Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 131273 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Zaky Syahdan Ali
Evaluasi Kebijakan Pungutan Negara Atas Rokok Konvensional dan Rokok Elektrik (Vape) = Evaluation of State Levies Policy on Conventional Cigarette and E-Cigarette
"ABSTRAK
Rokok konvensional dan rokok elektrik merupakan barang yang menghasilkan eksternalitas negatif. Dikarenakan menghasilkan negatif, maka Pemerintah perlu mengendalikan konsumsi kedua barang ini dengan dikenakannya Pungutan Negara. Pungutan Negara ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Dari latarbelakang ini, Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan atas pungutan negara yang dikenakan pada rokok konvensional dan rokok elektrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur pungutan negara yang dikenakan pada rokok konvensional dan rokok elektrik, serta mengetahui perbedaan perlakuan atas pungutan negara pada rokok konvensional dan rokok elektrik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan metode penelitian kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rokok konvensional terdiri dari tiga pungutan negara, untuk Pungutan Negara tingkat Nasional yaitu Cukai dan PPN Hasil Tembakau, sedangkan untuk Pungutan Negara tingkat Daerah yaitu Pajak Rokok. Rokok elektrik terdiri dari dua pungutan, untuk Pungutan Negara tingkat Nasional yaitu Cukai dan PPN Hasil Tembakau. Selain itu, Perbedaan perlakuan pungutan negara atas rokok konvensional dan rokok elektrik, yang pertama terdapat perbedaan tarif Cukai atas kedua barang tersebut, kedua terdapat perbedaan perlakuan sistem pengenaan PPN yang bersifat satu tingkat, dan ketiga yaitu pengenaan Pajak Rokok atas kedua barang tersebut. Dari hasil penelitian ini disarankan agar pemerintah menyetarakan tarif cukai kedua barang tersebut dan persamaan perlakuan Pajak Rokok atas kedua barang tersebut.
ABSTRACT
Conventional cigarettes and e-cigarettes are goods that produce negative externalities. Because it produces negative externalities, the Government needs to control the consumption of these two goods by being subject to State Levies. There are state levies that are direct and indirect. From this background, this study discusses the evaluation of policies on state levies imposed on conventional cigarettes and e-cigarettes. This study aims to determine the structure of state levies imposed on conventional cigarettes and e-cigarettes, and to know the differences in treatment of state levies on conventional cigarettes and e-cigarettes. This research is qualitative research with descriptive research and qualitative research methods.
The results of this study indicate that conventional cigarettes consist of three state levies, for national level levies, namely excise and VAT on tobacco products, while for regional level levies, namely cigarette tax. Electric cigarettes consist of two levies, for national level levies, namely excise and VAT on tobacco products. In addition, the difference in treatment of state levies on conventional cigarettes and electric cigarettes, the first is the difference in excise rates for the two goods, secondly there is a difference in treatment of the singlestage VAT imposition system, and the third is the cigarette tax imposition on both goods. From the results of this study it is recommended that the government equalize the excise tariffs of the two goods and the Cigarette Tax treatment equation for the two goods."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indra Bayu Lesmana
Pengaruh Pengenaan Cukai Rokok Elektrik terhadap Konsumsi Rokok Konvensional di Indonesia = Effect of E-Cigarette Excise on Conventional Cigarette Consumption in Indonesia
"Penelitian ini menganalisis pengaruh pengenaan cukai rokok elektrik terhadap konsumsi rokok konvensional di Indonesia. Dengan menggunakan data makro agregat konsumsi rokok tahun 2015-2020 yang diestimasi menggunakan OLS, 2SLS, GMM dan System-GMM, terbukti cukai rokok elektrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rokok konvensional menggunakan model statis, adiksi miopik, dan adiksi rasional. Rokok elektrik dan rokok konvensional memiliki hubungan substitusi dan perokok di Indonesia rasional dalam mengkonsumsi rokok saat ini. Untuk itu Pemerintah harus membuat desain kebijakan cukai yang lebih efektif dan seimbang serta lebih fokus pada future effect dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau.
This study analyzes the effect of e-cigarette excise on conventional cigarette consumption in Indonesia. Using aggregate macro data on cigarette consumption period 2015-2020 estimated using OLS, 2SLS, GMM, and System-GMM, the study found that e-cigarette excise had a positive and significant effect on conventional cigarette consumption using static, myopic, and rational addiction models. E-cigarettes and conventional cigarettes have substitution relationships and smokers in Indonesia are rational in consuming cigarettes today. For this reason, Government must design excise policies that are more effective and balanced and focus on the future effect in efforts to control the consumption of tobacco products"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indira Azzahra Fatchy
Analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat Policy Maker dalam Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Rokok Elektrik = Analysis of Strength, Weakness, Opportunity, and Threat of Policy Maker in E-Cigarette Excise Tariff Increase Policy
"Perkembangan teknologi serta kemajuan informasi telah menghasilkan produk tembakau baru berupa rokok elektrik. Satu-satunya payung hukum yang ditujukan untuk pengendalian konsumsi rokok elektrik sekaligus mengatur legalitasnya di Indonesia adalah instrumen cukai. Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik yang tertuang di dalam PMK 192/PMK.010/2022 menuai berbagai polemik, seperti ketidaksetujuan dari pihak pengusaha rokok elektrik, belum adanya peraturan pendukung nonfiskal yang melengkapinya, serta efektivitas cukai rokok elektrik masih dipertanyakan keberhasilannya. Hal ini dikarenakan konsumsi rokok elektrik terus mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strength, weakness, opportunity, dan threa dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Hal tersebut dikarenakan policy maker merupakan komponen terpenting dalam terwujudnya kebijakan cukai rokok elektrik yang tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini memaparkan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Dari hasil analisis SWOT, ditemukan strategi SO, ST, WO, dan WT yang dapat diimplementasikan untuk policy maker kebijakan ini kedepannya, antara lain: melakukan edukasi mengenai tujuan dinaikkannya cukai melalui media sosial karena masih rendahnya pemahaman masyarakat akan tujuan kenaikan tarif, mempercepat proses revisi PP 109 Tahun 2012 untuk memenuhi kekosongan payung hukum pengamanan zat adiktif dalam rokok elektrik, mengedepankan kesepakatan terbanyak dalam proses formulasi kebijakan, dan menangani maslaah yang timbul dari implementasi kebijakan ini, yaitu beredarnya rokok elektrik palsu.
Technological developments and advances in information have resulted in new tobacco products in the form of e-cigarettes. The only legal umbrella aimed at controlling the consumption of e-cigarettes while at the same time regulating their legality in Indonesia is the excise instrument. The policy to increase the excise tax for e-cigarettes as stated in PMK 192/PMK.010/2022 has drawn various polemics, such as disapproval from e-cigarette entrepreneurs, the absence of supporting non-fiscal regulations that complement it, and the effectiveness of e-cigarette excise is still questionable. This is because the consumption of e-cigarettes has continued to increase in the last 10 years. Based on these problems, this study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. This is because the policy maker is the most important component in realizing an e-cigarette excise policy that is right on target to solve problems related to this policy. This research was conducted using a qualitative approach with a post-positivist paradigm. Data collection techniques used were in-depth interviews and literature studies. The results of this study describe the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. From the results of the SWOT analysis, SO, ST, WO, and WT strategies were found that could be implemented for policy makers of this policy going forward, including: educating the purpose of increasing excise duty through social media due to low public understanding of the purpose of increasing tariffs, speeding up the revision process PP 109 of 2012 to fill the void in the legal umbrella for safeguarding addictive substances in e-cigarettes, put forward the most agreements in the policy formulation process, and deal with problems arising from the implementation of this policy, namely the circulation of counterfeit e-cigarettes."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Daniera Nanda Ariefti
Pola Konsumsi Rokok Elektrik dalam Penggunaan Ganda, Penghentian Rokok, dan Peralihan: Bukti dari Indonesia = Pattern of E-cigarette Consumption in Dual-Use, Smoking Cessation, and Switching: Evidence from Indonesia
"ABSTRAK
Perusahaan rokok elektrik memperkenalkan produk mereka sebagai alat terapi untuk berhenti merokok dan sebagai alternatif untuk rokok konvensional. Namun, tujuan tersebut tidak sejalan dengan praktik yang ada karena konsumsi rokok elektrik telah mendorong perilaku penggunaan ganda di antara perokok. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara karakter merokok dan penggunaan rokok elektrik. Studi sebelumnya telah membahas masalah ini dengan menganalisis beberapa variabel termasuk status demografi. Namun, penelitian terdahulu tidak memberi gambaran mengenai pola konsumsi rokok elektrik. Studi ini akan menekankan pada pola konsumsi rokok dengan mengembangkan klasifikasi karakter merokok yang lebih rinci. Ini dilakukan untuk menangkap pola penghentian rokok, peralihan, dan penggunaan ganda dalam konsumsi rokok elektrik. Model dari penelitian ini adalah logit dan probit dengan menggunakan observasi dari RISKESDAS 2018. Analisis menunjukkan bahwa konsumsi rokok elektrik di Indonesia tidak mengikuti tujuan esensial yang diklaim oleh perusahaan. Meskipun pola penghentian dan pengalihan dapat ditangkap, hasil penelitian juga menunjukkan kekhawatiran lainnya tentang penggunaan ganda.
ABSTRACT
E-cigarette companies introduced their product as a therapeutic tool for smoking cessation and an alternative to conventional cigarettes. However, the aforementioned objective is not in-line with existing practice as the e-cigarette consumption has encouraged dual-use behavior among smokers. This study aims to examine the association between smoking characters and e-cigarette use. Previous studies have covered this issue by measuring several variables including demographic status. However, the studies lack in describing the pattern of e-cigarettes consumption. This study will emphasize on the e-cigarette consumption pattern as it tried to develop a more detailed classification of smoking characters. It intends to capture the smoking cessation, switching, and dual-use patterns in e-cigarette consumption. The models exercised are logit and probit regression using the observations from Basic Health Research 2018. The analysis showed that e-cigarette consumption in Indonesia does not follow the essential purposes claimed by e-cigarette companies. Although cessation and switching patterns could be captured, the result may indicate another significant concern regarding dual-use with other tobacco products. This study provides a detailed understanding of the e-cigarette consumption pattern and the peoples underlying behavior, which policymakers can consider for further policy formulation related to e-cigarette provision in Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arya Anindyo Asmoro
Fenomena Gaya Hidup Penggunaan Rokok Elektrik di Kalangan Generasi Z = The Lifestyle Phenomenon of E-Cigarette Use Among Generation Z
"Penelitian bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana fenomena gaya hidup penggunaan rokok elektrik di kalangan generasi z. Berbagai studi terdahulu dengan pembahasan yang sama melihat bahwa rokok elektrik merupakan suatu gaya hidup baru bagi generasi z, yang penggunannya didasari oleh berbagai faktor seperti anggapan lebih sehat dibanding rokok konvensional, faktor harga, faktor variasi rasa, maupun faktor lingkungan sosial. Kemudian, rokok elektrik dianggap sebagai suatu tren gaya hidup kekinian yang dimaknai sebagai alat simbolis sebagai identitas diri dari sebuah status sosial. Akan tetapi, studi terdahulu tidak membahas bagaimana inovasi dari rokok elektrik menjadi daya tarik yang memicu budaya konsumen, selain itu belum banyak studi yang membahas eksistensi perempuan dalam fenomena ini. Peneliti melihat bahwa fenomena penggunaan rokok elektrik saat ini juga turut terjadi di kalangan perempuan. Oleh karena itu, peneliti berargumen bahwa rokok elektrik merupakan suatu inovasi yang memiliki daya tarik tersendiri bagi perempuan generasi z, dimana inovasi tersebut menjadi pemicu adanya budaya konsumen sehingga terdapat pemaknaan simbolis dari penggunaan rokok elektrik tersebut. Dengan menggunakan teori budaya konsumen milik Featherstone sebagai pisau analisis, penelitian ini menemukan bahwa inovasi pada produk rokok elektrik saat ini justru semakin mengarah pada kalangan perempuan sehingga terdapat kesan feminisasi produk. Selain itu, penggunaan rokok elektrik di kalangan generasi z perempuan juga merupakan perilaku dalam mengonsumsi tanda atau simbol yang kemudian dapat berperan pada status sosial. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian individu (perempuan generasi z) yang tergolong sebagai pengguna rokok elektrik yang sebelumnya merokok konvensional maupun hanya pengguna rokok elektrik. Pengambilan subjek penelitian akan dilakukan di lokasi fasilitas umum seperti Café, Restoran, dan tempat umum lainnya. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling dan Snowball Sampling.
This study aims to find out how the lifestyle phenomenon of e-cigarette use among generation z. Various previous studies with the same discussion saw that e-cigarettes are a new lifestyle for generation z, whose use is based on various factors such as assumptions of being healthier than conventional cigarettes, price factors, taste variation factors, and social environmental factors. Electronic cigarettes are also considered as a contemporary lifestyle trend which is interpreted as a symbolic tool as self-identity of a social status. However, previous studies have not discussed on how the innovation of e-cigarettes has become an attraction that triggers consumer culture, other than that there have not been many studies that discuss the existence of women in this phenomenon. Researchers see that the phenomenon of e-cigarette use currently also occurs among women. Therefore, researchers argue that electronic cigarettes are an innovation that has its own appeal to generation z women, where the innovation triggers the existence of consumer culture so that there is a symbolic meaning of the use of electronic cigarettes. Using Featherstone's consumer culture theory as an analytical tool, this study found that innovation in e-cigarette products today is increasingly directed at women so that there is an impression of product feminization. In addition, the use of e-cigarettes among generation z women is also a behavior in consuming signs or symbols that can then play a role in social status. This study was conducted with a descriptive qualitative approach through in-depth interviews with individual research subjects (generation z women) who were classified as e-cigarette users who had previously smoked conventional or only e-cigarette users. The collection of research subjects will be carried out at the location of public facilities such as cafes, restaurants, and other public places. The sampling methods in this study are Purposive Sampling and Snowball Sampling. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Dyah Ayu Purwanti
Evaluasi kebijakan alokasi penerimaan pajak rokok = Evaluation of revenue allocation policy on cigarette tax
"Tesis ini membahas evaluasi kebijakan Pajak Rokok terutama mengenai alokasi penerimaan Pajak Rokok. Pajak Rokok merupakan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Alokasi Pajak Rokok terhadap masing-masing Pemerintah Provinsi merupakan hal yang krusial. Alokasi Pajak Rokok sangat bergantung kepada formula perhitungan bagi hasil penerimaan Pajak Rokok. Semakin besar jumlah Pajak Rokok yang dibagikan ke daerah, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah Provinsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan.
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pajak Rokok dari tahun 2014 hingga 2017 dinilai telah berjalan cukup baik. Terdapat hambatan pada alokasi penerimaan Pajak Rokok yang diakibatkan oleh keterlambatan pelaporan bagi hasil Pajak Rokok oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Formula yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam menghitung pembagian Pajak Rokok belum sesuai dengan basis Pajak Rokok yaitu atas dasar konsumsi, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Dalam kebijakan Pajak Rokok daerah tidak memiliki kewenangan karena pengelolaan berada di Pemerintah Pusat, sehingga perlu dilakukan pemindahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah.
This thesis discusses the evaluation of Cigarette Tax policy especially regarding the allocation of Cigarette Tax revenue. Cigarette Tax is a regional tax administered by the Central Government. Cigarette Tax Allocation to each Provincial Government is crucial. Cigarette Tax Allocation is highly dependent on the formula for calculating the revenue share of the Cigarette Tax. The greater the number of Cigarette Taxes distributed to the regions, the greater the impact on the fiscal capacity of the Provincial Government. This research was conducted by using post positivism approach with qualitative research method through in depth interview and literature study.
The results of this study illustrate that the implementation of the policy of Cigarettes Tax from 2014 to 2017 is considered to have been implemented quite well. There is an obstacle to the allocation of Cigarette Tax revenue due to the delay in reporting the profit sharing of the Cigarette Tax by the Provincial Government. The formula used by the Central Government in calculating the allocation of Cigarette Tax has not been in accordance with the Cigarette Tax base that is based on consumption, thus causing injustice. In the Local Tax Policy, the regional government does not have the authority because the management is in the central government, so it is necessary to transfer the authority to the regional government."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017
T49797
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yolanda Vanesa
Analisis struktur kebijakan pungutan negara atas konsumsi tembakau di Indonesia: studi komparasi dengan negara Thailand = An analysis of policy structure of state levies on tobacco consumption: a comparative study of Indonesia and Thailand
"ABSTRACT
Dalam rangka mengendalikan konsumsi dan eksternalitas negatif yang dihasilkan produk hasil tembakau, Indonesia menggunakan instrumen kebijakan pajak dan pungutan negara lainnya, sebagai fungsi regulerend dalam mengendalikan konsumsi tesebut. Namun, kebijakan tersebut dianggap belum mampu memberikan menurunkan konsumsi tembakau. Berbeda dengan Indonesia, Thailand menjadi salah satu contoh negara yang berhasil menggunakan instrument pajak dan pungutan lainnya untuk mengendalikan konsumsi tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komparasi struktur pungutan negara atas konsumsi tembakau yang berlaku saat ini di Indonesia dan Thailand serta menganalisis alternatif struktur kebijakan pungutan negara atas konsumsi tembakau di Indonesia berdasarkan studi komparasi dengan Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah komparasi struktur kebijakan pungutan negara Indonesia dengan Thailand menunjukkan bahwa struktur kebijakan pungutan negara atas konsumsi tembakau di Thailand, lebih bervariasi dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan komparasi tersebut, terdapat beberapa kebijakan alternatif yang dianggap mampu diterapkan di Indonesia, seperti menggunakan multi stage levy dalam pemungutan PPN atas hasil tembakau, meningkatkan beban pajak atas rokok dan tarif cukai hasil tembakau secara signifikan secara berkala, dan menerapkan kebijakan pajak untuk kesehatan dan pajak untuk layanan siaran publik, sehingga tujuan kebijakan untuk menurunkan prevalensi merokok dapat tercapai, dan dapat meningkatkan penerimaan negara.
ABSTRACT
In order to control the consumption of and the negative externalities caused by tobacco products, Indonesia use the instrument of tax policy and other state levies, as a regulerend function in controlling the consumption of tobacco. However, the policy is considered not able to provide lower tobacco consumption. Otherwise, Thailand is an example of a successful country that using tax instruments and other levies to control tobacco consumption. The purpose of this study is to analyze the comparation of state levy structure on current tobacco consumption in Indonesia and Thailand and to analyze alternative policy structure of state levy on tobacco consumption in Indonesia based on comparative study with Thailand. This research was conducted using qualitative approach with descriptive research purpose and data collection techniques through literature study and field study in the form in depth interview. The results of this study is the comparative structure of Indonesia 39 s state levy policy with Thailand indicate that the policy structure of state levy on tobacco consumption in Thailand is more varied than Indonesia. The comparative structure of the state levy policy with Thailand shows there are several alternative policies considered capable of being applied in Indonesia, such as using multi stage levy in VAT collecting of tobacco products, increasing tobacco the tax burden on cigarette and excise tariffs significantly and periodically, and applying tax policies for health and tax for public broadcasting services, so policy objectives to reduce the prevalence of smoking can be achieved, and can increase state revenues."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Safira Nadya Oktaviana
Studi Komparasi Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik di Indonesia dan Inggris: Pembelajaran Untuk Penerapan di Indonesia = Comparative Study of Legal Protection for E-Cigarette Consumers in Indonesia and in the UK: Lessons for Application in Indonesia
"Di tengah tingginya jumlah angka perokok di Indonesia, muncul tren baru penggunaan rokok elektrik. Berbeda dengan rokok konvensional, rokok elektrik diklaim lebih aman terhadap kesehatan karena tidak mengandung tar ataupun daun tembakau didalamnya. Pada kenyataannya, rokok elektrik mengandung nikotin yang merupakan zat adiktif serta bahan kimia lainnya. Saat ini rokok elektrik telah memiliki payung hukum dalam Undang-Undang Kesehatan. Namun, pengaturan terhadap rokok elektrik dalam Undang-Undang Kesehatan hanya mengatur sebatas pencantuman peringatan kesehatan. Maka dari itu, pengaturan mengenai rokok elektrik di Indonesia masih belum dapat melindungi hak-hak konsumen, terutama hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan informasi atas barang yang digunakan. Hal tersebut perlu untuk dipenuhi karena rokok elektrik mengandung zat adiktif serta zat kimia lainnya yang berisiko terhadap kesehatan sehingga konsumen harus memiliki informasi serta kesadaran terhadap rokok elektrik yang dikonsumsinya. Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki pengaturan khusus terhadap rokok elektrik dalam TRPR. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelindungan hukum terhadap konsumen rokok elektrik diatur di Indonesia dan Inggris, bagaimana pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik di Inggris dilaksanakan, serta pembelajaran yang dapat diambil untuk nantinya diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan terhadap rokok elektrik di Indonesia belum dapat melindungi hak konsumen dalam memperoleh informasi produk rokok elektrik yang digunakan. Maka dari itu, pengaturan terhadap rokok elektrik nantinya harus dapat melindungi hak-hak konsumen. Mulai dari adanya pengawasan rokok elektrik sebelum beredar (pre-market) dan post-market yang dapat memastikan bahwa rokok elektrik sudah memenuhi standar yang nantinya ditetapkan, mulai dari kandungan, label, peringatan kesehatan, hingga iklan rokok elektrik.
In the midst of the high number of smokers in Indonesia, a new trend has emerged in the use of electronic cigarettes (e-cigarettes). In contrast to conventional cigarettes, e-cigarettes are claimed to be safer for health because they do not contain tar or tobacco leaves in them. In reality, e-cigarettes contain nicotine which is an addictive substance and other chemicals. Currently, electronic cigarettes have a legal framework in the Health Law. However, the regulation of e-cigarettes in the Health Law only regulates the inclusion of health warnings. Therefore, regulations regarding electronic cigarettes in Indonesia are still unable to protect consumer rights, mainly consumers right to obtain comfort, security and information about the goods they use. This needs to be fulfilled because e-cigarettes contain addictive substances and other chemicals that pose a risk to health, so consumers must have adequate information to be aware of the e-cigarettes they consume. United Kingdom (UK) is one of the countries that has regulations on e-cigarettes in the TRPR. By using doctrinal research methods, this research aims to find out how legal protection for e-cigarette consumers is regulated in Indonesia and the UK, how supervision of the distribution of e-cigarettes in the UK is carried out, as well as lessons that can be learned to later be applied in Indonesia. The results of this research found that regulations on e-cigarettes in Indonesia have not been able to protect consumers' rights to obtain information on the e-cigarette products they use. Therefore, regulations on e-cigarettes must be able to protect consumer rights. Starting from monitoring e-cigarettes starting before e-cigarettes are released (pre-market) and post-market, which can ensure that e-cigarettes meet the standards that will be set, starting from content, labels, health warnings, to e-cigarette advertising."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khansa Ravelyta Wibowo
Analisis Kebijakan Kenaikan Cukai Rokok Elektrik Di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Negara Filipina dan Malaysia) = Policy Analysis of Increasing Excise Tax on Electronic Cigarettes in Indonesia (Comparative Study with The Philippines and Malaysia)
"Menurut lembaga survei Wealth Health Organization (WHO), Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai jumlah perokok terbanyak. Untuk mengurangi eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan rokok elektrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai rokok elektrik pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rokok elektrik di Indonesia membuat pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan berupa kenaikan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 dan 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan cukai rokok elektrik di Indonesia dengan negara Filipina dan Malaysia, dan evaluasi dari kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivis. Metode penelitian dari penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki kebijakan cukai rokok elektrik berdasarkan kandungan nikotin, sementara di Indonesia berdasarkan jenis. Negara Malaysia memiliki tarif tetap atas liquid, sementara di Indonesia tarif spesifik berdasarkan jenis. Negara Filipina dan Malaysia masing-masing memiliki tarif cukai atas liquid yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Terdapat empat pilar kebijakan cukai rokok elektrik di Indonesia, yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian rokok elektrik ilegal. Kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria efisiensi dan keadilan. Namun, belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.
According to the Wealth Health Organization (WHO) survey institute, Indonesia is ranked third in the world with the highest number of smokers. To reduce negative externalities arising from the use of e-cigarettes, the government issued an e-cigarette excise policy in 2018. The increasing consumption of e-cigarettes in Indonesia prompted the government to make policy adjustments in the form of an increase in excise duty. on electronic cigarettes in 2023 and 2024. This research was conducted to determine the comparison of excise taxes. e-cigarettes in Indonesia with the Philippines and Malaysia, as well as an evaluation of the policy to increase excise duty on e-cigarettes in Indonesia. This research was conducted using a post positivist approach. The research method used in this research is a qualitative method. The results of this research show that the Philippines has an excise policy on e-cigarettes based on the nicotine content, while in Indonesia it is based on the type. Malaysia has a fixed tariff for liquids, while in Indonesia the tariff is specific based on the type. The Philippines and Malaysia each have higher liquid excise rates than Indonesia. There are four pillars of e-cigarette excise policy in Indonesia, namely controlling consumption, state revenue, workforce sustainability, and controlling illegal e-cigarettes. According to Dunn's policy evaluation, the policy to increase excise tax on e-cigarettes meets the criteria of efficiency and fairness. However, it does not meet the evaluation criteria of effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurhasanah
Evaluasi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok = Evaluation of The implementation no smoking area`s policy in Lebak
"ABSTRAK
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisi tertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan kebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok di Kabupaten Lebak dengan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan Triangulation mix methode, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantatif.
Hasil penelitian mendapatkan sebagian kecil Kawasan Tanpa Rokok patuh terhadap kebijakan (28%), perilaku positif (58%) dan pengetahuan tinggi (58%), tidak ada hubungan perilaku dengan pengetahuan (p value = 0,075). Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum efektif karena masih adanya gap antara implementasi dan pedoman dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Pemerintah daerah belum responsive terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan belum diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembentukan tim pengawas dan sosialisasi Perda. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penerbitan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan penyamaan persepsi tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada penentu kebijakan.
ABSTRACT
Lebak District Regulation No.17 Year 2006 on the Implementation Order, Cleanliness and Beauty is a derivative form of Laws 23 of 1992 About Health. Lebak still remain the second highest percentage of population aged 10 years and over with smoking (29.4%), so as to reduce the number of smokers in Lebak to implement the No Smoking policy. This study uses the Triangulation mix of methods, data collection is done with qualitative and quantitative approaches.
The results of the study to get a small portion No Smoking policy-compliant (28%), positive behavior (58%) and high knowledge (58%), there was no connection with the behavior of knowledge (p value = 0.075). No Smoking policy implementation has not been effective because of the persistence of the gap between the implementation and the guidelines in the use of Sharing Fund Tobacco Excise issued by the Ministry of Health RI. The local government has not been responsive to the policy of No Smoking by not issuing the Provincial Regulation on No Smoking, team building and socialization supervisory regulations. Recommendations that can be raised is the publication of the Provincial Regulation on No Smoking, and harmonization of the use of DBH in the Tobacco Excise policy makers."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T47161
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>