Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang gambaran perlindungan anak pada anak yang dilacurkan dalam Teori Ekologi oleh Bronfenbrenner yang dibagi dalam lima level sistem yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Berdasarkn tujuan penelitian ini didapatkan gambaran terkait mengetahui sistem yang terganggu dalam sistem sosial, dinamika sistem sosial dalam memberikan perlindungan anak perempuan yang dilacurkan, peran sistem yang menarik anak keluar dari pelacuran anak berdasarkan teori ekologi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunanakan metode fenomenologi yang mengambil data dari berbagai informan untuk mendapatkan gambaran secara utuh terkait pengaruh dari setiap sistem. AYLA dalam penelitian ini merupakan individu yang pernah dilacurkan pada usia anak. Dalam penelitian ini membahas bagaimana sistem sosial AYLA berperan dalam menjerumuskan anak dalam pelacuran dan mengentaskan AYLA dari pelacuran sehingga AYLA dapat kembali berfungsi sosial.

---

ABSTRACT

This thesis discusses Bronfenbrenner's description of child prostituted child protection in the Ecological Theory which is divided into five levels of systems, namely microsystems, mesosystems, ecosystems, macrosystems, and chronosystems. Based on the objectives of this study, it is related to the system that was displaced in the social system, the system of social dynamics in providing protection for prostituted girls, the role of the system that draws children out of child prostitution based on ecological theory. This research is a qualitative research using a phenomenology method that takes data from various informants to get a complete picture related to the use of each system. The main informants in this study were individuals who had been prostituted at the age of the child. In this study, discussed how the social system of AYLA was collected proceed children into protitution and alleviating the condition of prostitution so that the AYLA could return to social functioning.

"

"Di Indonesia fenomena anak yang dilacurkan yang berusia antara 14 tahun sampai dengan 18 tahun yang terlibat dalam kegiatan eksploitasi seksual komersil anak mencapai 30% dari total pekerja seks komersil. Artinya dari jumlah total anak di dunia yang berjumlah 1,7 juta jiwa, 70.000 jiwa adalah anak Indonesia yang terlibat dalam kegitan eksploitasi seksual komersil anak.

Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada masalah anak yang dilacurkan dari perspektif hukum perlindungan anak, hal ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dilacurkan yang terlibat sebagai pekerja seks komersil anak, untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan, dan untuk mengetahui kendala dalam mengimplementasikan ketentuan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum normatif dimana analisa dilakukan dengan cara kualitatif, analisa kualitatif dilakukan dengan tehnik pengumpulan data yang mengharuskan si peneliti melibatkan diri dalmn kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap 10 orang anak yang dilacurkan dan lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional serta tulisan lainnya di bidang anak yang dilacurkan dalam perspektif hukum pelindungan anak yang diperoleh dari studi pustaka di berbagai perpustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang dilacurkan-ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Deklarasi Stockholm Tahun 1996, Deklarasi Yokohama Tahun 2001, Komitmen Regional dan Rencana Aksi Kawasan Wilayah Asia Timur dan Pasifik Menentang Eksploitasi Seksual Komersil Anak Tahun 2001, Konvesi Hak Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kovensi ILO 182. Adapun implementasi dari ketentuan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan ialah dengan menggunakan istrumen perlindungan hukum dengan rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersil anak (RAN PESKA), pembentukan gugus tugas rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersil anak (RAN PESKA), dan pembentukan ruang pemeriksaan khusus bagi korban kekerasan terhadap anak oleh POLDA Metropolitan Jakarta Raya.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah (a) aturan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga fenomena anak yang dilacurkan terus meningkat jumlahnya terus meningkat. (b) Implementasi peraturan dilapangan tidak maksimal, karena implementasi perlindungan terhadap anak yang dilacurkan tidak berjalan dengan baik. (C) kendala dalam mengimplomentasikan ketentuan hukum bagi anak yang dilacurkan ialah kurangnnya kerjasama dan masalah keterbatasan dana membuat penanggulangan raasalah anak yang dilacurkan belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah, akibatnya pemahaman konsep-konsep mengenai penaggulangan anak yang dilacurkan hanya dipahami oleh pemerintah pusat saja tidak sampai ke daerah-daerah."

"Kebijakan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Proses implementasi kebijakan akreditasi terdapat tiga tahapan, evaluasi diri, pengajuan akreditasi dan penentuan standar kelayakan. Tesis ini merupakan studi kualitatif tentang implementasi kebijakan akreditasi tehadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi berjalan dengan baik, namun ada kendala yang ditemui, kecenderungan LKSA untuk mempertahankan pengasuhan yang berbasis panti dan instrumen penilaian mandiri kurang dapat diterapkan pada semua jenis pelayanan anak. Penelitian ini menyarankan peningkatan peran Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan pekerja sosial dalam pendampingan LKSA dan evaluasi terhadap instrumen penilaian yang digunakan.

---

Policies accreditation of Social Welfare Institution is the Government's efforts in improving social welfare services. Process of implementation accreditation policy, there are three stages, self-evaluation, filing accreditation and determination of eligibility standards. This thesis is a qualitative study on the implementation of accreditation policy to Child Welfare Institute.

This study shows that the implementation of accreditation policy is going well, but there are obstacles, tendency to retain the institusional based care and self-assessment instrument shells right to apply to all types of childcare. This study suggests an increase in the role of Social Service District/City and social workers in assistance to Child Welfare Institute and an evaluation of the assessment instruments used."

"Pengabaian menimbulkan dampak serius pada tumbuh kembang anak yang termanifestasi ke dalam problem sosial (DePanfilis, 2006). Intervensi yang digunakan untuk mengatasi problem sosial pada anak yang diabaikan yaitu Theraplay. Theraplay bertujuan untuk membangun hubungan yang sehat antara anak dan orangtua serta meningkatkan attachment. Studi ini menekankan pada pentingnya kualitas orangtua dan anak untuk mengatasi permasalahan sosial yang timbul akibat pengabaian. Hasil penelitian menunjukkan perubahan ke arah positif pada masalah sosial pada hasil pengukuran menggunakan CBCL.

---

Neglect may lead serious problems which manifest as social problems (DePanfilis, 2006). Theraplay is one of the intervention that has been used to overcome the problem of interaction with peers in children neglected by parents. The goal is to enhance attachment and parent-child positive interactions. The study examined the importance of parent-child interaction to overcome social problem due to parental neglect. The result indicated a decreased in social problem as shown in CBCL."

"Anak, dalam instrumen internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional dimasukkan dalam kelompok yang perlu mendapat perhatian berbeda di samping para penyandang cacat dan para lanjut usia.Indikator anak yang dieksploitasi secara ekonomi khususnya bagi anak yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga antara lain: jam kerja yang panjang, upah yang tidak terstandarisasi, beban kerja yang berat, tidak ada kesempatan bersekolah, tinggal terpisah dengan keluarga dan lain-lain.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum pekerja rumah tangga anak dan mengetahui implementasi pemenuhan hak pekerja rumah tangga anak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Teori yang digunakan adalah teori perkembangan anak dan kemiskinan.Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pekerja rumah tangga anak dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia serta pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan.Hasil yang didapat adalah sebagian anak rentan mengalami eksploitasi secara ekonomi, serta ada kecenderungan anak yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga terganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Rekomendasi yang disampaikan, yakni diperlukan adanya kerjasama dan komitmen semua pihak untuk memperhatikan perlindungan pekerja rumah tangga anak. Di samping itu pemerintah perlu menyusun peraturan-perundang-undangan nasional yang secara langsung ditujukan bagi perlindungan pekerja rumah tangga khususnya pekerja rumah tangga anak.

---

Children become the main focus of discussion for their rights protection in the international instruments and national law and regulation. The protection for them is differed from other disabled people.

The indication of children being economically exploited is seen by their over working hour, insufficient wages, too heavy working burden, loosing education chance, separated from family life.

The aims of the research is to find out the description and implementation of children rights while they become housemaid and to get the protection from economical exploitation_ Theories used in this research are the theories which are connected with children development theories, poverty theories. The research used qualitative method. Data is gained by interviews.

The result that of the research discover that children tend to get economical exploitation during working time, besides they also have the tendency to be mentally abused, disturb physical growth as children and the low minim::, a standard of wages. The exploitation of children can be done by families, employers, distributor, and state.

The recommendation which can be suggested the parties who have the working agreement should follow the regulation properly. Besides, it is also necessary to arrange law and regulation for domestic workers particularly children."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai permasalahan kesejahteraan anak di suatu komunitas terkait dengan kondisi anak-anak usia 6-24 bulan yang tidak berkecukupan gizi serta gambaran mengenai faktor-faktor yang memunculkan permasalahan tersebut, rumusan upaya intervensi, dan upaya intervensi yang diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang dilakukan melalui tahap look, think, dan act. Hasil penelitian menyatakan bahwa orang tua terutama ibu merupakan pihak yang memegang peranan terpenting dalam menentukan kualitas hidup anak. Dalam penelitian ini juga diuraikan mengenai gambaran dinamika perubahan perilaku komunitas sasaran dalam memberikan makanan sehat dan bervariasi bagi anak.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about child welfare issues of a community related to children of age 6-24 months with insufficient nutrition condition. It also describes about the factors which influenced to this condition, design of intervention, and the output of the intervention to solve the problems. This is an action research conducted through the stages of look, think, and act. This research stated that parents, especially mother has the most important roles in determining their children?s life quality. This study also discusses about the behavior change dynamics of target community in providing the healthy and varied food for their children."

"Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera jasmani dan rohani, merupakan kewajiban kedua orang tua untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, karena keharmonisan dalam rumah tangga merupakan hal yang utama untuk mewujudkan pelaksanaan kesejahteraan anak, orang tua yang pertama dan bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Bila terdapat penyalah gunaan kekuasaan atau penelantaran anak maka orang tua dapat dicabut hak penguasaan anaknya. Walaupun tidak secara tegas dicantumkan namun masih dapat kita jumpai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan anak yaitu dalam bab-bab yang mengatur tentang kekuasaan orang tua dan Perwalian. Hal yang mendasari setiap putusan Hakim di Pengadilan adalah untuk memberikan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan anak."

"Di Indonesia, anak dikategorikan sebagai seseorang berusia kurang dari 18 tahun dengan kondisi yang masih bergantung pada orang di sekitarnya untuk membantu terhindar dari kesulitan hidup, salah satunya keterlantaran. Pada tahun 2020, anak terlantar di Indonesia mencapai angka 924.520 jiwa. Melihat kondisi keterlantaran anak di Indonesia yang belum mencapai target pengentasan anak terlantar dengan angka 0%, pemerintah menjamin perlindungan anak dari keterlantaran melalui lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang juga dibantu oleh peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan anak. Adapun pemenuhan kebutuhan oleh LKSA pemerintah dan nonpemerintah bertujuan membuat anak berfungsi sosial dan dapat mengatasi masalahnya. Dalam prakteknya, terlihat perbedaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak yang dilakukan oleh LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta, seperti perbedaan sumber dana yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan anak pada aspek biologis, kognitif, dan psikososial. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran upaya pemenuhan kebutuhan anak pada LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta. Berangkat dari tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian literatur berjenis context review dengan sumber datanya berupa penelitian terdahulu yang juga membahas topik pemenuhan kebutuhan anak di LKSA. Sumber data yang diperoleh kemudian dikaji oleh peneliti dan dianalisis dengan mengaitkan pada teori hak-hak anak, pemenuhan kebutuhan anak, serta konsep kesejahteraan dan perlindungan anak. Melihat dari hasil kajian literatur dan analisis, diketahui bahwa LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta telah melakukan upaya pemenuhan kebutuhan anak dengan keunikan dan keterbatasannya masing-masing. Pemenuhan kebutuhan anak pada LKSA pemerintah di Jakarta memiliki tantangan dalam pemenuhan kebutuhan biologis seperti pada pengelolaan jam tidur anak asuh yang sejatinya membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, yaitu anak asuh dan pengasuh. Pada LKSA nonpemerintah di Jakarta, tantangan yang muncul dalam proses pemenuhan kebutuhan anak asuh juga terdapat pada aspek kebutuhan biologis, seperti keterbatasan dana yang mempengaruhi proses pemenuhan kebutuhan pangan dan papan dari anak asuh. Selain itu, pada LKSA pemerintah di Jakarta, pemenuhan kebutuhan anak didasarkan pada prinsip klien institusional, sehingga kebutuhan yang disediakan oleh LKSA harus diterima oleh anak asuh berdasarkan keputusan institusional. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan anak pada LKSA nonpemerintah di Jakarta didasarkan pada keinginan dan kemauan anak asuh, sehingga anak asuh dapat berpartisipasi dalam menentukan pemenuhan kebutuhannya. Walaupun dari LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta memiliki keunikan dan keterbatasannya masing-masing dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak, upaya yang dilakukan oleh LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta merupakan bentuk dari peran serta negara dan masyarakat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak. Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan anak penting untuk dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan tetap berpegang pada pedoman yang berlaku terkait dengan standar pemenuhan kebutuhan anak di Indonesia.

---

In Indonesia, a child is categorized as someone under the age of 18 who is still dependent on the people around them to help them avoid difficulties in life, including abandonment. In 2020, the number of abandoned children in Indonesia reached 924,520. Considering the condition of abandoned children in Indonesia, which has not yet reached the target of eradicating abandoned children to 0%, the government ensures the protection of children from abandonment through child welfare institutions (LKSA), which are also assisted by community participation in meeting children’s needs. The fulfillment of needs by government and non-government LKSAs aims to make children function socially and overcome their problems. In practice, there are differences in the efforts to meet children's needs between government and non-government LKSAs in Jakarta, such as differences in funding sources that can affect the fulfillment of children's biological, cognitive, and psychosocial needs. Therefore, this study aims to provide an overview of the efforts to meet children's needs in government and non-government LKSAs in Jakarta. Based on the research objective, the method used in this study is a context review method, with data sources consisting of previous research that also discusses the topic of meeting children needs in LKSAs. The data obtained were then examined and analyzed by the researchers by relating them to the theory of children's rights, meeting children's needs, and the concepts of well-being and child protection. Based on the literature review and analysis, it is known that government and non-government LKSAs in Jakarta have made efforts to meet children’s needs with their respective uniqueness and limitations. Meeting children needs in government LKSAs in Jakarta poses challenges in meeting biological needs, such as managing the sleep schedules of foster children, which requires awareness and responsibility from both the foster children and the caregivers. In non-government LKSAs in Jakarta, challenges arise in meeting the needs of foster children in the biological aspect as well, such as limited funding, which affects the provision of food and shelter for foster children. Additionally, in government LKSAs in Jakarta, meeting children's needs is based on the principle of institutional clients, so the needs provided by the LKSAs must be accepted by the foster children based on institutional decisions. On the other hand, meeting children's needs in non-government LKSAs in Jakarta is based on the desires and preferences of the foster children, allowing them to participate in determining their own needs. Although government and non-government LKSAs in Jakarta have their own uniqueness and limitations in their efforts to meet children’s needs, the efforts made by government and non-government LKSAs in Jakarta represent the involvement of the state and society in protecting and meeting children needs. Therefore, meeting children needs is important to be carried out by the government and society while adhering to applicable guidelines regarding the standards for meeting children’s needs in Indonesia."

"ABSTRAKBerita kejahatan merupakan salah satu topik yang memenuhi kriteria nilai berita di media. Berita anak-anak yang melakukan tindakan kriminal tentu memiliki nilai berita lebih tinggi daripada berita kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Permasalahannya apakah pemberitaan mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku berpihak pada hak dan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini mencari bentuk-bentuk pelanggaran hak anak dalam pemberitaan Pos Kota dan mengkajinya menggunakan konsep deviancy amplification process. Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian campuran, yang terdiri dari analisa isi, penelitian lapangan dan analisa wacana. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana media telah melanggar hak-hak anak dan membentuk serta memperkuat wacana negatif mengenai kenakalan anak di masyarakat melalui pemberitaan yang tidak mengedepankan hak-hak anak.

---

ABSTRACTCrime news is one of the topics which fits news value in media. News about child abuses criminal act certainly has higher news value than adults’ crime news. The problem is whether news reporting about child who deals with law as a perpetrator takes side to the right and the best interest of the child or not. This research is looking for any violation of children’s right on Pos Kota and analyze it with concept of deviancy amplification process. This thesis is a research which uses mix methods that consists of content analysis, field research and discourse analysis method. The result of this research is that media has violated children’s rights and form also strengthen negative discourse toward juvenile delinquency in society by the news which does not concern on children’s right."