Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Di tengah berbagai penyalahgunaan otoritas dan kejahatan yang dilakukan korporasi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang mengatur bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi dengan mempertimbangkan apakah korporasi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Demikian pula, Section 7 (2) United Kingdom Bribery Act juga memperkenalkan konsep serupa dalam hal korporasi gagal melakukan upaya pencegahan tindak pidana suap. Skripsi ini membahas dua hal utama yaitu: (1) apakah yang dapat disebut sebagai prosedur yang memadai bagi perusahaan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana baik di Indonesia dan Inggris, dan (2) apakah persamaan dan perbedaan prosedur ini dalam aturan di Indonesia dan Inggris. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan, teoretis, dan komparatif, skripsi ini menyimpulkan bahwa pertanyaan tentang kapan dan bagaimana prosedur yang memadai diterima sebagai dasar alasan pertanggungjawaban pidana perusahaan hanya dapat dijawab oleh pengadilan dan setiap kasus akan tergantung pada faktanya masing-masing. Dengan demikian, penegak hukum dan jaksa penuntut harus memahami sifat pembelaan ini, bahwa harus ada margin untuk kesalahan dalam melaksanakan itikad baik. Adapun untuk korporasi di Indonesia dan Inggris, mengingat fakta bahwa tidak semua korporasi bergerak di industri atau pasar yang sama, perusahaan harus menyesuaikan program pencegahan mereka agar dapat disebut sebagai prosedur yang memadai untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

 

---

In the wake of extraordinary corporate power and frequent corporate scandals, Indonesian Supreme Court has issued a Supreme Court Rule Number 13 of 2016 on Procedures for Handling Criminal Offences by Corporation which stipulated that in imposing criminal penalties on Corporations, judges can assess corporate faults by taking into consideration whether corporations take or do not take adequate procedure to take precautions, prevent greater impacts and ensure compliance with applicable legal provisions to avoid the occurrence of criminal acts. Similarly, Section 7 (2) of United Kingdom Bribery Act 2010 also introduced this adequate procedure defense in terms of “Corporate Liability for failure to prevent bribery”. This undergraduate thesis explores two main issues: (1) what constitute as adequate procedures for corporations to evade criminal liability both in Indonesia and United Kingdom, and (2) what are the similarities and differences between adequate procedure defense in Indonesia and United Kingdom. By applying the normative legal research using the statute, theoretical and comparative approach, this undergraduate thesis concludes that the question of when and how an adequate procedure is accepted as grounds of excuse in corporate criminal liability is only to be resolved by the courts and each case will depend on its own facts. Thus, law-enforcement authorities and prosecutors should understand the nature of this adequate procedure defense, which means that there must be a margin for good faith error. As for businesses, given the fact that businesses are not all alike, companies must tailor their program to address the compliance issues specific to their industry or market.

 

 

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang penerepan tanggung jawab mutlak strict liability dalam menuntut ganti rugi. Dalam pembahasannya, akan dilakukan perbandingan antara pertanggung jawaban mutlak yang dikenal di Indonesia dengan yang dikenal di Amerika Serikat untuk menilai bagaimana penerapan tanggung jawab mutlak adalam tuntutan ganti rugi. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai unsur kesalahan dalam strict liability. Kedua, pembahasan mengenai hubungan antara unsur kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang muncul apabila unsur kesalahan tidak dibuktikan dalam hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Ketiga, pembahasan mengenai penerapan strict liability dalam tanggung jawab pemilik lahan/kegiatan untuk membayar ganti rugi di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1 Kesalahan dalam strict liability tidak lagi dilihat dari perbuatan seseorang, tetapi dilihat dari sifat dari kegiatannya. Suatu kegiatan yang mempunyai sifat berbahaya dan merupakan kegiatan yang di luar kewajaran maka dengan sendirinya adalah suatu kesalahan. 2 Unsur kausalitas dibuktikan dari apakah kerugian yang muncul disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan, yang mana terjadinya kerugian tersebut merupakan sesuatu yang inheren dari dilakukannya kegiatan itu. 3 Penerapan strict liability di Indonesia dibandingkan dengan di Amerika Serikat masih terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan konsep pertanggungjawaban perdata yang dikenal di Indonesia masih terpaku pada pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan sebagaimana diatur berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

---

ABSTRACTThis research discusses on the comparison of the implementation of damage claims using strict liability in Indonesia and the United States of America. The core issues in this research will be held upon three matters. First, how fault is interpreted in subject to strict liability. Secondly, how strict liability sees causation between the cause and effect if fault is not necessary to be proven. Thirdly, how strict liability is implemented in claiming after damages in Indonesia and the United States. The legal research method that is applied is a judicial normative research methodology. This research concluded that 1 Fault in strict liability is not described by ones actions, instead by the nature of it. An action that is described as abnormally dangerous or an unusual use of land is interpreted as fault. 2 Causation is seen between the loss and the abnormally dangerous activity, where the losses are inherent to said activity. 3 Implementation of strict liability in Indonesia, if compared to the States, still has some flaws. This is caused by the lack of understanding in how strict liability should be applied because civil liability in Indonesia is focused mainly on liabilities based on fault as stipulated in article 1365 KUH Perdata. "

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh perusahaan subsidiary di Indonesia dalam rangka memenuhi Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Skripsi ini juga melihat Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari kacamata pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok sebagai negara asal dari perusahaan subsidiary yang dibahas, dimana ketiga negara tersebut memiliki pemahaman dan peraturan yang berbeda mengenai Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam pembahasannya skripsi ini akan melihat pertentangan peraturan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional, dan bagaimana penerapan TJSL di Indonesia di tengah-tengah perbedaan peraturan ini. Selain itu skripsi ini juga akan menelaah mengenai hubungan pemerintah negara asal dengan perusahaan subsidiary yang ada di Indonesia, secara khusus dalam hal CSR. Terakhir pada skripsi ini juga akan dibahas mengenai kesamaan dan perbedaan konsep TJSL dan CSR, serta kelebihan dan kelemahan TJSL di Indonesia. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif.

---

This thesis focuses on the implementation of Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) done by multinational companies in Indonesia to meet the obligation set out in The Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company. This thesis also recognizes the different interpretation of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) adopted by the United States, United Kingdom, and the People’s Republic of China Government.

This thesis will then analyze how does that different interpretation plays out in the implementation of TJSL done by its subsidiary companies. This thesis will also cover the relationship between home countries and its subsidiary companies in Indonesia. The last issue covered in this thesis will talk about similarity and difference between TJSL and CSR, as well as the strength and weakness of TJSL in Indonesia. The research uses normative judicial study."

"Skripsi ini membahas mengenai Pengaturan tentang Corporate Social Responsibility di Negara Indonesia, Australia, dan Inggris. Mencoba menelaah Corporate Social Responsibility di setiap negara Indonesia, Australia dan Inggris dari segi Regulasi yang mengatur, aparat yang melaksanakan, efektifitas dari peraturan tersebut, panduan pelaksana atas peraturan yang telah dibuat, peran masyarakat dalam pelaksanaan peraturan tersebut, serta yang terakhir sanksi yang diberikan bila para pelaku usaha tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility. Atas hasil penelitian ini terdapat kesimpulan yang dapat diambil yaitu setelah menjabarkan dari masing-masing Negara, apakah peraturan yang telah di terapkan di Negara Australia dan Inggris dapat di terapkan di Indonesia. Ini bertujuan agar Indonesia dapat lebih baik lagi dalam menerapkan Corporate Social Responsibility di Indonesia, karena ini sangat penting bagi Negara Indonesia. Dan apakah penerapan nya efektif bagi Negara Indonesia, dengan melihat peraturan yang terdapat di Australia dan Inggris, Negara Indonesia dapat mencontoh hal-hal yang sudah berjalan dengan efektif di ke dua Negara tersebut, dengan mencocokan sistem yang di anut di Negara di Indonesia.

---

This thesis discusses about regulations on Corporate Social Responsibility in Indonesia, Australia and United Kingdom. The discusses focused on some problems, such as the regulations, the officials who have duty to carrying out, the effectiveness of the regulations, the implementation guide, the role of the community and the sanction if Corporate Social Responsibility the businesses do not implemented. This study focused on comparative study method. The data retrieval methods focus on the study of literature.

The results concluded that Australia and United Kingdom have better Corporate Social Responsibility system, either the regulations and the implementations. Indonesia can use the Australia and United Kingdom Corporate Social Responsibility system as the pattern for a better Corporate Social Responsibility system."

"Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu bilamana suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. UU Tipikor tidak mengatur kriteria bilamana pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan terhadap korporasi atau korporasi dan pengurusnya. Ketidaklengkapan UU Tipikor tersebut menyebabkan multi tafsir di kalangan penegak hukum dan hakim sehingga menimbulkan ketidak-pastian hukum dan ketidak-konsistenan putusan pengadilan. Disertasi ini melakukan telaah mengenai perumusan model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi yang ideal di Indonesia agar tidak terjadi lagi ketidakpastian hukum dan multi tafsir dalam putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumen, didukung dengan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap penegak hukum dan hakim. Adapun pendekatan masalah penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa diperlukan penentuan kriteria model pertanggungjawaban pidana korporasi secara otonom, dependen dan independen. Model otonom mensyaratkan pertanggungjawaban korporasi tidak digantungkan dan dihubungkan dengan pertanggungjawaban pengurusnya sama sekali karena kesalahan korporasi tidak berasal dari atribusi kesalahan pengurusnya secara individu. Terdapat empat kriteria dalam model otonom yaitu: pertama, perbuatan pengurus merupakan perbuatan korporasi; kedua, perbuatan pengurus dilakukan untuk dan dalam rangka kepentingan korporasi dan tidak ada kepentingan individu pengurus; ketiga, kesalahan korporasi berasal dari atribusi kesalahan perbuatan korporasi; dan keempat, alokasi tanggung jawab hanya dibebankan kepada korporasi, tanpa sekalipun membebani tanggung jawab kepada pengurus. Model dependen mensyaratkan alokasi kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi digantungkan pada terbuktinya kesalahan pengurus atas terjadinya tindak pidana korupsi. Terdapat dua kriteria model dependen yaitu pertanggungjawaban korporasi atas penerimaan manfaat hasil tindak pidana korupsi dan/atau pertanggungjawaban korporasi sebagai sarana tindak pidana korupsi. Model independen mensyaratkan pertanggungjawaban korporasi diajukan secara gabungan dengan pengurusnya dimana konstruksi kesalahan korporasi dibedakan dari pengurusnya dengan mengakomodasi kesalahan original atau organisasi atas reaksi saat terjadinya korupsi dan/atau budaya korporasi yang memicu korupsi. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan reformulasi UU Tipikor dan pembentukan yurisprudensi terkait dengan kriteria model pertanggungjawaban pidana korporasi

---

Law Number 31 of 1999 as amended with Law Number 20 of 2001 on Corruption Crime Eradication (Corruption Law) governs a corporation criminal liability model i.e. if a corruption crime is committed by or on behalf of a corporation, then its indictment and criminal charge may be implemented against the corporation and/or its management. However, Corruption Law does not govern criteria whether criminal liability is only addressed to corporation or corporation and its management. Incomplete Corruption Law has led to multi-interpretations among law enforcers and judges causing legal uncertainty and inconsistency in court verdicts. This dissertation scrutinizes the formulation of a corporation criminal liability model in corruption cases that is ideal for Indonesia to prevent legal uncertainty and multi-interpretations in court verdicts. The research method used is a document study, supported with in-depth interviews with law enforcers and judges. The approaches of research problems used are the approaches of statutory laws, concept, case, and comparison. The research concludes that the determination of an autonomous, dependent, and independent corporation criminal liability model criteria is required. Autonomous model requires that corporation liability does not depend on and is not related to the liability of its management at all since the faults of a corporation are not originated from the attribution of its management’s faults individually. There are four criteria in the autonomous model, namely: first, the act of management is the act of a corporation; second, the act of management is conducted for and for the interest of a corporation and there is no individual interest of the management; third, the faults of a corporation come from the attribution of the faults of a corporation’s acts; and fourth, the allocation of liability is only imposed to corporation, without imposing liability to management. The dependent model requires that the allocation of faults and liability of a corporation depends on the proven faults of management regarding a corruption crime. There are two dependent model criteria namely corporation liability over the receipt of proceeds of corruption crime and/or corporation liability as a facility for corruption crime. The independent model requires corporation liability to be submitted collectively with its management in which the construction of a corporation’s faults is distinguished from its management by accommodating original or organizational faults over a reaction during the occurrence of corruption and/or corporation cultures that trigger corruption. This research recommends the reformulation of Corruption Law and the formation of relevant jurisprudence through corporation criminal liability model criteria."

"Perkembangan teknologi yang pesat menghasilkan pertukaran informasi yang semakin mudah tiap hari nya, hal ini tidak terlepas dengan kemudahan untuk mengakses karya cipta melalui akses internet. Kemudahan ini tidak membatasi terjadi nya pelanggaran terhadap karya cipta orang lain, dimana salah satu nya merupakan Tindakan pelanggaran terhadap font dan typeface yang kerap terjadi. Pengaturan terhadap font dan typeface merupakan hal yang penting dikarenakan pengaturan merupakan satu-satu nya metode perlindungan karena belum ada nya sistem perlindungan yang dapat melindungi font dan typeface dari tindakan pelanggaran. Untuk itu, penelitian ini akan menjelaskan terkait font dan typeface beserta pelanggaran yang dapat terjadi kepada font dan typeface. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis terkait pengaturan terhadap font dan typeface di Indonesia dan akan dilakukan perbandingan dengan peraturan di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian dan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaturan terkait font dan typeface belum diatur secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”) dan dirasa perlu nya pengaturan lebih lanjut terkait aspek-aspek pada font dan typeface yang lebih medetail agar tercipta nya kepastian hukum. Sehingga, Indonesia dapat membuat pengaturan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia dengan mengadopsi pengaturan yang telah berlaku di Amerika Serikat dan Inggris.

---

The rapid development of technology has resulted in an easier exchange of information every day, this is inseparable from the ease of accessing copyrighted works through internet access. This convenience does not limit the occurrence of violations of other people's copyrighted works, where one of them is a violation of fonts and typefaces that often occur. Regulations on font and typeface is important because those regulations is the only protection method available, because there is no protection system that can protect fonts and typefaces from violations. For this reason, this study will explain fonts and typefaces along with violations that can occur to fonts and typefaces. In addition, this study will also analyze the regulations related to fonts and typefaces in Indonesia and will be compared with regulations in the United States and United Kingdom. The research will be carried out using research sources and data obtained through literature studies. The conclusion that can be drawn is that the regulations related to fonts and typefaces have not been explicitly regulated in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ("UUHC") and it is felt that further arrangements are needed regarding aspects of fonts and typefaces that are more detailed in order to create legal certainty. Thus, Indonesia can make arrangements that are in accordance with the conditions in Indonesia by adopting the arrangements that have been in force in the United States and the United Kingdom."

"ABSTRAKKarakteristik delik korporasi yang berbeda dari street crime membuat sejumlahahli memandang bahwa ultimum remedium tidak lagi relevan dalam kontekspertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanyaannya adalah (1) bagaimanakahkonsep dan makna ultimum remedium dalam hukum pidana dan kaitannya denganHak Asasi Manusia? (2) bagaimana perumusan ultimum remedium di dalamkonteks pertanggungjawaban pidana korporasi? dan (3) bagaimanakahimplementasi ultimum remedium dalam pertanggungjawaban pidana korporasi diIndonesia?. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan multi-pendekatan.Wawancara dilakukan untuk mengklarifikasi data sekunder yang ada. Hasilnyamenunjukkan bahwa sejak tahun 1955-2016 terdapat 115 UU yang menempatkankorporasi sebagai subjek delik, diantaranya korupsi, perpajakan, lingkunganhidup, dan pencucian uang. Keempat UU yang dianalisis menunjukkan bahwaadministrative penal law cenderung bersifat ultimum remedium dibandingkan UUPidana. PERMA No.13 Tahun 2016 cenderung bersifat primum remedium karenasubstansinya lebih banyak memuat aturan prosedural daripada substantif.Sedangkan RKUHP 2015 memiliki pola ultimum remedium yang kuat, yakniadanya pedoman pemidanaan, double track system, dan pidana tambahan berupapembubaran korporasi merupakan sarana terakhir. Putusan hakim cenderungbersifat primum remedium (analisis dilakukan terhadap putusan PT Giri JaladhiWana, Asian Agri Group, dan PT Kallista Alam). Pengecualian ultimumremedium seperti itu boleh saja dilakukan mengingat karakteristik delik korporasi,yakni serius, lintas batas, mengancam sendi perekonomian, dan korban yangsamar dan luas. Namun demikian, terdapat pula kemungkinan penerapan ultimumremedium melalui partisipasi korporasi dalam kebijakan hukum pidana.

---

ABSTRACTThe characteristics of corporate offense that are different from street crime makesome experts consider that ultimum remedium is no longer relevant in the context ofcorporate criminal liability. The questions are (1)how is the concept and meaning ofultimum remedium in criminal law and its relation to human rights? (2)how isultimum remedium formulated within the context of corporate criminal liability? and(3)how is the implementation of ultimum remedium in corporate criminal liability inIndonesia?. This research is juridical-normative with multi-approach. Interviews areconducted to clarify the existing secondary data. The results are: Since 1955-2016there are 115 laws that place corporations as the subject of offenses, includingcorruption, taxation, environment, and money laundering. The four laws analyzedindicate that administrative penal law tends to be ultimum remedium compared to theCriminal Acts. Supreme Court Regulation No.13 of 2016 tends to be primumremedium because the substance contains more prosedural law than substantive.While Model Penal Code 2015 has a strong ultimum remedium pattern, namely thesentencing guidelines, double track system, and corporate dissolution is a last resortof additional criminal sanction. The judge's verdict tended to be primum remedium(analysis was made on PT Giri Jaladhi Wana, Asian Agri Group and PT KallistaAlam). Such exclusion of ultimum remedium are justifiable because of corporateoffences that are serious, transboundary, threatening the economic pillar, and thevague and widespread of victim. However, there is also the possibility of applyingultimum remedium through corporate participation in criminal law policy."

"ABSTRAKDengan semakin meningkatnya praktek pengangkatan anak, maka dirasakan perlunya peraturan khusus yang mengatur hal tersebut. Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan anak dan Peraturan Mentri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan, namun peraturan tersebut dirasa tidak cukup. Pengaturan terhadap anak yang telah diangkat terutama dalam intercountry adoption masih dirasa kurang. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan kajian perbandingan mengenai pengaturan pengangkatan anak dengan Negara lain. Negara Inggris dan Korea Selatan dipilih sebagai acuan atau referensi dalam mengkaji bentuk peraturan yang ideal terhadap pengangkatan anak. Negara Inggris dipilih disebabkan karena Negara Inggris sangat melindungi anak-anak, sampai melakukan force adoption. Sedangkan Negara Korea Selatan dipilih disebabkan negara ini sama-sama berlandaskan negara civil law dan juga berkedudukan sebagai negara penyuplai anak-anak yang diadopsi oleh warga negara asing. Tulisan ini akan mengkaji mengenai persamaan dan perbedaan menganai proses adopsi di Indonesia, Inggris, dan Korea Selatan. Hal-hal apa saja yang perlu diatur di Indonesia guna memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak yang diadopsi oleh warga negara asing guna kepentingan terbaik bagi anak.

---

ABSTRACTAs there is an increasing trend of adoption, it is necessary a special regulation that regulates it. In Indonesia, there has been special regulations governing the adoption of children. The regulations are among others Government Regulation No. 54 of 2007 and Social Minister Regulations No.110 of 2009 on Child Adoption. However, the regulations are not enough. Arrangement of adopted children who have been raised, especially in inter country adoption is still considered less. Therefore, it is necessary to study the comparative of the arrangement of child adoption with another country. United Kingdom and South Korea will be used as a reference in examining the ideal arrangement of child adoption. United Kingdom was chosen because they really want to protected the children, so they used the forced adoption. South Korea was chosen because the legal system of South Korea is a civil law system and also determined as the supplier country of children adopted by foreign nationals. This paper will examine the similarities and differences regarding the adoption process in Indonesia, United Kingdom and South Korea and those things that should be immediately regulated in Indonesia to provide maximum protection for the children adopted by foreign nationals in their best interest."

"Otoritas Jasa Keuangan OJK merupakan lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia, yang mengikuti model lembaga pengawas terintegrasi. OJK didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang dilakukan melalui perbandingan hukum. Tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula dijalankan oleh Bank Indonesia kini beralih kepada dengan didirikannya lembaga pengawas tersebut. Penelitian ini membahas kewenangan yang dimiliki OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan, serta membandingkannya dengan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang dijalankan oleh lembaga pengawas jasa keuangan di Negara lain. Perbandingan ini dilakukan terhadap Autorit des March s Financiers AMF dan Autorit de Contr le Prudentiel et de R solution ACPR di Perancis yang dianggap berhasil, dan terhadap Financial Services Authority FSA di Inggris yang di anggap gagal dan telah di bubarkan dan digantikan oleh Financial Conduct of Authority FCA dan Prudential Regulation Authority PRA yang di aggap berhasil. Perbandingan dalam penelitian ini ditinjau melalui kewenangan lembaga dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan di negaranya, mengenai independensi lembaga, dan mengenai hubungan antara lembaga pengawas tersebut dengan bank sentral di negaranya masing-masing.

---

Otoritas Jasa Keuangan OJK is the Indonesian financial services authority and was established as an integrated supervisory body under the Law No. 21 Year 2011. This thesis is a juridical normative research through the comparative study of law. The regulation and the supervision of banking activities was performed by the Indonesian Central Bank, otherwise known as Bank Indonesia, until the establishment of the OJK, which then resulted to the transfer of the said regulatory and supervisory authority over the banking sector onto the OJK. This thesis first elaborates the OJK rsquo s authority to regulate and to supervise the banking sector before comparing it later on with the financial supervisory authorities of two other countries. The comparison is conducted upon the Autorit des March s Financiers AMF and the Autorit de Contr le Prudentiel et de R solution ACPR in France, which are considered successful and not only upon the Financial Services Authority FSA in the United Kingdom which failed, but also with its replacing authorities that are the Financial Conduct of Authority FCA and the Prudential Regulation Authority PRA . The said comparison is done through the analysis of each institutions rsquo authorities in performing banking regulation and supervision and their independency, along with their institutional relationship with the Central Bank of each their respective country. "