Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tiga pokok permasalahan seperti pengelolaan sampah di Kota Depok, penyediaan dan pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Kota Depok, serta perbandingan pengelolaan sampah di Kota Depok dan Kota Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Jakarta lebih baik daripada pengelolaan sampah di Kota Depok. Oleh karena itu, sistem pengelolaan sampah di Kota Depok perlu diperbaiki supaya permasalahan sampah di Kota Depok dapat teratasi.

---

This thesis discusses three main issues such as waste management in Depok City, the provision and operation of Final Waste Processing Sites in Depok City, and comparison of waste management in Depok City and Jakarta City. The research method used is juridical-normative method. The result of this research indicates that waste management in Jakarta City is better than waste management in Depok City. Therefore, the waste management system in Depok City needs to be repaired in order to overcomes the waste problems in Depok City."

"Hak atas informasi lingkungan merupakan salah satu pilar penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai persoalan lingkungan hidup yang muncul seringkali berkaitan dengan lemahnya pemenuhan akses masyarakat terhadap hak atas informasi lingkungan. Tesis ini berupaya menganalisa tentang pentingnya pemenuhan akses informasi lingkungan dan bagaimana jaminan hukum pemenuhan akses informasi lingkungan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, tesis ini juga menganalisa bagaimana strategi pengembangan jaminan hukum pemenuhan akses informasi lingkungan hidup. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang menitikberatkan kepada studi penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan keterbukaan informasi lingkungan. Metode lainnya yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah dengan mendeskripsikan dan menganalisa berbagai bahan hukum secara sistematis atau disebut dengan penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa pemenuhan akses informasi lingkungan memiliki peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bukan saja sebagai hak yang harus dipenuhi berdasarkan hukum, pemenuhan akses informasi lingkungan juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui suatu mekanisme partisipasi publik atau proses deliberatif. Proses deliberatif dalam pengambilan keputusan diperlukan untuk mengatasi keterbatasan pendekatan ilmiah dalam mengakomodir persoalan-persoalan lain yang perlu dipertimbangkan seperti nilai, moral, budaya, kesadaran masyarakat, dan sebagainya. Hasil analisa juga menyimpulkan bahwa jaminan hukum atas pemenuhan akses informasi lingkungan di Indonesia belum memadai. Oleh karena itu, penulis juga menganalisa bagaimana memperkuat ketentuan hukum, strategi, dan faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan.

---

Right to information is one of important pillars in the environmental protection and management. Environmental problems often relates to the weak public access to information. This thesis examines the importance of public access to environmental information and legal guarantee for its fulfillment in Indonesia. Further, the thesis provides analysis regarding legal guarantee improvement for the fulfillment of public access to environmental information.

The author applies doctrinal research method which is based on the study of the positive law norms implementation and relevant literatures study. The method also includes descriptive analysis approach by providing description and analyzing various law sources systematically.

Based on the analysis, it is concluded that the fulfillment of access to environmental information plays significant role in the environmental protection and management. The access is not only a right to be fulfilled but also required in order to enhance the quality of decision making process through public participation mechanism or deliberative process. Deliberative process in decision making is needed to overcome the limitation of science approach. The process includes accommodating other aspects such as norms, moral, culture, and people's awareness. It is argued that legal guarantee to the fulfillment of access to information in Indonesia is not yet sufficient. Therefore, the author also analyzes strategy to strengthen the legal guarantee and other factors that need to be considered."

"Mangrove merupakan salah satu sumber daya alam yang mengalami kerusakan dengan tingkat degradasi yang tinggi. Dalam rangka menimimalisasi tingginya tingkat kerusakan yang terjadi pada mangrove, perlu diupayakan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Skripsi ini hendak meneliti tentang bagaimana pengelolaan mangrove berkelanjutan di Indonesia dengan beberapa negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan studi perbandingan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa pengelolaan mangrove berkelanjutan telah diupayakan oleh Indonesia meskipun masih mengalami beberapa kendala. Demikian pula dengan pengelolaan mangrove berkelanjutan di beberapa negara lain yang masih menemui beberapa kendala, kekurangan, dan kelebihan.

---

Mangrove is one of natural resources that suffered damage with high degradation rate. In order to minimize the high level of damage that occurs in mangroves, sustainable mangrove management should be sought. This thesis will study how mangrove management is sustainable in Indonesia and some other countries. The research method used in this thesis is normative juridical research using secondary data and comparative study. The results obtained in this study is that sustainable mangrove management has been pursued by Indonesia although still experiencing some obstacles. Similarly, sustainable mangrove management in several other countries still encounters some obstacles, shortcomings, and strengths."

"Ditetapkannya Depok sebagai salah satu Kota terkotor di Indonesia pada tahun 2006 menjadikan pengelolaan sampah menjadi hal yang banyak menjadi sorotan publik. Buruknya pengelolaan sampah di Kota Depok dapat terlihat dari tidak memadainya fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang ada seperti pengangkutan, Unit Pengelolaan Sampah (UPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ditambah lagi dengan jumlah penduduk Depok yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai akibat dari arus urbanisasi yang tinggi menjadikan beban pelayanan sampah menjadi semakin berat. Dengan menggunakan pendekatan positivis-kualitatif, dan menggunakan analisis SWOT, peneliti mengetahui bahwa posisi pengelolaan sampah di Kota Depok memungkinkan untuk diterapkannya strategi WO yaitu strategi yang dapat diterapkan dengan kondisi mengalami beberapa kendala internal/ kelemahan tetapi juga memiliki peluang yang sangat besar. Strategi yang digunakan diantaranya peningkatan kualitas SDM dan kapasitas pengelola, pengembangan kerjasama dengan swasta, penggunaan teknologi baru, dan membuat Peraturan Daerah yang baru.

---

To the issuance one of the dirtiest Cities in Indonesia in 2006 has made waste management a lot of things into the public spotlight. Poor waste management in the city of Depok can be seen from the inadequate waste management facilities as transport, waste management Unit (UPS) and Landfills (LANDFILL) coupled with the population There who continue to experience increased from year to year as a result of the high urbanisation make rubbish service burden becoming increasingly heavier. By using qualitative, positivist approach-and use the SWOT analysis, the researchers found that the position of waste management in the city of Depok allows for implementing a strategy that WO strategies can be applied to the conditions experienced some internal constraints/weaknesses but also has huge opportunities. Strategies used include improving the quality of human resources and management capacity, the development of cooperation with the private sector, the use of new technologies, and create new areas of Regulation."

"Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) merupakan suatu pembangkit tenaga listrik dengan daya termal yang memaksimalkan satu atau lebih reaktor nuklir selaku sumber panas. PLTN memiliki ragam manfaat esensial terhadap pemenuhan kebutuhan energi suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Sampai sekarang, Indonesia belum memiliki PLTN terlepas dari adanya wacana pembangunan PLTN dari sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Hingga akhirnya UU ini dicabut dengan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan PLTN kembali diperkuat dengan adanya landasan hukum yang membolehkan PLTN untuk dibangun di Indonesia selama mempertimbangkan faktor keselamatan yang ketat. Kendati demikian, prospek yang cerah terhadap pembangunan PLTN pun tidak kunjung membawakan adanya realisasi pembangunannya secara nyata di Indonesia. Berangkat dari latar belakang berikut, tulisan ini akan menggali, mengkaji, dan menganalisis tinjauan rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang dilihat dari segi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan lensa hukum lingkungan dalam menjelaskan prospek PLTN jarang diliput secara ilmiah, terlebih dari kacamata hukum lingkungan Indonesia. Analisis dalam tulisan menggunakan pendekatan yuridis berupa penelitian keseluruhan data sekunder hukum terkait PLTN di Indonesia untuk menjawab permasalahan kajian prinsip hukum ketenaganukliran, kesesuaian rencana PLTN, dan tinjauan lainnya dalam rangka memberikan gambaran komprehensif secara meluas (helicopter view). Dari sini, akan didapatkan rekomendasi langkah yang harus diambil Indonesia dalam menetapkan peta jalan pembangunan PLTN jika (akhirnya) terwujudkan.

---

A nuclear power plant (NPP) is a power plant with thermal power that maximizes one or more nuclear reactors as heat sources. NPPs have a variety of essential benefits for meeting the energy needs of a country, including in Indonesia. Until now, Indonesia has not had a nuclear power plant apart from the discourse on nuclear power plant development since the enactment of Law Number 31 of 1964 concerning the Basic Provisions of Atomic Energy. Until finally this law was repealed by Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the regulation of NPP was again strengthened by the existence of a legal basis that allowed nuclear power plants to be built in Indonesia as long as it considered strict safety factors. However, the bright prospects for the construction of NPPs have not led to a real realization of its development in Indonesia. Departing from the following background, this paper will explore, study, and analyze a review of the NPP development plan in Indonesia in terms of environmental protection and management. The use of environmental law lenses in explaining the prospect of nuclear power plants is rarely covered scientifically, especially from the perspective of Indonesian environmental law. The analysis in the paper uses a juridical approach in the form of research on all secondary legal data related to nuclear power plants in Indonesia to answer the problems of nuclear law principle studies, the suitability of nuclear power plants, and other reviews in order to provide a comprehensive overview in a broad manner (helicopter view). From this, this thesis provides recommendations for steps that Indonesia should take in determining the road map for NPP development if (in the end) it is realized."

"Penelitan ini membahasas mengenai analisis manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Latar belakang dari penelitian ini, ketidaksiapan Pemerintah Kota Pekanbaru pada masa transisi penanganan manajemen pengelolaan sampah dari pihak ketiga sehingga menyebabkan adanya timbunan sampah yang tidak terangkut seluruhnya oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru karena jumlah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta masih rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sampah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis manajemen pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu menemukan bahwa manajemen pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator berikut: jumlah petugas kebersihan yang masih belum memadai; kinerja pegawai yang belum maksimal; penegakan hukum/pemberian sanksi pada pelanggar pembuang sampah belum berjalan; sarana dan prasana pengelolaan sampah yang belum memadai; sistem pengolahan di TPA yang belum menggunakan sistem sanitary landfill; ketersediaan anggaran baik dari penerimaan retribusi dan biaya operasional masih belum memadai serta belum adanya insentif bagi pengguna sampah; dan peran serta masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah baik dari penyediaan wadah sampah, pemilahan dan pembayaran retribusi.

---

This research examines the analysis of waste management which conducted by the Department of Environment and Sanitation Services of Pekanbaru City. The background of this research unpreparedness of Pekanbaru Municipal Government during the transition of handling of garbage management management from third party causing existence of a high piles of waste that are not fully carried by the Environment and Sanitation Services of Pekanbaru City because the lack of human resources, facilities and infrastructure are not support, and there is no awareness from society to manage the waste. The purpose of this research is to analyze the management of waste management in Pekanbaru City. This research uses post-positivism approach with qualitative method.

The result of this research is finding that waste management in Pekanbaru City is still not good enough, it can be seen from the following indicators: the number of janitor is still not enough; performance of employees who have not maximized; law enforcement/sanctioning of violators of garbage disposal not yet in operation; facilities and infrastructure of inadequate waste management; a processing system in a landfill that has not yet used a sanitary landfill system; the availability of budget both from the receipt of retribution and operational costs is still not adequate and there is no incentive for users of waste; and community participation that has not fully supported the implementation of waste management from the provision of waste containers, sorting and retribution payments."

"Perizinan berusaha berbasis risko merupakan pemutakhiran terhadap rezim perizinan berusaha di Indonesia yang sebelumnya sudah terintegrasi secara elektronik. Perizinan berusaha berbasis risiko yang saat ini terintegrasi dalam sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) melakukan penyederhanaan proses permohonan perizinan berusaha, yang sebelumnya bersifat ex-ante (persyaratan terpenuhi diawal) menjadi konsep perizinan ex-post (verifikasi dilakukan setelahnya). Namun, dengan mengubah konsep dasar perizinan tersebut berimplikasi pada upaya pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena pada proses perizinan sebelumnya bentuk persyaratan adalah berupa izin lingkungan, yang kemudian saat ini diubah menjadi persetujuan lingkungan. Dalam praktiknya, proses perizinan berusaha berbasis risiko telah terbukti dapat memberikan kemudahan berusaha dengan salah satu indikatornya yaitu terjadinya peningkatan jumlah perizinan berusaha yang dikeluarkan melalui sistem OSS-RBA, yang mendorong akselerasi peningkatan penanaman modal dalam negeri, namun di sisi lain juga terdapat permasalahan dalam pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu berkaitan dengan kriteria risiko dalam perizinan berusaha, integrasi rencana detail tata ruang kedalam sistem OSS-RBA, proses pengawasan terhadap pelaku usaha, dan skema pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pisau analisis berupa teori perlindungan lingkungan dan teori perizinan berusaha, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perizinan berusaha berbasis risiko saat ini terhadap pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

---

Risk-based business licensing is an update to the business licensing regime in Indonesia which was previously integrated electronically. The risk-based business licensing which is currently integrated into the Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) system simplifies the business licensing application process, which previously was ex-ante (requirements met at the beginning) to become the concept of ex-post licensing (verification is carried out after ). However, changing the basic concept of licensing has implications for efforts to fulfill environmental protection and management, because in the previous licensing process the form of the requirements was in the form of an environmental permit, which has now been changed to an environmental approval. In practice, the risk-based business licensing process has been proven to provide ease of doing business with one of the indicators, namely an increase in the number of business licenses issued through the OSS-RBA system, which has accelerated the increase in domestic investment, but on the other hand there are also problems in compliance environmental protection and management, namely related to risk criteria in business licensing, integration of detailed spatial plans into the OSS-RBA system, monitoring processes for business actors, and schemes for imposing sanctions on business actors. By using normative juridical research methods and analytical tools in the form of environmental protection theory and business licensing theory, this paper will analyze how the fulfillment of environmental protection and management in current risk-based business licensing against risk-based business licensing arrangements in an effort to realize sustainable development."

"DKI Jakarta merupakan wilayah fungsional yang mempengaruhi daerah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur atau yang biasa dikenal sebagai kawasan Jabodetabekjur. Pengelolaan kawasan ini sudah dimulai sejak tahun 1965 hingga saat ini melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Nasional. PP No. 26/2008 menetapkan kawasan Jabodetabekjur sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan Jabodetabekjur juga merupakan wilayah ekoregion yang dilewati oleh 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) dan saling mempengaruhi dari hulu hingga ke hilir. Untuk mengelola kawasan ini dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) yang bertugas untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi masalah seluruh aspek pembangunan wilayah Jabotabekjur. Skripsi ini akan menganalisis implikasi terdapatnya beberapa daerah otonom dalam satu ekoregion pada kawasan Jabodetabekjur dan analisis konsep ekoregion dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan permasalahan perbedaan wilayah administratif pada kawasan Jabodetabekjur.

---

DKI Jakarta is a functional area that affect the surrounding areas such as Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, and Cianjur or commonly known as Jabodetabekjur region. Management of this area has been started since 1965 to the present through Government Regulation (PP) No. 26 Year 2008 on National Spatial Planning and Region which establish Jabodetabekjur region as National Strategic Region (KSN). PP No. 26/2008 set Jabodetabekjur region as national strategic importance (KSN) which is a spatial arrangement priority area because it has a very important influence on the national state sovereignty, national defense and security, economic, social, cultural and/or the environment, including areas designated as world heritage.. Jabodetabekjur si also known as ecoregion that passed by Two watersheds and interplay krom upstream to downstream. To manage this area formed Development Cooperation Agency (BKSP) in charge for coordination, integration and synchronization and simplification of all aspects of regional development issues Jabotabekjur. This thesis will analyze the implications of the presence of several autonomous region in Jabodetabekjur ecoregion and analysis on the concept of ecoregion in Law No. 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management in solving differences in the administrative region Jabodetabekjur."

"Peningkatan timbulan sampah di Kota Depok yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk menimbulkan masalah baru yaitu TPA Cipayung yang sudah mengalami kondisi overload sehingga tidak dapat menerima sampah lagi. Salah satu cara yang dilakukan agar dapat mengurangi jumlah sampah ke TPA Cipayung yaitu dengan dibangun UPS (Unit Pengolahan Sampah) di Kota Depok. UPS di Kota Depok sudah beroperasi sejak tahun 2007 hingga sekarang dengan berbagai penambahan jumlah UPS setiap tahunnya. UPS berfokus kepada pengolahan sampah organik. Saat ini, jumlah UPS yang terbangun sebanyak 45 UPS. Namun, belum diketahui bagaimana kondisi dan kinerja UPS di Kota Depok eksisting saat ini. Maka, dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas dan pengelolaan sampah pada UPS-UPS di Kota Depok saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survei, wawancara, dan observasi untuk mengambil data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa jumlah UPS yang terbangun sampai saat ini adalah 45 UPS yang tersebar di 11 Kecamatan Kota Depok dengan Kecamatan Cipayung memiliki UPS terbangun paling banyak dan Kecamatan Cinere dan Cilodong memiliki UPS terbangun paling sedikit. Dari 45 UPS terbangun, sebanyak 31 UPS beroperasi dan 14 tidak beroperasi. Pada UPS yang beroperasi, jumlah sampah yang diolah oleh 30 UPS (1 UPS tidak terhitung) pada kurun waktu 2016-2019 sebanyak 11.831,02 ton. Persentase kapasitas UPS di Kota Depok yang terpakai rata-rata sebesar 27,58% dari kapasitas desain per tahun. Pada proses penanganan sampah di UPS Kota Depok meliputi unloading, pemilahan, pencacahan, pengomposan, pengayakan, pengemasan, dan penyimpanan, serta penanganan residu dengan kemampuan rata-rata UPS dalam mengurangi sampah pada tahun 2016-2019 yaitu 96,15% per tahun. Lalu, untuk kesesuaian pelaksaan UPS digunakan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 dimana sebagian besar UPS di Kota Depok sudah memenuhi rencana/kriteria pada semua aspek, kecuali aspek bangunan. Dengan mengetahui kapasitas dan proses pengelolaan pada UPS-UPS di Kota Depok, maka tingkat operasi pada UPS di Kota Depok dapat ditingkatkan.

---

The increasing of waste generation in Depok City that caused by the increase in the population raises a new problem when TPA Cipayung has undergone an overload condition so that it cannot receive wastes anymore. One way to reduce the amount of wastes that goes into TPA Cipayung is with the built of UPS in Depok. UPS in Depok has been operating since 2007 until now with additional amount of it for every year. UPS operating is focused on organic waste processing. Currently, the number of UPS that has built is 45. However, it is not yet known how the UPS conditions and performances for now. Therefore, this research is being done with the aim to know how the capacity and waste management at UPS in Depok. The methods used in the study were surveys, interviews, and observations to retrieve primary and secondary data. From the results of the research, it is known that the number of UPS that are reached until now is 45 UPS which spread in 11 sub districts of Depok, Cipayung have the most number of built UPS and sub districts of Cinere and Cilodong have the least number of built UPS. From 45 UPS that has built, as many as 31 UPS are operating and 14 UPS are not operating. At the operating UPS, the amount of waste processed by 30 MRFs (1 MRFs is not included) in the period 2016-2019 is as much as 11,831.02 tons. The average percentage of used UPS capacity in Depok City is 27.58% of the design capacity per year. The process of organic wastes handling in UPS Kota Depok are including unloading, screening, shredding, composting, sieving, packaging and storage, and also handling residue with the ability of the average UPS in reducing wastes for 2016-2019 is 96.15% per year. For the suitability of the implementation of UPS, the PERMEN PU No. 3/2013 is being used for the standard which most UPS in Depok already fulfill the plans/criteria on all aspects, except the building aspects. By knowing the capacity and management process on UPS in Depok City, the level of operation on UPS in Depok City can be increased."