Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 64947 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lathifah Alphiba Dalianti
"Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan, reformasi birokrasi yang dihendaki merubah paradigma dan konsep dalam struktur pemerintahan, salah satunya yakni untuk menempatkan orang-orang atau aparatur yang tepat mengisi Jabatan dalam struktur pemerintahan tersebut atau sering disebut dengan istilah the right man on the right position, termasuk dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan sistem seleksi terbuka. Pengisian Jabatan dalam UU ASN dapat berasal dari ASN atau dari TNI/Polri Aktif untuk jabatan tertentu di Instansi tertentu. Permasalahannya adalah di Kementerian Ketenagakerjaan terdapat JPT madya yang diisi oleh Polri Aktif, serta adanya wacana Perwira TNI aktif akan mengisi JPT untuk mengatasi surplus perwira, wacana ini menimbulkan banyak pro-kontra.  Melalui metode penelitian dengan tipologi Yuridis Normatif, menggunakan pendekatan Hukum Eksplanatoris. Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan dan pada penelitian ini data dianalisis secara deksriptif dengan bentuk penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil data yang diperoleh terdapat kesimpulan, legalitas dari polri aktif yang menjabat JPT di kemnaker adalah tidak tepat/ilegal, secara normatif pengaturan tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi oleh TNI/Polri aktif hanya untuk 10 instansi yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 47 UU TNI, seharusnya polri tersebut mengundurkan diri terlebih dahulu. Selain itu ditinjau dari Pengaruh Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi oleh Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif dilihat dari aspek sejarah menimbulkan ketidaknetran Aparatur Sipil Negara, terutama pada saat Orde Baru di mana TNI menduduki jabatan pada birokrasi. Ketidaknetralan dari Aparatur Sipil Negara mengakibatkan munculnya adanya Inefisiensi dalam bernegara, banyaknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tidak tercapainya good governance, selain itu juga munculnya resiko konflik kepentingan karena menjabat dalam dua institusi yang berbeda, konflik kepentingan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap ASN sehingga wacana mengenai TNI/Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil perlu dipertimbangkan kembali.

Civil Servants are the backbone of government, bureaucratic reforms are required to change the paradigm and concepts in the governance structure, one of which is to place the right people or apparatus to fill positions in the government structure or often referred to as the right man on the right position , including in filling in the High Leadership Position (JPT) with an open selection system. Position filling in the ASN Law can come from ASN or from the TNI/National Police Active for certain positions in certain agencies. The problem is that at the Ministry of Manpower there is an intermediate JPT filled by Active Police, and the discourse of active TNI Officers will fill the JPT to overcome the officer surplus, this discourse raises many pros and cons. Through research methods with normative juridical typology, using explanatory legal approaches. This writing uses data collection techniques in the form of library studies and in this study the data were analyzed descriptively in the form of qualitative research. Based on the results of the data obtained there are conclusions, the legality of active police officers serving JPT in the Ministry of Manpower is illegal, normative arrangements regarding the filling in of High Leadership positions by the TNI/Polri are active only for 10 institutions which are stated limitedly in Article 47 of the TNI Law. resign first. In addition, in terms of the influence of the filling of the High Leadership Position by the Indonesian National Army/Members of the Republic of Indonesia National Police, it was seen from the historical aspect that it caused the irregularities of the State Civil Apparatus, especially during the New Order where the TNI occupied the bureaucracy. The neutrality of the State Civil Apparatus resulted in the emergence of Inefficiencies in the state, the many practices of Corruption, Collusion and Nepotism, the failure to achieve good governance, besides the risk of conflict of interest because of serving in two different institutions, conflicts of interest could undermine public trust in the ASN so that discourse regarding active TNI/Polri can occupy civilian positions need to be reconsidered."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54282
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Engkesman R. Hillep
"Tesis ini merupakan hasil penelitian menggunakan metoda kualitatif dalam bentuk studi kasus, dengan pendekatan manajemen, yuridis dan psikologis dalam membahas proses pengambilan keputusan para agen yaitu Pimpinan dan para Penyidik Bareskrim Polri, yang memiliki kapasitas bertindak kreatif, sebagai respon terhadap aturan dan sumber daya organisasi (struktur) dalam penyidikan terhadap para Tersangka Perwira Tinggi Polri.
Permasalahan pokok dan tesis ini adalah mempertanyakan apakah para agen mampu menerapkan kapasitas bertindak kreatif yang mereka miliki sehingga dapat mempertahankan jati diri sebagai penegak hukum yang jujur, adil dan tidak diskriminatif, sertal tidak menyalah gunakan wewenangnya ketika menyidik sesama anggota Polri.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami proses, bentuk, pola, kemungkinan penyebab dan pengaruh dari keputusan para agen khususnya para Penyidik dalam mengunakan kapasitas bertindak kreatif ketika menyidik sesama anggota Polri, dalam hal ini para Perwira Tinggi Polri.
Secara umum penelitian menunjukan bahwa, kapasitas bertindak kreatif yang mendasari keputusan penyidik untuk memberiakukan atau tidak memberiakukan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan undangundang atau ketentuan lainnya yang berlaku dalam organisasi kepolisian, terhadap tersangka yang adalah atasan atau senior mereka, dipengaruhi oleh persepsi Penyidik yang lahir dari budaya kepolisian yang mereka anut. Kadar rasa hormat dan loyalitas kepada atasan maupun senior memegang peranan dominan terhadap penilaian subyektif penyidik dalam bertindak sehingga aspek etika dalam bentuk sikap yang penuh sopan santun, manusiawi, dan empati sangat ditonjolkan, Iebih-lebih kepada para Tersangka yang dinilai sebagai senior yang memiliki kepribadian yang balk oleh para penyidik.
Meskipun demikian, prinsip-prinsip dan kebijaksanaan yang telah digariskan pimpinan untuk menuntaskan kasusnya, sebagai wujud tanggung jawab terhadap tugas dan byalitas kepada institusi tetap dipertahankan, sehingga seluruh prosedur dan tahapan penyidikan sesuai ketentuan dapat dipenuhi dan kasusnya dapat diteruskan sampai pada tingkat peradilan dan penjatuhan hukuman.
Kesimpulan dan hasil penelitian memperlihatkan, pertama, para agen sesuai dengan tingkat kekuasaan dan wewenang mereka di dalam organisasi dengan kreasi dan kapasitas bertindak atas penilaian sendiri itu memberi kontribusi pencapaian tujuan penyidikan tanpa menimbulkan konflik yang berarti. Kedua, pada level pengambil keputusan, melalui tindakan kreatifnya mampu mengeliminir tekanan struktur yang lebih tinggi dan berskala strategis, bahkan berhasil mereproduksi struktur Baru dalam bentuk Keputusan Menkumham RI yang menetapkan rumah tahanan Polri sebagai Lapas bagi Terpidana Polri. Dan ketiga, hasii dari tindakan-tindakan kreatif pada level pelaksana, temyata memperlihatkan diskriminasi perlakuan yang dapat dikiasifrkasikan sebagai penyimpangan ringan namun dapat memberi implikasi yuridis bila terekspos ke depan publik hukum.
Wujud dari tindakan kreatif para agen yang diskriminatif menunjukan pola sebagai berikut :Terdapat perlakuan yang berbeda yang ditampilkan Penyidik (agen) dalam penyidikan terhadap Tersangka sipil dan tersangka anggota Polri. Perlakuan terhadap Tersangka Pain umumnya lebih longgar dan semakin tinggi tingkat kepangkatan Tersangka Polri yang disidik, semakin tinggi pula tingkat kelonggaran yang diberikan. Perlakuan yang sangat khusus diberikan pada Tersangka berpangkat Perwira Tinggi Polri.
Sesuai dengan tujuan tesis, rekomendasi yang diajukan adalah perlunya menetapkan dan merumuskan secara lebih jelas dan tepat konsep diskresi untuk Polri agar keragaman pemahaman dapat dicegah; penyusunan petunjuk yang jelas tentang prosedur pemenksaan pelanggaran disiplin, kode etik Polri dan pelanggaran pidana oleh anggota Polri berikut sistem pengawasannya; Berta penyusunan prosedur tetap penyidikan terhadap anggota Polri yang diproses karena pelanggaran pidana.

The thesis is a result of a research employing qualitative method in a form of a case study. The thesis also employs management, juridical and physiological approach in discussing the process of making decision made by some agents; that is, the administrators and investigators of Criminal Investigation Department (CID) of Indonesian National Police (INP) who have the capability to act creatively as a response to regulations and the organization's human resources in investigating high-rank police officers.
The capability to act creatively as the base of the investigators' decision as the agents of enforcing or not enforcing regulations stated in laws or other rules that prevail in police organization to the suspects who are actually the investigators' superiors or seniors, is influenced by the investigators' perception which comes from the police culture. The degree of respect and loyalty of the investigators to their superiors or seniors plays dominant roles in their subjective assessment so that ethical aspects in the forms of respect, humanity, and empathy strongly dominate such assessment. This is especially true in investigating suspects who are their senior that are regarded by the investigators to have good personality. Nevertheless, principles and policies that are underscored by their chief as a form of responsibility to the duties and loyalty to the institution are still maintained so that all procedures and steps of investigation can be fulfilled. In addition, the case can be forwarded to the level of trial and punishment.
The result of the research reveal some points: First, the agents, in accordance with their level of authority in their organizations and with their capability and creativity have given contribution in order to achieve the goals of investigation without causing significant conflict; Second, at the level of decision maker the investigators, using their creative action, are able to eliminate higher structural pressure as well as strategic pressure and they even succeeded to struggle for a new structure in a form of a decree of the Minister of Law and Human Rights which determines the prison of INP members as the penitentiary for convicted from INP members; and Third, the results of creative action at the level of implementation, in fact, show that discriminative treatment that can be classified as minor deviances but such deviances can give juridical implication if they are exposed to the public.
The shape of creative action of the discriminative agents shows the following patterns: there are different treatments done by the agents (investigators) in investigating civilian suspects and suspects belong to INP. Treatments to suspects belong to INP are generally laxer and the higher of the rank of the suspect the laxer of the treatment given. There are even extremely specific treatments given to suspects who are high-rank police officers.
In accordance with the aim of the thesis, the author recommends that it is necessary to determine and to formula a clearer and more precise concept of police discretion so that various and ambiguous understanding can be avoided. In addition, the author suggests formulating a clearer direction on the procedure of investigating discipline violation, Polri code of ethic and criminal act as well as the supervision of the implementation. Finally, the author also suggests formulating a fixed procedure about the investigation of Polri members who are processed because of criminal violation."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T20683
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Fery Afrilio Christanto
"Sebagai upaya untuk meningkatkan manajemen SDM agar dapat mengikuti perkembangan zaman, Polri mengadopsi konsep manajemen talenta yang dituangkan pada Peraturan Kapolri no. 3 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri (MTP). Namun demikian, pada pelaksanaanya secara khsusus di polda Bali terdapat berbagai fenomena seperti fluktuasi jumlah kelompok talenta lulusan Akpol dan bintara remaja, kendala komunikasi internal, kendala anggaran, maupun tidak berjalannya mekanisme yang ada. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi MTP Pada Perwira Pertama Lulusan Akpol dan bintara remaja, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam implementasi, dan langkah ideal dalam implementasi oleh Biro SDM Polda Bali. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode triangulasi dan pengumpulan data melalui wawancara sebanyak 12 orang, studi kasus, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MTP pada lulusan Akpol dan bintara remaja terdapat perbedaan mencolok khususnya pada proses perekrutan, pendidikan/ pelatihan dan pengembangan kaderisasi. Sementara pada proses orientasi, manajemen kinerja dan retensi/ pengakuan cenderung sama. Selanjutnya, pada faktor - faktor menjadi pertimbangan dalam Implementasi MTP, faktor komunikasi dan struktur birokrasi khususnya pada MTP lulusan Akpol cenderung lebih menghambat dibanding pada MTP bintara remaja. Sedangkan, faktor sumber daya dan perilaku/tendensi relatif sama. Yang terakhir, langkah ideal implementasi MTP oleh Biro SDM Polda Bali sesuai dengan Perkap No.3 Tahun 2019 pada bintara remaja sebanyak 6 langkah dan pada lulusan Akpol terdiri dari 3 langkah karena langkah identifikasi, penetapan dan pengakhiran talenta pada lulusan Akpol diselenggarakan oleh SSDM Mabes Polri.

As an effort to improve human resource management that can keep up with the times, Indonesian National Police, also known as Polri, has adopted the concept of talent management as outlined in the Regulation of Polri’s Chief Number 3 of 2019 concerning MTP (Indonesian National Police Talent Management). However, there are various phenomena in its implementation, occurring in Bali Regional Police, such as the fluctuations in the number of talent groups graduating from police academy and young NCO (Non-Commissioned Officers), internal communication constraints, budgetary constraints, and the nonfunctioning of existing mechanisms. The study aims to analyze the implementation of MTP for young police officers graduating from police academy and young NCOs graduating from SPNs (State Police Schools), the factors that are considered in MTP implementation, and the ideal steps in MTP implementation taken by Bali Regional Police Human Resources Department. The study employs the qualitative approach using triangulation method. Data is collected through interviews with twelve people, case studies, and literature study. The results of the study show that there are several striking differences in MTP implementationbetween young police academy graduates and young NCOs, especially in the process of recruitment, education/training and forming of cadres, while, the processes of orientation, performance management and retention/recognition tend to be the same. Regarding the factors considered in MTP implementation, communication and bureaucratic structure factors, especially MTP for young police academy graduates tend to be more inhibiting than MTP for young NCOs, while resource and behavior/tendencies factors are relatively the same. Finally, there are six ideal steps for implementing MTP by Bali Regional Police Human Resources Department in accordance with the Regulation of Polri’s Chief Number 3 of 2019 for young police officers graduating from NCOs and three ideal steps for implementing MTP for young police officers graduating from police academy due to the facts that the steps for identifying, determining and terminating talents for police academy graduates are held by INP Headquarters Human Resources Department."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Pratama Wida Prastianto
"Program Manajemen Talenta Polri merupakan suatu kebijakan yang termasuk dalam Rencana Strategis Polri tahun 2020-2024. Program ini menunjukkan kesungguhan Polri dalam meningkatkan kualitas SDM Polri agar berdampak positif pada pelayanan Polri terhadap masyarakat. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan program Manajemen Talenta di Polri melalui Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri. Penelitian ini merupakan penilitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program Manajemen Talenta Polri dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program tersebut. Lokasi penelitian dilakukan pada SSDM (Staf Sumber Daya Manusia) Polri, selaku pengemban fungsi SDM Polri. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan pada 18 partisipan, yaitu 11 partisipan dari Bagian dan Biro pada SSDM Polri, dan 6 partisipan dari para peserta Manajemen Talenta Polri. Data yang terkumpul direduksi untuk menghasilkan data yang siap disajikan sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Manajemen Talenta Polri telah berjalan dengan baik terhadap 247 personel kelompok Talenta Polri yang merupakan lulusan Akpol sejak tahun 2017 s.d. 2021. Pada penelitian ini ditemukan.
4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program Manajemen Talenta Polri, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

The Indonesian National Police (INP ) Talent Management Program (MTP) is a policy that is included in the INP Strategic Plan for 2020-2024. This program demonstrates the seriousness of the INP in improving the quality of police human resources to give a positive impact on INP's services to the community. This study discusses the implementation of the MTP policy in the INP through the National Police Chief Regulation (Perkap) No. 3 of 2019 concerning Police Talent Management. This research is conducted in qualitative approach that aims to analyse the implementation of the MTP program policy and analyse the factors that influence the implementation of the program policy. The research location was conducted at the SSDM (Human Resources Staff) of the INP since it is known as the bearer of the HR function of the INP. This study uses data collection techniques by conducting observations, interviews and document studies. This research focused on 18 participants, consisting 11 participants from the Section and Bureau of the SSDM, and 6 participants from the MTP member. The collected data is reduced to produce usable data that can be presented as material for analysis. The results show that the implementation of the INP MTP program has been going well for 247 INP Talent group personnel who have graduated from the Police Academy (Akpol) since 2017 s.d. 2021. To sum up, this study found four factors that influence the implementation of the INP MTP program policy. It consists of communication, resources, disposition and bureaucratic structure."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tiara Berlian
"Skripsi ini membahas mengenai Komite Nasional Kewenangan Transportasi (KNKT) dan Kepolisian yang memiliki kewenangan yang beririsan dalam hal penanganan kecelakaan transportasi kereta api, dimana KNKT memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi kecelakaan transportasi, sedangkan Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.
Untuk mempermudah pemahanan, skripsi ini mengambil contoh kasus kecelakaan KA S5 (Fajar Utama Ekspres) dan KA BBR1 (Babaranjang) pada tahun 2005. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif yang mengatur mengenai kewenangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan kecelakaan transportasi kereta api.
Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengenai kewenangan yang beririsan antara KNKT dan Kepolisian dalam penanganan kecelakaan transportasi, kemudian bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang beririsan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui KNKT dan Kepolisian dalam hal kecelakaan transportasi kereta api dan untuk mengetahui mengenai penanganan kecelakaan transportasi kereta api dalam hal kewenangan yang beririsan antara KNKT dan Kepolisian.
Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa KNKT dan Kepolisian perlu mengatur secara jelas mengenai kewenangan yang beririsan dalam penanganan kecelakaan transportasi kereta api dan keduanya perlu menentukan bentuk pengaturan yang tepat untuk mengatur kewenangan yang beririsan tersebut.

This thesis discusses about the National Transportation Safety Committee (NTSC) and the Police which have intersecting authority in handling railway accidents, where the NTSC has the authority to conduct transportation accident investigations, while the Police have the authority to carry out investigations.
To make it easier to understand, this thesis takes the case of the KA S5 (Fajar Utama Express) and KA BBR1 (Babaranjang) accidents in 2005. This thesis is a normative legal research that focuses on positive law governing the authority of the National Transportation Safety Committee and the Indonesian National Police in handling railway accidents.
The main problem of this thesis is about the authority which intersects between the NTSC and the Police in handling transportation accidents, then how the implementation and arrangement of the authorities intersect. The purpose of this study is to find out about the NTSC and the Police in handling the railway transportation accidents and to find out about the handling of railway transportation accidents in terms of the authority that intersected between the NTSC and the Police.
The results of this research are the NTSC and the Police need to clearly regulate the authority that intersects in handling of train transportation accidents and both of them need to determine the appropriate form of regulation to regulate the intersecting authority.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmat Kurniawan
"TNI AD harus menguasai teknologi terkini yang meliputi teknologi informasi dan peralatan perang sebagai bentuk tanggapan atas adanya transformasi digital. Perang yang terjadi bukan lagi terkait perang fisik, tetapi perang yang diakibatkan oleh arus teknologi dan informasi. Kompetensi dan peran Perwira Staf Intelijen TNI AD saat ini tidak lagi mencukupi seiring dengan tanggung jawabnya yang berubah. Mempertahankan keamanan siber di sektor pemerintahan Indonesia, khususnya keamanan siber di tubuh TNI AD menjadi peran penting dari kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD, dan menganalisis strategi penguatan kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumen, dan survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD menunjukkan adanya kesenjangan. Meskipun secara pengetahuan (knowledge), sifat (traits), dan kerangka berpikir (mind set) cukup memadai, namun masih diperlukan peningkatan dalam keterampilan (skill), aspek citra diri (self-image), motif sosial (social motives), pola pikir (thought pattern), dan cara berpikir, merasa, dan bertindak (way of thinking, feeling, and acting). Faktor yang mempengaruhi kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD seperti pendidikan, pelatihan, karakteristik pribadi, dan lingkungan perlu dikuatkan lebih lanjut. Meskipun terhadap Perwira Staf Intelijen TNI AD telah dilakukan strategi penguatan kompetensi siber, namun strategi berupa analisis kebutuhan (need analysis), pengembangan kompetensi inti, dan perubahan desain kerja yang inovatif yang telah dilakukan menunjukkan belum maksimal.

Indonesia Army must master the latest technology which includes information technology and war equipment as a form of response to digital transformation. The war that occurs is no longer related to physical war, but war caused by the flow of technology and information. The current competence and role of the Indonesian Army Intelligence Staff Officer is no longer sufficient in line with the changing responsibilities. Maintaining cyber security in the Indonesian government sector, especially cyber security in the Indonesian Army organization, is an important role of the cyber competence of the Indonesian Army Intelligence Staff Officers. This study aims to analyze the cyber competence gap of Indonesian Army Intelligence Staff Officers, analyze the factors that affect the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers, and analyze strategies for strengthening the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers. This study uses a positivist approach. Data were collected through interviews, document studies, and surveys. The results showed that the cyber competence of the Indonesian Army Intelligence Staff Officers showed a gap. Although knowledge, traits, and mind set are adequate, it is still necessary to improve skills, aspects of self-image, social motives, mindset or thought patterns, and ways of thinking, feeling, and acting. Factors affecting the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers such as education, training, personal characteristics, and the environment need to be further strengthened. Although the Indonesian Army Intelligence Staff Officer has carried out a cyber competency strengthening strategy, the strategies in the form of needs analysis, core competency development, and innovative work design changes that have been carried out show that they are not optimal."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desri Alina
"Wanita yang menjadi istri anggota TNI dihadapkan pada perubahan status dan peran yang kompleks. Peran ini mencakup sebagai ibu, istri, pekerja dan anggota organisasi PIA Ardhya Garini. Seiring bertambahnya peran maka telah menciptakan sumber stres bagi istri. Tujuan dari pemberian intervensi ini adalah untuk menurunkan tingkat stres terkait multi peran dengan cara meningkatkan keterampilan manajemen stres yang dapat membantu istri mengelola stresnya.
Penelitian ini dilakukan dengan mengacu kepada Pelatihan Manajemen Stres Dengan Model Terintegrasi oleh Saul Neves de Jesus et al 2014 yang menggunakan bentuk intervensi kelompok dan telah disesuaikan bagi partisipan penelitian. Intervensi dilaksanakan enam sesi yang masing-masing berlangsung 90 menit. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuasi eksperimental, before-after study design terhadap 4 partisipan yang mengalami stres terkait multi peran. Partisipan mengalami stres terkait multi peran yang berdampak pada fisik, emosional, dan perilakunya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi manajemen stres efektif menurunkan tingkat stres partisipan. Namun manajemen stres belum secara efektif menurunkan tingkat stres pada partisipan N. Secara umum partisipan berhasil mengidentifikasi sumber stres terkait multi perannya, dampak stres dan kemampuan pemilihan coping yang tepat mengatasi stres melalui ketrampilan relaksasi, restrukturisasi kognitif, dan menentukan skala prioritas untuk mengatasi stresnya.

Women who become wives of TNI members are faced with complex status and role changes. This role includes as a mother, wife, worker and member of the PIA Ardhya Garini organization. As the role increases it has created a source of stress for the wife. The purpose of this intervention is to reduce the level of stress associated with multi role by improving stress management skills that can help the wife manage her stress.
The study was conducted with reference to the Stress Management Training Model Integrated by Saul Neves de Jesus et al 2014 using a group intervention form and was adapted for the study participants. Intervention held six sessions each lasting 90 minutes. This study used quasi experimental research design, before after study design on 4 participants who experienced stress related multi role. Participants experience stress related multi role that impact on physical, emotional, and behavior.
The results showed that stress management interventions effectively decreased participants 39 stress levels. However, stress management has not been effective in reducing stress levels in N participants. In general, participants have identified the sources of stress related to their multiple roles, the impact of stress and coping skills that appropriately deal with stress through relaxation skills, cognitive restructuring, and determining priority scales to cope with stress.
"
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2018
T49196
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mirza Triyuna Putra
"Polri merupakan alat negara yang menggunakan teknologi informasi guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, serta perannya dalam pemerintahan Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan pemanfaatan sistem informasi pada Polri, turut berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi yang dapat dilihat dari berbagai laporan terkait upaya serangan siber yang ditujukan kepada Polri diantaranya laporan Id-SIRTII/CC, zone-h.org, hingga laporan internal Polri. Selain itu terdapat juga berbagai jenis serangan siber yang telah berhasil mengeksploitasi Polri diantaranya web defacement, phising, DDOS, hingga pencurian data personel. Manusia merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan keamanan informasi. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi keamanan informasi Polri dengan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan sequential explanatory mixed method yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan diikuti oleh pendekatan kualitatif guna mendapatkan hasil yang lebih optimal. Model penelitian dibangun berdasarkan model Knowledge, Attitude, dan Behavior (KAB) yang diperluas dengan penambahan dimensi budaya keamanan (security culture) dan karakteristik individual (individual characteristic) dalam organisasi. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner The Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) dan pernyataan dalam Organisational Security Culture Measure (OSCM) dengan total 54 pernyataan. Sampel penelitian adalah sebanyak 361 personel Polri yang tersebar di seluruh Indonesia dan dipilih secara kuota proporsional. Berdasarkan hasil pengukuran kuantitatif yang telah dilakukan diperoleh hasil tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri sebesar 96,02% dan termasuk pada pada kategori baik. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dari hasil wawancara bahwa responden mengetahui dengan baik setiap indikator pada masing-masing fokus area yang ditanyakan dalam kuesioner. Adapun dalam beberapa kasus dan kondisi tertentu memang masih ditemukan perilaku kebiasaan sharing password. Selain itu disebutkan juga bahwa saat ini email yang digunakan pada sistem bukan merupakan email dinas dan saat ini belum ada pelatihan khusus mengenai keamanan informasi. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh responden terkait kebijakan keamanan informasi yang menjadi indikator dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, demi menjaga kondisi saat ini dapat disimpulkan bahwa perlu terus dilakukan sosialisasi keamanan informasi terhadap personel dengan implementasi program keamanan informasi seperti penyampaian pesan melalui media sosial, pelaksanaan seminar, dan penyertaan buku pedoman keamanan informasi.

The Indonesian National Police (INP) is a government institution that uses Information Technology in order to successfully implement its duty, purpose, and role within the Indonesian government. Along with the development of INP's Information System, the implied information security risk increases. This is evident based on the reports of cyber attack attempts towards INP such as ones by Id-SIRTII/CC, zone-h.org, and INP's internal reports. Various cyber-attacks on INP have also been successful, namely defacement, phishing, DDOS, and personnel data theft. One aspect of security that needs to be considered and requires attention regarding information security is the human factor. Accordingly, the purpose of this research is to evaluate the information security of INP by measuring the level of information security awareness of INP personnel. This research conducted using a sequential explanatory mixed-method approach that combines a quantitative approach followed by a qualitative approach in order to obtain optimal results. The research model is built based on the Knowledge, Attitude, and Behavior (KAB) model which is expanded by adding dimensions of security culture and individual characteristics within the organization. The questionnaire modeled based on the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) and Organizational Security Culture Measure (OSCM) questionnaire models with a total of 54 questions. The research sample consists of 361 INP’s personnel located throughout Indonesia and selected on a proportional quota. The result, based on the quantitative survey, shows that the information security awareness level of INP personnel are at 96.02% and are within the good category. These results were also confirmed and validated from the interview results that the respondents knew well each indicator in each focus area asked in the questionnaire. As for some cases and certain conditions, behavior in the habit of sharing passwords is still found. In addition, it was also stated that currently the email used in the system is non-official email and currently there is no special training on information security awareness. However, this did not affect the knowledge possessed by respondents regarding information security policy which is an indicator in this study. Based on these, in order to maintain current conditions it can be concluded that it is necessary to continue to disseminate information security to personnel by implementing information security programs such as sending messages through social media, hosting seminars, and providing information security guide."
2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Aditya Putra
"ABSTRAK
Setiap lembaga negara memiliki seorang pejabat yang bertugas memimpin lembaga tersebut. DPR selaku pemegang fungsi pengawasan terlibat didalam pengisian jabatan-jabatan publik tersebut. Skripsi ini membahas bagaimana sistem pengisian jabatan publik sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan membahas keterlibatan DPR selaku lembaga parlemen di Indonesia yang memegang fungsi pengawasan terhadap sistem pengisian jabatan publik. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dengan menjelaskan sistem pengisian jabatan publik sesuai dengan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterlibatan DPR dalamm pengisian jabatan publik adalah untuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Namun dibutuhkan beberapa perubahan peraturan agar tercipta sistem pengisian jabatan publik yang selaran dengan Undang-Undang Dasar yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

ABSTRACT
Every institutions have an officials that hold leadership function for those institutions. House of Representative (DPR) which has oversight function are involved on process of public officials? appointment. This thesis discuss on the system of public officials appointment according to Indonesian law system which is based on presidential system, and discuss on DPR involvement as a parliament body in Indonesia which has hold an oversight function on public officials appointment. The method of this writings based on descriptive method which describes the system of public officials? appointment based on the acts. The results of this researches are that DPR involvements on public officials? appointment is for the oversight of executive actions based on the acts. However there are need plenty of changes on the acts in order to make consistent system based on the Constitution of Indonesia which is based on presidential system.;"
2016
S64845
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>