Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah salah satu prinsip paling internasional kontroversi yang muncul sejak zaman dekolonisasi, yang memuncak peningkatan jumlah negara merdeka sejak berakhirnya dua perang dunia. Prinsip ini juga sering memicu separatis di seluruh dunia untuk mencapai kemerdekaan, dimana prinsip ini sering disalahartikan dengan "hak untuk memisahkan diri". Inilah apa menyebabkan masyarakat internasional tidak mau menggunakan prinsip ini dengan cara bebas, dan lebih memilih untuk mempertahankan prinsip integritas teritorial lain untuk menjaga kedaulatan masing-masing negara. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini melampaui batas konteks dekolonisasi dan apakah prinsip ini secara otomatis memerlukan hak apa pun memisahkan diri masih menjadi perdebatan yang belum terpecahkan.Catalonia adalah salah satu isu terbaru yang terkait dengan gerakan separatis yang akan segera terjadi memisahkan diri dari Spanyol menggunakan prinsip ini sebagai pembenaran mereka dalam melakukan itu. Skripsi ini akan mencoba menganalisis implementasinya asas ini berada di luar konteks dekolonisasi dengan melihat aturan hukum internasional relevan, dan kemudian akan menghubungkannya dalam konteks Deklarasi Kemerdekaan Catalonia sepihak pada tahun 2017.

---

The right to self-determination is one of the most international principles of controversy that has arisen since the age of decolonization, which culminated in an increase in the number of independent states since the end of the two world wars. This principle also often triggers separatists around the world to achieve independence, where this principle is often confused with "the right to secede". This is why the international community does not want to use this principle in a free manner, and prefers to maintain other principles of territorial integrity to safeguard the sovereignty of each country. In practice, the application of this principle goes beyond the confines of the context of decolonization and whether this principle automatically entails any right to secession is still an unsolved debate. Catalonia is one of the latest issues related to the imminent separatist movement from Spain using this principle as their justification for doing so. This thesis will try to analyze the implementation of this principle outside the context of decolonization by looking at the relevant international legal rules, and then will connect them in the context of the unilateral Catalonia Declaration of Independence in 2017."

"Praktek pemisahan diri secara sepihak dari negara di luar konteks dekolonisasi kini marak terjadi, baik yang berakhir dengan terbentuknya negara baru atau yang gagal. Meskipun demikian, hukum internasional tidak mengatur secara eksplisit mengenai legalitas maupun ilegalitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk memetakkan sejauh mana hukum internasional sepakat mengenai pengaturan isu ini, dengan membandingkan instrumen hukum internasional yang terdahulu dan dibandingkan dengan dengan praktek percobaan pemisahan diri secara sepihak yang terjadi akhir-akhir ini, baik yang memperoleh pengakuan luas maupun yang tidak. Pemishan diri secara sepihak dari negara dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional mengizinkan sekelompok orang dalam negara untuk memisahkan diri dari negaranya, sebagai bentuk hak penentuan nasib sendiri secara eksternal, apabila terdapat kualifikasi tertentu yang dimiliki dan dialami kelompok orang tersebut.

---

Unilateral secession for people outside decolonisation has become an increasing instances, which either resulted in the birth of a new state or not. Nevertheless, international law neither explicitly govern the legality nor illegality of such practice. This research is intended to map the extent which international law agreed, by comparing the earlier instruments of international law with three contemporary practices which acquired widespread recognition and not. Those practices exhibit that international law allows a group of people to unilaterally secede, as a manifestation of an eternal right of self-determination, if certain qualification are met by such group."

"Upaya kemerdekaan Catalonia berawal dari rasa nasionalisme yang tumbuh dalam diri bangsa Catalonia berdasarkan kebangsaan, budaya dan bahasa yang dianggap berbeda dengan Spanyol. Self determination dan semangat primordial masyarakat Catalonia dipicu oleh rasa ketidakpuasan dan buruknya pola hubungan antara daerah, yaitu Catalonia, dengan Pemerintah pusat Spanyol di Madrid. Sehingga tujuan penelitian ini adalah, pertama, memvalidasi faktor-faktor yang menyebabkan Catalonia ingin memerdekakan diri dari Spanyol, dan merekonstruksi keterlibatan gerakan separatisme dalam upaya kemerdekaan Catalonia. Kedua, mengabstraksi prinsip-prinsip pertahanan-keamanan Spanyol dalam mempertahankan Catalonia, dan merinci berbagai upaya pertahanan-keamanan yang dilakukan oleh Spanyol, hasil penelitian menunjukan bahwa gerakan separatis Catalonia terlibat dalam semua aspek yang menghendaki referendum untuk memisahkan diri dari kerajaan Spanyol dan gerakan separatisme memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan di Catalonia.

---

Catalonia's independence efforts began with a sense of nationalism that grew within the Catalonian nation based on nationality, culture and language which were considered different from Spain. The self-determination and primordial spirit of the Catalan people were triggered by the feeling and poor relationship pattern between the region, namely Catalonia, and the Spanish central government in Madrid. So the purpose of this study is, first, to validate the factors that caused Catalonia to want to be independent from Spain, and to reconstruct the involvement of the separatist movement in the pursuit of Catalonia's independence. Second, abstracting the principles of Spanish security in defending Catalonia, and detailing the various defense-security efforts carried out by Spain, the results of the study show that the Catalan separatist movement was involved in all aspects that the referendum wanted to secede from the Spanish empire and the separatist movement had an impact. of great significance to the defense and security of Catalonia."

"The principle of self-determination is one of the concepts contained in international human rights law. This principle has generally been known by many, but along with the changing times and needs, the concept of this principle more deeply examined by experts and used in various international agreements as a basic principle. In the use of this principle, indigenous peoples became one of the subject that could use it for the benefit of the community. Various international agreements include the use of this principle for the rights of indigenous peoples such as the ICCPR, ICESCR, ILO Convention no. 169. That's all for the role of international and regional organizations that move states to recognize indigenous peoples rights. Problems arise when it is implemented and confronted with the country's sovereignty. It's not going to happen when an understanding of the principle of self-determination for indigenous peoples adapted to the needs of indigenous peoples and the sovereignty of a country. The practice of some countries will prove the state's role in the protection of rights of indigenous society without disturbing the sovereignty of the country.

---

Prinsip menentukan nasib sendiri merupakan salah satu konsep yang terdapat di hukum internasional hak asasi manusia. Prinsip ini secara umum telah dikenal oleh banyak pihak, namun seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan, konsep dari prinsip ini dikaji lebih mendalam oleh para ahli dan digunakan di berbagai kesepakatan internasional sebagai prinsip dasar. Dalam penggunaan prinsip ini, masyarakat adat menjadi salah satu subjek yang dapat memanfaatkannya untuk kepentingan komunitasnya. Berbagai kesepakatan internasional mencantumkan penggunaan prinsip ini bagi hak masyarakat adat seperti ICCPR, ICESCR, Konvensi ILO no. 169. Itu semua atas peran dari organisasi internasional maupun regional yang menggerakkan negara-negara untuk mengakui hak masyarakat adat. Permasalahan timbul ketika hal ini diimplementasikan dan dihadapkan dengan kedaulatan negara. Hal itu tidak akan terjadi ketika pemahaman mengenai prinsip menentukan nasib sendiri bagi masyarakat adat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat adat dan kedaulatan sebuah negara. Praktek beberapa negara membuktikan akan peran negara dalam perlindungan hak masyakarat adat tanpa menganggu kedaulatan dari negara tersebut."

"This thesis explores the issue of the existence of the Right to Secede within the framework of the Right of Self-Determination. The discussion explores the existing of international laws governing the right of self-determination, focusing on said laws, which has stipulations explicitly regarding the right of external selfdetermination or secession. Using a method known as the descriptive-analysis method, this thesis will aim to analyze and evaluate the right of secession within the framework of the right of self-determination through the application of the rights in the cases of Kosovo and Crimea.

---

Tesis ini membahas isu keberadaan hak untuk memisahkan diri dalam struktur Hak Penentuan Nasib Sendiri. Diskusi mengeksplorasi ada hukum internasional yang mengatur hak penentuan nasib sendiri, dengan fokus pada kata hukum, yang memiliki ketentuan secara eksplisit tentang hak penentuan nasib sendiri eksternal atau memisahkan diri. Menggunakan metode yang dikenal sebagai metode deskriptif-analisis, tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kanan pemisahan dalam kerangka hak penentuan nasib sendiri melalui penerapan hak-hak dalam kasus Kosovo dan Crimea."

"Penelitian ini membahas mengenai jenis dan fungsi dari tindak tutur ilokusi yang terdapat pada teks Deklarasi Kemerdekaan Palestina. Teks Deklarasi Kemerdekaan Palestina ditulis oleh salah satu penyair Palestina yaitu Mahmoud Darwish kemudian dibacakan oleh Presiden Pertama Palestina Yasser Arafat di Aljazair pada 15 November 1988. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori tindak tutur Searle (1979). Di dalam teks Deklarasi Kemerdekaan Palestina, peneliti menemukan 14 ujaran yang mengandung tindak tutur ilokusi dengan fungsi yang berbeda-beda. Terdapat 4 ujaran asertif dengan fungsi menyatakan, 3 ujaran direktif dengan fungsi meminta dan mengajak, 3 ujaran komisif dengan fungsi menjanjikan, 2 ujaran ekspresif dengan fungsi mengungkapkan kekecewaan dan mengecam, dan 2 ujaran deklaratif dengan fungsi mendeklarasikan kemerdekaan Palestina dan mengangkat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai perwakilan sah Palestina.

---

This study discusses the types and functions of illocutionary speech acts contained in the text of the Palestinian Declaration of Independence. The text of the Palestinian Declaration of Independence was written by a Palestinian poet, Mahmoud Darwish and then read by the First President of Palestine Yasser Arafat in Algeria on November 15, 1988. This research was analyzed using qualitative descriptive methods and Searle's (1979) speech act theory. In the text of the Palestinian Declaration of Independence, the researcher found 14 utterances containing illocutionary speech acts with different functions. There are 4 assertive utterances with the function of stating, 3 directive utterances with the function of asking and inviting, 3 commissive utterances with the function of promising, 2 expressive utterances with the function of expressing disappointment and criticism, and 2 declarative utterances with the function of declaring the independence of Palestine and appointing the Palestine Liberation Organization (PLO) as the legitimate representative of Palestine. "

"Tesis ini membahas tentang perlindungan terhadap hak atas pangan di Indonesia ditinjau dari instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional peridoe 1996-2013. Hal ini karena hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Penelitian ini merupakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak atas pangan ditinjau dari instrumen hukum nasional dan hukum internasional diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi konvensi hukum internasional. Konsekuensinya negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang dapat dilihat dari aspek teori dan aspek yuridis. Dari aspek teori, kewajiban negara meliputi: penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan. Sedangkan dari aspek yuridis, kewajiban negara meliputi: penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan. Implementasi perlindungan terhadap hak atas pangan sampai saat ini masih belum sesuai karena masih banyak permasalahan dan pelanggaran terhadap hak atas pangan. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak atas pangan secara konsisten. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan hak atas pangan bagi setiap warga negara sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan.

---

This thesis discusses the protection of the right to food in Indonesia in terms of national legal instruments and international legal instruments in period 1996-2013. Considering the right to food is a part of human rights must be guaranteed and protected by the state. It is a normative juridical research. The results showed that the right to food’s protection in terms of national legal instruments and international legal instrument realized by various of law and ratification of international convention. As a consequence, the state has a duty and responsibility which can be viewed from theoretical and juridical aspects. From the theoretical aspect, state’s obligation include: respect, fulfillment, and protection. While the legal aspect, the state's obligation include: respect, fulfillment, protection, enforcement, and promotion. The implementation of the right to food’s protection still not appropriate, because there are still many problems and violations of the right to food. Therefore, the government is expected to carry out its obligations and responsibilities of the right to food as consistently. It can be implementated through variety of programs that support the fulfillment of the right to food for all citizens to realize the food security, food self-sufficiency and food sovereignty."