Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya perpindahan pengungsi dan pencari suaka di berbagai belahan dunia, terutama melalui laut, diikuti dengan kasus kematian mereka di laut. Tidak hanya itu, nasib pengungsi dan pencari suaka juga diperparah dengan tindakan negara yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelamatkan pengungsi dan pencari suaka, bahkan tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke wilayahnya, dengan mendorong perahu pengungsi tersebut ke laut. Walaupun praktik negara itu baru mendapat perhatian pada krisis pengungsi di Laut Mediterania, Indonesia, Malaysia, dan Thailand juga juga melaksanakan praktik push-back policy terhadap para pengungsi Rohingya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji keberlakuan hukum internasional dalam praktik Indonesia, Malaysia dan Thailand pada krisis pengungsi di Laut Andaman dan Teluk Bengal dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktiknya ketiga negara tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dalam hukum internasional untuk menyelamatkan persons in distress di laut terlepas dari status maupun kewarganegaraannya, serta prinsip non-refoulement, dan temporary rights of disembarkation. Dapat disimpulkan bahwa negara lebih enggan untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyelamatkan persons in distress karena persons in distress tersebut adalah pengungsi dan pencari suaka.

---

The increasing number of refugees and migrants crossing international boundaries by sea is followed by the cases of casualties, even deaths, in the middle of the sea. Besides, the fate of refugees and asylum-seekers that are crossing the sea is worsened by States that do not comply with their international obligations to rescue them, even by not allowing them to enter to the States territory and pushing them back or towing the boats back to the sea. Although such practices were just recognized in the refugee crisis in Mediterranean Sea, Indonesia, Malaysia and Thailand also did push-back policy towards Rohingya refugees that are moving by boats. This article aims to analyze the implementation of international law in the practice of Indonesia, Malaysia, and Thailand in the Andaman Sea and Bengal Bay Refugee Crisis. The result shows that in practice, those countries do not comply with their international obligations to rescue people in distress at sea regardless of their status or nationality, as well as the principle of non-refoulement and temporary rights of disembarkation. It can be concluded that States are more reluctant to fulfill its obligation to rescue persons in distress at sea when they are refugees and asylum-seekers."

"A state as one of International law subjects has rights and obligations based on international law. One of the international obligations of a State is to assist and protect the right of IDP's in its territory. If a State is inability and unwillingness to assist and protect the IDP's rights, it means the State has already violated its international obligation. In this condition, is the humanity assistance of international organization can be justified as an obligation that must be accepted based on international law perspective?. Consequently, the refusal to accept assistance can be classified as a violation of international law, and it raises state responsibility."

"Dalam perjalanan menuju negara tujuan untuk mendapatkan perlindungan, pencari suaka seringkali melakukan perjalanan melalui laut dengan menggunakan kapal yang tidak laik laut dan seringkali pula dilakukan dengan bantuan kelompok penyelundup migran. Perjalanan yang berbahaya ini mengakibatkan banyaknya kapal pencari suaka yang mengalami kecelakaan di laut sehingga para pencari suaka seringkali berada dalam keadaan bahaya di laut. Hukum internasional mewajibkan negara untuk melakukan SAR untuk menyelamatkan setiap orang yang berada dalam keadaan bahaya di laut, termasuk pencari suaka. Ketentuan SAR secara khusus diatur dalam International Convention on Maritime Search and Rescue. Pelaksanaan upaya SAR bagi pencari suaka terkait pula penentuan place of safety, prinsip non-refoulement dan tindak pidana penyelundupan migran.

---

The journey to the destination country to seek protection, asylum-seekers frequently take the journey through sea by sea unworthy boats and they are seldom helped by migrant smugglers. This dangerous journey has caused a lot of asylum-seekers faced accident at sea and made them in distress at sea. International law obliges states to do SAR operation to save every person who is in distress at sea, including asylum-seekers. The special provisions related to SAR are consisted in International Convention on Maritime Search and Rescue. SAR operation to save asylum-seekers also related to the determination of place of safety, non-refoulement principle and migrant smuggling."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembahasan pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan dalam penyelamatan bank gagal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan (LPS) terhadap kerugian negara pada saat penyelamatan bank gagal berdampak sistemik dan bagaimana bentuk kerugian negara yang terjadi pada upaya penyelamatan bank gagal terhadap bank gagal berdampak sistemik.Metode penelitian yang digunakan adalah secara normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah secara kualitatif.

Keuangan Negara merupakan hal yang penting atau fundamental bagi penyelenggaraan negara karena berperan penting dalam usaha untuk mencapai terwujudnya tujuan negara. Kekayaan LPS yang digunakan untuk memberikan dana bailout merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara beserta dengan pengelolaannya.Kemudian dijelaskan pula bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara telah memberikan kewenangan dalam bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan kepada Menteri Keuangan. Sehingga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalalah Menteri Keuangan karena pemberian wewenang dari Presiden adalah secara delegasi.

Mengenai status hukum apakah terjadi kerugian negara dalam penyelamatan bank gagal sistemik dalam kasus Bank Century ini disebabkan perumusan undang-undang sangat membingukan bagi para pelaku yang terlibat. Sehingga dengan hal ini dapat menyebabkan pejabat sebagai pelaku pembuat kebijakan akan sangat bersikap hati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga diharapkan kedepannya pemerintah dengan jelas membuat suatu perubahan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara agar tidak terjadi perbedaan tafsiran.

---

ABSTRACTThis thesis is describing about the accountability of the board of Deposit Insurance Corporation in rescuing the failed bank which the state losses. The main issues discussed in this thesis is how the accountability board of the board of Deposit Insurance Corporation against the state loss at the time of rescuing the failed banks with systematic impact and how the form of state loss which occurred in the efforts to rescue the failed bank with systematic impact. The thesis used a normative approach as research method, while the methods of data analysis is qualitative.

State Finance is essential or fundamental to the administration of the state since it has an important role to achieve the realization of the state's objective. LPS' assets used to provide bailout funds are separated from the state assets. Law No. 17 Year 2003 on State Finance stated that separated state assets is part of the state financial along with financial management. Furthermore, it also explained that the President as the holder of power over the financial management of the state has given the authority over the separated state assets management to the Minister of Finance. Therefore, the responsible party over the management of the separated state assets is the Minister of Finance due to the authorization from President by way of delegation.

Regarding the legal status if there is a state loss in the state in the rescue of systemic failed bank in the Bank Century case is due to the formulation of the legislation which very confusing for the parties involved. Therefore, this can lead to officers as perpetrators of policy makers will be very cautious in carrying out its authority. It is expected that in the future government to clearly make amendment Law of State Finance in order to avoid differences in interpretation.

"

"Penelitian Ini membahas dua pokok permasalahan, Pertama Bagaimanakah Ide dasar dari para pendiri bangsa ini dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan sumber daya minyak, dan Kedua Bagaimanakah perubahan-perubahan dan penyelewengan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya minyak di Indonesia hingga era reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dengan bagaimana para pendiri bangsa ini mencoba merumuskan tujuan bernegara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat lewat teori welfare state. Lalu tujuan negara dalam teori welfare state tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan sumber daya minyak di Indonesia. Pengelolaan sumber daya minyak di Indonesia seiring berjalannya waktu mengalami beberapa perubahan-perubahan. Pada realitanya pengelolaan sumber daya minyak tidak lagi berpihak terhadap kesejahteraan rakyat padahal negara Indonesia menganut sistem Welfare State.Hasil penelitian menjabarkan perubahanperubahan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya minyak, mulai dari pembelokan cita-cita negara kesejahteraan , masuknya paham neoliberalisme, serta pembiaran berlakunya Aturan Peralihan Ayat (II) yang menganut paham individualisme. Perubahan yang tidak berpihak kepada rakyat tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila negara menjalankan konsep negara kesejahteraan seperti yang dicita-citakan terdahulu yaitu Institutional Welfare State yang dijewantahkan lewat keadilan sosial dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945.This study discusses the two main issues, the First How The basic idea of the founders of this nation in the welfare of the people through the management of oil resources, and the Second How changes and abuses that occurred in the management of oil resources in Indonesia until the reform era. The method used is a normative juridical. The discussion starts with how the founders of this nation to try to formulate a state goal in creating prosperity of the people through the theory of the welfare state. Then the goals of the state in welfare state theory is implemented in the management of oil resources in Indonesia. Management of oil resources in Indonesia over time undergone some changes. In reality the management of oil resources is no longer in favor of the people's welfare state while Indonesia adopts a Welfare State.

The results of the study describes any changes that occur in the management of oil resources, ranging from the deflection of the ideals of the welfare state, the inclusion understand neoliberalism, and the omission of the entry into force of the Transitional Provisions Paragraph (II), which believed in individualism. The changes that were unfavorable to the people should not have occurred if the state run welfare state concept as the previous aspired namely Institutional Welfare State elaborated through social justice and Article 33 of the Constitution of the State of Indonesia in 1945."

"ABSTRACTThis article analyzes the evolution in international law of the obligation to search for and return the remains of forcibly disappeared and missing persons. Receiving the remains of forcibly disappeared and missing persons is one of the primary needs of their families, who bring the issue to international courts and non-judicial mechanisms. This obligation has been incrementally recognized and developed by different human rights courts, which have included the obligation to search for and return the remains of disappeared persons in their remedies. In parallel to the development of the obligation by international courts, the international community has begun to become more involved in assisting in return of the remains of forcibly disappeared and missing persons to their families."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi financial distress dengan menggunakan model financial distress Ohlson pada BUMN Sektor Non Financial periode kinerja tahun buku 2017-2020. Objek analisis adalah perusahaan BUMN non Keuangan dan Perbankan yang terdaftar di Kementerian BUMN. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Probability of Default seluruh BUMN secara agregat mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2020; 2) peningkatan Probability of Default tertinggi adalah di tahun 2020 dibandingkan Probability of Default tahun 2019; 3) BUMN Sektor Pariwisata dan Pendukung adalah sektor BUMN yang paling mengalami financial distress di tahun 2020, sedangkan sektor Perkebunan dan Kehutanan adalah sektor BUMN yang paling rendah tingkat financial distress di tahun 2020; 4) BUMN di sektor yang sama bisa menunjukkan tren perubahan kenaikan/ penurunan Probability of Default yang berbeda. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan pembina BUMN dalam hal menentukan kebijakan pengelolaan BUMN kedepan, serta untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih detail dan komprehensif terkait dengan pengelolaan BUMN.

---

This study aims to identify the occurrence of financial distress conditions using Ohlson's financial distress model for Non Financial State Owned Enterprises in Indonesia During 2017-2020. The object of study is non-financial and banking SOE companies registered with the Ministry of State-Owned Enterprises for the period 2017 to 2020. The results of the study are as follows 1) From 2017 to 2020, the overall Probability of Default of all SOEs increased; 2) the highest increase in the Probability of Default was in 2020 compared to the Probability of Default in 2019; 3) Tourism sector experienced the most financial distress in 2020, while  the Plantation and Forestry sector experienced the least financial distress in 2020; and 4) SOEs in the same sector can show a different trend of financial distress. This study is expected to be useful for the government when developing SOE policies in the future and as well as being a useful input for further research related to SOEs."

"Penelitian ini membahas mengenai perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Ketenagakerjaan dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Keimigrasian). Adapun perizinan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim) yang didasari oleh UU Kemigrasian. Dalam tulisan ini terdapat studi kasus yang mengenai salah satu pemberi usaha perikanan yang melangsungkan usahanya dengan menggunakan Tenaga Kerja Asing dan dalam menjalankan usahanya pelaku usaha tersebut tidak menggunakan IMTA sebagai izin utama yang seharusnya diajukan kepada Kementerian berwenang melainkan hanya menggunakan Dahsuskim sebagai izin usahanya. Dalam studi kasus tersebut pada dasarnya terdapat permasalahan hukum atas penggunaan dua perizinan tersebut. Penelitian ini juga membahas mengenai metode penyelarasan atau harmonisasi atas dasar hukum seperti penggunaan asas hukum seperti lex specialis, lex superior serta lex posterior yang menjadi dasar untuk dikeluarkannya IMTA dan Dahsuskim.

---

This study discusses the permits issued by the Government of Indonesia through the Ministry of Manpower and the Ministry of Law and Human Rights (Directorate General of Immigration). The permits discussed in this study are Permits to Employ Foreign Workers (IMTA) based on the Manpower Law and Special Immigration Facilities (Dahsuskim) which are based on the Migration Act. In this paper, there is a case study regarding a fishery business provider who runs his business using foreign workers and in running his business the business actor does not use IMTA as the main permit that should be submitted to the competent Ministry but only uses Dahsuskim as his business license. In the case study, basically there are legal problems over the use of the two permits. This study also discusses the method of harmonization or harmonization on a legal basis such as the use of legal principles such as lex specialis, lex superior and lex posterior which are the basis for the issuance of IMTA and Dahsuskim."

"Tulisan ini menganalisis peran Humanity & Inclusion (H&I) dalam proses sosialisasi norma Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD) di Indonesia. Dengan menggunakan metode process tracing, penulis mengaplikasikan konsepsi mengenai norma internasional dalam melihat bagaimana peran H&I dalam proses sosialisasi norma HAM disabilitas di Indonesia berdasarkan teori sosialisasi norma internasional oleh Risse & Ropp (2013) yang terdiri dari lima fase. Dalam setiap fase, penulis menganalisis kondisi domestik yang melatari serta mekanisme sosialisasi norma oleh H&I. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa H&I baru mulai berperan dalam sosialisasi norma CRPD pada fase tactical concession dengan mekanisme peningkatan kapasitas dan persuasi mengingat kondisi domestik Indonesia yang cenderung represif terhadap isu disabilitas. Pada fase selanjutnya yaitu prescriptive status, dengan kondisi domestik Indonesia yang telah memberikan ruang bagi isu-isu HAM, H&I menggunakan tiga mekanisme utama yakni peningkatan kapasitas, persuasi, dan pemberian insentif. Selanjutnya, tesis ini menemukan bahwa peran H&I tidak berlanjut pada fase rule-consistent behavior menimbang masih adanya ketidaksesuaian antara perilaku Indonesia dengan norma CRPD.

---

This paper delves on investigating the role of Humanity & Inclusion (H&I) in the process of socialization of the Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD) as human rights norm in Indonesia. By using process-tracing method, the author applied framework of international human right norm in elaborating the role of H&I in socializing disability human rights norms in Indonesia based on the theory of international norm socialization by Risse & Ropp (2013) which consists of five phases. In each phase, the author analyzes the underlying domestic conditions and the norm socialization mechanism by H&I. The result shows that H&I begun to contribute in socialization of CRPD in tactical concession phase with two mechanisms, i.e. capacity building and persuasion; considering Indonesias domestic condition during the phase that tended to be repressive towards disability issues. In the next phase, prescriptive status, as Indonesias domestic conditions began to provide space for human rights issues, H&I implements three mechanisms, i.e. capacity building, persuasion, and incentives. Further, the author finds that H&Is role does not progress to the rule-consistent behavior phase considering that Indonesia does not fully comply with the norm."

"ABSTRAKKajian ini menganalisis diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia pada kasus penyelamatan sandera di Somalia tahun 2011 yang berujung pada pembayaran uang tebusan. Dengan menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif yang berdasarkan pada international negotiation processes dengan sumber data berdasarkan hasil studi kepustakaan dan wawancara dan metode penelitian causal-process tracing, kajian ini menunjukan bahwa dalam penyelamatan sandera di Somalia komponen-komponen mengenai international negotiation processes tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Analisis kajian ini menunjukan bahwa pemerintah terlalu menganggap remeh masalah perompakan, lemahnya sinergi, media yang terlalu membesar-besarkan, hingga keburuburuan tim negosiator dalam menghadapi perompak memiliki dampak yang signifikan sehingga hasil akhir berujung pada pembayaran uang tebusan. Dengan demikian rekomendasi yang bisa diberikan adalah sinergi antar pihak yang terlibat, perencanaan yang matang hingga tidak terburu-buru dalam melakukan langkah.

---

ABSTRACTThis study analyzes the diplomacy carried out by Indonesia in the case of rescuing hostages in Somalia in 2011 which ended in ransom payments. By using a qualitative approach based on international negotiation processes with data sources based on the results of literature studies and interviews and causal-process tracing research methods, this study shows that in rescuing hostages in Somalia the components of international negotiation processes are not met as they should. Analysis of this study shows that the government underestimates the problem of piracy, weak synergy, exaggerated media, so that the negotiation team's rush to deal with pirates has a significant impact so that the final result leads to ransom payments. Thus, the recommendations that can be given are the synergy between the parties involved, careful planning so as not to rush in taking steps."