Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan impor beras di Indonesia merupakan salah satu isu yang hangat diperdebatkan. Walaupun Presiden Joko Widodo berjanji untuk mengadakan swasembada paras, namun impor beras Indonesia pada tahun 2018 meningkat secara signifikan. Sepanjang tahun 2018, Indonesia mengeluarkan izin impor beras sebanyak tiga kali dengan total nilai impor sebesar 2,25 juta ton. Masyarakat Indonesia memiliki skeptisme akan keterlibatan kepentingan politik dan perburuan rente di dalam kebijakan impor beras tersebut. Hal tersebut disebabkan realisasi impor yang dilakukan ketika produksi domestik sedang memasuki masa panen raya. Dalam rangka menginvestigasi keberadaan kepentingan politik dan perburuan renta pada impor beras tahun 2018, penulis menggunakan metode AHP-GameTheory untuk menggambarkan preferensi pembuat kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam model tersebut, penulis melibatkan tujuh pemain yang terdiri atas Koordinasi Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, BULOG, Pelobi, Konsumen, dan Produsen. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat apakah pemerintah menjalankan mandat masyarakatnya secara baik atau buruk. Karena kebijakan impor beras pada tahun 2018 berdampak buruk kepada pendapatan petani pada tahun 2019, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah tidak didedikasikan penuh untuk kepentingan masyarakat. Keterlibatan kepentingan politik dan perburuan rente menyebabkan kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

---

Indonesias rice import license could be one of the warm issues in 2018. Even though Mr. Joko Widodo, Indonesian president, has promised for rice self-sufficiency yet, Indonesia rice import in 2018 was rising dramatically. Throughout 2018, Indonesia has issued rice import license for 3 times by the total volume of 2,25 million tons. Indonesia society put their skepticism of political and rent-seeking involvement in rice import license 2018. It was caused by the publication of import license when rice domestic production is on harvesting season. In order to investigate the existence of political interest or special interest in rice import license in 2018, the writer used AHP-Game Theory to capture the decision makers preference that include intangible feeling. In the model framework, the writer puts 7 players consist of Coordination Ministry of Economy, Ministry of Trade, Ministry of Agriculture, BULOG, Lobbyist, Consumer, and Producer. The purpose of this study is to proofing does the government carry out the mandate in a good way or the government abuse the society mandates. Since the effect of rice import in 2018 harmful for producers income in 2019, the governments policy is not fully dedicated for society interest. The involvement of political and rent-seeking interest made the governments policy missing match to what society required."

"Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa wanita Muslim memiliki partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih rendah dibandingkan wanita non-Muslim. Namun, studi tentang Muslim dan partisipasi pekerja perempuan seringkali terbatas pada pengukuran identitas, membandingkan Muslim dan non-Muslim, sementara tidak dapat menangkap dampak aktual nilai-nilai Islam terhadap keputusan perempuan untuk bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menangkap pengaruh nilai-nilai islam terhadap keputusan perempuan untuk bekerja, dengan mengukur tingkat religiusitas mereka. Dengan menggunakan data Indonesia Family Life Survey, penelitian ini menemukan bahwa religiusitas yang di ukur melalui salat mempengaruhi preferensi perempuan untuk bekerja. Selain itu, kami menemukan bahwa ada perbedaan antara perempuan yang lajang dan sudah menikah dalam menimbang keputusan untuk bekerja.

---

Many studies have shown that Muslim women have lower female labor force participation than non Muslim women. However, the study of being a Muslim and female labor particiaption are often limited to identity measurement, while unable to address the actual effect of Islamic values on women's decision making. This study seeks to capture the influence of Islamic values on women's decision to work, by measuring their level of religiosity. Using data from Indonesia Family Live Survey, we found that religiosity in form of religious practice shape women's preference to work. In addition, we also found that marital status influence women's decision to work in different ways."

"Populasi lansia yang meningkat memerlukan perawat yang cukup di panti werdha. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran motivasi perawat untuk bekerja di panti werdha Pemerintah DKI Jakarta melalui cross sectional dengan deskriptif sederhana. Perawat yang bekerja di panti werdha pemerintah DKI Jakarta sebanyak 15 orang merupakan responden secara total sampling. Hasil penelitian menunjukkan 86,7% perawat mempunyai motivasi sedang dan lainnya mempunyai motivasi yang tinggi, dimana sifat pekerjaan, penghargaan dan hubungan interpersonal menjadi motivator untuk bekerja di panti werdha pemerintah. Dari hasil penelitian tersebut, disarankan agar meningkatkan kualitas kondisi kerja, status dan jenjang karir, pendapatan dan keamanan kerja untuk menjaga motivasi perawat.

---

Nurses are needed to handle increased number of elderly. The purpose of this study was describing nurses motivation to work in Jakarta government institution. This is a descriptive research design using total sampling in 15 nurses. The result showed that 86,7% nurses have enough motivation level to work in goverment institution, and the others have high level of motivation, where the work itself, appreciation, and relationship are the motivator to work in government institutions. The result suggest that to keep the nurse’s motivation with improving the quality of working condition, career status, income and job security in government institutions."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan pengendalian tanah pada Pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu dan pergeserannya. Studi ini juga berupaya mengungkap persamaan kebijakan dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, mengungkap penyatuan persepsi pemerintah dalam memformulasikan bentuk-bentuk ganti rugi pada setiap kebijakan pertanahan di DKI Jakarta, mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan instrumen perizinan sebagai salah satu instrumen teknis dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum."

"Kebijakan investasi pemerintah di bidang perekonomian dapat berdampak mendua pada sektor swasta yaitu dapat menurunkan (crowding out) atau meningkatkan investasi sektor swasta. Padahal di negara Indonesia, pemerintah masih memegang peranan penting dalam pembangunan. Dengan landasan tersebut, kiranya perlu menganalisa apakah kebijakan investasi pemerintah mempunyai dampak negatif terhadap investasi swasta atau sebaliknya. Selain itu, penggunaan data-data ekonomi regional mengembangkan permasalahan pada analisa ekonomi regional Indonesia mengenai perbedaan karakteristik masing-masing daerah, serta ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antar daerah. Model kerangka pertumbuhan neoklasik yang terdiri fungsi pendapatan atau produksi, fungsi investasi swasta dan fungsi tabungan dapat mengakomodasi pengaruh investasi pemerintah pada investasi swasta sekaligus melihat pengaruh tingkat bunga pada investasi swasta dan tabungan. Analisa empiris menghasilkan temuan bahwa investasi pemerintah tidak berdampak "crowding out" secara finansial. Tetapi secara riil (fisik) investasi pemerintah berdampak negatif pada investasi swasta di beberapa daerah saja karena adanya kompetisi sumber daya riil. Tingkat bunga berpengaruh negatif pada investasi swasta. Sedangkan pada tabungan, yang berpengaruh positif adalah tingkat bunga nominal. Selain itu pendapatan, investasi swasta dan tabungan regional menunjukkan ketimpangan mencolok antar daerah di Indonesia. Sehingga pemerintah perlu memberikan peranan lebih besar bagi swasta untuk membangun infrastruktur dengan insentif tertentu dan menjaga agar tingkat bunga berada pada tingkat yang kondusif bagi kegiatan investasi dan tingkat tabungan."