Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini membahas tentang bagaimana formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dan peran unsur Tripartit dalam proses formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan untuk mempermudah prosedur perijinan penggunaan tenaga kerja asing sehingga dapat meningkatkan investasi asing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskripsi karena berusaha menggambarkan formulasi kebijakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan untuk mempertajam analisis. Polemik di tengah masyarakat dan serikat buruh terjadi karena tujuan dimudahkannya proses perijinan investasi asing dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018  untuk membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja indonesia ternyata tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja indonesia, justru mengalami penurunan. Di satu sisi, terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa proses formulasi kebijakan telah melalui tahapan-tahapan formulasi kebijakan, mulai dari tahap identifikasi masalah sampai pengesahan kebijakan. Namun, peran unsur tripartit tidak dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak merepresentasikan asas keadilan dan partisipasi masyarakat serta beberapa kebijakan bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, naiknya angka investasi yang tidak disertai dengan naiknya penyerapan tenaga kerja mengindikasikan bahwa pemerintah perlu menggunakan perspektif serikat pekerja dalam proses penyusunan regulasi.

 

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Tenaga Kerja Asing, Investasi, Perijinan, Tripartit

 

---

This study discusses how the policy formulation of Presidential Regulation Number 20 of 2018 and the role of Tripartite elements in the process of policy formulation. Policy formulation of Presidential Regulation No. 20 of 2018 is carried out to facilitate licensing procedures for the use of foreign workers so as to increase foreign investment. This research was conducted using a qualitative approach and included a type of description research because it tried to describe policy formulations. The data collection technique in this study used in-depth interviews and literature studies to sharpen the analysis. The polemic in the community and trade unions occur because the purpose of facilitating the process of licensing foreign investment in Presidential Regulation No. 20 of 2018 to open employment opportunities for Indonesian laborers is apparently not in line with the absorption of Indonesian labor, but has decreased. On the one hand, there is an increase in the number of foreign workers in Indonesia. The results of this study illustrate that the policy formulation process has gone through the stages of policy formulation, starting from the problem identification stage to the adoption of policies. However, the role of tripartite elements is not involved in the policy formulation process of Presidential Regulation No. 20 of 2018 so that the policy produced does not represent the principle of justice and community participation and some policies are contrary to the law. In addition, the increase in investment figures which are not accompanied by an increase in employment indicates that the government needs to use a trade union perspective in the process of drafting regulations.

 

 

 

"

"Penelitian ini membahas tentang Tenaga Kerja Asing di Indonesia Pasca Penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Investasi. Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Pasca Penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) serta Bagaimana implikasinya dan langkah yang diambil terhadap perlindungan tenaga kerja dalam negeri. Tujuannya ialah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan peran tenaga kerja dalam negeri didalam penanaman modal asing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian ini menemukan bahwa Investasi Asing merupakan sumber daya penting dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dan perluasan kesempatan kerja, baik dalam perannya untuk meningkatkan modal maupun dalam meningkatkan produktifitas melalui kemajuan teknologi, manajemen dan sebagainya. Namun apabila investasi asing ini dalam memenuhi kebutuhannya tidak mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia sebagai salah satu prasyarat dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 25 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal, maka hal tersebut dapat menghilangkan dan merugikan kesempatan tenaga kerja dalam negeri. Dan keadaan ini semakin pelik dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang resmi berlaku pada tanggal 26 Maret 2018, dimana Perpres ini menuai kontroversi dari berbagai pihak karena merombak aturan perizinan penggunaan TKA menjadi lebih mudah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis investasi asing dan TKA di Indonesia yang berkembang sangat signifikan khususnya dari negara China. Untuk itu diperlukan kebijakan regulasi yang adil dan terarah dengan pembatasan masuknya investor asing dan TKA, mengingat Negara kita masih belum mampu menampung tenaga kerja dalam negeri sendiri.

---

This study discusses about Foreign Workers in Indonesia Post Issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 in the Investment Law Perspective. The main problem in this study is how the existence of foreign workers in Indonesia after the issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 in terms of the Manpower Act and the Investment Law (UUPM) as well as the implications and steps taken to protect domestic workers. The aim is to provide legal protection and certainty about the role of domestic labor in foreign investment to support national economic growth. The research method used is a normative juridical research method using a statute approach.

This study found that foreign investment is an important resource in contributing to the Indonesian economy and expanding employment opportunities, both in its role to increase capital and in increasing productivity through advancing technology, management and so on. However, if this foreign investment in fulfilling its needs does not prioritize Indonesian citizen labor as one of the prerequisites in Article 10 of Law No. 25 of 2018 concerning Investment, then this can eliminate and harm the opportunity of domestic workers. And this situation is increasingly complicated with the issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers (TKA) which was officially enacted on March 26, 2018, where the Perpres has drawn controversy from various parties because overhauling licensing rules for using TKA has become easier.

This study aimed at analyzing foreign investment and foreign workers in Indonesia that are developing very significantly, especially from China. For this reason, a fair and directed regulatory policy is needed with restrictions on the entry of foreign investors and foreign workers, considering that our country is still unable to accommodate its own domestic workforce."

"Formula baru upah minimum telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Akibatnya, kebutuhan hidup layak KHL , sebagai faktor utama dalam penentuan angka upah minimum juga harus direvisi regulasinya. Selain itu, penentuan nilai KHL pada awalnya ditentukan melalui survei harga pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Akan tetapi, pada implementasinya, penentuan nilai KHL berdasarkan survei menjadi tidak valid karena adanya kepentingan pribadi dari masing-masing unsur Dewan Pengupahan. Skripsi ini membahas bagaimana formulasi kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak dan bagaimana keterlibatan unsur tripartit dalam formulasi Peraturan Menteri tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Permenaker 21/2016 telah melalui beberapa tahapan seperti identifikasi masalah, persiapan penyusunan rancangan peraturan menteri, pembuatan draf, harmonisasi final, dan pada akhirnya ditetapkan sebagai suatu kebijakan. Formulasi Permenaker ini juga melibatkan keseluruhan unsur tripartit pada tahap identifikasi masalah. Sempitnya waktu dalam pembuatan kebijakan serta kurangnya keterbukaan selama proses formulasi kebijakan memengaruhi kualitas Permenaker 21/2016 dan mengarah pada penolakan serikat pekerja. Kurangnya sosialisasi dan resistensi serikat pekerja juga memperparah penolakan yang muncul dari serikat pekerja terhadap Permenaker 21/2016.

---

The new minimum wages formula has been stipulated in Peraturan Pemerintah No 78 of 2015 about wages. As a result, the previous regulation about decent living needs KHL, as a main factor in determining minimum wages must be revised. Besides that, KHL value initially determined by market price survey that conducted by Local Wage Council. However, the implementation which based on survey became invalid due to the difference self interests between each of the elements of Local Wage Council. This thesis discusses how policy formulation process of Minister of Manpower Regulation No 21 of 2016 about Decent Living Needs KHL and how tripartite actors have been involved in that formulation. This research used qualitative approach and was analyzed using primary data which is collected by in depth interview. To support the primary data, researcher also used secondary data, ie literature study. The results of this research shows that Policy Formulation of Permenaker 21 2016 has through several stages, such as problem identification, preparation in making draft, drafting choose the best alternative, final harmonization, and establishment the regulation. Formulation of Permenaker 21 2016 also involve the whole tripartite actors on problem identification step. Limited time and lack of transparency during the formulation process affect the quality of policy and lead to the rejection by unions. Lack of socialization and unions resistence exacerbate the rejection from unions to the Permenaker 21 2016. Key Words Decent Living Needs, Minimum Wages, Policy Formulation, Tripartite."

"Pengaruh Globalisasi, telah membuat bangsa Indonesia harus bersiap dengan masuknya pengaruh luar terhadap kehadiran dengan salah satunya adalah Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia, untuk itu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 317 tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Tesis ini menganalisis implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Indonesia pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III. Lokasi penelitian dari pusat ke pemerintah daerah di Provinsi Banten. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Provinsi Banten pada tahun 2013 belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan harus segera melakukan pembenahan baik dari segi segi proses input kebijakan, proses pelaksanaan dan proses evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal.

---

The influence of globalization, have made the Indonesian nation must prepare with the inclusion of external influence on the presence of one of them is Foreign Health Workers in Indonesia, to the Ministry of Health has issued a Ministerial Decree No. 317 of 2010 Health Reform On Health Workers Foreigners in Indonesia. This thesis analyzes the implementation of Health Foreign Worker Policy in Indonesia in 2013.

This study uses qualitative research methods using analytical models of policy implementation Edward III. Locations research from central to local governments in the province of Banten.

Research results indicate that the implementation of Health Personnel Foreign Policy In Banten province in 2013 has not been going well. Therefore the Ministry of Health should immediately make improvements both in terms of policy in terms of the process input, process implementation and process evaluation of the implementation of the policy by involving relevant agencies both horizontally and vertically."

"Globalisasi juga telah membuka kesempatan bagi warga negara asing dapat bekerja di Indonesia. Untuk menanggapinya, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang khusus mengatur tata cara penggunaan TKI di Indonesia. Namun peraturan tersebut menyebabkan persaingan pekerja lokal menjadi semakin berat. Penelitian ini berusaha mengungkap ideologi neoliberalisme, serta latar belakang memasukkan ideologi tersebut ke dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peneliti juga hendak mengungkap pengaruh asing yang mendorong pemerintah menggunakan ideologi tersebut ke dalam peraturan. Konsep yang digunakan adalah neoliberalisme, globalisasi, kapitalisme baru, determinisme teknologi, analisis wacana kritis, dan semiotika. Penelitian dengan paradigma kritis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan metode penelitian analisis wacana kritis pada level teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosiokultural, terungkap bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya deregulasi, liberalisasi perdagangan dan industri, debirokratisasi, pemotongan pajak, kebijakan bersifat moneter, perluasan pasar internasional, dan privatisasi badan publik. Ideologi neoliberalisme dalam peraturan digunakan karena tekanan investor.

---

Globalization has opened up opportunities for foreign workers to work in Indonesia. In respond, the Indonesian Government has issued regulations that specifically regulate the use of migrant worker in Indonesia, that caused a tough working competition. This research seeks to reveal the ideology of neoliberalism, as well as the background of using it in the Minister of Manpower Regulation No. 16 of 2015 and the Minister of Manpower Regulation No. 35 of 2015. Researchers also want to reveal the influence of foreign parties that encouraged the government in using the ideology. The concepts used are neoliberalism, globalization, new capitalism, technological determinism, critical discourse analysis, and semiotics. This is a research with critical paradigm and qualitative research approach. Using critical discourse analysis methods at the level of text, discourse practice, and sociocultural practices, revealed in the regulations there are signs that indicate deregulation, trade and industrial liberalization, debureaucracy, tax cuts, monetary care policies, international market expansion, and privatization of public bodies. The ideology of neoliberalism in regulation is used due to the force of investors."

"Skripsi ini membahas tentang formulasi suatu kebijakan publik yaitu Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2011 tentang pendirian PDAM Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah daerah Kota Depok mencetuskan ide untuk mendirikan PDAM Kota Depok pada tahun 2011 dan meneliti mengapa kebijakan ini belum dapat terimplementasi. Melalui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis terhadap proses formulasi dengan menggunakan tipikal model formulasi kebijakan yang ada dalam proses formulasi ini dan berbagai alasan yang membuat kebijakan ini belum terimplementasi. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi yang dilakukan melalui empat tahap dengan tipikal model formulasi yaitu model campuran antara model elite dan model kelembagaan. Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan kebijakan ini belum terimplementasi adalah belum adanya landasan hukum untuk mengambil alih aset yang dimiliki Kota Depok di PDAM Tirta Kahuripan dan manajemen organisasi yang belum disusun strukturnya.

---

This thesis discusses the formulation of public policy is a Regional Regulation No. 10 of Depok in 2011 on the establishment of PDAM in Depok City. This study aims to determine and analyze the things that are behind the regional government of Depok City PDAM had the idea to establish the city of Depok in 2011 and examines why this policy can not be implemented.

Through the approach used in this study is a qualitative approach, researchers can learn and perform analysis on the process of formulation by using a typical model of policy formulation is in the process of this formulation and a variety of reasons that make this policy has not been implemented.

The results of this study is the formulation process carried out through four stages of a typical model of the mixed model formulation of the elite models and institutional models. Meanwhile, things that cause this policy has not been implemented is the absence of legal basis to take over the Depok City?s assets held in PDAM Tirta Kahuripan and organizational management structure that has not been compiled."

"Salah satu visi Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam sektor pertanahan adalah melakukan pemetaan skala nasional melalui kegiatan pendaftaran tanah. Berdasarkan buku realisasi legalisasi asset diketahui bahwa penerbitan sertifikat dan redistribusi tanah sejak tahun 2015 hingga 2017 adalah mencapai 2,8 juta bidang dari seluruh Indonesia sedangkan untuk tahun 2018 ditargetkan sertifikasi tanah harus mencapai 7 juta bidang. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diadakan tidak hanya untuk menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum tetapi juga untuk mendapatkan pemetaan skala nasional dan menekan serta mengurangi terjadinya konflik dan sengketa pertanahan. Atas dasar tujuan kebijakan PTSL, maka dari itu penting untuk dilakukan suatu penelitian tentang bagaimana kegiatan PTSL tahun 2018 dilakukan dan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dalam tesis ini, peneliti telah menganalisisnya dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan Goggin 1990 dan Van Meter Van Horn 1975. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif antara lain hasil verbatim wawancara dan dokumentasi. Dalam tesis ini peneliti juga memberikan kesimpulan dan rekomendasi dan menjabarkan mengenai manfaat apa yang telah dan yang belum dirasakan oleh masyarakat.

---

One of the visions of Joko Widodo and Jusuf Kalla in the land sector is to conduct national scale mapping through land registration activities. Based on the book realization of legalization of assets, it is known that the issuance of certificates and redistribution of land from 2015 to 2017 is reaching 2.8 million fields from all over Indonesia while for 2018 it is targeted that land certification must reach 7 million fields. Complete Systematic Land Registration activities are held not only to bring legal certainty and protection but also to obtain national scale mapping and suppress and reduce conflicts and land disputes. Based on PTSL policy objectives, it is therefore important to conduct a study of how PTSL activities in 2018 are carried out and what factors influence their implementation. In this thesis, researchers have analyzed it using the concept of implementing the Goggin 1990 policy and Van Meter Van Horn 1975. This research was conducted with a post positivist approach with qualitative data collection techniques including verbatim interviews and documentation. In this thesis the researcher also gives conclusions and recommendations and describes what benefits have been and have not been felt by the community."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menerbitkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018, sebagai upaya pengendalian defisit yang saat ini melanda BPJS Kesehatan. Penerbitan ketiga Perdirjampelkes tersebut menuai kontroversi karena banyak pihak menilai sebagai penurunan kualitas layanan kesehatan peserta jaminan kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam hal ini, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan adalah bukan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Studi ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis penerbitan Perdirjampelkes sebagai sebuah kebijakan publik, apakah sudah dilakukan dengan tepat. Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara mendalam dengan manajemen level atas, tinjauan literatur dan pengamatan. BPJS Kesehatan sebagai sebuah badan publik yang bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan, termasuk diantaranya membuat kebijakan, perlu melakukan pemetaan pemangku kepentingan agar mengetahui di mana posisi BPJS Kesehatan berada. Dengan mengetahui posisi BPJS Kesehatan dalam pemetaan tersebut, akan mempermudah BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mensukseskan program jaminan kesehatan di Indonesia.

---

Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan or BPJS Kesehatan (Indonesia Health Social Security Agency) issued Regulation of the Health Services Director (Perdirjampelkes) Number 2, 3 and 5 Year of 2018, as an effort to control deficits which currently hit BPJS Kesehatan. The issuance of the Perdirjampelkes reaped controversy over its contents governing the limitation of benefits, which are considered as a quality decrease over health care services for participants and BPJS Healthcare or the Director of Health Care Insurance is not the authorized party to issue the policy. This study aims to analyze the issuance of the Perdirjampelkes as a public policy, whether it has been done properly. Data collection is obtained by in-depth interviews with top-level management, literature review and observation. BPJS Kesehatan as a public agency tasked with organizing health insurance (including making policies), needs to do stakeholder analysis to find out where the position of BPJS Kesehatan is. By knowing the position of BPJS Health in the stakeholder mapping, it will helps carrying out its functions and roles to succeed the health insurance program in Indonesia."

"Munculnya inovasi transportasi menggunakan sistem online memberikan berbagai reaksi di masyarakat, baik pro ataupun kontra. Dukungan diberikan oleh masyarakat dengan anggapan bahwa keberadaan taksi online memberikan kemudahan, sedangkan kontra muncul karena adanya kecemburuan sosial antara pengemudi taksi online dengan taksi konvensional akibat tidak adanya hukum terkait taksi online. Pada akhirnya, pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan hukum bagi keduanya, akan tetapi, terdapat penolakan dari beberapa aktor yang mendorong pemerintah untuk membuat formula baru terkait kebijakan ini, namun, kebijakan baru yang diberikan tidak dapat menyelesaikan penolakan dan masalah yang ada pada kebijakan sebelumnya. Skripsi ini membahas bagaimanakah formulasi peraturan menteri No 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam TrayekS. Kemudian masalah tersebut dibahas menggunakan teori Sidney 2007 yang membagi tahap tersebut menjadi dua dimensi, dimensi identifikasi masalah dan dimensi pemilihan instrumen, menggunakan metode post-positivist dan analisis perbandingan dengan tipe ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi Peraturan Menteri Perhubungan masih belum baik, hal ini dikarenakan masih kurangnya beberapa kajian yang harus dilakukan Kementerian Perhubungan, seperti, cost benefit analysis, perhitungan output dari instrumen, dan masih kurangnya perbandingan dengan nilai-nilai masyarakat serta perbandingan dengan negara berkembang lainnya yang telah berhasil memilih alternatif pada masalah yang serupa, selain itu waktu perumusan alternatif dan pemilihannya dilakukan dengan sangat singkat, hal ini mempengaruhi kualitas dari peraturan yang dibuat.

---

The emergence of transportation innovations using the online system provides various reactions in the community, whether pro or contra. Support is provided by the public with the assumption that the existence of an online taxi provides convenience, while the cons arise due to social jealousy between the online taxi drivers by conventional taxis due to the absence of a tax related online law. In the end, the government made a policy to give the law to both, however, there was resistance from some actors who encouraged the government to create a new formula related to this policy, however, the new policy given could not solve the rejection and problems that existed in the previous policy. This thesis discusses how the formulation of ministerial regulation of transportation No. 26 of 2017 about Public Transport which is Not In Route. Then the problem is discussed using the theory of Sidney 2007 which divides the stage into two dimensions, problem identification dimension and instrument selection dimension, using post positivist method and comparison analysis with ideal type. The result of the research shows that the process of formulation of the Minister of Transportation Regulation is still not good, because there are still some studies that need to be done by the Ministry of Transportation, such as cost benefit analysis, calculation of output from instrument, and still lack of comparison with community values and comparison with state other developers who have succeeded in choosing alternatives on similar issues, other than that the time of alternative formulation and the selection is done very briefly, it affects the quality of the rules created."

"Penelitian ini membahas formulasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Depok yang di dalamnya terdapat unsur kenaikan tarif retribusi. Akan tetapi atas kenaikan tarif retribusi tersebut ditolak oleh beberapa pedagang di pasar. Atas hal tersebut terdapat 2 Pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu pertama, apa latar belakang ditetapkannya Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar pada Perda Kota Depok No 11 Tahun 2012, dan kedua, bagaimana proses formulasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan data kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, studi lapangan (wawancara mendalam) serta observasi. Hasil penelitian ini yaitu, pertama, latar belakang dari ditetapkannya Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar adalah adanya kenaikan target PAD, terjadinya perubahan kondisi ekonomi, dan diperlukannya biaya untuk perbaikan pasar. Kedua, proses formulasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar diawali dari pembuatan draft Raperda oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Pasar (DKUP), kemudian draft Raperda tersebut disempurnakan menjadi Raperda yang siap dibahas dalam sidang paripurna di DPRD Kota Depok. Setelah Raperda disetujui bersama dalam sidang paripurna, maka dilakukan pembahasan Raperda bersama Pansus yang atas hasilnya adalah berupa draft Perda yang siap untuk dievaluasi dan disahkan.

---

This undergraduate thesis discussed about formulation of Market Services User Charge Policy in Depok which have increasing tariff. However the increasing tariff was rejected by some seller in the market. Based on it, there were 2 cores of problem, first, what backgrounds for setting market services user charge were, second, how formulation process for setting market services user charge policy was. This undergraduate thesis used qualitative research method with literature study, field research (depth in interview) and observation.

The result were, first, the backgrounds of this policy were increasing on target of Local Genuine Revenue, changes of economy condition, and funding for repair the market. Second, the formulation process for this policy was started from draft of Local Regulation Design that was made by DKUP, and then it was fixed to be Local Regulation Design which would be discussed in plenary session on Depok’s House of Representatives. Furthermore, when Local Regulation Design was accepted, it would be discussed by Specific committee and the result was draft of Local Regulation which ready to be evaluated and ratified."