Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas penyebab tingginya rasio rujukan non spesialis pasien peserta JKN di Puskesmas melalui analisis input dan proses pelayanan serta rujukan pasien di Puskesmas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sampel penelitian dari Puskesmas yang memiliki RRNS rata-rata> 5% selama Januari-Agustus 2018. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan observasi. Input dalam penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Keuangan (SDK), ketersediaan sarana, prasarana alat kesehatan dan obat-obatan serta pedoman. Proses dalam penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RRNS yang tinggi dipengaruhi oleh masalah pada proses input data rujukan yang tidak terspesialisasi. Peneliti memberikan rekomendasi kepada BPJS Kesehatan untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta dan penyedia layanan kesehatan, serta rekomendasi kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan obat-obatan.

---

This study discusses the causes of the high ratio of non-specialist referral of JKN participant patients at the Puskesmas through analysis of input and service processes as well as patient referrals at the Puskesmas. The study used a qualitative approach with research samples from Puskesmas which had an average RRNS of> 5% during January-August 2018. Data collection techniques were in-depth interviews and observations. Inputs in this research are Human Resources (HR), Financial Resources (SDK), availability of facilities, infrastructure for medical devices and medicines and guidelines. The process in this research is planning, implementing, monitoring and evaluating. The results showed that the high RRNS was influenced by problems in the unspecialized reference data input process. Researchers provide recommendations to BPJS Kesehatan to further improve the understanding of participants and health service providers, as well as recommendations to the Health Office and Puskesmas to further improve coordination in planning the needs of Human Resources (HR), infrastructure and medicines."

"Di era JKN, FKTP berperan sebagai penjaga gerbang yang salah satunya bertujuan untuk menyaring rujukan. Berdasarkan data PMP BPJS Kesehatan KC Jakarta Selatan tahun 2018, jumlah kunjungan peserta sebanyak 22,14% dari kasus yang dirujuk, melebihi batas maksimum rasio rujukan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu 15%. Selain itu, terdapat 3 dari 130 FKTP yang masih memiliki rasio rujukan non spesialis lebih dari 5%, dengan rata-rata 6,32%. Hal ini menunjukkan FKTP belum berfungsi secara maksimal sebagai penjaga gerbang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan angka rujukan FKTP di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Jakarta Selatan tahun 2018. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional dengan analisis univariat dan bivariat menggunakan metode Independent Samples T. tes dari data sekunder yang diperoleh dari aplikasi BI BPJS Kesehatan dan formulir kredensial / rekredensialing self assessment FKTP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi jenis kelamin peserta perempuan yang berkunjung dan aspek sarana dan prasarana memiliki hubungan yang signifikan dengan angka rujukan di FKTP. Berdasarkan penelitian ini juga diketahui bahwa lima diagnosis medis yang paling banyak dirujuk adalah penyakit kronis seperti hipertensi baik yang disertai maupun tidak disertai gagal jantung, diabetes melitus tipe II, gagal jantung kongestif, dan stroke. Sehingga perlu optimalisasi program BPJS Kesehatan yang fokus melayani peserta dengan penyakit kronis seperti PRB dan Prolanis. Selain itu, perlu adanya perbaikan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan.

---

In the JKN era, FKTP has a role as a gate keeper, one of which aims to filter referrals. Based on data from the PMP BPJS Kesehatan KC South Jakarta in 2018, the total number of participant visits was 22.14% of cases referred, which had exceeded the maximum limit of the referral ratio set by BPJS Kesehatan, which was 15%. In addition, there are 3 out of 130 FKTPs that still have a non-specialist referral ratio of more than 5%, with an average of 6.32%. This shows that FKTP has not functioned optimally as a gate keeper. The purpose of this study was to determine what factors are related to the FKTP referral rate in the work area of ​​BPJS Kesehatan KC South Jakarta in 2018. This study used a cross sectional study design with univariate and bivariate analysis using the Independent Samples T test from secondary data obtained from BI BPJS Health application and FKTP self-assessment credentialing / rekredensialing form. The results of this study indicate that the gender proportion of female participants who visit and aspects of facilities and infrastructure has a significant relationship with the referral rate of FKTPs. Based on this study, it is also known that five medical diagnoses that are mostly referred to are chronic diseases such as hypertension, either accompanied or not accompanied by heart failure, type II diabetes mellitus, congestive heart failure, and stroke. So it is necessary to optimize BPJS Health programs that have a focus on serving participants with chronic diseases such as DRR and Prolanis. In addition, it is necessary to repair and complete adequate facilities and infrastructure to provide health services."

"Kader JKN-KIS adalah individu yang menjadi mitra BPJS Kesehatan yang menjalankan sebagaian fungsi BPJS Kesehatan dalam suatu wilayah tertentu, kader ini biasanya berasal dari warga atau masyarakat setempat, tugas-tugas kader adalah mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, edukasi tentang BPJS , serta sebagai pengingat dan pengumpul iuran. Tujuan dari didirikannya kader adalah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan bagi segmen peserta informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah PBPU (BPJS Kesehatan) kader ini hanya fokus pada Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) saja. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis implementasi kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output terhadap implementasi pelaksanaan tugas Kader JKN-KIS di BPJS Kesehatan Kantor Cabang kota Bogor pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi serta talaah dokumen. Sumber data penelitian ini yaitu hasil analisis dari data primer melalui wawancara mendalam dan data skunder melalui talaah dokumen. Dari hasil analisa data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, FGD, dan talaah dokumen didapatkan informasi mengenai SDM, SOP/Kebijakan, s arana dan prasarana, gambaran proses kegiatan Kader JKN-KIS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Kader JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor masih belum optimal dengan beberapa faktor penghambat keberhasilan berupa: SDM, pengetahuan Kader,serta karakteristik peserta. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor untuk meningkatkan kinerja Kader JKN-KIS.

---

JKN-KIS cadres are individuals who are BPJS Health partners who run part of the BPJS Health function in certain regions, these cadres usually come from residents or the local community, the cadre's task is to optimize socialization to the community about BPJS, and as reminders and collectors. Contributions The aim of forming cadres is to increase the number of participants and increase the collectability of BPJS Health contributions to informal participants or PBPU Non-Wage Workers (BPJS kesehatan). Cadres only focus on non-wage earners (PBPU). This study aims to analyze the implementation of JKN-KIS cadres through evaluation of inputs, processes, and outputs on the implementation of JKN-KIS Cadre duties in the Bogor Branch Health BPJS in 2019. This study used a qualitative approach with phenomenological methods conducted by in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD), observation and document review. The source of this research data is the result of analysis of primary data through in-depth interviews and secondary data through document systems. From the results of the analysis of the data collected through in-depth interviews, FGDs, and the documents obtained regarding HR, SOP / Policy, facilities and infrastructure, discussed the process of activities of JKN-KIS Cadres. The results of this study indicate the results of the research of JKN-KIS Cadres in the BPJS Health area of the Bogor City Branch Office are still not optimal with several factors inhibiting success including: HR, Cadre knowledge, and characteristics of participants. The results of this study are expected to be an evaluation material for BPJS Kota Bogor Health Office to improve the performance of JKN-KIS Cadres."

"Peningkatan jumlah penyakit kronis mengakibatkan terjadinya peningkatan pada biaya kesehatan, termasuk biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan sejak berdirinya pada tahun 2014, menyelenggarakan Program Rujuk Balik (PRB) sebagai upaya efisiensi biaya kesehatan serta memudahkan peserta penderita penyakit kronis dalam memperoleh akses ke pelayanan kesehatan. Pelaksanaan PRB masih belum berjalan dengan optimal, faktor yang dapat memengaruhi diantaranya ialah kolaborasi antar profesi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kolaborasi antar profesi yang terlibat dalam pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengunakan metode wawancara mendalam, observasi dilapangan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PRB masih jauh di bawah target dimana capaian peserta yang berhasil di rujuk balik pada bulan Januari dan Februari tahun 2019 hanya mencapai 0,06%. Seluruh profesi menyadari bahwa kerjasama antar profesi penting demi tercapainya optimalisasi PRB. Kolaborasi antar profesi dalam pelaksanaan PRB belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masih ditemukannya kendala pada: pertimbangan sosial, pertimbangan intrapersonal, lingkungan fisik, organisasional dan institusional, faktor perilaku, dan faktor interpersonal.

---

The increasing in the number of chronic diseases has an impact on increasing health costs, including health costs that will be covered by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Since its establishment in 2014, BPJS Kesehatan has organized Program Rujuk Balik (PRB) as an effort to efficiency of health costs and facilitate the member with chronic diseases in gaining access to health services. The implementation of PRB it has not run optimally, factors affected implementation one of which was inter-professional collaboration. The purpose of this study is to analyzes the inter-professional collaboration that involved in implementing the PRB at BPJS Kesehatan Depok Branch Office work area in 2019. This study used a qualitative research method using in-depth interview methods, field observations, and documents review. The results showed that the implementation of PRB was still far below the target. Where the member achievements who were referred back to Primary Health Care in January and February 2019 only reached 0,06%. All professions realizes that inter-professional collaboration is important to achieve PRB optimization. Inter-professional collaboration in the implementation of PRB has not been effective because of constraints on: social considerations, intrapersonal considerations, physical environment, organizational and institutional environments, behavioral factors, and interpersonal factors."

"Sejak pemberlakuan SJSN tahun 2014, BPJS Kesehatan mengalami berbagai tantangan dalam pelaksanaan JKN dalam pelayanan termasuk FKRTL. Adanya perubahan sistem pembayaran dari fee for service menjadi sistem DRG juga turut berdampak pada rumah sakit. Data NHA menunjukkan bahwa tahun 2018, menunjukkan biaya yang dikeluarjan untuk belanja kuratif mencapai 69,1 persen (Rp 317,6 triliun) dari total belanja kesehatan. Sebesar 59,2 persen atau 271,8 triliun untuk belanja rumah sakit. Case Mix Index (CMI) menjadi tolak ukur dalam membandingkan rumah sakit. Namun di Indonesia penggunaan CMI belum pernah digunakan oleh rumah sakit. BPJS Kesehatan telah menetapkan case mix index pada 30 rumah sakit pada 5 kabupaten yang menjadi target uji coba metode penghitungan global budget pada tahun 2019. Penelitian menggunakan data sampel tahun 2019-2020 dengan unit analisis kategori berdasarkan provinsi, tipe rumah sakit, dan kepemilikan. Uji anova digunakan untuk melihat hubungan CMI dengan regional dan tipe rumah sakit. Uji T Independen digunakan untuk melihat hubungan CMI dengan kepemilikan rumah sakit dan uji regresi linier sederhana untuk melihat CMI dengan proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi produktif, proporsi lansia, proporsi Bukan Pekerja, proporsi PBI APBD, proporsi PBI APBN, proporsi PBPU, proporsi PPU, proporsi kelas 1, proporsi kelas 2, dan proporsi kelas 3. Selanjutnya uji multivariat menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penurunan jumlah kasus dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan sosial, sehingga masyarakat cenderung mengurangi akses kesehatan apabila tidak mendesak. Hasil CMI tertinggi berada regional 1 untuk rawat inap dan regional 2 pada rawat jalan, lalu pada tipe rumah sakit A, kepemilikan swasta, proporsi laki-laki, proporsi lansia pada rawat inap dan proporsi produktif pada rawat jalan, proporsi Bukan Pekerja pada rawat inap dan proporsi PBPU pada rawat jalan, dan proporsi kelas 1 pada rawat inap dan proporsi kelas 3 pada rawat jalan. Nilai Case Mix Index rawat inap tahun 2019 berhubungan dengan regional, tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi anak, proporsi produktif, proporsi lansia, proporsi BP, proporsi PBI APBN, proporsi PBI APBD, proporsi PBPU, dan proporsi kelas 1. Nilai Case Mix Index rawat inap tahun 2020 berhubungan dengan regional, tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi produktif, proporsi lansia, proporsi BP, proporsi PBI APBN, proporsi kelas 1, dan proporsi kelas 3. Nilai Case Mix Index rawat jalan tahun 2019 berhubungan dengan tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi PBI APBN, proporsi PBI APBD, proporsi PBPU, proporsi kelas 1, dan proporsi kelas 3.Nilai Case Mix Index rawat jalan tahun 2020 berhubungan dengan tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi PBI APBN, proporsi PBI APBD, proporsi PBPU, proporsi kelas 1, dan proporsi kelas 3. Berdasarkan penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mempercepat pemerataan pelayanan keseahtan untuk menurunkan disparitas akses pelayanan kesehatan, dan BPJS Kesehatan dapat memonitor angka CMI rumah sakit berdasarkan data klaim.

---

Since the implementation of SJSN in 2014, BPJS Kesehatan has experienced various challenges in implementing JKN including service in hospital. The change in the payment system from fee for service to the DRG system also has an impact on hospitals. NHA data shows that in 2018, the costs spent on curative spending reached 69.1 percent (Rp 317.6 trillion) of total health spending. 59.2 percent or 271.8 trillion for hospital spending. The Case Mix Index (CMI) is a benchmark in comparing hospitals. However, in Indonesia the use of CMI has never been used by hospitals. BPJS Kesehatan has set a case mix index for 30 hospitals in 5 districts that are the target of testing the global budget calculation method in 2019. This study uses sample data for 2019-2020 with unit analysis categories based on province, type of hospital, and ownership. The ANOVA test was used to see the relationship between CMI and the region and type of hospital. Independent T-test was used to see the relationship between CMI and hospital ownership and a simple linear regression test to see CMI with the proportion of men, the proportion of women, the proportion of children, the proportion of productive, the proportion of elderly, the proportion of non-employees, the proportion of PBI APBD, the proportion of PBI APBN, the proportion of PBPU, the proportion of PPU, the proportion of class 1, the proportion of class 2, and the proportion of class 3. Furthermore, the multivariate test used multiple linear regression. The results showed that there was a decrease in the number of cases from 2019 to 2020. This was due to social restrictions, so that people tended to reduce access to health if it was not urgent. The highest CMI results are regional 1 for inpatient and regional 2 for outpatient, then for type A hospital, private ownership, the proportion of men, the proportion of the elderly in the inpatient and the productive proportion on the outpatient basis, the proportion of Non-Workers in the inpatient and the proportion of PBPU on outpatients, and the proportion of class 1 on inpatients and the proportions of class 3 on outpatients. The 2019 inpatient Case Mix Index value relates to regional, type of hospital, ownership, proportion of children, proportion of productive, proportion of elderly, proportion of BP, proportion of PBI APBN, proportion of PBI APBD, proportion of PBPU, and proportion of class 1. Case Mix Index value Hospitalization in 2020 is related to regional, type of hospital, ownership, proportion of men, proportion of women, proportion of children, the proportion of productive, proportion of elderly, proportion of BP, proportion of PBI APBN, proportion of class 1, and proportion of class 3. Case Mix value The 2019 outpatient index relates to the type of hospital, ownership, proportion of men, proportion of women, proportion of children, proportion of PBI APBN, proportion of PBI APBD, proportion of PBPU, proportion of class 1, and proportion of class 3. Outpatient Case Mix Index value the year 2020 relates to the type of hospital, ownership, proportion of men, proportion of women, proportion of children, proportion of PBI APBN, proportion of PBI APBD, proportion of PBPU, proportion of class 1, and proportion of class 3. Based on this research, it is expected that the government can accelerate the distribution of health services to reduce disparities in access to health services, and BPJS Kesehatan can monitor hospital CMI figures based on claim data."

"Target ambisius Pemerintah Indonesia, seperti tercermin dalam peta jalan Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk mencakup kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi semua penduduk Indonesia di tahun 2019. Salah satu kendala perbaikan indikator kesehatan adalah terbatasnya akses pada pelayanan kesehatan. Kepesertaan Bidan Praktek Swasta (BPS) pada program JKN di Kota Salatiga masih kurang, dimana hanya 7 BPS (22%) yang telah berjejaring dengan BPJS Kesehatan dari 32 BPS yang ada di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor yang berhubungan dengan keputusan BPS menjadi jejaring BPJS Kesehatan pada program JKN di Kota Salatiga. Desain penelitian kualitatif ini menggunakan informan pada BPS yang sudah menjadi jejaring dan belum menjadi jejaring. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Oktober 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan BPS menjadi jejaring dipengaruhi oleh aspek pengalaman dimana sebagian besar adalah pensiunan bidan di Puskesmas. Sementara BPS bukan jejaring mayoritas masih aktif bekerja di Puskesmas dan tidak mempunyai sisa waktu untuk praktek swasta. Besarnya imbalan yang didapat perlu disesuaikan serta penyederhanaan alur klaim paling tidak seperti pada era Jaminan Persalinan. BPS belum menjadi jejaring tidak merasa dirugikan bila kunjungan pasien menurun mengingat telah ada tambahan dana jasa pelayanan dari JKN di instansinya bekerja. Perlu ditinjau kembali mekanisme kerjasama antara BPS dan BPJS Kesehatan serta upaya sosialisasi dengan tujuan persuasif yang mengajak BPS menjadi jejaring dalam program JKN.

---

Ambitious target of the Indonesian government, as stated in the roadmap of National Social Security System, aims to provide universal coverage to all Indonesians by 2019. One of the main obstacles to improve health development is the limited access to health services. Private midwives participants in the JKN program in Salatiga is still insufficient, only 7 out of the 32 private midwives (22%) have been included in the BPJS Health network. This study aims to understand the issues in private midwives participancy in JKN program in Salatiga. Qualitative approach is used with case study using informan of private midewives networked, as well as private midwives that are not yet networked with BPJS Kesehatan. The study was conducted from February to October 2017. The research indicated that decisions of Private Midwives successfully networked with BPJS Health is heavily influenced by years of experience, where the majority of private midwives networked is are retired. Meanwhile, the non-network private midwives are still actively working in primary health care, and not time left for private practice. Another aspect is that the amount of rewards earned is deemed insufficient and the flow of claims is more complicated when compared with Jampersal. Private midwives not in the network have yet to feel the loss with the decrease in patient visits since their offices already receive additional funding services from JKN. A review of the mechanism of cooperation between private midwives and BPJS Health is necessary, as well as socialization of benefits to the private midwives not yet included."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus rujukan rawat jalan peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan pada Puskesmas di Jakarta Selatan tahun 2015. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian didapatkan jumlah kasus rujukan pada Puskesmas sebesar 21.6%, melebihi standar yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan yaitu sebesar 15%. Karakteristik peserta yang paling banyak dirujuk yaitu peserta dengan umur ≥ 46 tahun, berjenis kelamin laki-laki, diagnosis medis diluar 144, dan berjenis kepesertaan bukan pekerja. Variabel umur, jenis kelamin, diagnosis medis, dan jenis kepesertaan memiliki hubungan yang signifikan dengan kasus rujukan.

---

The purpose of this study is to analyze referral case of outpatient BPJS Kesehatan

Main Branch Office participants in Primary Health Care, South Jakarta, 2015. This study used a cross-sectional study design with quantitative approach. The results of this study showed the number of referral cases in Primary Health Care is 21.6%, exceeding the standard of BPJS Kesehatan is 15%. The characteristic of participants of the most widely referenced are those with age ≥ 46 years, male gender, medical diagnosis outside of 144, and the type of membership is not worker. Age, gender, medical diagnosis, and the type of membership has a significant relationship with the referral cases.;"

"Penelitian ini menggunakan metode literature review yang membahas mengenai pelaksanaan Program Rujuk Balik (PRB) pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program rujuk balik peserta BPJS Kesehatan di puskesmas. Dalam mendapatkan artikel yang diinginkan, penelitian ini menggunakan 5 database yaitu Google Scholar, GARUDA (Garba Rujukan Digital), Microsoft Academic, ProQuest, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian untuk mendapatkan literatur yang layak uji, dilakukan peninjauan literatur menggunakan pedoman PRISMA. Hasil peninjauan literatur didapatkan 9 artikel penelitian dan dalam penelitian tersebut metode yang digunakan adalah metode kualitatif maupun kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan program rujuk balik peserta Jaminan Kesehatan Nasional di puskemas dibutuhkan kesiapan dan pengetahuan petugas rujuk balik yang baik, ketersediaan obat rujuk balik yang harus selalu sesuai dan terpenuhi, prosedur dan proses pelaksanaan program rujuk balik yang harus sesuai dengan mekanisme buku panduan program rujuk balik BPJS Kesehatan serta pengendalian pelaksanaan rujuk balik dibutuhkan koordinasi antara puskesmas, rumah sakit, apotek dan BPJS Kesehatan.

---

This research uses a literature review method that discusses the implementation of the Referral Program (PRB) for Jaminan Kesehatan Nasional participants at the Health Center. The purpose of this paper is to find out how the BPJS Kesehatan participant referral program is implemented at the health center. In obtaining the desired journal, this research uses 5 databases, namely Google Scholar, GARUDA, Microsoft Academic, ProQuest, and the National Library of the Republic of Indonesia. Then to get the literature that was fit for testing, a literature review was carried out using the PRISMA guidelines. The results of the literature review obtained 9 studies and in this study, the methods used were qualitative methods and quantitative methods. The results of this research are that the implementation of the Jaminan Kesehatan Nasional participant referral program at the health center requires the readiness and knowledge of good return referral officers, the availability of back-referral drugs that must always be appropriate and fulfilled, the procedures and processes for implementing a referral program that must be by the program guidebook mechanism referral back BPJS Kesehatan and controlling the implementation of back referrals require coordination between health centers, hospitals, pharmacies and BPJS Kesehatan."

"Mobile JKN hadir sebagai upaya peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan, namun kunjungan dan pemberian layanan kepesertaan langsung di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan tetap tinggi. Penelitian ini mengeksplorasi alasan peserta memilih datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan dibandingkan dengan menggunakan aplikasi Mobile JKN, dengan mempertimbangkan preferensi dan faktor internal serta eksternal yang mendasarinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus, dengan menerapkan metode wawancara mendalam dan observasi. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan lebih cenderung memilih pelayanan langsung daripada menggunakan aplikasi Mobile JKN, dengan alasan seperti preferensi pelayanan yang sesuai, kecepatan layanan langsung, dorongan dari orang sekitar, budaya tatap muka, dan harapan untuk dilayani dengan baik. Kendala pada penggunaan aplikasi Mobile JKN meliputi minimnya informasi, kendala kuota internet, rendahnya literasi digital, dan ketidaktahuan mengenai fitur aplikasi. Berdasarkan temuan dalam penelitian, disarankan untuk memperkuat pelayanan versi offline dengan menyediakan layanan call center, mengembangkan versi offline Aplikasi Mobile JKN, serta menjalin kerjasama dengan provider seluler dalam penggunaan aplikasi Mobile JKN untuk meningkatkan aksesibilitas dan penggunaan aplikasi tersebut.

---

Mobile JKN was introduced to improve efficiency and service quality, but visits and in- person membership service delivery at the BPJS Kesehatan South Jakarta Branch Office remain high. This study explores why participants prefer to visit the BPJS Kesehatan South Jakarta branch office instead of using the Mobile JKN app by considering their preferences and underlying internal and external factors. This research uses a qualitative case study approach by applying in-depth interview and observation methods. Data validation was conducted through source and method triangulation. The results showed that informants were more likely to choose direct service rather than using the Mobile JKN application, with reasons such as appropriate service preferences, speed of direct service, encouragement from surrounding people, face-to-face culture, and expectations to be served well. Obstacles to using the Mobile JKN application include lack of information, internet quota constraints, low digital literacy, and ignorance of application features. Based on the findings in the study, it is recommended to strengthen the offline version of the service by providing center services, developing an offline version of the JKN Mobile Application, and establishing cooperation with mobile providers in the use of the JKN Mobile application to increase accessibility and use of the application"

"Jaminan kesehatan merupakan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 19 UU No. 39 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Kesehatan di Indonesia saat ini dilaksanakan melalui program Jaminan kesehatan Nasional (JKN), yang diselenggarakan oleh BJPS Kesehatan. Sesuai dengan amanat resolusi World Health Assembly ke-58 tahun 2005, WHO bersama negara-negara di dunia berkomitmen untuk mewujudkan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk melalui suatu sistem pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan, yakni Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah menargetkan seluruh penduduk menjadi peserta JKN pada 2019 namun kenyataannya pada Januari 2019 hanya 216.152.549 jiwa atau 81% penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui apakah penyelenggaraan program JKN oleh BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan prinsip UHC. Selain itu, Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana penduduk yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh manfaat JKN. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif–analitis. Penelitian ini menggunakan kajian mendalam terhadap UU SJSN, UU BPJS, Perpres Program JKN, dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Jaminan Kesehatan, serta dokumen WHO.

---

Social health Security is citizen’s right according to Article 28H section (3) of Constitution of Republic of Indonesia 1945, Article 34 section (2) Constitution of Republic of Republic of Indonesia 1945, Article 19 on Law Number 39 of 2009, and Article 18 on Law Number 40 of 2004. Social Health Security in Indonesia implemented through programme National Health Insurance System (JKN), which is held by Social Health Insurance Administration Organization (BPJS Kesehatan). According to resolution Fifty- Eight World Health Assembly 2005, WHO and all countries committed to guarantee access to health service for all people through sustainable health-financing system, which is Universal health Coverage (UHC). Government targeted all people registered to national social health insurance due to 2019 but until January 2019 only 216.152.549 people or 81% of citizens have national health insurance. This study aims to analyze the implementation of JKN held by BPJS Kesehatan based on UHC principles and to know how citizens who is not registered able to get access to health security. This study using juridical-normative research and descriptive data analysis. This study also using depth review towards laws of social health security and documents of WHO."