Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"As a country that prone to disasters especially tsunami, Indonesia did not have good tsunami early warning instrument that functioned. Last tsunami that happened in Sunda Strait shows that the urgency for the existency of  a tsunami early warning instrument and can not be relied only to BMKG prediction. Thus, LIPI introduced a tsunami warning systems that claimed to be better than any other tsunami warning systems Indonesia ever had called LTS. But, to install and build the device may cost a lot of money. So this study aims to find out whether it is possible for Banten Governement to fund themselves by increasing the beach retribution. Thus, this study wants to find out the WTP of the local beach tourist for the increasing beach entry ticket using single-bound dichotomous question and open-ended question and compare one with another. Mean WTP with single bound dichotomous question is Rp 26,296 with CS amounting Rp 56/person and TWTP totaling Rp 118 billion/year. Meanwhile mean WTP with open-ended question is Rp 29,388 with CS amounting Rp 64/person and TWTP totaling Rp 150 billion/year. All of the estimation resulting higher estimates for open-ended question, which may be caused by anchoring bias but both of them showing similar pattern that the bigger bids offered to the tourist then the less likely they accept the bids offered. With TWTP is calculated, we get the estimation of benefits for installing LTS amounting Rp 339 billion in 3 years. These numbers considered to be very high and can be lead to government failure. Based on the findings in the study, it is recommended that Banten government build and estabilish LTS for reducing tsunami hazard in Sunda Strait. To cover the cost the government can charge entrance fee by Rp 2,000 per person, this amount is sufficient to cover and sustain the installation of LTS.

---

Sebagai negara yang rawan bencana terutama tsunami, Indonesia tidak memiliki alat pendeteksi dini tsunami yang berfungsi dengan baik. Tsunami terakhir yang terjadi di Selat Sunda menunjukkan bahwa adanya urgensi keberadaan alat pendekteksi dini tsunami dan tidak bisa hanya mengandalkan prediksi BMKG. Karena itu, LIPI memperkenalkan sistem peringatan tsunami yang diklaim lebih baik daripada sistem peringatan tsunami lainnya yang pernah dimiliki Indonesia bernama LTS. Tetapi, menginstal dan membangun LTS membutuhkan banyak uang. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mungkin bagi Pemerintah Banten untuk membiayai diri mereka sendiri dengan meningkatkan retribusi pantai. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui WTP wisatawan pantai untuk kenaikan tiket masuk pantai dengan menggunakan pertanyaan dikotomis terikat tunggal dan pertanyaan terbuka serta membandingkan hasil keduanya. Rata-rata WTP dengan pertanyaan dikotomi terikat tunggal adalah Rp 26.296 dengan CS sebesar Rp 56/orang dan TWTP sebesar Rp 118 miliar/tahun. Sementara itu WTP rata-rata dengan pertanyaan terbuka adalah Rp 29.388 dengan CS sebesar Rp 64/orang dan TWTP total Rp 150 miliar/tahun. Semua estimasi menghasilkan estimasi yang lebih tinggi untuk pertanyaan terbuka, yang mungkin disebabkan oleh anchoring bias tetapi keduanya menunjukkan pola yang sama bahwa semakin besar bids yang ditawarkan kepada wisatawan maka semakin kecil kemungkinan mereka menerima penawaran bids. Dengan menghitung TWTP, kami mendapatkan estimasi manfaat untuk menginstal LTS sebesar Rp 339 miliar dalam 3 tahun. Angka-angka ini dianggap sangat tinggi dan dapat menyebabkan kegagalan pemerintah. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, direkomendasikan bahwa pemerintah Banten membangun dan membangun LTS untuk mengurangi bahaya tsunami di Selat Sunda. Untuk menutup biaya, pemerintah dapat mengenakan biaya masuk sebesar Rp 2.000 per orang, jumlah ini cukup untuk menutup dan mempertahankan pemasangan LTS."

"Salah satu wilayah yang terpapar bahaya tsunami adalah wilayah pesisir Barat Banten. Masyarakat yang yang tinggal di tepi pantai di wilayah ini harus selalu waspada karena bencana tsunami dapat terjadi kapan saja. Ancaman tsunami diperkuat setelah penelitian dari PUSGEN 2017 yang menyebutkan bahwa megathrust Selat Sunda memiliki potensi untuk terjadi gempabumi sampai dengan skala 8.8 SR karena terdapat zona seismic gap. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang keterpaparan wilayah terhadap bencana tsunami. Penentuan keterpaparan diperoleh dengan mengoverlay hasil pemodelan matematis tsunami menggunakan software ComMIT keluaran dari NOAA dengan data kepadatan wilayah pesisir hasil digitasi penulis. Hasil keluaran software berupa tinggi run up, luas inundasi dan estimated time arrival. Kepadatan penduduk dalam penelitian ini ditentukan dengan metode housing population density yaitu dengan membagi jumlah penduduk terhadap luasan wilayah pemukiman. Hasilnya dapat dihitung irisan dari luasan inundasi tsunami dengan luasan pemukiman dan diperoleh jumlah penduduk yang terpapar tsunami. Dari 5 sampel wilayah yang dikaji, hasilnya adalah jumlah penduduk paling banyak yang diperkirakan terpapar tsunami adalah di Kecamatan Panimbang. Hal ini disebabkan lokasi permukiman padat penduduk yang sangat dekat dengan laut.

---

West coast of Banten is one of the regions that exposed to tsunami hazard. People living in this region have to be aware of the possible tsunami occurrence anytime. The issue on tsunami threats was strengthened after PUSGEN 2017 research result indicated that Megathrust of Sunda Strait has a potency to trigger an earthquake up to magnitude 8.8 generated in the seismic gap zone. Therefore, we need a more detail study about area exposed to tsunami hazard. The determination of the exposure is obtained by overlaying the results of mathematically modeled tsunamis from ComMIT software by NOAA with the coastal population density digitized by the writer. The outputs of ComMIT software are heights of run up, inundation areas and estimated time arrivals. In this research, population density is determined by housing population density method, in which the total number of populations is divided by the area of settlements. The result is the number of populations that exposed by tsunami obtained from the intersection between the area of inundation and the area of settlements. From 5 samples which were studied, the largest number of habitants exposed to tsunami hazard is in Panimbang district. This is due to the location is densely populated settlements and very close to the coast line."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar lebih untuk produk hijau bagi Generasi Z dan Generasi Y di Indonesia melalui analisis mengenai Environmental Concerns, Green Future Estimation, Green Perceived Benefits, dan Green Perceived Quality berdasarkan teori Signalling. Sampel penelitian terdiri dari konsumen produk hijau yang telah membeli produk hijau dalam 6 bulan terakhir, tinggal di Indonesia, dan berusia antara 18 hingga 42 tahun. Kuesioner disebar secara daring. Jumlah responden yang terkumpul dalam penelitian ini sebanyak 164. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan perangkat lunak PLS-SEM. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dua faktor, yaitu Environmental Concerns dan Green Perceived Benefits, memiliki pengaruh positif terhadap kemauan konsumen Generasi Z dan Y untuk membayar lebih untuk produk hijau. Namun, faktor Green Future Estimation dan Green Perceived Quality tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan mereka untuk membayar lebih. Temuan ini memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor yang membentuk perilaku pembelian konsumen yang peduli lingkungan di pasar Indonesia. Pemasar yang menargetkan demografi ini dalam industri produk ramah lingkungan dapat memanfaatkan temuan ini untuk menginformasikan strategi mereka secara efektif.

---

This research aims to investigate the factors that influence willingness to pay more for green products of Indonesian Generation Z & Generation Y through the analysis of Environmental Concerns, Green Future Estimation, Green Perceived Benefits, and Green Perceived Quality based on the Signalling theory. The sample consists of green products consumers who have purchased green products in the last 6 months, reside in Indonesia, and are aged between 18 to 42 years old. The questionnaire is distributed online. The total number of respondents collected in this study was 164. The collected data was analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) method using PLS-SEM software. The findings of this study demonstrate that two factors, namely Environmental Concerns and Green Perceived Benefits, have a positive influence on the willingness of Generation Z and Y consumers to pay more for green products. However, the factors of Green Future Estimation and Green Perceived Quality do not significantly impact their willingness to pay more. These results offer valuable insights into the factors that shape the purchasing behavior of environmentally conscious consumers in Indonesia's market. Marketers targeting this demographic in the eco-friendly products industry can leverage these findings to inform their strategies effectively."

"The study is aimed at proposing a solution for preventing ship accidents, ship collisions in particular, in Indonesia's busiest ferry crossing lane between Merak on Java Island and Bakauheni on Sumatera Island on the Sunda Strait, which intersects with the Indonesian Archipelagic Sea Lane. The Indonesian Archipelagic Sea Lane is provided by the Government of Indonesia, an archipelagic country, as an international passageway for ships sailing through Indonesian waters from the Indian Ocean to the South China Sea and the Pacific Ocean, by implementing a traffic separation scheme that regulates traffic proceeding in opposite or nearly opposite directions by means of a separation zone or line, traffic lane, etc. The study is motivated by records of fatal accidents that have taken place in the strait, and a portrait of the congested crossing lane is provided. The concept of a traffic separation scheme and its implementation in the Sunda Strait is simulated, with the conclusion that the scheme could minimize potential collisions between ships sailing through the strait. Therefore, it is urgent for the government to implement the scheme."

"Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia melalui Bappenas mengeluarkan blue book private partnership infrastructure project in Indonesia, yang di dalamnya mencantumkan proyek pembangunan rel kereta api angkutan batubara jalur Purukcahu- Bangkuang di Propinsi Kalimantan Tengah sepanjang 185 kilometer, dan telah masuk dalam kategori project ready for offer, yaitu sudah siap ditawarkan ke investor dengan telah dilengkapi kajian. Hal ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah produksi batubara Kalimantan Tengah. Besarnya biaya angkut batubara, dimana untuk jarak 185 km maka setiap ton batubara akan dikenakan US$ 22, atau sama dengan Rp. 1.117/ton.kilometer, sebagaimana yang terdapat dalam dokumen hasil kajian kelayakan pembangunan rel kereta api tersebut, jika dibandingkan dengan biaya angkut perton kilometer pada angkutan rel kereta api di Sumatera Selatan oleh PT. Bukit Asam yaitu hanya Rp. 300/ton kilometer. Hal ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan antara lain, yaitu: apakah perusahaan pertambangan batubara yang ada di wilayah Kalimantan Tengah bersedia menggunakan rel kereta api jalur Purukcahu-Bangkuang sebagai angkutan batubaranya? Dan berapa besar biaya angkut batubara perkilometer yang bersedia dibayar oleh perusahaan pertambangan calon pengguna rel kereta api angkutan batubara jalur Purukcahu-Bangkuang tersebut? Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesediaan dari perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Tengah sebagai pengguna (user) dari proyek tersebut, serta untuk mengetahui besarnya biaya yang bersedia dibayarkan oleh perusahaan. Metode yang digunakan adalah dengan contingent valuation method, untuk mengetahui willingness to pay (WTP) dari perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Tengah. Data survey dan pengolahannya memberikan hasil bahwa seluruh perusahaan telah mengetahui mengenai rencana pembangunan proyek tersebut, dan menyatakan bersedia sebagai pengguna, serta mengatakan bahwa kereta api angkutan batubara diperlukan dan akan berpengaruh terhadap pengembangan pertambangan di Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk nilai WTPnya yaitu, WTP tertinggi adalah Rp. 705/ton.kilometer, dan nilai terendah Rp. 100/ton.kilometer, dengan rata-ratanya adalah Rp. 504,43/ton.kilometer. Nilai rata-rata WTP jika dibandingkan dengan nilai biaya angkut yang ditawarkan sebesar US$ 22 untuk setiap ton sepanjang 185 Km, atau Rp. 1.117/ton.kilometer, terdapat perbedaan sebesar Rp. 613,6/ton.kilometer. Dari sisi kebijakan dan nilai ekonomi proyek, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 67/2005, mengenai kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, maka skema pengerjaan dan pembiayaan pembangunan rel kereta api Purukcahu - Bangkuang yang menggunakan model public private partnership (PPP), adalah tepat disamping untuk mengatasi keterbatasan dana proyek infrastruktur Pemerintah, hal ini juga termasuk sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut serta dalam pengembangan infrastruktur. Sedangkan dari sisi economic evaluation yang telah dilakukan pengkajian oleh tim perencana pembangunan rel kereta api ini, terdapat beberapa keuntungan yang akan diperoleh negara dengan pendirian kereta api Purukcahu?Bangkuang ini, antara lain adalah dengan meningkatnya produksi maka akan meningkatkan royalti batubara serta pajak-pajaknya. Sedangkan dari aspek ketenagakerjaan, ini akan menambah penyerapan tenaga kerja.

---

In 2009, the Government of Indonesia through The National Development Planning Agency issued a blue book-private partnership infrastructure projects in Indonesia, in which the project includes the construction of railway transport for coal, named Purukcahu-Bangkuang, in the Central Kalimantan Province, along 185 kilometers, and has been included in the category of projects ready for offer, which is ready to be offered to investors. This is an effort to increase the amount of coal production in Central Kalimantan.

The amount of coal transportation costs, which for a distance of 185 km, each ton of coal will be charged U.S. $ 22, or equal to Rp. 1.117/ton.kilometer, as contained in documents the results of the feasibility study of railway development, if compared with the cost of transport perton kilometers on rail transportation in South Sumatra by PT. Bukit Asam is only Rp. 300/tonne kilometers. This raises questions, such as: whether the existing coal mining companies in Central Kalimantan are willing to use Purukcahu ? Bangkuang railway as coal transportation? And how much the coal transportation costs of perton kilometer are willing to be paid by mining companies?

The purpose of this study are to determine the willingness of coal mining companies in Central Kalimantan as a user of the project, and to know the costs will be paid by the company. The method used is the contingent valuation method, to find out Willingness to Pay (WTP) of coal mining companies in Central Kalimantan.

Survey data and its processing give the result that all companies have known about the project development plan, and indicated its willingness as a user, and also said that the railway transportation of coal is required and will affect the development of mining in Central Kalimantan. As for the value WTP, the highest WTP is Rp. 705 /ton.kilometer, and the lowest is Rp. 100/ton.kilometer, with the average is Rp. 504.43 /ton.kilometer. When the average value of WTP compared with the value offered, US $ 22 for every ton over 185 km, or Rp. 1.117/ton.kilometer, there is a difference of Rp. 613.6/ton.kilometer.

In terms of policy and economic value of the project, in accordance with Presidential Decree No. 67/2005, concerning cooperation with government entities in the provision of infrastructure, the construction and development financing schemes Purukcahu ? Bangkuang railway that uses a model public private partnership (PPP), is appropriate in addition to overcoming the limitations of government funding of infrastructure projects, and it also including an effort to provide opportunities to the private sector to participate in infrastructure development. In terms of economic evaluations conducted by a team assessment of railway development planners, there are some advantages to be gained by establishing Purukcahu ? Bangkuang coal railway, especialy for the Government, among others, is to increase production it will increase coal royalties and taxes. While from the aspect of employment, this will increase employment."

"Langit malam dengan kegelapan alami dan penuh bintang merupakan sebuah sumber daya alam milik bersama, dan sebagai barang public merupakan tanggung jawab kita Bersama untuk menjaga nya. Polusi cahaya mengurangi kemampuan kita untuk melihat keatas, kepada langit malam yang penuh keindahan dan menghalangi kita untuk melihat berbagai objek langit seperti bintang dan milkyway, selain itu polusi cahaya memiliki konsekuensi terhadap alam, Kesehatan, energi, dan inspirasi. Agar pemerintah dapat melakukan intervensi secara lebih efektif, analisis ekonomi polusi cahaya berkaitan dengan cost dan benefit perlu dilakukan. Skripsi ini menggunakan metode CVM untuk menempatkan nilai ekonomi pada peningkatan kualitas langit malam melalui penurunan polusi cahaya. Responden diberikan pertanyaan mengenai kesediaan mereka membayar untuk kualitas langit malam yang lebih baik. Modus WTP dakam survey ini adalah Rp0, hal ini disebabkan oleh awareness dan pengetahuan terhadap langit malam dan polusi cahaya masih kurang. Faktor yang paling signifikan mempengaruhi WTP adalah perasaan terganggu oleh keberadaan polusi cahaya dan skyglow, persepsi tentang dampak polusi cahaya terhadap kesehatan, dan persepsi polusi cahaya terhadap lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Estimasi mean dari pengolahan data interval regression menunjukan responden secara rata-rata bersedia membayar sebesar Rp 32774 untuk meningkatkan kualitas langit malam dengan mengurangi polusi cahaya di kawasan Jabodetabek atau rumah mereka. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kunci pembuka bagi penelitian selanjutnya mengenai polusi cahaya di Indonesia.

---

The night sky with natural darkness and full of stars is a natural resource that belongs to everyone, and as a public good it is our collective responsibility to protect it. Light pollution reduces our ability to look up, to the beautiful night sky and prevents us from seeing various celestial objects such as stars and milkyways, besides light pollution has consequences for nature, health, energy and inspiration. In order for the government to intervene more effectively, an economic analysis of light pollution related to costs and benefits needs to be done. This thesis uses the CVM method to place an economic value on improving the quality of the night sky through reducing light pollution. Respondents were asked questions about their willingness to pay for a better quality of the night sky. WTP mode in this survey is Rp0, this is due to lack of awareness and knowledge of the night sky and light pollution. The most significant factors affecting WTP were feelings of being disturbed by the presence of light pollution and skyglow, perceptions of the impact of light pollution on health, and perceptions of light pollution on the environment. This study concludes that the mean estimation of interval regression data processing shows that respondents are on average willing to pay Rp. 32774 to improve the quality of the night sky by reducing light pollution in the Greater Jakarta area or their homes. This research is expected to be an opening key for further research on light pollution in Indonesia."

"ABSTRAKDalam usaha mendongkrak perekonomian di daerah Jawa dan Sumatra,Pemerintah berencana membangun Jembatan Selat Sunda (JSS) guna melancarkantransportasi arus barang antarkedua pulau tersebut. Dibutuhkan berbagai macamdata untuk menentukan teknologi jembatan yang akan digunakan, salah satunyaadalah data geoid. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan geoid di wilayahSelat Sunda dan sekitarnya dari data anomali gayaberat free-air hasil pengukurandan model geopotensial dengan menerapkan metode remove-restore. Digunakandata gayaberat sejumlah lebih dari 5,672 titik yang tersebar di darat dan laut sertamodel geopotensial global EGM2008. Undulasi geoid didapatkan dari hasilintegrasi Stokes pada kombinasi anomali gayaberat free-air dan modelgeopotensial. Hasil perhitungan menunjukkan undulasi geoid yang ada di daerahpenelitian memiliki nilai yang bervariasi dengan nilai minimum -2.06 m danmaksimum 13.29 m. Sementara, bagian Tenggara (SE) Pulau Sumatra dan BaratLaut (NW) Pulau Jawa memiliki undulasi geoid yang sama. Hasil undulasi geoidtersebut dapat digunakan sebagai bidang referensi untuk menentukan ketinggianvertikal atau tinggi orthometrik.

---

ABSTRACTIn an effort to boost the economy in the areas of Java and Sumatra, the

Government plans to build the Sunda Strait Bridge (Jembatan Selat Sunda) to

expedite the flow of goods transport between the two islands. It takes a wide

range of data to determine a bridge technology that will be used, one of which is

geoid data. This study aims to map the geoid in the vicinity of the Sunda Strait

from gravity data measurements which is free-air anomaly and geopotential model

by applying remove-restore method. More than 5.672 points gravity data were

used spread over land and sea as well as models of global geopotensial EGM2008.

Geoid undulations obtained from the Stokes integration on a combination of freeair

gravity anomaly and geopotential models. Calculation results show that geoid

undulations in the study area has a value that varies with the minimum value of

-2.06 m and a maximum of 13.29 m. Meanwhile, the Southeast (SE) island of

Sumatra and Northwest (NW) Java has the same geoid undulations. The results of

geoid undulations can be used as a reference field to determine the vertical height

or orthometric height."

"Permintaan sumber energi lebih ramah lingkungan meningkat secara global. Pengembangan turbin angin telah menjadi jauh lebih sering dalam beberapa tahun terakhir. Penerapan turbin angin dapat digunakan untuk air laut sebagai fluida kerja. Para peneliti masih mengembangkan teknologi ini. Jembatan Selat Sunda membawa titik terang baru bagi Indonesia. Jumlah energi kinetik yang mungkin mengalir di bawah jembatan sangat besar. Proyek ini berfokus pada desain dan kinerja model kekuatan aliran turbin sistem arus bawah laut untuk digunakan dalam Selat Sunda.Panjang Selat Sunda adalah 24 km di yang tersempit dan 20 m dalam di dangkal di bagian timur selat. Rata-rata arus pasang surut adalah sekitar 2.47 m/s. CFD adalah metode analisis numerik yang melibatkan aliran fluida, perpindahan panas dan sifat fluida lain yang terlibat dalam fenomena seperti perpindahan kalor dalam heat exchanger. Sama halnya pada turbin, dapat mensimulasikan situasi yang sama dari Selat Sunda. Dengan mensimulasikan situasi yang sama, merancang turbin sesuai dan memprediksi output daya akan menjadi tujuan utama dari tugas akhir ini. Analisis melibatkan RPM, Torsi, Lift Koefisien Drag dan Koefisien dan Power.

---

The demand of more environmentally friendly source of energy increases globally. The development of the wind turbine has become much more frequent in the past few years. The application of the wind turbine can be used for sea-water as the working fluid instead of the turbine. Researchers are still developing this technology. The Sunda Strait Bridge brings a new brighter for Indonesia. The amount of kinetic energy that may flow under the bridge is gigantic.

This project focuses on the design and a performance of a model of a tidal power stream system turbine to be used in Sunda Strait. Sunda Strait is 24 km at its a narrowest and 20 m deep at its shallowest in the eastern part of the strait. Its average tidal flow is around 2.47 m/s.

CFD is a method of numerical analysis that involves of fluid flow, heat transfer and other fluid property that involves in a phenomenon such as heat transfer within heat exchanger. The same for turbine, it is possible to simulate similar situation of Sunda Strait.

By simulating the similar situation, designing the suitable turbine and predicting its power output will be the main objectives of this final project. The analysis involves the RPM, Torque, Lift Coefficient and Drag Coefficient and Power."

"Penelitian ini merekonstruksi Sistem Komunikasi Krisis dan Risiko Kebencanaan di Media Sosial dalam Pengurangan Risiko Bencana Tsunami Vulkanik di Indonesia. Riset difokuskan pada kasus Tsunami Selat Sunda pada tahun 2018 yang menelan 426 korban jiwa. Tragedi ini disebabkan oleh lemahnya situational awareness akibat ketidaksinkronan kebijakan peringatan dini tsunami vulkanik antar lembaga, lemahnya crisis response masyarakat di media sosial, dan rumor yang berkembang akibat kesenjangan digital masyarakat terdampak bencana. Metode penyelesaian masalah menggunakan Soft Systems Methodology (SSM) Multi Method, dengan penggunaan Social Network Analysis pada SSM tahap ke dua untuk memperkaya Rich Picture dan Textual Network Analysis pada SSM tahap ke lima untuk mempertajam perbandingan model konseptual dengan dunia nyata. Survei dengan instrumen berplatform Open Data Kit dilakukan tehadap 100 penduduk desa yang terkena dampak langsung atau tidak langsung tsunami menghasilkan visualisasi crisis sensing network selama bencana dari perspektif publik. Wawancara mendalam dengan 22 orang yang mewakili 15 pemangku kepentingan nasional dan lokal utama menghasilkan crisis sensing network dari perspektif pemerintah. Riset ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, rekomendasi secara akademis, yaitu mengintroduksi collective intelligence sebagai pengembangan dari Social Mediated Crisis Communication dengan kolaborasi pengelolaan media sosial antar lembaga dan partisipasi masyarakat dalam komunikasi risiko dan krisis khususnya peringatan dini bencana. Kedua, kontribusi secara metodologis yaitu elaborasi varian baru SSM multi method yang memperkaya penerapan SSM dalam riset berbasis digital. Ketiga, rekomendasi secara praktis/ sosial; mengusulkan amandemen UU kebencanaan No.24/2007 dengan menambahkan tsunami non-tektonik (vulkanik) ke dalam tipe krisis/bencana tsunami; dan mempertegas peran institusi TNI dan Polri dalam komunikasi risiko dan krisis.

---

This study reconstructs the Crisis Communication System on Social Media for Disaster Risk Reduction of Volcanic Tsunami Disaster in Indonesia. Research is focused on the case of the Sunda Strait Tsunami in 2018 which claimed 426 lives. This tragedy was caused by weak situational awareness due to the out-of-synchronization of volcanic tsunami early warning policies between institutions, the weak crisis response of the community on social media, and rumors that developed due to the digital divide of the community affected by the disaster. The problem solving method uses the Soft Systems Methodology (SSM) Multi Method, with the use of Social Network Analysis in the second stage of SSM to enrich the Rich Picture and Textual Network Analysis in the fifth stage of SSM to sharpen the comparison of conceptual models with the real world. The survey using the Open Data Kit platform instrument was conducted on 100 villagers who were directly or indirectly affected by the tsunami, resulting in a visualization of the crisis sensing network during the disaster from a public perspective. In-depth interviews with 22 people representing 15 key national and local stakeholders produced a crisis sensing network from a government perspective. This research recommends several things. First, academic recommendations, namely introducing collective intelligence as a development of Social Mediated Crisis Communication with collaborative social media management between institutions and community participation in crisis communication, especially disaster early warning. Second, the methodological contribution, namely the elaboration of a new multi-method SSM variant which enriches the application of SSM in digital-based research. Third, practical/social recommendations; proposed an amendment to the Law on Disasters No.24/2007 by adding a non-tectonic (volcanic) tsunami to the type of tsunami crisis/disaster; and reinforce the role of TNI and Polri institutions in crisis communication.

Keywords: Social Media, Crisis Communication, Volcanic Tsunami, SSM Multi-Method, Social Network Analysis (SNA), Textual Network Analysis (TNA)"

"Tren positif pertumbuhan apartemen di provinsi DKI Jakarta, dipandang sebagai suatu potensi untuk menggali Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan hunian apartemen di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi derajat kesediaan membayar, besaran surplus konsumen dan mengetahui faktorfaktor apa yang mempengaruhi besaran kesediaan membayar retribusi pelayanan persampahan hunian apartemen di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang digunakan untuk menganalisa secara deskriptif kuantitatif. Teknik untuk pengambilan sampel adalah stratified random sampling dengan 100 responden. Dengan target apartemen yang merata untuk lima wilayah kota Administrasi Jakarta. Dari penelitian ini diketahui besaran kesediaan membayar responden, total kesediaan membayar (Total WTP) dan surplus konsumen. Secara parsial menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap WTP. Sedangkan jumlah tanggungan dan tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadapWTP.

---

Positive trend growth of apartments in Province of DKI Jakarta, seen as a potential to explore region own source revenue (PAD), through waste/cleaning services retribution residential apartment in Province of DKI Jakarta. The goal from this research is to identify the degree of willingness to pay, amount of consumer surplus and determine what factors affect the amount of willingness to pay for waste/cleaning services retribution residential apartment in Province of DKI Jakarta.

This research used primary and seconder data, used quantitive descriptive analysis. Technique for taking sample is stratified random sampling with 100 respondens. With a target that is evenly distributed apartment for five municipalities of Jakarta Administration.

From this research we know amount of respondent's willingness to pay, total willingness to pay (Total WTP) and consumer surplus. Partially stated that the education levels had no significant effect on WTP. While the number of dependents and income levels had a significant effect on WTP."