Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 190904 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ofi Ana Sari
"

Derajat kesehatan penduduk Indonesia secara agregat dilihat dari harapan hidup saat lahir cenderung meningkat, namun tidak di semua tahun tersebut dalam kondisi sehat. Estimasi World Health Organization (WHO) ada sekitar 9 tahun (12,67 persen) di masa hidup seseorang dalam keadaan tidak sehat. Indikator kesehatan dapat juga dilihat melalui seberapa besar beban penyakit yang terjadi per populasi tertentu dapat digunakan Dissability Adjusted Life Years (DALYs). Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan 3 terbawah untuk DALYs terbesar. Selain itu, data keluhan kesehatan untuk Indonesia tahun 2017 meningkat dalam dua dekade. Kondisi kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya rawan pangan serta peran program pemerintah yang terkait bantuan pangan dan jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh rawan pangan, penerimaan bantuan pangan dan kepemilikan jaminan kesehatan pada keluhan kesehatan dan dikontrol oleh karakteristik demografi dan sosial ekonomi (daerah tempat tinggal, jenis kelamin, umur, pendidikan, akses air minum, sanitasi, dan status ekonomi), dan fasilitas kesehatan per kepadatan penduduk. Data yang digunakan yaitu data Survei sosial ekonomi Indonesia (Susenas) yang dilakukan pada bulan Maret 2018, dianalisis menggunakan regresi logistik multinomial. Hasil studi menunjukkan bahwa individu dengan tingkat rawan pangan sedang hingga parah memiliki risiko mengalami keluhan kesehatan dan terganggu lebih dari 2 kalinya yang tahan pangan. Pemilik jaminan kesehatan BPJS PBI/Jamkesda memiliki risiko keluhan kesehatan yang lebih rendah dari yang BPJS berbayar. Individu yang menerima bantuan pangan dan jamkes BPJS PBI/Jamkesda (penerima bantuan iuran jamkes) memiliki probabilitas keluhan kesehatan lebih kecil daripada menerima salah satu bantuannya. Intervensi pemerintah pada individu rawan pangan sedang/parah dibutuhkan pemberian bantuan pangan dan jaminan kesehatan berupa BPJS PBI/Jamkesda, terutama pada kelompok umur lansia, tinggal di perdesaan, berjenis laki-laki yang belum memiliki jaminan kesehatan.


The degree of health of the Indonesian population in aggregate from life expectancy at birth tends to increase, but not all years are in a healthy condition. The estimation of the World Health Organization (WHO) is around nine years (12.67 percent) in a person's lifetime in an unhealthy state. Health indicators can also be seen through how much disease burden occurs per particular population can be used Disability Adjusted Life Years (DALYs). Compared to Southeast Asian countries, Indonesia ranks the bottom 3 for the largest DALYs. Also, health complaints data for Indonesia in 2017 increased in two decades. The health conditions can be influenced by many factors, including food insecurity and the role of government programs related to food aid and health insurance. This study aims to study the effect of food insecurity, receipt of food aid and ownership of health insurance on health complaints and controlled by demographic and socio-economic characteristics (area of residence, gender, age, education, access to drinking water, sanitation, and economic status), and health facilities per population density. The data used are data from the Indonesian Socio-Economic Survey (Susenas) conducted in March 2018, analyzed using multinomial logistic regression. The results of the study show that individuals with moderate to severe levels of food insecurity have a risk of experiencing severe health complaints more than twice that which is food resistant. The owner of the BPJS PBI/Jamkesda health insurance has a lower risk of health complaints than the paid BPJS. Individu who has receive food assistance and health insurance BPJS PBI/Jamkesda have a smaller probability of health complaint than receiver food assistance. Government intervention in individuals with moderate/severe food insecurity is needed to provide food assistance and health insurance BPJS PBI/Jamkesda, especially in the elderly age group, living in rural areas, men who do not have health insurance.

"
2019
T54715
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ririn Kuncaraning Sari
"Berbagai indikator kesehatan Indonesia menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan negara tetangga, khususnya Asia. Untuk dapat meningkatkan satus kesehatan masyarakat, pengobatan penyakit ke fasilitas kesehatan (faskes) modern merupakan salah satu determinan penting. Akan tetapi, besarnya biaya yang harus dikeluarkan dan opportunity cost yang harus dikorbankan sering kali menjadi hambatan dalam pemanfaatan faskes. Hal tersebut terjadi khususnya bagi seseorang yang memiliki keterbatasan sumberdaya atau kemiskinan. Dengan menggunakan indikator persepsi kerawanan pangan untuk menunjukkan individu yang memiliki risiko kesehatan tinggi dan mengalami masalah keterbatasan sumber daya, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh persepsi kerawanan pangan yang dirasakan terhadap perilaku pencarian pengobatan melalui pola rawat jalan ketika sakit. Sebanyak 159.236 individu dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2017 dan Potensi Desa (Podes) 2018 dianalisis dengan menggunakan IVProbit untuk menangani bias akibat endogenitas pada variabel kerawanan pangan. Hasil menunjukkan jika semakin tinggi skor kerawanan pangan individu akan meningkatkan peluang tidak berobat jalan ke faskes modern dalam sebulan terakhir. Hasil yang sama terlihat baik pada sampel yang dikategorikan miskin maupun tidak miskin secara moneter. Selain itu, beberapa faktor sosial, demografi, ekonomi dan karakteristik penyakit juga ditemukan memiliki pengaruh terhadap perilaku individu untuk tidak berobat jalan di faskes modern.

Various Indonesia's health indicators rate represent lower value when compairing with another countries, especially in Asia. To be able to improve public health status, treatment of illness to modern health care is one of the important determinants. However, the the high costs of health care and opportunity costs that have to be sacrificed often be a barriers to utilization of health care. This happens especially for someone who has limited resources or live under the poverty. Using indicators of perception about food insecurity by individuals to describe someone who have high risk in health and have limited resources to fulfill the basic needs, this study aims to see how the perceived of food insecurity affecting someone's health seeking behaviour through outpatient patterns when ill. Total sample of 159,236 individuals from the 2017 National Socio-Economic Survey (SUSENAS) and Village Census (Podes) 2018 were analyzed using IVProbit to handle bias due to endogeneity in food insecurity variables. The results show that the higher raw score of food insecurity will increase the chance of not going for outpatient care in the last month. The same results were seen in both samples that were categorized as poor or not poor in monetary way. In addition, several social, demographic, economic and disease characteristics were also found to have an influence on individual behavior to seek outpatient care in modern health facilities."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mayang Rizqia Diningtyas
"Kerawanan pangan merupakan isu global dan pengentasannya ditetapkan dalam tujuan SDGs 2030 target 2.1 yaitu zero hunger dan mencapai ketahanan pangan bagi semua orang. Kerawanan pangan dapat mempengaruhi kesehatan baik fisik, mental, sosial serta kualitas hidup secara langsung maupun tidak langsung akibat kekurangan gizi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan tingkat kerawanan pangan terhadap kesehatan balita menggunakan model regresi order logit dari data Susenas Maret 2021. Hasil menunjukkan bahwa kerawanan pangan menurut tingkat keparahannya secara statistik signifikan dan berhubungan positif terhadap keluhan kesehatan balita. Imunisasi sebagai variabel kontrol penting juga secara statistik signifikan dan berhubungan positif terhadap keluhan kesehatan balita.

Food insecurity is a global issue and set out in the 2030 SDGs target 2.1, zero hunger and food security for all people. Food insecurity can affect physical, mental, social health and quality of life directly or indirectly due to malnutrition. This study aims to identify the relationship between the level of food insecurity and child health with an ordered logit regression model using data of Susenas March 2021. The results showed that food insecurity according to the severity level statistically significant and positively related to child health. Immunization as an important control variable is also statistically significant and positively related to child health."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nugrohoning Gusmastuti
"Populasi global akan segera berada dalam fase penduduk tua karena pertumbuhan penduduk lanjut usia dengan umur 60 tahun ke atas yang sangat cepat. Permasalahan terbesar yang dialami kelompok lansia adalah permasalahan kesehatan dan permasalahan ekonomi. Sehingga lansia khususnya lansia miskin membutuhkan tidak hanya jaminan kesehatan, tapi juga bantuan sosial tunai maupun non tunai untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efek dari bantuan sosial yang diterima rumah tangga terhadap kondisi kesehatan lansia di dalam rumah tangga tersebut. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan model Bivariate Probit. Data yang digunakan adalah data cross sectional dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional Bulan Maret 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial PKH secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap gangguan kesehtan lansia. Variabel independen yang lain juga memiliki pengaruh positif terhadap kondisi kesehatan lansia, seperti pendidikan, kondisi kelayakan tempat tinggal, rasio rumah sakit dan puskesmas, dan karakteristik kepala rumah tangga.

The global population will soon be in the aging phase due to the rapid growth of the elderly population aged 60 years and over. The biggest problems experienced by the elderly group are health problems and economic problems. So that the elderly, especially the poor, need not only health insurance, but also cash and non-cash social assistance to maintain and improve their health conditions. This study aims to determine how the effect of social assistance received by the household on the health condition of the elderly in the household. The method used in this research is descriptive analysis and quantitative analysis with bivariate probit model. The data used is cross sectional data from the March 2021 National Social and Economic Survey. The results show that social assistance PKH has negative effect on the health problem condition of the elderly. Meanwhile, the other independent variables showed that they also has negative effect on the health problem condition of the elderly, such as housing conditions, education, the ratio of hospital beds to the population, and the characteristics of the head of the household."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tangkudung, Suci Nurmaya
"Di Indonesia, salah satu komponen penting dari jaring pengaman sosial untuk mengurangi kerawanan pangan adalah Program Sembako, yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Manfaat Program Sembako sama di seluruh Indonesia; namun, karena adanya perbedaan harga pangan dan pola konsumsi di tingkat regional, nilai riil - atau daya beli-dari manfaat Program Sembako bisa sangat bervariasi di seluruh Indonesia. Dalam studi ini, kami mengestimasi variasi daya beli Program Sembako di berbagai wilayah di Indonesia untuk menguji dampak Program Sembako terhadap kerawanan pangan. Kami menggunakan metode fixed-effect untuk mengestimasi hubungan antara daya beli lokal Program Sembako dan kerawanan pangan. Penelitian kami menunjukkan bahwa peningkatan daya beli peserta Program Sembako dapat menurunkan prevalensi kerawanan pangan, terutama di wilayah timur Indonesia.

In Indonesia, one of the essential components of the country's social safety net to reduce food insecurity is the Sembako Program, which was formerly known as non-cash food assistance (BPNT). The benefits of the Sembako Program are the same all over Indonesia; Nevertheless, because the disparities in regional food costs and consumption patterns, the purchasing power or the real value of Sembako Program benefits might vary greatly across the nation. In this study, we estimate the variation in Sembako Program purchasing power across regencies/municipalities in Indonesia to examine the effects of the Sembako Program on food insecurity. We use a fixed effects framework to estimate the relationship between the local purchasing power of the Sembako Program and food insecurity. Our research shows that increasing the purchasing power of participants in the Sembako Program leads to a reduction in the prevalence of food insecurity, particularly in the eastern region."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Titik Kurnianingsih
"Tesis ini menganalisis pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, rumah sakit umum/pemerintah, dan rumah sakit swasta untuk responden yang memiliki kartu Askeskin dan tidak memiliki kartu Askeskin. Selain itu, juga akan diperhatikan perbedaan periode sebelum dan setelah adanya program Askeskin, sehingga akan terlihat dampak program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) terhadap pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan dua metode analisis.
Pertama, statistik deskriptif untuk menggambarkan kepemilikan kartu Askeskin dan pengguna kartu Askeskin untuk pemanfaatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pada tahap ini, pembagian dan penamaan kelompok responden terbatas pada kriteria pengelompokan data yang digunakan dalam penelitian ini dan tidak bisa dikaitkan dengan kriteria yang dikenal dalam konsep kemiskinan Indonesia.
Metode kedua menggunakan analisis regresi logistik untuk menjelaskan probabilitas responden (yang memiliki maupun yang tidak memiliki kartu Askeskin) dalam memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap dengan berbagai variabel penjelas.
Hasil analisis menunjukkan bahwa program Askeskin mampu mendorong pemanfaatan layanan rawat jalan di Puskesmas. Kepemilikan kartu Askeskin juga merupakan faktor dominan dengan peluang terbesar ketika responden memutuskan akan memanfaatkan layanan rawat jalan di Puskesmas. Sedangkan faktor ekonomi, yaitu penggunaan listrik dalam rumah tangga merupakan faktor dominan dengan peluang terbesar ketika responden memutuskan untuk memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit umum/ pemerintah, ketika akan memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit swasta, dan ketika akan memanfaatkan layanan rawat jalan anak di Puskesmas.

This thesis analyzes the utilization of outpatient and hospitalization service at health centers, public/government hospitals, and private hospitals to respondents who have Askeskin cards and those who do not have Askeskin cards. In addition, it also consider the period of implementation before and after Askeskin program to find out the impact of Askeskin program on the utilization of outpatient and hospitalization service. The problem is analyzed by using two analysis methods.
First method is descriptive statistics to describe the Askeskin card holder and Askeskin card user to the services. At this stage, the division and naming the group of respondents is limited to criteria of data grouping used in this study and could not be attributed to the known criteria in the concept of poverty in Indonesia.
The second method is logistic regression analysis to explain the probability of respondents (the Askeskin card holder and non card holder) in utilizing the facilities of outpatient and hospitalization services with various explanatory variables.
The analysis shows that the Askeskin program can improve the use of outpatient services at the health center. It also shows that the ownership of Askeskin card is a dominant factor with the greatest probabilities. While economic factors, namely electricity usage in the household, is the dominant factor with the greatest probabilities when respondents decided to use outpatient and hospitalization services in public/government hospitals, and private hospital, and when they use outpatient services at the child health center.
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T39371
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tampubolon, Daniel Fernando Meyer
"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang melaksanakan program jaminan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk hadirnya negara dalam wujud mencapai cita-cita bangsa dalam Pancasila, yaitu Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada implementasinya, salah satu bagian penting dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan ialah berkaitan erat dengan kepesertaan. Di Indonesia sendiri kepesertaan ini masih mencapai 86,39% dari total penduduk, padahal dalam RPJMN tahun 2020-2024 ditargetkan mencapai 98% dari total penduduk. Melihat kondisi ini tentu penting untuk merumuskan strategi yang tepat guna mencapai target tersebut. Konsep yang digunakan dalam menggambarkan perumusan strategi tersebut ialah dengan SWOT analisis yang dikembangkan dari kerangka teori manajemen strategis. Penulis menggunakan pendekatan post-positivist dalam penelitian dengan metode pengumpulan dan analisis data secara kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kekuatan maupun peluang yang dimiliki oleh organisasi BPJS Kesehatan yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai target kepesertaan. Selain itu, terdapat pula kelemahan maupun ancaman yang harus diantisipasi maupun dicari solusinya agar meminimalisir dampak yang lebih besar terhadap organisasi BPJS Kesehatan.

The Social Security Agency for Health (SSAH or Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan) is a public legal entity implementing the health insurance program. The National Health Insurance Program (JKN) is a form of the presence of the state in the form of achieving the nation's ideals in Pancasila, namely Social Welfare for all Indonesians. In its implementation, one of the essential parts of organizing a health guarantee is closely related to participation. In Indonesia, this participation still reaches 86.39% of the total population, even though the 2020-2024 RPJMN targets 98% of the total population. Seeing this condition is essential to formulate the right strategy to achieve this target. The concept used in describing the strategy formulation is SWOT analysis developed from the framework of strategic management theory. The author uses a post-positivist approach in research with methods of collecting and analyzing data qualitatively through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are strengths and opportunities owned by the SSAH that can be utilized in achieving participation targets. In addition, weaknesses and threats must be anticipated, and solutions sought to minimize the more significant impact on the SSAH organization."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fadel Kafur Al Adn
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan sistem kesehatan di Indonesia, Thailand, dan Filipinayang juga merupakan negara-negara berkembang di Asia Tenggara yang telah mengalami kemajuan signifikan dalam pengembangan sistem kesehatan sejak tahun 1970-an. Perkembangan tersebut diiringi dengan peningkatan angka harapan hidup dan penurunan tingkat kematian ibu dan bayi di ketiga negara ini. Namun, meskipun terdapat peningkatan tersebut, terdapat kebutuhan yang semakin meningkat akan cakupan kesehatan universal yang komperhensif. Meskipun demikian, perjalanan menuju Universal Health Coverage di Indonesia, Thailand, dan Filipina masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya kebijakan yang mendukung dan infrastruktur kesehatan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan asuransi kesehatan sosial di Indonesia, Thailand, dan Filipina dalam upaya mencapai cakupan kesehatan universal. Dalam penelitian ini, basis penelitian merupakan pemerintah ketiga negara, dengan rentang waktu penelitian mencakup periode dari tahun 1970 hingga 2019. Dalam penelitian ini, dilakukan perbandingan terhadap desain kebijakan, kondisi infrastruktur kesehatan, serta capaian dalam implementasi cakupan kesehatan universal di ketiga negara tersebut. Dengan menggunakan pendekatan integrative review, penulis menghimpun literatur penelitian yang menganalisis perbedaan dan persamaan dalam implementasi kebijakan asuransi kesehatan sosial di antara ketiga negara ini, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mencapai cakupan kesehatan universal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ketiga negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina, pada dasarnya memiliki kebijakan kesehatan yang kurang lebih sama dan terdapat temuan juga bahwa Thailand merupakan negara dengan implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang paling baik dari komparasi tiga negara ini. Dalam banyak indikator yang dianalisis, Thailand menunjukkan keunggulan dan kesuksesan dalam mencapai cakupan kesehatan yang luas dan kualitas layanan yang baik. Sistem jaminan kesehatan nasional Thailand telah berhasil memberikan akses yang merata dan terjangkau bagi seluruh penduduknya, dengan cakupan jaminan kesehatan yang tinggi dan beragam, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, Thailand juga berhasil menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam peningkatan indikator kesehatan, seperti angka harapan hidup yang meningkat dan penurunan angka kematian bayi dan ibu.

This research is motivated by the development of healthcare systems in Indonesia, Thailand, and the Philippines, which are also developing countries in Southeast Asia that have made significant progress in healthcare system development since the 1970s. This progress has been accompanied by an increase in life expectancy and a decrease in maternal and infant mortality rates in these three countries. However, despite these improvements, there is a growing need for comprehensive universal health coverage. Nevertheless, the journey towards Universal Health Coverage in Indonesia, Thailand, and the Philippines still faces challenges, including a lack of supportive policies and adequate healthcare infrastructure. The aim of this study is to compare social health insurance policies in Indonesia, Thailand, and the Philippines in their efforts to achieve universal health coverage. The research is based on the respective governments of the three countries, and the study period covers from 1970 to 2019. The comparison in this research includes policy design, healthcare infrastructure conditions, and achievements in the implementation of universal health coverage in these three countries. Employing an integrative review approach, the author compiles research literature that analyzes the differences and similarities in the implementation of social health insurance policies among these three countries, as well as the factors influencing their success in achieving universal health coverage. The research findings indicate that Indonesia, Thailand, and the Philippines essentially share similar healthcare policies. However, it is also evident that Thailand stands out as the country with the most successful implementation of Universal Health Coverage (UHC) among the three compared countries. In many analyzed indicators, Thailand demonstrates superiority and success in achieving broad healthcare coverage and quality services. Thailand's national health insurance system has successfully provided equal and affordable access to healthcare for its entire population, with high and diverse health coverage, as well as adequate healthcare facilities. Additionally, Thailand has made significant progress in improving health indicators, such as increasing life expectancy "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Aulia Agustina
"Kesehatan gigi dan mulut di Indonesia hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang belum kunjung usai. Sebanyak 57,6% penduduk Indonesia yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulutnya, baru terdapat 10,2% penduduk yang memperoleh perawatan dari tenaga medis gigi. Tesis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kepemilkan jaminan kesehatan meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ke tenaga medis gigi di Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data Riskesdas terintegrasi Susesnas tahun 2018 dengan desain studi potong lintang. Permodelan menggunakan instrumental variabel digunakan karena adanya endogenitas pada variabel kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian turut membandingkan besaran pengaruh antara kepemilikan jaminan kesehatan JKN dan Non-JKN.

Dental and oral health in Indonesia is still an unsolved problem. As many as 57.6% of the Indonesian population who have dental and oral health problems, only 10.2% of the population receive treatment from dental medical workers. This thesis aims to prove that health insurance ownership increases the utilization of dental and oral health services to dental medical workers in Indonesia in 2018. This study uses integrated data from Riskesdas and Susesnas 2018 with a cross sectional study design. For modeling, instrumental variables is used because of the endogeneity of the health insurance ownership variable. The results of the study also compare the magnitude of the effect between the JKN and Non-JKN health insurance ownership."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadia Shaliha
"Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompok PBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitas implementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion FGD, dan telaah dokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP Context, Input, Process, Product dan Model George Edward III.
Hasil dari penelitian menunjukkan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program Kader JKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan serta terdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32 menjadi 68,80 pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59 jumlah penduduk kota Depok yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanng perlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauan kembali insentif untuk Kader.

National Health Insurance JKN KIS Cadre Program has been running for one year, since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection of contributions to PBPU group are the main objectives of the program. This study discusses the effectiveness of JKN KIS Cadre program implementation through input, process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This type of research is qualitative using in depth interview, Focus Group Discussion FGD , and document review. The variables studied use a combination of CIPP Model Context, Input, Process, Product and George Edward III Model.
The result of the research shows that communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activity of Kader JKN KIS have been run well and in accordance with the implementation guidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32 to 68.80 in January 2018 and the remaining 25.59 of the total population of Depok city that has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are several things that need to be improved in this program, namely the re management of human resources and incentive review for the Cadre.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>