Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 79658 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Paramita Nur Kurniati
"

Tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang transparan dan akuntabel serta kondisi lingkungan yang semakin dinamis mendorong Pemerintah untuk melaksanakan sistem cashless government dalam rangka modernisasi pengelolaan keuangan negara. Implementasi kebijakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk (1) meminimalisir penggunaan uang tunai, (2) meningkatkan likuiditas keuangan negara, (3) mendukung perencanaan kas pemerintah yang lebih baik, serta (4) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran belanja negara. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor kunci untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini antara lain: (1) adanya urgensi untuk berubah; (2) kebutuhan untuk berubah yang didasarkan pada manfaat yang akan diterima; (3) kepedulian dan komitmen Pimpinan; (4) perubahan mindset dan paradigma ASN untuk berubah menjadi cashless; serta (5) kecukupan sumber daya yang dicurahkan untuk mendukung perubahan sistem pembayaran konvensional ke modern. Terhadap implementasi yang telah ada saat ini, Peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi antara lain: (1) memperluas penggunaan infrastruktur transaksi non tunai dan sarana dan prasarana pendukung lainnya; (2) meningkatkan tingkat literasi finansial dan literasi digitial ASN, dan (3) mendorong penyesuaian prosedur pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah dengan cashless basis.

 


Public demands for transparent and accountable bureaucracy and an increasingly dynamic environment have encouraged the Government to use the cashless government system in the framework of modernizing the management of state finances. The implementation of the Government Credit Card policy is expected to be a strategic step to (1) minimize the use of cash, (2) improve state financial liquidity, (3) support better government cash planning, and (4) increase assistance and accountability in use state budget. Based on the results of in depth interviews and literature study, there are several key success factors to support policy implementation, including: (1) the existence of urgency for change; (2) needs to change that match with the benefits to be received; (3) leadership care and commitment; (4) changes in the mindset and paradigm of the ASN to convert into cash; and (5) adequate resources devoted to supporting changes. Several recommendations to the existing implementation, including: (1) expanding the infrastructure of  cashless transactions and other supporting facilities (2) increasing the level of financial literacy and digital literacy of civil servant, and (3) encourage adjustment of procedures for examining Government financial statements with cashless basis

"
2019
T53510
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saifan Abdulloh Muqimuddin
"Pasar yang kompetitif cenderung menghasilkan harga keseimbangan yang lebih efisien sehingga penggunaan anggaran juga akan lebih efisien. Untuk menghasilkan kondisi pasar yang kompetitif, perlu untuk menghilangkan isu barrier to entry dan asymmetric information. Pemanfaatan teknologi melalui implementasi Digipay dinilai mampu menghilangkan isu tersebut pada pasar belanja pemerintah. Penelitian ini mencoba melakukan estimasi atas pengaruh penggunaan Digipay terhadap efisiensi belanja di level satuan kerja pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan data tahun anggaran 2022 dengan sumber utama berasal dari database Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dan database Digipay milik Kementerian Keuangan. Untuk mengukur dampak penggunaan Digipay, penelitian ini memanfaatkan metode mahalanobis distance matching (MDM) dengan algoritma Kernel matching serta dilengkapi regression adjustment. Secara nasional, penggunaan Digipay mampu meningkatkan efisiensi belanja satuan kerja sebesar 2,59%. Berdasarkan hasil tersebut, Kementerian Keuangan perlu mengoptimalkan penggunaan Digipay dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja di level satuan kerja selaku unit pelaksana belanja pemerintah.

Competitive markets generate efficient equilibrium prices, leading to more efficient budget utilization. To foster a competitive market environment, it is crucial to eliminate barriers to entry and asymmetric information issues. The implementation of Digipay, a digital payment platform, has been proposed as a potential solution to address these issues in the government procurement market. This study aims to estimate the impact of Digipay adoption on procurement efficiency at the central government work unit level. Utilizing data from the 2022 fiscal year, the study draws primarily from the Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) database and the Ministry of Finance's Digipay database. To assess the impact of Digipay, the study employs the Mahalanobis Distance Matching (MDM) method with the Kernel matching algorithm, supplemented by regression adjustment. The findings reveal that, at the national level, Digipay implementation has enhanced procurement efficiency by 2.59%. Based on these results, the Ministry of Finance is encouraged to optimize Digipay utilization to further improve procurement efficiency across central government work unit, which serve as the primary implementers of government procurement activities."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadia Geraldine Suryana
"This undergraduate thesis analyzed the Indonesian laws and regulations towards credit card as one of the available payment system in commercial transaction while analyzing the protection that are given to the consumer as the credit card holder as well as the bank as the credit card issuer especially in E-commerce transactions. By conducting juridical-normative research, it can be analyze what are the existing Indonesian laws and regulations on Credit Card as a payment system in commercial transactions as well as legal protection provided for cardholders and bank when using credit card in E-Commerce transactions. Most of the issues have been covered by the law, but in the implementation, it is up to the issuer of the credit card as to the extent of protection that are given to the credit card holder and the card holder should always be on alert upon the transaction that are made when using the credit card as well as when giving out personal information pertaining the credit card. Therefore, bank as the credit card issuer should create a more specific regulation on the risk and responsibilities that the card holder will face and for the government should make sure that the platform of E-commerce is safe to use credit card as a payment system by creating a more specific law towards the protection of the consumer in an online transaction and to continue to conduct supervision on ecommerce transactions.

Skripsi ini menganalisis apa saja undang-undang dan peraturan Indonesia dalam mengatur perihal kartu kredit juga perlindungannya terhadap pemegang kartu dan penerbit kartu terutama dalam transaksi E-commerce. Dengan melakukan penelitian yuridis normatif, dapat dianalisis apa saja hukum dan peraturan Indonesia yang berlaku tentang Kartu Kredit sebagai sistem pembayaran dalam transaksi komersial serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang kartu dan bank saat menggunakan kartu kredit dalam transaksi E-Commerce. Perihal dan masalah memang sudah banyak tercantum di dalam undang-undang. Namun, dalam implementasinya, hal ini tergantung pada penerbit kartu kredit, sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada pemegang kartu kredit dan pemegang kartu harus selalu waspada pada saat transaksi dilakukan ketika menggunakan kartu kredit serta ketika memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kartu kredit. Oleh karena itu, bank sebagai penerbit kartu kredit harus membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai risiko dan tanggung jawab yang akan dihadapi oleh pemegang kartu dan bagi pemerintah harus memastikan bahwa platform E-commerce aman menggunakan kartu kredit sebagai sistem pembayaran oleh menciptakan undang-undang yang lebih spesifik terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online dan untuk terus melakukan pengawasan pada transaksi E-commerce."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sihombing, Wilson
"STMIK Indonesia menyadari akan kebutuhan terhadap implementasi e-learning, namun pengalaman akan kegagalan implementasi e-learning menjadi pertimbangan perlunya suatu strategi manajemen perubahan dalam implementasi e-learning. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja system thinking dalam menyusun strategi manajemen perubahan.Langkah selanjutnya strategi manajemen perubahan tersebut dipetakan ke dalam 8 (delapan) langkah Kotter, kemudian dilakukan prioritasi dengan menggunakan analytic hierarchy process. Penelitian ini dilakukan untuk menyusun strategi manajemen perubahan dengan studi kasus STMIK Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah strategi manajemen perubahan yang sudah diprioritaskan, yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan implementasi e-learning di STMIK Indonesia berjalan sesuai dengan keinginan.

STMIK Indonesia realized the need for the implementation of e-learning, but the experience of the failure of the implementation of e-learning into consideration the need for a change management strategy in the implementation of e-learning. This research uses the framework of system thinking to createthe change management strategy. In the next step, the change management strategy that have been created will be mapped into 8 (eight) steps Kotter, and then will be prioritized by analytic hierarchy process.The purpose of this research is create change management strategy in STMIK Indonesia. The result of this research is change management strategy that have been prioritized, which is it can be reference to make sure implementation of e-learning in STMIK Indonesia work smoothly as the hope."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2013
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Irfan Fadhilah
"The continued development of technology has changed the way people conduct financial transactions using digital payment instruments, which have made alternative payments other than cash. Digital payment instruments have an improved future for payment methods that are widely used in society, supported by the fact that the Central Bank of Indonesia has made a campaign to support the country to be less, with the progress and emergence of sophisticated digital payment instruments. Thus, future generations such as Generation Y and Generation Z can be people who will be supported by their entire lives, supporting them to have grown up in a technology-supported world, which makes them indigenous people using technology. Therefore, the aim of this study is to adopt the adoption and actual use of digital payment instruments in Generation Y and Generation Z and whether or not there are differences regarding the adoption and actual use between generations. This study uses a combination of two theories, namely the Integrated Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) and the Innovation Resistance Theory (IRT), together with stickiness to use cash payments and the formulation group that uses the Generation Group theory as a moderating variable. This study successfully obtained 320 respondents consisting of 160 respondents from each generation that currently reside in Indonesia, which was collected through the distribution of online questionnaires. In addition, the analysis was carried out using the partial quadratic structural equation modeling method, and approval using SmartPLS 3.0. The findings, this is the result of expectations, social influence, motivation, and significant interest in the intention of individuals to use digital payment instruments. In addition, usage barriers, image barriers, and image barriers have a significant effect against individual resistance to using digital payment instruments. In addition, the stickiness variable for using cash payments has a negative moderation effect towards individual intentions to use digital payment instruments. Finally, this study also found differences in the adoption and resistance of digital payment instruments between Generation Y and Generation Z.

Perkembangan teknologi yang terus menerus telah mengubah cara orang melakukan hal mereka transaksi keuangan dengan kehadiran instrumen pembayaran digital, yang telah dibuat alternatif pembayaran selain uang tunai. Instrumen pembayaran digital memiliki masa depan yang cerah untuk menjadi metode pembayaran yang digunakan secara luas di masyarakat, didukung oleh fakta bahwa Bank Sentral Indonesia menciptakan kampanye untuk mendukung negara untuk menjadi masyarakat tunai kurang, serta kemajuan dan kemunculan konstan instrumen pembayaran digital yang canggih. Dengan demikian, generasi mendatang seperti Generasi Y dan Generasi Z bisa menjadi orang-orang yang akan menggunakannya secara komprehensif dalam kehidupan mereka, sebagaimana mereka telah tumbuh di dunia yang dikelilingi oleh teknologi, yang menjadikan mereka penduduk asli menggunakan teknologi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami adopsi dan aktual penggunaan instrumen pembayaran digital dalam Generasi Y dan Generasi Z dan apakah ada ada perbedaan atau tidak mengenai adopsi dan penggunaan aktual antara kedua generasi. Penelitian ini menerapkan kombinasi dua teori, yaitu Unified Theory of Penerimaan dan Penggunaan Teknologi 2 (UTAUT2) dan Teori Perlawanan Inovasi (IRT), bersama dengan stickiness untuk menggunakan pembayaran tunai dan kelompok generasi berdasarkan Teori Kelompok Generasional sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berhasil memperoleh 320 responden yang terdiri dari 160 responden dari setiap generasi itu saat ini berada di Indonesia yang dikumpulkan melalui distribusi online daftar pertanyaan. Selain itu, analisis dilakukan dengan menggunakan metode partial least square pemodelan persamaan struktural, dan diuji menggunakan SmartPLS 3.0. Temuannya menunjukkan bahwa harapan kinerja, pengaruh sosial, motivasi hedonis, dan kebiasaan miliki efek signifikan terhadap niat individu untuk menggunakan instrumen pembayaran digital. Selain itu, hambatan penggunaan, hambatan tradisi, dan hambatan gambar memiliki efek signifikan terhadap resistensi inovasi individu untuk menggunakan instrumen pembayaran digital. Selain itu, variabel stickiness untuk menggunakan pembayaran tunai memiliki efek moderasi negatif
terhadap niat individu untuk menggunakan instrumen pembayaran digital. Terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa ada perbedaan dalam hal adopsi dan inovasi resistensi instrumen pembayaran digital antara Generasi Y dan Generasi Z."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jamhari
"Studi ini menganalisis hubungan atau pengaruh beberapa karakteristik individu, rumah tangga dan wirausaha terhadap kemungkinan wirausaha menggunakan pembayaran digital. Alternatif metode pembayaran digital seperti internet atau mobile banking, e-money, e-wallet dan lain-lain menawarkan solusi untuk menjadikan transaksi lebih cepat, murah dan aman. Namun, laporan statistik menunjukkan bahwa literasi pembayaran digital pelaku usaha di Indonesia masih rendah. Dengan mengolah dan menganalisis beberapa variabel karakteristik individu, rumah tangga, dan wirausaha dari Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital Indonesia (DEHS) 2020 oleh Bank Dunia, hasil estimasi Model Probabilitas Linier (LPM) dan metode Probit dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wirausaha yang lulusan perguruan tinggi, kelompok usia 41 sd. 50 tahun dan 51 hingga 60 tahun, berlokasi di Pulau Jawa, telah terdaftar di otoritas dan menggunakan media sosial untuk penjualan, memiliki kemungkinan lebih tinggi menggunakan pembayaran digital jika dibandingkan dengan pengusaha yang bukan lulusan perguruan tinggi, belum terdaftar, dan masih menggunakan cara penjualan konvensional. Studi tersebut juga menemukan bahwa untuk orang tua, kemungkinan penggunaan pembayaran digital menurun untuk beberapa kelompok umur, meskipun dengan tingkat pengaruh dan signifikansi yang berbeda-beda. 

This study analyzes the relationship or influence of several individual, household and entrepreneurial characteristics on the possibility of entrepreneurs using digital payments. Alternative digital payment methods such as internet or mobile banking, e-money, e-wallets, and others offer solutions to make transactions faster, cheaper, and more safe. However, statistical reports show that the digital payment literacy of business actors in Indonesia is still low. By processing and analyzing several individual, household, and entrepreneurial characteristic variables from the Indonesia Digital Economy Household Survey (DEHS) 2020 by World Bank, the estimation results of the Linear Probability Model (LPM) and Probit methods in this study show that entrepreneurs who are college graduates, age group 41 to.d. 50 years and 51 to 60 years, located on the Java Island, have registered with the authorities and use social media for sales, have a higher probability of using digital payments when compared to entrepreneurs who are not college graduates, have not been registered, and still use conventional methods of selling. The study also discovered that for older people, the probability of using digital payments decreased for several age groups, albeit with varying degrees of influence and significance."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistyo Budi
"Perdagangan elektronik -- yaitu penerapan transaksi bisnis dalam berbagai bentuk dan jenisnya secara elektronis - merupakan suatu trend dan berkembang pesat serta tidak dapat dihindari penggunaannya dalam era globalisasi sekarang ini. Salah satu inovasi terbaru dari perdagangan elektronik adalah penggunaan smartcard sebagai uang elektronik.
Thesis ini akan melakukan analisis terhadap sistem uang elektronik yang ada dan membuat desain sistem uang elektronik untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian melakukan studi kasus terhadap sistem uang elektronis yang memiliki jaringan maupun perkembangan global untuk rnengetahui struktur, cara kerja. arsitektur pembayaran, serta keamananya. Dari studi kasus ini, penelitian dilakukan untuk mendesain sistem uang elektronik yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.
Studi kasus yang dilakukan menunjukkan adanya dua sistem utama yang mendominasi uang elektronik di dunia, yaitu Mondex dan Proton. Perbedaan utama kedua sistem ini ada pada arsitektur pembayarannya. Mondex menggunakan arsitektur Independent - dimana pembayaran tidak memerlukan pihak ketiga, sedangkan Proton menggunakan arsitektur Closed loop - dimana pembayaran melibatkan pihak ketiga untuk melakukan settlement.
Dari studi kasus tersebut, penelitian melakukan analisis uang elektronik dengan metoda SWOT Analysis dan Five Forces Analysis, untuk kemudian menentukan Critical Success Factors.

Electronic commerce - which means conducting transaction in any form and any type electronically - is becoming a trend and it is growing very fast that nobody can avoid to use it in this globalization era. One of the latest innovation in electronic commerce is the usage of smart card as electronic money.
This thesis will analyze currently available electronic money systems dan design a new systems to be implemented in Indonesia. Research will conduct case studies of electronic money systems which have global network and development in order to know the structure, how it works, payment architecture, and security. From these case studies, research is conducted to design an electronic money system which is suitable to be implemented in Indonesia.
The case studies show that there are two systems which dominate global electronic money systems, i.e. Mondex and Proton. The main difference between these two systems is the payment architecture. Mondex use "Independent" architecture - where there is no need for third party during payment transaction, while Proton use "Closed loop" architecture - where a third party is needed for payment settlement.
From the case studies, this research will analyze electronic money system using SWOT Analysis and Five Forces Analysis, afterward Critical Success Factors can be determined.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kirana Widyastuti
"Perkembangan e-commerce di Indonesia semakin pesat dilihat dari banyaknya toko-toko online yang bermunculan. Hal ini membuka peluang bagi penggunaan jenis-jenis e-payment sebagai media pembayaran pada toko online. PT XYZ mengembangkan produk uang elektronik bernama uang elektronik M sebagai salah satu solusi untuk sistem pembayaran dengan e-payment. Pada pelaksanaannya, perkembangan produk uang elektronik ini masih jauh dari target jumlah nasabah yang diharapkan yaitu baru mencapai 1776 dari target 142616 nasabah.
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi produk uang elektronik PT XYZ. Objek penelitian ini adalah pengguna dan pengelola produk uang elektronik M. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada nasabah uang elektronik M sebanyak 125 orang yang terdiri dari 93 nasabah yang pernah bertransaksi dan 32 nasabah yang belum pernah bertransaksi. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara kepada ketua tim dan manajer pemasaran uang elektronik M serta kepada 9 orang nasabah uang elektronik M.
Penelitian yang dilakukan memberikan kesimpulan bahwa hambatan yang dihadapi uang elektronik M meliputi keterbatasan merchant, keterbatasan metode akses, keterbatasan channel transaksi, biaya transaksi, kompetitor produk sejenis, serta faktor sosial budaya yaitu kebiasaan menggunakan metode pembayaran selain uang elektronik. Tantangan yang dihadapi PT XYZ dalam pengembangan uang elektronik M adalah tingkat kompetisi produk sejenis yang tinggi, adanya pengaruh barang substitusi serta tingginya ekspektasi nasabah untuk memperoleh layanan uang elektronik yang aman, nyaman, dan terpercaya.

E-commerce development in Indonesia has been increasing since more online shops are established. This development of e-commerce triggers the use of e-payment as the payment instrument in online shops. XYZ company as a payment solution provider in Indonesia developed an electronic money product named M e-money. By the end of 2014, the M e-money users reach the number of 1776 while the number of users targeted in the business plan was 142616.
This research is intended to identify the challenges and obstacles XYZ company faces in implementing M e-money product. The data was collected through questionairres and interviews. The respondents of the survey consisted of 125 M e-money users, where 93 of the respondents have experienced using M e-money, and 32 of the respondents have never used M e-money. The qualitative data was collected through interviews to the M e-money team in XYZ company. Interviews were also conducted to 9 users of M e-money.
The research concludes barriers and challenges faced by XYZ company in the implementation of M e-money. The barriers faced by the M e-money users are the limitation of merchants, limitation of access method, limitation of transaction channel, the cost of transaction, other e-money products existed, and socio-cultural factor. These barriers leads to challenges faced by the company. The challenges faced by the company in the implementation of M e-money are the high competition among similar products, the influence of substitute products, and high expectation from users to have a safe, convenient, and trusted e-money services.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2014
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Aan Dwi Nurcahyo
"Perkara korupsi yang ditemukan di tingkat pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Mayoritas korupsi di daerah dilakukan terhadap dana APBD, yang mana sumber penerimaan APBD yang paling utama berasal dari transfer pemerintah pusat. Berdasarkan karakteristik penggunaannya, dana transfer dapat diklasifikasikan menjadi Dana Transfer Umum (DTU, yang terdiri dari DAU & DBH) dan Dana Transfer Khusus (DTK, yang terdiri dari DAK Fisik dan non Fisik). Ditinjau dari teori Fraud Triangle, semakin besar transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah akan meningkatkan kesempatan terjadinya korupsi di daerah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh DTU dan DTK terhadap probabilitas terjadinya tingkat korupsi di daerah. Metode yang digunakan adalah regresi Zero-Inflated Poisson (ZIP). Dengan sampel 519 Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia yang diteliti pada periode 2010-2019, DTU ditemukan memiliki hubungan positif terhadap tingkat korupsi di daerah. Keleluasaan dalam mengelola anggaran DTU menjadi penyebab yang memicu peningkatan korupsi di daerah sehingga dapat disalahgunakan oknum birokrat di daerah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan DTK menunjukkan hubungan negatif dengan tingkat korupsi di daerah. Pemda tidak memiliki keleluasaan untuk menggunakan anggaran DTK untuk program lain, selain itu pengawasan dalam realisasi program DTK juga relatif lebih ketat.

The cases of corruption found at the local government level in Indonesia show an increasing trend. The majority of corruption in the regions is carried out on APBD funds, which the main source of APBD revenue comes from the central government transfers. Based on the characteristics of their use, transfer funds can be classified into General Transfer Funds or known as Dana Transfer Umum (DTU), consists of Dana Alokasi Umum (DAU) & Dana Bagi Hasil (DBH)) and Special Transfer Funds or known as Dana Transfer Khusus (DTK), consists of Dana Alokasi Khusus (DAK) Physical and Non-Physical. Been reviewed by the Fraud Triangle theory, the greater transfer from the central government to the regions, will increase the opportunities of corruption to occur in the regions. This study was conducted to see the influence of DTU and DTK on the probability of the occurrence of corruption in the regions. The method used was Zero-Inflated Poisson (ZIP) regression. By using sample data of 519 districts and cities in Indonesia from 2010-2019, DTU was found to have a positive relationship to the level of corruption in the regions. The discretion in managing the DTU budget is the cause that triggering an increase in corruption in the regions so that it can be misused by bureaucrats in the regions for personal gain. Meanwhile, DTK shows a negative relationship with the level of corruption in the regions. Local governments do not have the discretion to use the DTK budget for other programs, in addition to that, supervision in the realization of the DTK program is also relatively tighter."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Napitupulu, Frans Joshua
"Perkembangan teknologi berjalan sangat pesat salah satunya pada sektor keuangan. Kemampuan untuk berinovasi menciptakan perkenbangan jenis uang sebagai alat tukar yang semakin efisien, efektif, aman dan berbiaya murah yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan uang yang diterbitkan privat diatas teknologi blockchain sehingga transaksi dapat dilakukan secara peer-to-peer. Saat ini terjadi adopsi yang semakin besar didukung perkembangan generasi blockchain. Bank Sentral kemudian merespon kehadiran teknologi blockchain dan kebutuhan akan blockchain sehingga menciptkan central bank digital currency. Penelitian ini akan menelaah keberadaan cryptocurrency dan central bank digital currency serta menganalisis penggunaanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan terhadap penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian akan dijelaskan bahwa keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan sebagai Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cryptocurrency melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 disebut sebagai aset komoditi. Dalam pelaksanaan perdagangan terdapat cryptocurrency exchange yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Pengguna jasa exchanger perlu untuk dilindungi mengingat perdagangan cryptocurrency merupakan kegiatan berisiko tinggi. Demikian juga dengan penerbitan central bank digital currency oleh Bank Sentral harus ditelaah risiko dan keuntungan penggunaannya. Penulis memberikan saran, perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency dan central bank digital currency juga harus diatur dengan jelas agar pengguna terhindar dari risiko kerugian yang mungkin mucul.

Technology developments are progressing very rapidly, one of which is in the financial sector. The ability to innovate creates the development of types of money as an increasingly efficient, effective, safe, and low-cost medium of exchange, namely cryptocurrency. Cryptocurrency is money issued privately on blockchain technology so that transactions can be carried out peer-to-peer. Currently, there is growing adoption supported by the development of blockchain generation. The Central Bank then responded to the presence of blockchain technology and the need for blockchain, thus creating a central bank digital currency to withstand the growing use of cryptocurrencies. This study will examine the existence of cryptocurrencies and central bank digital currencies and analyze their use based on Law no. 7 of 2011 concerning on Currency and Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Trading on the Futures Exchange. This study also aims to analyze the protection provided to its users. This research is qualitative and uses a normative juridical method. In this study, it will be explained that the existence of cryptocurrency in Indonesia is not a currency according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Cryptocurrencies through Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 are referred to as commodity assets. In the implementation of trading there is a cryptocurrency exchange that facilitates trading activities. Exchanger service users need to be protected considering cryptocurrency trading is a high-risk activity. Likewise, the issuance of a central bank digital currency by the Central Bank must examine the risks and benefits of using it. The author provides advice, legal protection against the use of cryptocurrencies and central bank digital currency must also be clearly regulated so that users avoid the risk of losses that may arise."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>