan instansi terkait (Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, DLLAJ DKI Jakarta, dan Dit Lantas Potda Metro Jaya) dalam merumuskan kebijaksanaan guna menanggulangi kemacetan lalulintas di DKI Jakarta. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik analisa kualitatif yang didukung data kuantitatif dan tabel frekuensi yang disajikan berdasarkan hasil jawaban responden, kemudian di-cross dengan data primer yang dikumpulkan dari Dinas Pakerjaan Umum DKI Jakarta, BPS DKI Jakarta, DLLAJ DKI Jakarta, dan Dit Lantas Poida Metro Jaya yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin berlalulintas, panjang jalan...."
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T5715
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marcha Fairuz Izdihar
"Melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Kesamaan Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas diatur mengenai kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yang mewajibkan perusahaan dan instansi daerah untuk menyediakan kuota 1 bagi penyandang disabilitas. Meskipun sudah terdapat aturan tersebut, penyandang disabilitas masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan.
Hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu communication, resource, dispositions, dan bureacratic structure. Dari keempat faktor tersebut, terdapat tiga faktor yang dominan mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu faktor communication, resource, dan bureaucratic structure.

Through DKI Jakarta governor regulation number 107 of 2014 about Equality Of Employment Opportunities For Person With Disabilities, the local government regulated a policy about person with disabilities recruitment that oblige every company and local government agencies to provide a 1 quota of job for person with disabilities. Although the regulation exist, however many person with disabilities having a hard time to get a decent job.
Based on those problems, this research aim to analyze factors that influencing implementation of person with disabilities recruitment policy. This research uses post positivist approaches and data collection method are through in depth interview and literature study.
The result shows that there are four factor which is communication, resource, dispositions, and bureaucratic structure that influencing the implementation of person with disabilities recruitment policy. Of the four factors, communication, resource, and bureaucratic structure are the most dominant factor that influencing the implementation of person with disabilities recruitment policy.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S67415
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Endang Widjajanti
"Misi menjadikan kota Jakarta sebagai kota jasa telah menumbuhkembangkan serta terkonsentrasinya jasa hiburan di DKI Jakarta, namun pada kenyataannya peranan dari penerimaan Pajak Hiburan di DKI Jakarta mengalami gejala penurunan selama beberapa tahun terakhir, keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti.
Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah mendeskripsikan sumbangan Pajak Hiburan terhadap PAD, menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan, mengetahui kemampuan administrasi Dipenda dalam pemungutan Pajak Hiburan serta seberapa besar peranan jumlah penduduk, jumlah tempat hiburan, pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, pendapatan perkapita, dan jumlah pengunjung hiburan. Sebagai alat bantu di dalam menemukan tujuan yang ingin diketahui, maka dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif terhadap data yang relevan dikaitkan dengan teori dan alat analisis yang sudah baku digunakan dalam penelitian ekonomi.
Dari hasil analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan, pertama, adanya obyek pemajakan yang memasuki lapangan pajak pusat (PPN), keringanan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta secara umum hal lain yang memerlukan penyempumaan termasuk sistem manual yang masih digunakan. Kedua, nilai rata-rata efisiensi pemungutan Pajak Hiburan adalah 9,50 termasuk efisien namun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai rata-rata efisiensi pemungutan PBB secara nasional yaitu 10, dari sisi efektivitas nilai rata-rata adalah 93 meskipun termasuk kategori efektif tetapi belum mencapai tujuan yang diharapkan. Ketiga, dengan metode persamaan regresi berganda double log dengan data times series dengan pengamatan 21 tahun dan pada tingkat keyakinan 95% (α=0,05), didapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model (koefisien determinasi R2 adjusted) 0,996 adalah; (1) jumlah penduduk, (2) jumlah tempat hiburan, (3) pertumbuhan ekonomi, (4) inflasi, (5) investasi, (6) pendapatan perkapita (7) keringanan pajak, dan (8) jumlah pengunjung hiburan. Keempat, berdasarkan besaran elastisitasnya dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hiburan secara berurut (menurut peringkatnya) adalah ; (1) pendapatan perkapita, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) investasi, (4) jumlah tempat hiburan, (5) jumlah penduduk, (6) jumlah pengunjung hiburan, dan (7) keringanan pajak. Sedangkan variabel yang berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Hiburan adalah inflasi. Sedangkan sisanya 0,004 variasi perubahaan penerimaan Pajak Hiburan dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rusda Ulfa
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyerapan anggaran di Sekretariat DPRD. Melihat berapa jumlah penyerapan anggaran selama tahun 2010 dan 2011 di Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Penulis melakukan wawancara dengan kepala bagian keuangan, kasubbag program dan anggaran, pegawai lain yang terkait dengan anggaran dan juga pihak-pihak lain yang terkait dengan penyerapan anggaran di Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Pada laporan keuangan sekretariat DPRD DKI Jakarta terlihat bahawa terjadinya penurunan penyerapan anggaran dari tahun 2010 ke tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di sekretariat DPRD DKI Jakarta diantaranya adalah perencanaan anggaran yang kurang baik, otoritas anggaran, waktu penetapan dan pelaksanaan anggaran, dan hal yang berkaitan dengan pihak ketiga.

This study aims to identify the factors that affects in the absorption of the budget in the secretariat DPRD DKI Jakarta. See how the amount of spending budget for 2010 and 2011 in the secretariat DPRD DKI Jakarta. A writer of conduct an interview with the head of the finance, kasubbag programs and budget other officers associated with state budget and also other parties that associated with absorption of the budget in the secretariat DPRD DKI Jakarta. In the financial report of the secretariat DPRD DKI Jakarta can be seen that the decreasing the absorption of the budget from the year 2010 to the 2011. This research result indicates that factors that affects the absorption of the budget in the secretariat DPRD DKI Jakarta, among them are planning to a less well, budget budget authority time the establishment and implementation of the budget and things pertaining to a third party."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S45570
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Baiq Iza Azqiya
"Praktik paradiplomasi pertama kali muncul sejak Perang Dunia Satu dan mengalami perkembangan pasca berakhirnya Perang Dunia Dua dan dan dimulainya Perang Dingin. Dalam kurun waktu singkat, praktik paradiplomasi telah menyebar secara luas di berbagai belahan dunia, seperti di Kawasan Asia, salah satunya adalah di Indonesia. Praktik paradiplomasi di Indonesia pertama kali berlangsung sejak tahun 1960-an, kemudian terus berkembang dan menjadi tren yang banyak diadopsi oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kerja sama sister province dengan Provinsi Kujawsko-Pomorskie sejak tahun 2018. Pada April 2019, kerja sama ini melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI), selanjutnya, memasuki tahun 2020-2022 kerja sama ini mengalami penurunan aktivitas dan tidak menunjukkan progres yang signifikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian studi kasus, penelitian ini menelusuri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika proses implementasi kerja sama sister province ini, dengan menggunakan teori utama yakni Paradiplomasi. Dari sini kemudian dicapai hasil yang menunjukkan dinamika proses implementasi kerja sama sister province NTB dan Kujawsko-Pomorskie dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang diklasifikasikan ke dalam dua sisi, pertama faktor eksternal yang mencakup hubungan bilateral antara Indonesia dan Polandia dan krisis Pandemi COVID-19. Kedua, faktor internal, diantaranya adalah pertama, desentralisasi, kedua, birokrasi dalam aspek manajemen kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi di Pemerintah Provinsi NTB, ketiga, kepemimpinan dan manajemen dalam aspek karakteristik dan demokratisasi pemimpin dari Pemerintah Provinsi NTB. Demikian, kerja sama ini menunjukkan praktik paradiplomasi yang buruk yang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan pada sumber daya manusia dan karakteristik dari kepemimpinan Pemerintah Provinsi NTB.

The practice of paradiplomacy first emerged in World War One and developed after the end of World War Two and the start of the Cold War. In a short period of time, the practice of paradiplomacy has spread widely in various parts of the world, such as in the Asian Region, one of which is in Indonesia. The practice of paradiplomacy in Indonesia first took place in the 1960s, then continued to develop and became a trend that was widely adopted by local governments in Indonesia, including in this case the West Nusa Tenggara Provincial Government through sister province cooperation with Kujawsko-Pomorskie Province since 2018. In April 2019, this cooperation signed a Letter of Intent (LoI), then, entering 2020-2022 this cooperation experienced a decline in activity and did not show significant progress. Using a qualitative approach and case study research method, this research explores the factors that influence the dynamics of the implementation process of this sister province cooperation, using the main theory of Paradiplomacy. The results show that the dynamics of the implementation process of the sister province cooperation between NTB and Kujawsko-Pomorskie are influenced by a number of factors that are classified into two sides, first, external factors which include bilateral relations between Indonesia and Poland and the COVID-19 Pandemic crisis. Second, internal factors, including first, decentralization, second, bureaucracy in the aspect of institutional management and limited human resources in the bureaucracy in the NTB Provincial Government, third, leadership and management in the aspect of characteristics and democratization of leaders from the NTB Provincial Government. Thus, this cooperation shows poor paradiplomacy practices that are influenced by the limited human resources and characteristics of the leadership of the NTB Provincial Government."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bahri Rizki
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi intensi berwakaf di bidang pendidikan pada masyarakat Kota Jakarta dan Sekitarnya. Variabel-variabel yang digunakan adalah variabel sikap, norma subjektif, perceived behavioral control, empati, religiusitas, empati, perceived generosity kemurahan hati, dan jaminan finansial. Metode penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan alat ukur kuisioner. Responden yang didapat dari penyebaran kuesioner adalah sebanyak 203 responden.
Hasil data primer tersebut diolah menggunakan metode SEM-PLS dengan aplikasi SmartPLS 3. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah variabel norma subjektif, perceived behavioral control, empati, dan kemurahan hati memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi berwakaf masyarakat di bidang pendidikan. Sedangkan variabel sikap, religiusitas, dan jaminan finansial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel intensi.

This study aims to determine the factors that affecting the intention of educational waqf in Jakarta and Surrounding Cities. The variables used in this study are attitude, subjective norm, perceived behavioral control, empathy, religiosity, perceived generosity, and financial security. This study method using quantitative technique with questionnaire measuring instrument. And respondents obtained from that questionnaire are 203 respondents.
The result of data collection is processed using SEM PLS method with SmartPLS 3 application. The result of this study is subjective norm, perceived behavioral control, empathy, and financial security variables have a significant effect to intention of educational waqf varialble in Jakarta and Surrounding Cities. Meanwhile attitude, religiosity, and financial security did not have significant effect on intention variable.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Baik Eviant
"Menurut Soemitro ( 1998 ) sumber pajak diseluruh negara merupakan sumber dana terpenting disamping sumber kekayaan alam, Akan tetapi sumber kekayaan alam yang yang menjadi sumber perolehan dana (devisa ) pemerintah tersebut pada suatu waktu akan habis. Oleh karena sumber dava alam tidak dapat digantikan, maka pemerintah berusaha menemukan sumber dana lain, Pilihan jatuh pada sumber pajak. Akan tetapi menurut Menteri Keuangan, Bambang Sudibyo (Media Indonesia, 3 Agustus 2000) kepatuhan masyarakat Indonesia masih rendah dalam membayar pajak. Salah satu kekurangpatuhan tersebut dapat disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat mengenai kegunaan pajak.
Dari penelitian ini ingin diketahui faktor - faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pada responden yang berasal dari Wajib Pajak yang ada diwilayah kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Wajib Pajak yang dipilih adalah dari kalangan pengusaha hotel dan restoran.
Sampel yang dibutuhkan sebanyak minimal 196 sampel berdasarkan perhitungan proporsi dengan derajat kepercayaan 95% dan dengan penyimpangan baku 5%. Adapun metode pengambilan sample adalah dengan wawancara atau pengiriman angket. Data yang diperoleh kemudian dibuatkan proporsinya.
Dari hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak adalah adanya undang-undang yang jelas (40.98%) adanya kesadaran wajib pajak (40.60%) dan prosedur pembayaran yang jelas dan mudah (11.65%)
Alasan utama para responden bersedia (patuh) membayar pajak adalah karena mereka bertanggung jawab membantu pembangunan (46%) adanya kebijakan perusahaan (26%) adanya usaha besar (18%) dan karena suatu kewajiban (10%).
Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak, disarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tindakan-tindakan yang perlu dilakukan adalah : perlunya sosialisasi, penyuluhan dan penjelasan mengenai pajak perbaikan sistem atau prosedur pembayaran pajak dan realisasi dari manfaat pajak dalam bentuk pelayanan umum."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12349
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>