Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembagaintelijen keuangan yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, PPATK melibatkan banyak data dan dokumen negara yang bersifat rahasia dan sangat rahasia. Kewajiban PPATK maupun pegawai PPATK dalam menjaga kerahasiaan informasi tertuang pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Untuk menjaga kerahasiaan data dan dokumen negara, PPATK senantiasa melakukan sosialisasi kesadaran keamanan informasi secara rutin kepada pegawai PPATK, khususnya pegawai yang mengelola maupun mengakses data dan dokumen negara secaralangsung. Namun hasil simulasi internal menggunakan metode social engineering yang dilakukan terhadap pegawai PPATK secara acak pada Desember 2017 menunjukkanbahwa masih terdapat pegawai yang terpancing dan memberikan informasi yang tidakseharusnya diberikan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapapegawai yang belum memiliki kesadaran keamanan informasi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan PPATK, dan dapat menimbulkan citra buruk terhadap PPATK danmengganggu fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucianuang. Secara hukum, kelalaian yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran informasi dapat dikenakan pidana denda maupun pidana penjara sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang yang disebutkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai PPATK pada tiap-tiap fokus area berdasarkan pedoman keamanan informasi yang telah dimiliki oleh PPATK, dengan menggunakan teori Knowledge, Attitude, Behavior (KAB), serta untuk mengetahui aspek mana saja yang masih perlu dilakukan peningkatan kesadaran keamanan informasi sehingga diharapkan seluruh pegawai PPATK dapat memiliki tingkat kesadaran keamanan informasi yang tinggi dan kerahasiaan data dandokumen negara yang dikelola oleh PPATK dapat terjaga dengan baik. Hasil penelitian dari 159 responden menunjukkan bahwa tingkat kesadaran keamananinformasi pegawai PPATK berada pada kategori Sedang dan masih membutuhkanpeningkatan kesadaran keamanan informasi, khususnya di area Pertukaran Informasi, Pengendalian Akses Informasi dan Manajemen Insiden Keamanan Informasi. Selain itu, analisis yang dilakukan juga membuktikan bahwa pengetahuan memberikan pengaruh yang positif terhadap sikap dan perilaku seseorang, sehingga PPATK dapat meningkatkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai dengan menanamkan pengetahuan yang lebih banyak.

---

Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC/PPATK) is a financial intelligent agency that prevent and eradicate money laundering in Indonesia. As an intelligent unit, PPATK handles a lot of confidential and highly confidential state documents. Therefore, PPATK as an institution and its employees holds an obligation to keep confidentiality as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering and Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2011 regarding State Intelligence. In order to keep confidentiality, PPATK routinely holds information security awareness events for its employees, especially for those who have direct access to data and/or state documents. Even so, internal social engineering simulation result in December 2017 shows that some of the employees still willing to give information to unauthorized party.

This means that there are employees that did not meet PPATKs information security awareness standard. It can deliver negative impact for PPATKs image in society. Furthermore, it can interupt PPATKs role as a financial intelligent unit. By law, a negligence caused by lack of information security awareness can be charged by fine penalties or even jail as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering and Law of the Republic of Indonesia number 17 Year 2011 regarding State Intelligence. This research aims to measure information security awareness of PPATKs employees on each focus area based on PPATK information security policy by using Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) theory, and also to understand which focus area that still needs improvement to be able to increase PPATK employees information security awareness level and maintain confidentialy in their work. The result of this research gained from 159 respondents answers shown that the level of PPATK employees information security awareness is Average and there are 3 areas that are lack of awareness, which are Information Trading, Information Access Control and Information Security Incident Management. This research also concluded that a better knowledge affects positively to a better attitude and behavior, thus PPATK can develop their employees awareness by providing them with better knowledge in information

security."

"Instansi keuangan di Indonesia termasuk bank memiliki kewajiban dalam melaporkandata debitur yang dimiliki dalam bentuk pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ke pihak regulator. Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa pelaporan data debitur SLIK yang dilaporkan oleh Bank XYZ masih menerima sanksi administrasi dari regulator. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan prioritas strategi yang dapat meningkatkan kualitas data pelaporan dan meminimalisir sanksi administrasi dari regulator. Penelitian dilakukan menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD) yang menggabungkan kebutuhan pengguna dan kebutuhan teknis yang didapat berdasarkan hasil wawancara dengan Subject Matter Expert (SME) SLIK yang ada dalam Bank XYZ. Kebutuhan pengguna dan kebutuhan teknis tersebut digambarkan dalam bentuk House of Quality (HoQ) untuk selanjutnya hasil penelitian didapat berdasarkan skema yang ada dalam QFD. Selain QFD, penelitian ini juga menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot serta prioritas dari dimensi kualitas data beserta kebutuhan pengguna. Geometric Mean juga digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung ratarata dari nilai kuesioner. Dengan QFD, prioritas strategi dapat dihasilkan sekaligus tujuan dan hasil penelitian didapatkan demi meningkatkan kualitas data pelaporan SLIK. Hasil penelitian ini mengemukakan strategi berupa kebutuhan pengguna dengan urutan prioritasnya dari yang terpenting yaitu pengawasan kualitas data input di setiap cabang, sistem untuk melakukan validasi data SLIK, aplikasi DQM mengakomodir kualitas data kredit SLIK, parameter ceklis yang wajib dipenuhi setiap ada penambahan requirement baru SLIK, prosedur preventive sebelum proses pelaporan, parameter valid untuk menentukan alamat nasabah yang memiliki lebih dari satu value, kebijakan dan prosedur untuk perbaikan data SLIK secara manual, meningkatkan kecepatan proses data SLIK. Strategi lain berupa prioritas dari kebutuhan teknis yang perlu diadakan ataupun ditingkatkan kualitasnya berdasarkan yang terpenting yaitu proses audit cabang, pembuatan kebijakan, prosedur, parameter ceklis, utilisasi dan optimasi server, pengembangan aplikasi DQM, dan pembuatan sistem validasi data.

---

Financial institution in Indonesia included Bank have an obligation of reporting the debtor data had in form of Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) reporting to the regulator side. Based on interview result which is mentioned that the reporting of SLIK debtor data has been reported by Bank XYZ still received an administrative punishment from regulator. The objective of this research is to conclude strategy priority which could improve the quality of reporting data and minimalize an administrative punishment from regulator. This research used Quality Function Deployment (QFD) method which is combined user needs and technical needs resulted from interview with Subject Matter Expert (SME) of SLIK in Bank XYZ. Those user needs and technical needs described in form of House of Quality (HoQ) and the next is the result of this research resulted based on the schema on QFD. Beside QFD, this research is also used Analytic Hierarchy Process (AHP) to decide the weight and the priority from both of data quality dimensions and user needs. Geometric Mean is also used in this research to calculate the average of questionnaire value. With QFD, the strategy priority could resulted and also the objective of the research is achieved for improving the data quality of SLIK reporting. The result of this research proposed strategies that is user needs with their priority based on the most important is the controlling data input quality in every branches, the system to do validate SLIK data, the application of DQM which accomodates the quality of SLIK credit data, the to do list parameter which has to be fulfilled in every adding of SLIK new requirement, the preventive procedures before doing reporting process, the valid parameters to decide customer address which has more than one record, the policy and procedures to fix SLIK data manually, improving the quickness of SLIK data processes. The other strategies is the priority of technical needs which has to be done or improve those qualities based on the most important is branches audit process, the making of policies, procedures, to do lists, the utilization and optimation of server, the development of DQM application, and the making of validating data system."

"ABSTRAKPenelitian ini termasuk dalam true experiment yang bertujuan untuk menguji main effect maupun interaction effect variabel mental accounting dan self efficacy terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi. Metode yang digunakan adalah true experiment, dengan desain 2 x 2 between subject yang menggunakan dua level kondisi mental accounting (ada atau tidak ada) dan dua level kondisi self efficacy (tinggi atau rendah). Uji statistik yang digunakan dengan Analysis of Variance (ANOVA), untuk hipotesis pertama dan kedua menggunakan One Way Analysis of Variance dan untuk hipotesis ketiga menggunakan Two Way Analysis of Variance. Hasil penelitian menemukan bahwa mental accounting terbukti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi. Self efficacy juga terbukti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi. Sementara efek interaksi antara mental accounting dan self efficacy tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi.

---

ABSTRACT

This research is included in the true experiment which aims to test the main effect and the interaction effect of mental accounting and self efficacy on investment decisions on production machinery. The method used is the true experiment, with the design of 2 x 2 between subjects that uses two levels of mental accounting (existing or absent) and two levels of self efficacy (high or low). Statistical tests are used with ANOVA, for the first and second hypotheses using One Way Analysis of Variance and for the third hypothesis using Two Way Analysis of Variance. The results of the study found that mental accounting proved to influence the investment decision making of production machinery. Self efficacy is also proven to have an effect on investment decisions in production machinery. While the interaction effect between mental accounting and self efficacy does not affect the investment decision making of a production machine."

"Tata kelola teknologi informasi saat ini banyak diimplementasikan oleh beragam jenis dan skala organisasi. Salah satu organisasi yang memanfaatkan hal tersebut adalah institusi perguruan tinggi. TI telah ditetapkan sebagai Standar Penyelengaraan Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai sarana dan prasarana yang wajib dihadirkan untuk menjadi bagian dari basis Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan pendukung dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan akademik serta administratif. Tata kelola teknologi informasi ditujukan untuk mengelola layanan TI pada organisasi. Tata kelola TI pada organisasi akan membantu organisasi dalam menentukan proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan, pengelolaan, dan pemantauan pada aset TI yang dimiliki. Pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kondisi tata kelola teknologi informasi pada Universitas ABC. Data yang diolah dalam penelitian ini bersumber dari proses wawancara semi - terbuka dan pengisian kuesioner terstruktur. Hasil yang diperoleh dari proses pengukuran tingkat kapabilitas proses tata kelola TI pada Universitas ABC adalah berada pada level 1. Hal tersebut menunjukan bahwa proses tata kelola untuk TI telah dilakukan. Rekomendasi untuk perbaikan disusun sesuai dengan sasaran peraihan value dan tingkat kapabilitas dari proses tata kelola TI yang ingin dituju oleh Universitas ABC.

---

In recent year the implementation of information technology governance has been done by various organizations, one of them is higher education institution. Indonesia Higher Education And Research Ministry placed IT as a part of standar of national education performing system in order to provide data for Higher Education Database. Its also has a role for supporting the management and development of academic and administrative activities. With IT governance, it can support organization for decision making process around IT assets. The research conducted by applying study case method to observe and analyze universitiys IT governance capability level. Using COBIT 5, this IT governance framework created based on best practice, able to provides method and system to establish good enterprise IT governance. COBIT 5 likewise has a tool for assessing IT governance process capability level. Information and data occurred in this research gathered through interview and filled in structured questionnaire with the consent of case study subject. Through research activity, the IT governance process capability level shows at level 1, means the process of IT governance has occured. Another outcome from this research is the IT governance process improvement recommendation following the expect value and proper goals set by ABC University."

"ABSTRACTThe implementation of non cash transactions in local governments is the governments step in the struggle for the public interest. This study discusses how to implement non cash transactions in local government in an effort to realize good governance. With qualitative case studies obtained, the data in this study were collected by in depth interviews. The results of this study prove that accountability, approval and administrative order have been successfully completed in the implementation of non cash transactions. However, the efficiency of the use of the budget has not been able to optimize. Besides that, at the level of strategy, the system and structure are already running well. Factors of ability, human resources and leadership style that need to be considered in order to be successful in supporting good governance management strategies."

"Latar Belakang ; Pelayanan medis di instalasi bedah sentral membutuhkan biaya yang besar dan melibatkan sumber daya manusia (SDM) dari berbagai bidang ilmu meliputi SDM medis maupun SDM non medis. Adanya keterlambatan akan mengakibatkan peningkatan biaya dan mempengaruhi keselamatan pasien.Metode : Penelitian ini bertujuan menganalisa waktu pelayanan menggunakan metode metode kuantitatif dan kualitatif dengan desain retrospektif. Data kuantitatif didapatkan dari telaah dokumen dengan jumlah sampel 547 kasus operasi bedah saraf (358 kasus operasi kranial, 189 kasus operasi spinal), sedangkan data kualitatif didapatkan melalui wawancara mendalam dengan delapan informan penelitian. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan uji Mann Whitney.Hasil : Didapatkan adanya keterlambatan dalam pelayanan ruang operasi bedah saraf operasi kranial 54 menit dan operasi spinal 48 menit. Didapatkan perbedaan waktu klinis, waktu non klinis dan waktu keterlambatan non klinis antara operasi kranial dan spinal. Keterlambatan dalam pelayanan ruang operasi disebabkan oleh faktor SDM, sarana prasarana dan kebijakan.Simpulan : Keterlambatan dalam pelayanan ruang operasi IBS RSPON terjadi dalam tahap proses anestesi, pemasangan monitoring saraf intraoperasi, positioning pasien, draping pasien, dan pembedahan. Keterlambatan dalam pelayanan ruang operasi IBS RSPON disebabkan oleh faktor SDM, sarana prasarana, dan kebijakan

---

Background : Medical services at a central surgical installation require a large amount of money and involve human resources (HR) from various fields of knowledge including medical and non-medical human resources. Delays in the operating room causes increased costs and impacts patient safety.

Methods: This study aims to analyze the service time using quantitative and qualitative method with a retrospective design. Quantitative data was obtained from a document review with a sample of 547 cases of neurosurgery (358 cases of cranial surgery, 189 cases of spinal surgery), while qualitative data was obtained through in-depth interviews with eight research informants. Data analysis was carried out quantitatively with the Mann Whitney test.

Result: Delays found in the neurosurgery operating room service for cranial surgery and spinal surgery was 54 minutes and 48 minutes respectively. There were differences in clinical time, non-clinical time, and non-clinical time delay between cranial and spinal surgery. Delays in the OR were caused by human resource factors, equipment, and hospital policies.

Conclusion: Delays in RSPON IBS operating room services occur in the stages of the anesthesia process, installation of intraoperative nerve monitoring, patient positioning, patient draping, and surgery. Delays in RSPON IBS operating room services were caused by human resource factors, infrastructure, and policies"

"Keselamatan pasien merupakan hal yang sangat mendasar dalam pelayanankepada pasien di rumah sakit. Sebagai langkah awal dalam upaya meningkatkankeselamatan pasien di rumah sakit adalah dengan mengukur budaya keselamatanpasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kepemimpinantransformasional, kerjasama tim, dan kesadaran individual dengan budaya keselamatanpasien di Rumah Sakit Prima Medika RSPM Denpasar. Metode yang digunakanadalah metode campuran mix method. Pendekatan kuantitatif menggunakan jenispenelitian potong-lintang cross-sectional. Kuesioner dibagikan kepada sampelsebanyak 218 responden. Pada pendekatan kualitatif dilakukan penelusuran lebih lanjutterhadap hal-hal yang dirasa masih belum terjawab, untuk melengkapi penjelasan hasilpenelitian kuantitatif. Analisis statistik menggunakan Structural Equation Modelling SEM, dengan program STATA-SE 12.1. Wawancara mendalam dilakukan denganDireksi RSPM dan pegawai yang terkait, untuk konfirmasi hasil penelittian. Hasilanalisis menunjukkan variabel independen yang saling berhubungan yaituKepemimpinan Transformasional, Kesadaran Individual, dan Kerjasama Tim, danketiganya berhubungan secara bemakna dengan variabel dependen BudayaKeselamatan Pasien p.

---

Patient safety is very basic in the service to patients in the hospital. As a firststep in improving patient safety in hospitals is by measuring the patient 39 s safety culture.The purpose of this research is to know the relationship of transformational leadership,teamwork, and individual awareness to patient safety culture at Prima Medika Hospital RSPM Denpasar. The method used is mix method. The quantitative approach usescross sectional research. Questionnaires were distributed to a sample of 218respondents. In a qualitative approach, further searches on things that remainunanswered, to complement the explanation of the results of quantitative research.

Statistical analysis using Structural Equation Modeling SEM, with STATA SE 12.1program. In depth interviews were conducted with the RSPM Board of Directors andrelevant employees, to confirm the results of the study. The results of the analysis showthat the independent variables are Transformational Leadership, Individual Awareness,and Team Cooperation, and all three are related significantly to the dependent variableof Patient Safety Culture p."

"Penilaian budaya keselamatan pasien adalah satu elemen dasar dalam meningkatkan upaya keselamatan pasien. Sangat penting untuk menilai bagaimana sikap, persepsi, kompetensi individu  dan perilaku orang / kelompok sehingga menentukan komitmen dalam meminimalkan insiden. Penelitian itu bertujuan  untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan budaya keselamatan pasien. Jenis penelitian ini menggunakan metode crossectional pada populasi seluruh pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) berjumlah 649 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling dengan besar sampel 250 orang responden. Analisis data yang dilakukan adalah analisa regresi logistik .  Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya keselamatan pasien di RSPON memiliki respon positif 46,8%. dalam kategori budaya kurang kuat.  Faktor dominan yang  berhubugan dengan budaya keselamatanan pasien adalah faktor pekerjaan yaitu serah terima dan pergantian shift (p=0,03) dengan dikontrol  kerjasama antara unit kerja (p = 0,035), serta faktor organisasi yaitu : manajemen SDM/staffing (p = 0,04). Disarankan agar  RSPON memperbaiki budaya keselamatan pasien  (a) mengembangkan instrumen serah terima pasien atau pekerjaan untuk keselamatan pasien, (b) mengembangkan dan mengevaluasi prosedur informasi pada serah terima terutama  perintah lisan dan telepon, (c) mengoptimalkan pergantian kerja/shift

---

Patient safety culture assessment are the basic component in the patient safety improvement program. It is important to assess how attitudes, perceptions, competencies and behaviors of individuals / groups that determine the commitment to minimize the incident. The study aims to determine patient safety culture and the factors that influence it. This research used cross sectional method on the entire population RSPON numbered 649 employees to response. Sampling with simple random sampling technique and the number of sample in this research is 250 respondents. Data analysis by logistic regression. The results showed that patient safety culture in the category of culture to response less well with the positive response of 46.8%. The dominant factor affecting patient safety culture are job factor that handoff or transition and shift (p = 0.03) and control by cooperation between working units (p = 0.035), as well as organizational factors, namely:  staffing (p = 004). It is recommended to response improve patient safety culture (a) develop instruments handover of patients or work for the safety of the patient, (b) development and evaluation procedure the information on the handover mainly verbal orders and telephones, (c) optimizing the turn of the job / shift through changes in work shifts a maximum of 3 days and establish effective communication as well as their supervision in patient safety, "

"As a vital part of patient care delivery, patient safety culture contributes to the quality of care provided by nurses. Safe patient care is positively linked to the attitudes of nurses. This study aimed to assess the perception of nurses working in a newly established teaching hospital. A cross-sectional study involving 194 nurses from three different units was conducted by using a 24-item Hospital Survey of Patient Safety Culture. Data on gender, working unit, age, years of working, and attendance in workshops on patient safety were also collected. The majority of the nurses had a positive total score of patient safety culture. The lowest score was 76 (63%), and the highest score was 120 (96%). The awareness on patient safety culture significantly differed between gender, years of working, and working units. Post-hoc comparisons using Tukey’s HSD test yielded a significant difference between nurses from critical care units and those from medical and surgical units. The mean score and total positive score on awareness on patient safety culture of the former were higher than those of the latter. Overall, the majority of the staff nurses in International Islamic University Malaysia Medical Center had a positive total score on awareness on patient safety culture. Awareness on patient safety, which is considered crucial worldwide, should be enhanced to influence the development of a positive patient safety culture within hospitals. This implementation would directly develop high-quality care to patients and positively impact health organizations."

"Luka tekan merupakan salah satu kejadian yang umum terjadi pada pasien total care. Luka tekan merupakan salah satu bagian dari indikator mutu keperawatan untuk mencegah terjadinya cedera tekan pada pasien selama perawatan di Rumah Sakit. Pasien stroke memiliki risiko tinggi terjadi luka tekan, karena pasien dengan stroke memiliki keterbatasan fisik dalam melakukan mobilisasi. Karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan intervensi reposisi miring kanan dan miring kiri sebagai upaya pencegahan terjadinya luka tekan pada pasien Stroke di ruang HCU. Metode yang digunakan berupa laporan kasus terkait intervensi reposisi miring kanan dan miring kiri dengan skala Braden yang dilakukan selam 6 hari. Hasil menunjukkan bahwa adanya penurunan skor nilai skala Braden dari 11 poin dengan risiko tinggi terjadinya luka tekan menjadi 14 poin dengan risiko sedang-rendah terjadinya luka tekan pada pasien. Reposisi miring kanan dan miring kiri direkomendasikan dapat diterapkan oleh perawat kepada pasien dari awal masuk sampai pasien pulang dari perawatan di Rumah Sakit.

---

Pressure ulcers are one of the common occurrences in total care patients. Pressure ulcers are one part of the quality indicators of nursing to prevent pressure injuries to patients during treatment at the hospital. Stroke patients have a high risk of pressure ulcers, because patients with stroke have physical limitations in mobilizing. This scientific work aims to analyze the effectiveness of right oblique and left oblique repositioning interventions as an effort to prevent pressure sores in stroke patients in the HCU room. The method used is in the form of case reports related to right oblique and left oblique repositioning interventions with the Braden scale which were carried out for 6 days. The results showed that there was a decrease in the Braden scale score from 11 points with a high risk of pressure sores to 14 points with a moderate-low risk of pressure sores in patients. Repositioning of the right and left obliques is recommended to be applied by nurses to patients from the initial admission until the patient returns from treatment at the hospital.

"