Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koordinasi manfaat adalah suatu proses dimana dua atau lebih penanggung, yang menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama, membatasi total benefit dalam jumlah tertentu agar tidak ada cakupan ganda atau klaim melebihi biaya layanan kesehatan. Koordinasi manfaat merupakan salah satu cara agar badan usaha dapat mendaftar BPJS Kesehatan tanpa kehilangan manfaat dari asuransi komersial. Selain itu, dengan koordinasi manfaat iuran JKN yang harus dibayar karyawan otomatis dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dapat mengurangi risiko peserta menunggak iuran ke BPJS Kesehatan. penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan program COB pada karyawan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI)  pada Tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Sumber data dari penelitian ini merupakan data primer yang didapat dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Sampel yang digunakan sebanyak 70 responden karyawan tetap FKM UI yang diasuransikan oleh fakultas. Hasil analisis multivariat menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan signifikan dengan keikutsertaan COB adalah pengetahuan (P value = 0,004 ; OR = 8,130), pendapatan (P value = 0,016; OR= 1), pendidikan (P value = 0,014; OR= 1), keterpaparan informasi (P value = 0,004; OR= 8,914), persepsi risiko sakit (P value = 0,040; OR= 3,949), dan kegunaan COB (P value = 0,001; OR= 9,333).

---

Coordination of Benefits is the process which of two or more insurer covering the same member for the same insurance benefits, limiting the total of benefits intended to prevent the duplication of benefits (coverage) or reimburse for more than the healthcare service cost. Its one of the ways for business entity to be a member of BPJS Kesehatan without losing the benefits from commercial insurance. Furthermore, in coordination of benefits the premium of JKN is automatically paid by the company to insurer (commercial insurance). This could prevent from member arrears the premium payment of JKN. This study aims to determine factors associated with the participation of coordination of benefit program in staff of Faculty of Public Health University of Indonesia 2019. Type of this study is quantitative research with cross-sectional design. Source of data for this study is primary data obtained by spreading questionnaire to respondents. Sample used in this study is 70 respondents, staff of FKM UI. The result of multivariate analysis shows factors associated with the participation of COB are knowledge (P value = 0,004 ; OR= 8,130), income (P value = 0,016 ; OR= 1), education (P value = 0,014; OR = 1), exposure of information (P value = 0,004; OR = 8,914), perception of health risk (P value = 0,040 ; OR = 3,949), dan usablity COB (P value = 0,001 ; OR = 9,333)."

"Dalam UUD Pasal 28 H ayat 3 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan perkembangan secara utuh sebagai manusia yang berguna. Untuk mewujudkan jaminan sosial tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berlaku bagi semua orang Indonesia. Salah satu jaminan sosial tersebut adalah asuransi kesehatan. yang diimplementasikan oleh PT Askes, namun pada tahun 2014 diubah menjadi BPJS Kesehatan. Di Pada tahun 2019 BPJS Kesehatan memiliki target untuk mencapai Universal Health Cakupan (UHC) di Indonesia sehingga BPJS Kesehatan berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat, salah satunya keanggotaan melalui Badan Usaha menjamin kesehatan para pekerja beserta keluarganya. Sedangkan menurut data BPJS Kesehatan KC Depok masih memiliki Badan Usaha yang belum terdaftar sebagai Peserta program JKN dan jumlah badan usaha bisa bertambah setiap bulannya karena badan usaha baru. Sehingga seluruh badan usaha bisa dijangkau oleh BPJS Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya badan usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (BUMKM) di pengambilan keputusan untuk mengikuti program JKN di kawasan Depok Town Square 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara dalam. Dari hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pengetahuan, sikap, program JKN yang ditawarkan, dan kebijakan yang berlaku. Faktor pengetahuan Iuran dan pelayanan fasilitas kesehatan dari program JKN menjadi faktor terpenting mempengaruhi mayoritas BUMKM. Kemudian perlu adanya sosialisasi tentang program JKN dari BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan pemerintah memberikan subsidi sebagian kepada BUMKM yang kurang mampu, dan melakukannya peningkatan mutu fasilitas kesehatan.

---

In the Constitution Article 28 H, paragraph 3, it is explained that everyone has the right to social security which enables their complete development as a useful human being. To realize social security, the Government of Indonesia enacted Law no. 40 of 2004 concerning the National Social Security System which applies to all people Indonesia. One such social security is health insurance. which was implemented by PT Askes, but in 2014 it was changed to BPJS Kesehatan. In 2019 BPJS Kesehatan has a target to achieve Universal Health Coverage (UHC) in Indonesia so that BPJS Kesehatan tries to reach all levels of society, one of which is membership through Business Entities to ensure the health of workers and their families. Meanwhile, according to data from BPJS Kesehatan KC Depok, there are still business entities that have not been registered as participants in the JKN program and the number of business entities can increase every month. because it is a new business entity. So that all business entities can be reached by BPJS So that the purpose of this study is to find out what factors influence business entities, especially Micro, Small and Medium Enterprises (BUMKM) in decision making to take part in the JKN program in the Depok Town Square 2019 area. This study used a qualitative research method with in-depth interviews. From the research results, the factors that influence are knowledge, attitudes, the JKN program offered, and the prevailing policies. The knowledge factor Fees and health facility services from the JKN program are the most important factors affecting the majority of BUMKM. Then there is a need for socialization about the JKN program from BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan in collaboration with the government to provide partial subsidies to underprivileged BUMKMs, and to improve the quality of health facilities."

"Penyelenggaraan program Administration Service Only (ASO) terus mengalami perkembangan. Selain disebabkan oleh meningkatnya kekecewaan terhadap sistem dan pelayanan perusahaan asuransi kesehatan komersial, perkembangan ini juga dikarenakan adanya kebutuhan dalam rangka pengelolaan benefit kesehatan karyawan secara tepat guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran keikutsertaan program ASO pada perusahaan oil & gas dan mengetahui apakah terdapat hubungan antara faktor-faktor yang terkait dengan program ASO, faktor individu dan faktor organisasi dengan keikutsertaan program ASO. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Analisis dilakukan adalah analisis univariat dan bivariat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan keikutsertaan program ASO antara lain : cakupan benefit, harga kepesertaan, provider network, fasilitas pelayanan, image perusahaan, tingkat pengetahuan, Kebutuhan (need), dan jumlah karyawan. Saran dalam penelitian ini adalah pada penelitian selanjutnya digunakan juga studi kualitatif guna menggali informasi lebih baik lagi, gunakan sampel lebih besar dan diharapkan menggunakan variabel-variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini.

---

The Implementation of Administration Service Only (ASO) program continues to increase. Beside was caused by the disillusionment with the system and commercial health care insurance companies, ASO program is needed in order to manage the employee health benefits as well. This research aims to know the distribution of ASO program participation in oil & gas companies and to determine the correlation between the ASO product, individual factors and organizational factors with the participation of ASO program. Research is a quantitative approach with a cross sectional study design. Analysis is were performed through univariate and bivariate analysis. The final conclusion is that there are factors related to the participation of ASO program: coverage benefit, the price of membership, providers network, facilities service, corporate image, the level of knowledge, needs, and number of employees. Suggestions for further research is using qualitative study to explore better information, large number of sample and using other variables that have not been used in this study."

"Perusahaan asuransi merupakan lembaga jasa keuangan yang berbasis kepercayaan, yang memiliki peran sebagai pelindung keuangan maupun berkontribusi terhadap perekonomian suatu negara. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan asuransi di Indonesia menghadapi permasalahan karena gagal membayar klaim asuransi. Berita gagal bayar tersebut telah tersebar di berbagai media massa baik cetak maupun elektronik dan membuat banyak masyarakat memberikan stigma negatif terkait industri asuransi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap berita negatif pada perusahaan asuransi di Indonesia. Penelitian ini juga melakukan pengujian terhadap faktor lain yang berpotensi mempengaruhi berita negatif yaitu rasio likuiditas dan ukuran perusahaan. Metode analisis mengunakan uji regresi data panel dengan pendekatan Fix Effect Model. Penelitian menggunakan sample 120 perusahaan asuransi konvensional yang berizin di OJK per 31 Desember 2021. Penelitian menggunakan data selama 5 tahun (2017 – 2021). Variabel berita negatif diperoleh dengan menghitung jumlah berita negatif terkait perusahaan asuransi di 12 media online di Indonesia, sementara variabel financial distress diukur berdasarkan rasio kesehatan keuangan yang telah diatur oleh OJK yaitu solvabilitas (RBC), rasio kecukupan investasi, dan ekuitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh signifikan terhadap berita negatif. Rasio likuiditas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap berita negatif perusahaan asuransi.

---

Insurance companies are trust-based financial service institutions that serve as financial protectors and contribute to a country's economy. In recent years, several Indonesian insurance companies have faced problems due to their failure to pay insurance claims. News of the failure to pay has spread in various mass media, both print and electronic, and given many people a negative stigma regarding the Indonesian insurance industry. This study aims to determine the effect of financial distress and negative news on insurance companies in Indonesia. This study also tests other factors that could potentially influence negative news, namely the liquidity ratio and firm size. The analytical method uses panel data regression with the fix-effect model approach. The research used a sample of 120 samples and data for five years. The negative news variable is obtained by counting the number of negative news stories related to insurance companies in 12 online media outlets in Indonesia, while the financial distress variable is measured based on the ratios of financial soundness regulated by the Regulator (solvency, investment adequacy ratio, and equity). The results show that financial distress has a significant effect on negative news. Liquidity ratio and firm size have no significant effect on negative news."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan estimasi cadangan klaim terhadap Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani usaha tani padi yang berpotensi mengalami gagal panen. Jangka waktu polis Program AUTP terhitung singkat karena periode polis berlaku 4 bulan (musim tanam) dan memperoleh subsidi premi 80% dari pemerintah. Pada penelitian cadangan klaim AUTP periode 2017 – 2021, analisa menggunakan konsep bulanan dan triwulanan pada Run-Off Triangle (ROT) (Bulanan 60x60 dan Triwulanan 20x20) karena memiliki variasi periode Accident Year dan Development Year. Selanjutnya, metode Chain Ladder (CL) merupakan metode yang paling dasar, umum dan sederhana pada asuransai umum mempertimbangkan Age-to-Age Factor (LDF), serta metode Bonrhuetter-Ferguson (BF) menambah pertimbangan Estimated Ultimate Losses (EUL) dari CL dan earned premium. Penelitian memperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai Estimated Loss Reserve dan EUL pada kedua metode berdasarkan nilai MAD dan RMSE, tidak terdapatnya pembayaran klaim di beberapa periode kejadian dan periode penundaan, serta terdapatnya pembayaran klaim yang baru diselesaikan lebih dari 1 tahun sehingga terdapat perbedaan signifikan pada analisa. Selain itu, program asuransi AUTP merupakan program baru dari pemerintah bagi petani padi, sehingga manfaat program asuransi ini masih dipelajari oleh calon pemegang polis atas manfaat yang akan diterima.

---

This research aims to estimate the claim reserves the Rice Farmer Business Insurance Program (RFBI) for rice farmers who have the potential to experience crop failure. Therefore, the policy RFBI program period is valid for 4 months (growing season) and with an 80% premium subsidy from the government. The analysis of RFBI claim reserve (2017-2021) used the concept of monthly (60x60) and quarterly (20x20) in the Run-Off Triangle (ROT) because it has variations in period analysis, Chain Ladder (CL) method is the most basic, common, and simple method used in general insurance, as well Bonrhuetter-Ferguson (BF) method adds to the consideration of Estimated Ultimate Losses (EUL) of CL and earned premium. There was no significant difference between the value of estimated loss reserve and EUL in both methods based on MAD and RMSE values, no payment of claims in some periods of events and delay periods, and the existence of new claim payments completed more than 1 year so that there are significant differences in the analysis. In addition, the RFBI is a new program from the government for rice farmers, so the benefits of this insurance program are still studied by prospective policyholders for the benefits to be received."

"Studi ini secara khusus membahas pengaruh implementasi Sistem Penjaminan Jaminan Nasional SPJN terhadap model bisnis PT XYZ dan kontribusi pengetahuan untuk perusahaan farmasi baru Data untuk studi ini diperoleh dari wawancara dengan pemangku kepentingan PT XYZ dan kuesioner 44 pasien di rumah sakit swasta dan umum di Jakarta dan Bekasi Kuesioner meneliti tingkat pemahaman responden mengenai BPJS dan persepsi mereka terhadap kualitas obat Hasil studi menyarankan bahwa inovasi model bisnis PT XYZ diperlukan untuk mengimplementasikan strategi jangka pendek dan menyarankan PT XYZ untuk menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengantisipasi implementasi menyeluruh BPJS di tahun 2019.

---

This study is specifically concerned with the effect of universal health care implementation on business model of PT XYZ, and knowledge contribution for new pharmaceutical company. Data for this study were gathered from interview with stakeholders of PT XYZ, and questionnaires of 44 patients at private and public hospital in Jakarta and Bekasi. The questionnaires investigated the understanding level of respondents about Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) and their perception of drugs quality. These results suggest that innovation of PT XYZ’s business model is needed to implement short-term strategy and suggest that PT XYZ need to establish its long-term strategy to anticipate full implementation of BPJS in 2019."

"ABSTRAKProgram Jaminan Kesehatan Nasional yang menganut Social Health Insurance salah satu cirinya adalah kepesertaan wajib. Oleh karena itu seluruh penduduk Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Selain menjadi peserta BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya yang dikelola asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya.Untuk menanggulangi dampak dari asuransi rangkap atau over insurance tersebut maka diperlukan coordination of benefit.Tesis ini mengkaji mengenai tata laksana, manfaat yang diharapkan, dan potensi dampak yang bisa terjadi akibat pelaksanaan Coordination of Benefit (COB) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa COB yang akan dilaksanakan di programJKN berbeda dengan COB di Amerika. Tata laksana COB di JKN dibedakan menurut fasilitas kesehatan rujukan yang sudah dan belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan.Manfaat dari COB diantaranya adalah membantu mempercepat pencapaian Universal health Coverage, memberikan manfaat lebih kepada peserta COB, efisiensi, dan asuransi kesehatan komersial masih dapat survive. Sedangkan potensi dampaknya salah satu diantaranya adalah adanya fraud yang dilakukan rumah sakit.Saran dari penelitian ini perlunya mempertimbangkan pemberlakuan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan tarif INA CBGs di seluruh rumah sakit atau integrasi data klaim antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/badan penjamin lainnya berbasis teknologi informasi, sosialisasi kepada peserta dan provider COB, dan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi COB tersebut.

---

ABSTRAKNational Health Insurance programme that adheres to the Social Health Insurance one character is mandatory participation. Therefore, the entire population of Indonesia are required to participate in a JKN programme administered by BPJS Kesehatan. In addition to being participants BPJS Kesehatan, the public can become insured member who managed by commercial health insurance/other guarantee agency.To mitigate the impact of double coverage or over insurance required the coordination of benefit.Tihis thesis examines the governance, expected benefits, and the potential impacts that could occur as a result of the implementation of the Coordination of Benefits (COB) between BPJS Kesehatan with commercial health insurance/ other guarantee entities. This study is a qualitative research.The study states that the COB programme that will be implemented in JKN is different with COB in America. COB governance in JKN differentiated according to the referral health facilities that have and have not been cooperative with BPJS Kesehatan.Benefits of COB there is to help accelerate the achievement of universal health coverage, provide more benefits to participants COB, efficiency, and commercial health insurance can still survive. While the one of potential impact is a fraud committed hospital.Suggestions from this study need to consider the implementation of health care referral based CBGs INA rates across hospitals or claim data integration between BPJS Kesehatan with commercial health insurance / other guarantor entities based on information technology, socialization COB to participants and providers, and the need for further research on the implementation of the COB."

"Latar Belakang: Tuberkulosis dan diabetes melitus masih menjadi permasalahan utama kesehatan di Indonesia. Korelasi antara kedua penyakit ini menyebabkan peningkatan risiko kegagalan pengobatan, kekambuhan, yang berpengaruh pada lamanya durasi pengobatan dan beban pembiayaan yang tinggi. Tujuan: Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian dan biaya perawatan tuberkulosis dan diabetes mellitus pada peserta JKN tahun 2019. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekan kuantitatif dengan studi cross sectional menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2019. Sampel penelitian ini adalah pasien dengan diagnosis tuberkulosis dan diabetes mellitus pada pelayanan FKRTL. Hasil: Pasien dengan komobiditas TBDM di Indonesia adalah sebanyak 21.105 peserta. BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 120.563.754.830,00 untuk biaya pengobatan pasien dengan komobiditas TBDM selama satu tahun. Faktor-faktor yang berhubungan dengan komorbiditas dan pembiayaan perawatan TBDM adalah jenis kelamin, umur, hak kelas rawat, segmen kepesertaan, jenis FKTP, kepadatan penduduk, persentase merokok, dan kualitas lingkungan hidup (p-value <0,05). Kesimpulan: Variabel tingkat keparahan kasus dan tingkat kunjungan FKTP tidak memiliki pengaruh terhadap tingginya biaya perawatan pasien dengan komorbid TBDM.

---

Background: Tuberculosis and diabetes mellitus are major health problems in Indonesia. The correlation between these two diseases leads to an increased risk of treatment failure, relapse, which affects the duration of treatment and high financial burden. Objective: To identify factors associated with the incidence and cost of treating tuberculosis and diabetes mellitus among JKN participants in 2019. Methods: This study used a quantitative approach with a cross-sectional study using BPJS Health Sample Data in 2019. The samples of this study were patients with a diagnosis of tuberculosis and diabetes mellitus at FKRTL services in 2019. Results: Patients with TBDM comorbidities in Indonesia were 21,105 participants. BPJS Kesehatan spent a budget of Rp. 120,563,754,830.00 for the treatment of patients with TBDM comorbidities for one year. Factors associated with TBDM comorbidities and treatment costs were gender, age, entitlement to treatment class, membership segment, type of primary care provider, population density, smoking percentage, and environmental quality (p-value <0.05). Conclusion: The variables of case severity and primary care visit rate did not influence the high cost of care for patients with TBDM comorbidities"

"

Jaminan kesehatan merupakan salah satu langkah pencegahan agar terhindar dari ketidakmampuan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Namun, masih banyak masyarakat perdesaan yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kesehatan pada masyarakat perdesaan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data adalah data sekunder Indonesian Family Life Survey 5 dengan jumlah sampel 12.398 responden. Hasil penelitian didapatkan hanya 40,3% masyarakat perdesaan Indonesia yang telah memiliki asuransi kesehatan. Individu dengan karakteristik berusia produktif (25-44 tahun), berpendidikan tinggi, berstatus kawin, memiliki pekerjaan, berpendapatan tinggi, memiliki riwayat rawat jalan dan rawat inap bermakna secara statistik untuk berkemungkinan memiliki jaminan kesehatan pada masyarakat perdesaan Indonesia.

 

---

Health insurance is one of the preventive way to avoid the inability to obtain health services. However, there are still many rural residents who do not have health insurance. This study aims to determine the associated factors of health insurance ownership in rural Indonesia. This study is an observational study with a cross sectional design and a quantitative approach. The source of secondary data is from Indonesian Family Life Survey 5 with a sample size of 12.398 respondents. The results showed that only 40,3% of rural residents in Indonesia who have health insurance. Individuals with the characteristics of productive age (25-44 years old), higher education, being married, being employed, higher income, have past utilization in outpatient and inpatient care are statistically significant for the possibility of having health insurance in rural Indonesia.

 

"