Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dampak capital inflows terhadap harga properti dan stabilitas sistem keuangan (SSK) di ASEAN 5 serta hubungan simultan antara kedua variabel dependen. Dengan menggunakan data panel, dampak capital inflows terhadap harga properti dan stabilitas sistem keuangan di ASEAN 5 serta hubungan simultan antar kedua variabel dependen diuji dengan model panel simultan 2SLS yaitu dengan menambahkan variabel instrumen pada model estimasi untuk menyelesaikan permasalahan endogenitas (korelasi antara regresi independen dengan variabel dengan error) pada model penelitian. Hasil estimasi menunjukkan bahwa capital inflows yang besar ke kawasan ASEAN 5 menyebabkan peningkatan harga properti yang signifikan di kawasan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa harga properti dan stabilitas sistem keuangan terbukti memiliki hubungan simultan. Di satu sisi, pengaruh harga properti terhadap SSK adalah positif dan signifikan. Di sisi lain, pengaruh SSK tterhadap harga properti tidak menunjukan hasil yang signifkan.

---

ABSTRACTThis study aims to estimate the impact of capital inflows on property prices and financial system stability (SSK) in ASEAN 5 and simultaneous relations between the two dependent variables. By using panel data, the impact of capital inflows on property prices and financial system stability in ASEAN 5 and simultaneous relations between the two dependent variables were tested with 2SLS simultaneous panel models, namely by adding instrument variables to the estimation model to solve endogenous problems (correlation between independent regression and variables with errors) in the research model. The estimation results show that large capital inflows to the ASEAN 5 region cause a significant increase in property prices in the region. In addition, this study also found that property prices and financial system stability proved to have a simultaneous relationship. On the one hand, the effect of property prices on the SSK is positive and significant. On the other hand, the effect of the SSK on property prices does not show significant results."

"Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran performance yang sangat penting suatu bangsa. Penelitian ini membuktikan peranan investasi modal manusia, modal fisik, dan beberapa variabel demograli dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data pada tingkat propinsi dan hasil estimasinya (koefisienkoefisien) merupakan hasil estimasi nasional.Model pertumbuhan yang digunakan adalah Model Kubo-Lee dan Model Denison. Kedua model menitikberatkan peranan modal manusia dan modal fisik. Hasil-hasil penelitian dengan Model Kubo-Lee adalah sebagai berikut : Panama, rate of return tiap tahun untuk tenaga kerja tingkat sekolah dasar cukup tinggi. Secara empiris, kemungkinan pada pendidikan tingkat dasar bagi tenaga kerja ada loncatan drastis rate of return antara lama sekali tidak dapat membaca dan menulis (no schooling) dengan keadaan tenaga kerja dapat membaca dan menulis sehingga tenaga kerja pada level tersebut lebih mudah menyerap informasi dan menerapkan teknologi yang lebilt baik. Kedua, rate of return untuk sekolah menengah lebih rendah daripada tingkat sekolah dasar. Ketiga rate of return pendidikan. tinggi lebih tinggi daripada rate of return pendidikan menengah. Keempat, pendapatan perkapita awal periode mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kelima, pertumbuhan penduduk memang merupakan beban bagi pertumbuhan ekonomi. Keenam, penulis memasukkau variabel prosentase penduduk urban telah membuktikan bahwa ada dugaan keterkaitan antara 3 unsur pertumbuhan ekonomi yaitu ekspansi pendidikan, kecenderungan yang besar tenaga kerja bertempat tinggal di daerah urban dan akumulasi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB). Taman selanjutnya bahwa ekspansi pendidikan di Indonesia tidak mengikuti hukum ekonomi "The Law of Diminishing Returns", hal ini mendukung hasil-hasil temuan beberapa penelitilekonom sebelumnya. Terakhir Hasil estimasi dengan Model Denison membuktikan bahwa tenaga kerja efektif dan akumulasi modal fisik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi, Model Kubo-Lee dan Model Denison dapat diterapkamImplikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah prioritas kebijakan investasisomber daya manusia pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi dilakukan di daerahdaerah dan sekaligus membuka lapangan kerja barn. Dengan demikian masalah kepadatan, polusi, kebutuhan-kebutuhan pokok di daerah urban dapat di-eliminasi. Juga pemerintah perlu membangun fasilitas infrastruktur daerah rural untuk menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi dan lapangan kerja bare. Pada akhimya kebijakan kebijakan tersebut tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi tetapi juga mengatasi ketimpangan-ketimpangan. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang hubungan antara perkembangan sektor keuangandan pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5, Indonesia, Malaysia, Singapura,Thailand, and Filipina. Tujuan dari ASEAN yang didirikan tahun 1967 adalahuntuk mempercepat pertumbuhan ekonomi para anggotanya. Penelitian ini akanmenggunakan data panel kuartalan (1990-2015) untuk menelusuri hubunganjangka panjang antara perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomiper kapita dari negara-negara tersebut. Analisis panel statis dengan metode fixedeffect digunakan didalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan hubunganpositif antara sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi per kapita dalam jangkapanjang, menambahkan bukti pentingnya pengembangan sektor keuangan untukpertumbuhan ekonomi terutama di kawasan Asia Tenggara

---

ABSTRACT This thesis take empirical approach to analyze the impact of financialdevelopment on economic growth in ASEAN-5 countries, which are Indonesia,Malaysia, Singapore, Thailand, and Philippines. The aim of ASEAN, which wasinaugurated in 1967, was to enhance economic growth of member countries. Thisstudy will use quarterly panel data (1990-2015) to investigate financialdevelopment and economic growth in selected countries, which allow the findingsto capture the long-term impact of financial development. A static panel analysisusing fixed effect model was conducted. The result implies a positive long-runrelationship between financial development and economic per capita growth,which give a justification to encourage improvement on policies and reforms infinancial market to accelerate economic growth particularly in Southeast Asiacountries"

"ABSTRAKPembangunan ekonomi di ASEAN masih mengabaikan kualitas lingkungan, padahal penuruan kualitas lingkungan dapat menjadi eksternalitas negatif ysng dapat menurunkan output sektor0sektor ekonomi di ASEAN. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan dua arah antara pembangunan ekonomi dan degradasi lingkungan hidup ASEAN beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data panel dari delapan negara-negara di ASEAN selama periode 2004-2013. Metode analisis yang digunakan adalah model persamaan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan dua arah antara pembangunan ekonomi dan degradasi lingkungan hidup di ASEAN. Selain itu, PDB per kapita dan konsumsi energi berpengaruh positif dan signifikan terhadap degradasi lingkungan. Emisi karbon dioksida per kapita dan keterbukaan perdagangan berpengaruh positif postif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi untuK ASEAN harus diarahkan kepada meningkatkan PDB per kapita model persamaan energi."

"Pertumbuhan ekonomi dan distribusi atau pemerataan pendapatan merupakan dua hal yang penting dalam Pembangunan Ekonomi. Kedua-duanya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau pembangunan ekonomi diandaikan sebuah keping mata uang, maka sisi yang satu adalah pertumbuhan ekonomi dan sisi lainnya adalah distribusi/pemerataan pendapatan. Jadi, adalah hampa jika membahas pertumbuhan ekonomi tanpa sekaligus membahas distribusi atau pemerataan Karena pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang tinggi, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang adalah gagal. Sebaliknya, pembangunan ekonomi dengan pemerataan yang baik tetapi tanpa pertumbuhan adalah merupakan pemerataan kemelaratan/kemiskinan. Tesis ini bertujuan menganalisis distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi di wilayah Propinsi DKI Jakarta, dimana pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta relatif lebih tinggi dibanding rata rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini menggunakan Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix sebagai kerangka kerja dan kerangka analisis. Oleh karena itu, membentuk kerangka SNSE Regional Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu tujuan lain dalam tesis ini. Kerangka SNSE Regional Propinsi DKI Jakarta, 1997 dirancang-bangun menjadi 21 Neraca, yaitu Neraca Faktor Produksi terdiri dari 2 (dua) neraca; Neraca institusi terdiri dari 7 (tujuh) neraca, yaitu 5 (lima) neraca rumahtangga, dimana 65,96 persen merupakan pendapatan berupa upah dan gaji. Di samping itu, kinerja perekonomian menunjukkan bahwa tabungan masyarakat telah mampu membiayai kebutuhan investasi. Berdasarkan analisis pengganda neraca (accounting multiplier) menunjukkan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa dalam lingkup sektor tertier (sektor jasa) telah berkembang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian DKI Jakarta, sehingga perlu disarankan agar pemerintah DKI Jakarta mengambil kebijakan pengaturan anggaran dengan menambah alokasi pengeluaran di sektor jasa khususnya pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang diarahkan untuk turut serta menyediakan atau turut mendorong ketersediaan infrastruktur fisik dan non fisik, serta lebih mendorong investasi swasta baik lokal maupun asing untuk menanamkan modal di sektor. Sedangkan dalam upaya penyelamatan terhadap masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi, berdasarkan analisis pengganda neraca (accounting multiplier) perekonomian Propinsi DKI Jakarta tahun 1997 menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran neraca institusi khususnya neraca ruimah tangga memberikan dampak yang relatif besar terhadap perekonomian. Hal ini selaras dengan hasil simulasi bahwa jika pemerintah menarnbah transfer berupa subsidi atau bantuan kepada rumahtangga akan berdarnpak terharlap peningkatan aktivitas perekonomian Sehingga jika krisis ekonomi masih terus berkepanjangan maka strategi penyelamatan berupa tindakan pemberian subsidi dan bantuan kepada rumahtangga masih harus dilaksanakan."

"Tesis ini meneliti sektor industri manufaktur. Sektor memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat sehingga berpengaruh besar dalam perekonomian Indonesia. Peningkatan stok modal, tenaga kerja, dan ekspor dari sektor industri manufaktur, serta impor barang modal dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui pengembangan kemampuan berproduksi dan bersaing di pasar internasionaI. Gagasan utamanya adalah bahwa perdagangan internasional mampu memacu pertumbuhan ekonomi.Tulisan ini hendak membuktikan bahwa peubah-peubah yang terdapat dalam model export-led growth berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah ekonometri dengan kekhususan Vector Autoregression (VAR)Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa stok modal, tenaga kerja, dan ekspor dan sektor industri manufaktur serta impor barang modal berperan secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Penggunaan data dari periode substitusi impor, nilai impor barang modal yang relatif besar, output (nilai ekspor) per tenaga kerja yang relatif menurun, dan belum optimalnya penggunaan stok modal merupakan faktor yang membuat ekspor dari sektor ini tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

---

This thesis is observing the manufacturing industry. This sektor performs strong backward and forward linkages within the Indonesian economy. An increase in the capital stock, labor, and export from the manufacturing industry, also capital goods imports is considered prominent in driving economic growth through its evolving ability in production side and the ability to compete in international market. The main idea is that the implementation of international trade may accelerate an economic growth.

This thesis is aimed at proving that the initial variables within an export-led growth model bring significant contributions to economic growth. The research uses an econometric model of Vector Autoregressions (VAR).

The results show that there are not enough evidence to support the hyptheses that the capital stock, labor, and the export from the manufacturing industry, also the capital goods imports play significant roles in Indonesian economic growth. The use of data from import substitution period may contribute to the research results, along with the decrease in export value per worker, and the inability to utilize the stock of capital optimally."

"ABSTRAK Pengadaan barang/jasa sangat rentan sebagai sarana dari tindak pidana korupsi dan persekongkolan tender. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan proses transparan atau terbuka untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi. Permasalahan yang dikaji adalah pengaturan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan, struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan, dan bagaimana sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditinjau dari hukum investasi dan pembangunan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merefleksikan hukum secara normatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data sekunder dan data penunjang berupa hasil wawancara dengan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya dan regulasi terkait yang telah memberikan manfaat pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan adanya efisiensi dan efektivitas serta keterbukaan dan transparansi yang dapat memacu pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik, peningkatan peran fungsi dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan, dan peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait dan organisasi pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum, dan jaminan keamanan yang dapat menunjang pembangunan ekonomi.

---

ABSTRACT

Procurement is very vulnerable toward corruption and tender conspiracy. To avoid this, transparency or openness is needed for government policies implementation to create clean government through electronic procurement system which has been done by Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The problems are focused on regulation of electronic procurement system on Procurement Service Unit, organizational structure of Procurement Service Unit, and how electronic procurement system on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration in terms of investment law and development. The research methodology is normative juridical by reflecting the law normatively. Datas are analyzed qualitatively by describing secondary data and supporting data from interviewed the Procurement Service Unit Secretariat at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The results in this research can be concluded that Electronic Procurement on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration based on Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods/Services as well as amendment and related regulations that have provided benefits of electronic procurement with efficiency and effectiveness also openness and transparency that can support economic development. Therefore, it is necessary for comprehensive regulation of electronic procurement, increasing the role and authority of Procurement Service Unit, and increasing coordination with related institutions and procurement organizations in Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration to create investment climate conducive, legal certainty, and security guarantees that can support economic development."

"Setelah terjadi penurunan harga minyak di pasaran dunia awal tahun 1980-an Indonesia mulai memperluas sektor-sektor ekonomi yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Pada batas tertentu, perubahan sikap terhadap mekanisme pasar itu telah membuat daya saing dan produktifitas sektor ekonomi nonmigas Indonesia meningkat mulai menjelang pertengahan tahun 1980-an. Namun, secara keseluruhan peningkatan daya saing tadi belum optimal karena pemerintah masih memiliki sikap mendua dalam menerima sistem ekonomi pasar. Sikap mendua tersebut terlihat dari kebijakan-kebijakan protektif yang diberikan terhadap subsektor atau komoditas tertentu, dan terhadap kelompok usaha tertentu.Kebijakan-kebijakan protektif tadi tidak terlepas dari kekosongan institusi-institusi yang diperlukan bagi pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang baik dan kekosongan institusi-institusi politik yang demokratis. Hingga berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998, baik institusi ekonomi pasar maupun institusi-institusi politik yang demokratis di Indonesia masih jauh dari memadai. Kecuali dengan kemajuan pada institusi pasar modal, institusi-institusi pada pasar uang maupun pasar barang dan jasa masih banyak kelemahan dan kekurangan. Institusi yang mencegah persaingan usaha tidak sehat hampir tidak ada. Bank Indoensia sebagai Bank Sentral, juga berada pada posisi subordinat dari pemerintah (eksekutif). Sementara, institusi-institusi yang mengatur eksternalitas dan memerangi praktek-praktek korupsi juga sangat tidak memadai.Goncangan harga minyak kedua yang terjadi pada tahun 1986, di satu sisi makin mendorong pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah sektor-sektor ekonomi yang diliberalisasi dan dideregulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut memang berhasil membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat tinggi melebihi rata-rata pertumbuhan tahunan sebelumnya. Namun memasuki fase ini, pemerintah Indonesia bukan saja tidak memperlihatkan upaya serius untuk membangun institusi-institusi ekonomi pasar, tetapi juga membiarkan perekonomian Indoensia tumbuh tinggi di atas kondisi bubble economy. Akibatnya, kondisi perekonomian Indonesia sejak akhir tahun 1980-an hingga sebelum krisis juga berhadapan dengan ancaman persoalan sosial yang berpotensi merusak pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi tadi.Ancaman persoalan sosial tadi memang tidak semuanya disumbangkan oleh persoalan ekonomi, melainkan juga konsekuensi dari sistem politik dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang dibuat pemerintah. Tetapi, kajian ini melihat, kesemuanya itu secara bersama-sama merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Besarnya angka kemerosotan ekonomi Indonesia setelah dilanda krisis tahun 1997 dan sulitnya memulihkan krisis tersebut jika dibanding dengan kemampuan negara-negara lain yang sama-sama dilanda krisis, menunjukkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditentukan oleh dukungan institusi politik, dan struktur serta perilaku sosial masyarakatnya. Dengan kata lain, bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan tergantung juga kepada sejauhmana negara mengeluarkan panduan kebijakan yang tepat, dan sejauhmana kesungguhan pemerintah bersama lembaga legislatif membuat kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan institusi-institusi yang diperlukan oleh sistem ekonomi pasar yang baik, lebih menyempurnakan lagi institusi-institusi politik, dan membuat kebijakan-kebijakan pembangunan sosial guna mewujudkan iklim sosial yang nyaman sebagai salah satu syarat dari iklim investasi yang baik."