Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 97966 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Riskiansyah Ramadhan
"ABSTRAK

Konflik di Yaman yang pada dasarnya merupakan persaingan antara kelompok-kelompok lokal dan pemerintah untuk mendapatkan kendali atas negara telah bertransformasi menjadi isu internasional dengan terlibatnya pihak-pihak eksternal. Hal itu diawali dengan terlibatnya Arab Saudi dan koalisinya pada tahun 2015 yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Houthi. Di samping itu, konflik di Yaman juga telah menjadi medan proxy antara Saudi dan Iran. Fenomena keterlibatan Iran di Yaman akan dianalisis menggunakan konsep identitas dan kepentingan dari teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Alexander Wendt, dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi ketertarikan Iran untuk mendukung Houthi dengan memberikan bantuan berupa senjata dan bantuan militer lainnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelian ini menyimpulkan bahwa Syiahisme, anti imperialisme, baik terhadap AS maupun Israel, serta anti-Wahabisme merupakan faktor-faktor yang menarik Iran untuk mendukung Houthi. Di samping itu, keterlibatan Iran di Yaman juga dalam rangka mencapai kepentingan nasional berupa kepentingan politik dan ideologi.

Kata kunci : Houthi, Iran, Kepentingan, Konflik, Yaman



ABSTRACT
The conflict in Yemen which is a power competition between local tribes and government to gain control over the country has been internationalized by the involvement of external powers. Saudi Arabia`s led coalition intervention in early 2015 which aimed to diminish the Houthi rebels has worsened the conflict. Furthermore, the conflict has become the field of proxy between Saudi and Iran. Using constructivism theory of Alexander Wendt, with the concept of identity and interest, this paper aims to analyze the factors that attract Iran to get involved in Yemen conflict by supporting the Houthi by providing them with weapons and significant military assistance as Iran`s preference in Yemen is marginal and not significant than that of Saudi. The type of the research is analytical descriptive using a qualitative approach. The study concludes that Shiism, anti-imperialism, both against the US and Israel, and anti-Wahhabism are factors that attract Iran to support the Houthi. In addition, Iran`s involvement in Yemen is also in the context of achieving its national interests in the form of political and ideological interests.

 

Keywords : Conflict, Houthi, Interest, Iran, Yemen

"
2019
T53942
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yazfi Alam Al Haq
"Penelitian ini akan membahas tentang kondisi sosial politik yang membentuk Konflik Yaman pasca unifikasi dalam rentang tahun 1990-2019. Penelitian ini akan membaca kondisi realitas sosial dan politik yang berdampak pada terjadinya konflik. Penilitian ini menggunakan pendekatan kritis dan bersifat kualitatif sehingga mampu menelisik secara dalam kondisi sosial politik di Yaman. Berdasarkan penelitian, konflik Yaman cenderung terjadi akibat Kegagalan dalam membangun kohesi sosial politik, perbedaan sejarah serta nasib masa lampu, perbedaan budaya, pola produksi serta sumberdaya alam dan juga tidak ada faktor pengikat atau kesamaan nilai tengah masyarakat Yaman.

This research will discuss about the socio-political conditions that shaped the post-unification conflict in Yemen in the period 1990-2019. This study will read the conditions of social and political realities that have an impact on conflict. This research uses a critical and qualitative approach so that it is able to investigate the socio-political conditions in Yemen. Based on research, the Yemeni conflict tends to occur due to failure to build socio-political cohesion, differences in history and the fate of the past, differences in culture, production patterns and natural resources and also no binding factor or similarity in the mean value of Yemeni society."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dirgahary Tamara
"Penelitian ini membahas kepentingan Arab Saudi Saudi dalam intervensi militer ke Yaman pada 2015. Intervensi militer ini dipimpin oleh Saudi dengan didukung oleh negara anggota Dewan Kerjasama Teluk GCC kecuali Oman dan beberapa negara lainnya. Menurut mantan Duta Besar Saudi untuk Washington, Adel Al Jubair. Intervensi ke Yaman bertujuan untuk mengembalikan pemerintahan sah dan melindungi masyarakat Yaman dari tindakan kudeta yang dilakukan oleh pemberontak Houthi. Pernyataan Al Jubair tersebut menimbulkan kejanggalan dan menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Kejanggalan tersebut antara lain: pertama, intervensi yang Saudi lakukan disebabkan adanya konflik internal yang terjadi di Yaman, bukan karena permasalahan yang berkaitan antara Saudi dengan Houthi. Kedua, Saudi tidak pernah melakukan tindakan penyerangan atas dasar inisiatif sendiri melainkan karena alasan untuk membela diri atau keputusan bersama.
Berdasarkan atas kejanggalan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kepentingan Saudi melakukan intervensi ke Yaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur. Penelitian ini menggunakan konsep geopolitik, konsep tersebut digunakan karena dimensi pembahasannya lebih luas karena didasari oleh beberapa faktor. Konsep geopolitik akan melihat kepentingan intervensi dilihat dari faktor kewilayahan dan juga power. Dari pembahasan faktor-faktor tersebut, disimpulkan bahwa kepentingan Saudi melakukan intervensi militer ke Yaman adalah untuk melindungi kepentingan nasional Arab Saudi politik dan keamanan.

The interest of Saudi Arabia in Military Intervention to Yemen 2015AbstractThis research will discuss the interests of Saudi in a military intervention to Yemen in 2015. The military intervention was lead by Saudi and supported by member countries of the GCC except Oman and other countries. According to the former of Saudi ambassador for United States, Adel Al Jubair. The Intervention to Yemen was aimed to restore the legitimate government and to protect the Yemeni people from coups d 39 etat that was carried out by rebels Houthi. The statement of Al Jubair, causing clumsiness and those became the basis of this research. The Irregularities include the intervention of the Saudi was done due to the internal conflict in Yemen, it is not because of problems related to Saudi. Second, the Saudi never initiate offensive actions on the basis of their own initiative except for reasons of self defense or a joint decision.
Based on those irregularities, the research aimed to find out the interests of Saudi intervention to Yemen. Therefore, in order to explain the interventions, this research used concept of geopolitcs. The concept was used because the dimension of discussion was broader, and based on several factors. Geopolitics concept will see the intervention interest from territorial and power factors. From the discussion of those factors, it has concluded that the interests of the Saudi military intervention in Yemen is to protect national interest Saudi Arabia Politics and Security . Keyword Interests Military Intervention, Saudi Arabia, Yemen.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yogyakarta: Rausyanfikr Institute, 2012
297.670 955 ISL
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Widya Fitri
"Penelitian ini menganalisis tentang penyebab inefektivitas implementasi Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA) pada periode Pemerintahan Obama I. CISADA secara signifikan mengatur tentang pembatasan transaksi finansial dan perdagangan energi dengan Iran, transfer teknologi, dan aktivitas yang berhubungan dengan usaha pengembangan nuklir. CISADA bersifat lebih ekspansif dari sanksi-sanksi sebelumnya karena kebijakan unilateral AS ini memberi wewenang kepada Departemen Keuangan AS untuk memberi sanksi kepada individu, perusahaan, atau institusi keuangan negara lain yang diindikasikan terlibat dalam transaksi finansial di sektor energi Iran. Target akhir dari kebijakan sanksi ekonomi AS ini adalah untuk menekan rezim Iran agar bersedia menghentikan pengembangan proyek nuklirnya. Meskipun implementasi CISADA telah menekan perekonomian Iran, terbukti Pemerintah Iran konsisten menjalankan program pengayaan uraniumnya hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi CISADA tidak efektif selama Pemerintahan Obama I. Setelah melakukan studi literatur dan in depth interview yang berdasarkan kerangka pemikiran economic sanction, penelitian ini menemukan bahwa inefektivitas CISADA disebabkan oleh dua faktor. Pertama, Pemerintah Iran memiliki resistensi yang tinggi terhadap kebijakan AS yang menentang kebijakan nuklirnya. Kedua, munculnya Cina sebagai mitra perdagangan alternatif Iran selama masa sanksi. Kedua faktor ini membuat Iran tidak bersedia menghentikan program nuklirnya. Kesulitan ekonomi selama sanksi terbantu oleh kerjasama ekonomi bilateral Iran dengan Cina.

This research aims to identify the causes of Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA) ineffectiveness during Obama`s first term. CISADA significantly regulates the limits of financial and trade transaction in energy sector with Iran, technology transfers, or any other related activities that supports Iran`s nuclear development program. CISADA is more expansive compared with the previous U.S. economic sanctions to Iran; it enables US Treasury Department to sanction foreign individual, companies, financial institution, or any states that are indicated being involved in energy transactions with Iran. The main goal of CISADA is to halt Iran`s nuclear development program. Though CISADA has prompted pressure on Iran`s economy, Iran is still consistent on its nuclear program and is doing uranium enrichment up until now. This signifies the ineffectiveness of CISADA during Obama first term. Based on literature studies and in depth interview with using "economic sanction" concept, this research has discovered the two factors that cause this ineffectiveness. The first factor is the high resistance of Iran toward U.S. policies in stopping Iran`s nuclear program. The second factor is China`s involvement as Iran`s alternative trade partner during the sanction. These two factors have strengthened Iran`s reluctance to stop its nuclear program. In addition, Iran`s economic difficulty during the sanction has been solved by its bilateral economic cooperation with China."
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S45086
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siahaan, Hanna Theresia Ruthania Alda
"Fokus dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana pandangan tiga paradigma dalam studi Ilmu Hubungan Internasional terhadap akar konflik pada konflik perbatasan Djibouti-Eritrea di daerah Ras Doumeira tahun 2008. Melalui paradigma neorealisme, akar konflik akan coba dijelaskan dalam konsep sistem anarki dan balance of power. Melalui paradigma neoliberalisme, akar konflik akan dijelaskan dalam konsep interdependensi dan nilai demokrasi pada dua negara. Sedangkan melalui paradigma konstruktivisme, akar konflik akan coba dijelaskan dalam konsep identitas.

The focus of this writing is to show how three paradigms in International Relations views the roots of border conflict between Djibouti and Eritrea in region named Ras Doumeira on 2008. Based on neorealism paradigm, the roots of conflict will explained by concept of anarchic system and balance of power. In neoliberalism, the roots of conflict will explained by interdependence concept and democracy value. And at last, the roots of conflict from constructivism will explained by identity concept."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1970
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Zika Zakiya
"Penelitian ini memfokuskan diri dalam peran Mahmoud Ahmadinejad tentang kebijakan nuklir Iran. Dia memiliki pandangan kalau Iran memiliki hak yang sama dengan negara lain pemilik teknologi nuklir. Ahmadinejad percaya bahwa tak negara di dunia ini yang bisa mencegah perkembangan nuklir Iran karena mereka bergerak dalam kerangka hukum yang sama yaitu ratifikasi NPT. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data yang berasal lewat pembelajaran literatur. Analisa yang digunakan adalah deksriptif dengan menggambarkan bagaimana Ahmadinejad menjalankan perannya sebagai pemimpin untuk menjalankan kebijakan nuklir Iran.
Ada beberapa hal yang membuat Ahmadinejad bisa menggalang dukungan dari masyarakatnya. Hal-hal inilah yang membuat rakyat Iran mendukung kebijakannya tentang nuklir. Dukungan juga datang dari pemimpin spiritual tertinggi di Iran Imam Khameini. Mayoritas rakyat Iran percaya kalau Ahmadinejad bisa membawa mereka kembali kepada kejayaan bangsanya seperti di tahun 1979. Saat itu, Imam Khomeini menjabat sebagai pemimpin tertinggi negara itu. Fakta tersebut membuat bangsa lain, terutama AS, sulit untuk menjatuhkan kredebilitas Iran dalam hal pembangunan proyek nuklir.
Menurut Ahmadinejad, Iran memiliki hak yang sama dengan negara lain untuk mempunyai teknologi nuklir. Terlebih lagi tak ada bukti kuat kalau Iran telah mengembangkan senjata pemusnah massal seperti yang selama ini dituduhkan oleh AS. Argumen ini bisa terbukti lewat pemaparan beberapa buku dan peneliti yang terlibat langsung dalam pembangunan nuklir Iran. Penelitian ini bertujuan menunjukkan kalau Ahmadinejad berhasil melakukan perannya sebagai seorang pemimpin. Hal ini akhirnya berujung pada dukungan masyarakat Iran pada kebijakan yang diambilnya. Dalam pemahaman Ahmadinejad, Iran bergerak dalam kerangka hukum yang sama dengan negara-negara lain. Beberapa hal pendulung inilah yang akhirnya membedakan peranan Ahmadinejad dari para pemimpin Iran sebelumnya.

This research focuses on Mahmoud Ahmadinejad`s role in Iran's nuclear policies. He views that Iran has the same rights as other nuclear-weapon states. He believes that none of countries around the world could prevent Iran to develop nuclear technology because they had already ratified the NPT agreement. The methodology applied in this research is that of qualitative methods while the data is acquired through literary studies. The research applies descriptive analysis, which illustrates the role of Ahmadinejad in issued Iran's nuclear policies.
There are various factors that have helped Ahmadinejad gain his leadership. He is fully supported by the Iranian people as well as Iranian Supreme Leader Imam Khameini. Most Iranians rely on a faith that Ahmadinejad can bring Iran into glory as it was in 1979 when Khomeini ruled the nation. The above facts aroused difficulties for other nations, especially the United States, for preventing Iran from expanding the nuclear projects.
According to Ahmadinejad, Iran has the same rights as other countries to establish nuclear technology. Moreover, there are no strong evidences that Iran has developed nuclear to produce weapons of mass destruction as had been accused by the United States. This argument has its ground on evidences taken from books and information provided by several researchers involved in the investigation of Iran's nuclear. This research aims at showing that Ahmadinejad underscores a thought that Iran has the same rights as other countries which ratified the treaty of the non-proliferation of nuclear weapons (NPT). In Ahmadinejad's opinion, Iran is on the equal frame of laws. As a result, strong argument as to why the nation should stop the nuclear program is not available. Ahmadinejad's distinguished figure compared to former Iranian leaders has propped his role in the Iran's nuclear policies."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Chusnul Chasanah
"Di dunia sekarang ini, konsep hak asasi manusia (HAM) mempengaruhi semua aspek hubungan internasional dan melintasbatasi semua aspek hukum internasional kontemporer, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang dibentuk pada 1969 dan Komisi Independen Permanen HAM Organisasi Kerjasama Islam (IPHRC) yang dibentuk pada 2010 memiliki kedudukan dan peranan dalam masalah hak asasi manusia atas konflik antara Arab Saudi dan Republik Islam Iran terkait eksekusi mati 47 ulama syiah oleh Arab Saudi pada 2 Januari 2016. Kasus eksekusi mati tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia karena pada dasarnya hukuman mati di zaman saat ini tidak seharusnya dilakukan, terlebih dalam kasus hukuman mati ulama syiah erat dengan unsur oposisi politis dan tidak sesuai dengan prosedur internasional seperti pelaksanaan hukuman mati dengan pengawasan dari dewan HAM PBB atau dewan HAM negara anggota PBB. Atas hal tersebut, baik dalam sudut pandang teori intervensi, sudut pandang sejarah serta sudut pandang dasar hukum, OKI memiliki peranan dan kedudukan atas kasus tersebut. Namun, upaya yang dilakukan OKI hanya pada penyampaian pernyataan bahwa seharusnya Republik Islam Iran tidak ikut campur terhadap eksekusi mati yang dilakukan oleh Arab Saudi. Upaya yang minim tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor seperti OKI merupakan organisasi yang masih menjaga diri dari sikap saling mengintervensi antar negara anggotanya, IPHRC sebagai komisi independen dalam hak asasi manusia masih merupakan komisi yang belum bisa berperan jauh dan masih minim kewenangan, masih terdapatnya perdebatan dalam menginterpretasikan hak asasi manusia antar negara anggota OKI, serta masih kental nya pembedaan antara negara-negara kuasa OKI dalam hal ini Arab Saudi dengan negara anggota OKI lainya.

In today's world, the concept of human rights affects all aspects of international relations and contemporary international law, the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) which was formed in 1969 and the Committee of Independent Permanent Human Rights Organisation of Islamic Cooperation (IPHRC), which was formed in 2010, holds a position and role in human rights issues regarding the conflict between Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran related to the execution of 47 Shia scholars by Saudi Arabia on January 2, 2016. The case of the execution becomes a matter of human rights violation basically a death sentence in the current era should not be done, especially since death penalty cases of Shia clerics are linked to elements of the political opposition and not in accordance with international procedures, such as the executions under the supervision of the UN Human Rights Council or the Human Rights Council of UN member states. Based on that, whether in light of the theory of intervention, historical perspectives and viewpoint of the legal basis, the OIC has a role and a position on the case. However, the only effort made by the OIC was submitting a statement that Iran should not interfere against the executions carried out by Saudi Arabia. This minimal effort is not independent from several factors such as the OIC being an organization that is still distancing itself from mutual intervention between its member states, the IPHRC being an independent commission on human rights is still a commission that has not been able to contribute much and still lacks the authority, the continuing debate on interpreting human rights among member states of the OIC, as well as there still being strong distinctions between powerful OIC countries (in this regard, Saudi Arabia) and other OIC member countries.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45873
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwis`nu Arfa Sita
"Tesis ini membahas kasus konflik industrial XYZ yang berujung pada pemogokan ribuan karyawan. Bagaimana menyelesaikan konflik industrial menjadi pertanyaan penelitian ini. Setelah melakukan penelitian secara kualitatif dengan desain deskriptif yang menggunakan metode wawancara dan analisis isi, observasi dan studi pustaka, diperoleh hasil analisa bahwa mediasi merupakan intervensi terbaik dalam menyelesaikan konflik industrial XYZ. Hasil mediasi adalah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama pada bulan Februari 2012 dan berakhirnya pemogokan. Semoga apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dapat diterapkan dengan konsisten dan penuh komitmen oleh karyawan dan manajemen XYZ, termasuk pihak pemerintah sebagai mediator. Hasil perundingan dari mediasi-mediasi yang dilakukan diharapkan memberi pengalaman yang baik bagi XYZ maupun perusahaan lain dalam memelihara hubungan industrial kedepannya nanti.

This thesis discusses the case of XYZ industrial conflict that led to the strike of thousands of employees. How to resolve industrial conflict becomes a question of this research. After conducting research in a qualitative descriptive design using interviews and content analysis, observation and literature study, obtained by the analysis that mediation is the best intervention in resolving industrial conflicts XYZ. The results of mediation is the signing of the Collective Labour Agreement in February 2012 and the end of the strike. Hopefully what has been a mutual agreement can be implemented with a consistent and committed by employees and management of XYZ, including the government as a mediator. The results of the negotiations conducted mediations are expected to have a good experience for XYZ and other companies in the maintenance of industrial relations in the future later.
"
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2012
T31778
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nasir Tamara
"Sebuah laporan sejarah jurnalistik berdasarkan pengalaman penulis mengikuti Revolusi Iran mengikuti kegiatan Ayatulloh Khomeinin ketika berada di pengasingan sampai kembali dan berkuasa di negrinya (Iran) dan permasalahan lainnya."
Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2017
955.054 NAS r
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>