Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini merupakan bentuk interpretasi filosofis berdasarkan teori feminis radikal atas persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2019, angka laporan atas tindak kekerasan seksual semakin bertambah.  Akar dari kekerasan seksual datang dari perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang bergeser pemaknaan secara konstruktif dalam masyarakat. Laki-laki dianggap memiliki dominasi seksual atas perempuan. Adanya politik seksual yang dilanggengkan negara menjadikan perempuan terenggut otoritasnya di wilayah privat dan publik. Negara pernah melakukan politisasi seksual perempuan dengan simbol `Iboe Negara`. Simbol ini melanggengkan budaya patriarkal di Indonesia. Menggunakan metode pendekatan feminis praxis, artikel ini mengolah data temuan dari Komnas Perempuan terutama terkait kasus kekerasan seksual. Analisis dan kritik atas politik seksual pada artikel ini juga menyorot Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Hal ini menjadi kesimpulan akhir dari artikel sebagai bentuk jaminan negara Indonesia terlibat untuk melindungi perempuan dari kasus kekerasan seksual.

---

This article is using a philosophical interpretation based on radical feminist theory to analyse the issue of sexual violence against women in Indonesia. Based on data from Komnas perempuan in 2019, the number of victims of sexual violence is increasing. The root of sexual violence comes from the biological differences between women and men that has been constructed in society. Men are considered to have sexual dominance on women. The existence of sexual politics which is maintained by the state makes women taken away by their authority in the private and public areas. In history, the state has carried out the sexual politicization of women with the symbol "Iboe Negara". This symbol preserve patriarchal culture in Indonesia. Using the praxis feminist approach, this article process the data research  from Komnas Perempuan, especially related to cases of sexual violence. The analysis and criticism of sexual politics in this article also highlights the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. The final conclusion of the article as a form of guarantee that the Indonesian state is involved in protecting women from cases of sexual violence."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan bentuk representasi politik perempuan antara anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dengan kelompok perempuan menggunakan studi kasus proses pengusulan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan adanya hambatan anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dalam mewakili kepentingan kelompok perempuan. Hambatan tersebut berasal dari paradigma anggota legislatif perempuan yang belum sadar kesataan gender maupun terbentur dengan kepentingan partai politik. Anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI lebih mewakili kepentingan partai politik daripada kepentingan kelompok perempuan.

---

ABSTRACTThis skripsi explains of womens political representation forms of women legislative members in Baleg DPR-RI and womens groups in the legislation process of Elimination of Sexual Violence bill during 2014-2016. This study used qualitative method with primary and secondary data. The research findings showed that there were obstacles for women legislators in theBalegDPR-RI to represent the interests of womens groups. These barriers stem from the paradigm of women legislators who either have not been aware of gender equality or have collided with the interests of political parties. Womens legislative members in the BalegDPR-RI are more representative for the interests of political parties than the interests of women's groups."

"Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang jumlahnya terus meningkat di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pun mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU PKDRT dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan hak bagi korban KDRT, serta penanganan pelakunya. Beberapa hak yang dapat diperoleh oleh korban KDRT adalah berupa perlindungan sementara dan perintah perlindungan. Akan tetapi, pelaksanaan terhadap kedua bentuk hak tersebut dinilai belum optimal. Dengan demikian, tulisan ini hendak menelaah dan meneliti implementasi dari perlindungan sementara dan perintah perlindungan di beberapa aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, tulisan ini juga akan melakukan tinjauan terhadap aturan dan implementasi dari perlindungan sementara serta perintah perlindungan di negara lain, khususnya Singapura dan Malaysia. Tinjauan tersebut bertujuan untuk melihat kekurangan dalam UU PKDRT sebagai upaya optimalisasi perlindungan terhadap korban. Penelitian ini juga hendak melihat urgensi terhadap dibentuknya peraturan turunan tentang mekanisme pelaksanaan perlindungan sementara dan perintah perlindungan.

---

As a response to the ever-increasing cases of domestic violence in Indonesia, the Indonesian government enacted the “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” (Law Number 23 of 2004) concerning the elimination of domestic violence (UU PKDRT). UU PDKRT was legislated to protect the rights of domestic violence victims and the handling of perpetrators. Some rights granted to the victims are temporary protection and a protection order, albeit executed with poor implementation. Therefore, this paper is written to study and investigate the implementation of temporary protection and protection order across law enforcement institutions and other relevant organizations or agencies. The paper also reviews the enactment of those two rights in other countries, specifically Singapore and Malaysia. This review is conducted to spot the shortcomings in the UU PKDRT in an effort to optimize the protection of victims. The paper concludes with a suggestion for the urgency of establishing derivative regulations on the implementation mechanism of temporary protection and protection order.

 

"

"Masyarakat Muslim di Indonesia memiliki wajah yang beragam. Sistem demokrasi di Indonesia secara paradoksikal turut mendukung bangkitnya kelompok konservatisme yang menolak paradigma Barat. Sehingga seringkali terjadi perdebatan sengit mengenai pluralisme agama, hak asasi manusia, dan kebebasan. Salah satunya adalah perdebatan mengenai kebijakan penghapusan kekerasan seksual. Berbagai aksi menentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) salah satunya adalah Indonesia Tanpa Jaringan Islam Liberal (ITJ) yang hingga saat ini menyuarakan penolakannya terhadap RUU P-KS di media sosial. Mereka menyebarkan pesan melalui ruang digital dan gerakannya semakin meluas. Namun, dengan beragamnya khalayak ITJ, setiap penerimaan pesan pun terjadi secara spesifik. Khalayak tidak selalu pasif menerima setiap pesan yang diterima. Oleh karena itu, penelitian ini melihat bagaimana penerimaan pengikut akun ITJ terhadap konten ITJ mengenai penolakan RUU P-KS dengan menggunakan teori Encoding-Decoding Stuart Hall (1980). Selain itu, peneliti akan menggunakan konsep liberal, moderat dan konservatif dalam melihat latar belakang ideologi informan untuk menjelaskan posisi penerimaan informan terhadap konten ITJ. Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk menjelaskan polemik RUU P-KS, khususnya dalam konten ITJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan informan terhadap konten ITJ mengenai RUU P-KS melalui berbagai pertimbangan. Ideologi setiap informan mempengaruhi pertimbangan terhadap pemaknaan.

---

Muslim society in Indonesia have various faces. The democratic system in Indonesia paradoxically supports the rise of groups that refuse Wersternization. So that there is often debate about pluralism, human rights and freedom. Various actions against the ratification on the anti-sexual violence (RUU P-KS), also voiced through the Indonesia Tanpa Jaringan Islam Liberal (ITJ) which is currently voicing its decision on the RUU P-KS on social media. Their voices and movements expand through digital space. However, with the diversity of ITJ audiences, each message reception was carried out specifically. Audiences are not always passive in accepting every message received. Therefore, this study will look at how the acceptance of ITJ account followers towards ITJ content regarding the rejection of the the anti-sexual violence bill by using Stuart Halls encoding-decoding theory (1980). In addition, the researcher will look at the background of the informants ideology to explain the position of the informants acceptance of the ITJ content. This research will use to explain the polemic of the anti-sexual violence bill especially in the ITJ content. In addition, researcher will use the concepts of liberal, moderate and conservative in looking at the background of the informants ideology to explain the position of the informants acceptance of ITJ content. This research uses a case study to explain the polemic of the P-KS Bill, especially in the ITJ content. The results of this study indicate that the interpretation of the informants toward the content of ITJ about the the anti-sexual violence bill through various consideration. These consideration depend on the ideology of informants."

"Perempuan disabilitas merupakan kelompok yang rentan untuk mengalami kekerasan seksual akibat kondisi disabilitas dan stigma di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stigma dan coping strategy perempuan disabilitas penyintas kekerasan seksual di ranah personal dengan menggunakan Transactional Stress and Coping Model Lazarus & Folkman (1984) di HWDI Jakarta tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, desain studi kasus pada 4 orang perempuan disabilitas penyintas kekerasan seksual dan 8 informan kunci dari keluarga penyintas, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta serta konselor HWDI Jakarta. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dilakukan pada bulan Mei-Juli 2023 dan dianalisis secara konten. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas penyintas merasa tidak berdaya, tidak berharga, tidak percaya diri, menarik diri dari lingkungan hingga berpikir untuk bunuh diri. Meski telah mengantisipasi stigma dengan menyembunyikan kekerasan seksual yang dialami, semua penyintas tetap menerima stigma hingga diskriminasi karena kekerasan dan kondisi disabilitas yang dialami. Mayoritas penyintas mendapatkan dukungan keluarga dan komunitas. Pada jenis problem-foused coping, umumnya penyintas mencari bantuan ke keluarga dan/atau profesional, sedangkan emotion-focused coping, mayoritas penyintas berolahraga dan beribadah untuk mengelola emosi, hanya sebagian penyintas mengembangkan humor dan pemaknaan positif. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada lembaga yang menangani kasus kekerasan terkait kebijakan dan hak disabilitas, cara pelaporan dan penanganan kasus. Sosialisasi kepada masyarakat terkait stigma dan kekerasan seksual diperlukan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan disabilitas.

---

Women with disabilities are one amongst the groups who are vulnerable to become the target of sexual violence due to their condition and stigma from the public. This research aims to uncover the stigma and coping strategy of women with disabilities who survived personal sexual violence using the Transactional Stress and Coping Model proposed by Lazarus & Folkman (1984) at Indonesian Women with Disabilities Organization (HWDI) Jakarta in 2023. This research uses a qualitative approach with a study case design on 4 women with disabilities who survived sexual violence and 8 key informants which consists of the survivors' families, Jakarta Health Agency, Technical Implementation Unit (UPT) of the Women and Children Protection Centre in Jakarta as well as the counselor of HWDI Jakarta. The data are collected through in-depth interview which was conducted in May-July 2023 and are being analyzed using content analysis.  The result shows that the majority of the survivors feel a sense of helplessness, unworthiness, lack of self confidence, forfeit themselves from the society to the extent of even having suicidal thoughts. Even after anticipating the stigma by hiding the sexual violence they have experienced, all of the survivors still received the stigma and discrimination due to the violence and disability condition that they are in. The majority of the survivors received support from their families and community. On the problem-focused coping type, the survivors are generally seeking help to their families and/or professionals, while on the emotion-focused coping, the majority of the survivors do exercises and pray to process their emotions, only a number of survivors develop a sense of humor and positive mindset. Therefore, the government needs to provide and hold socialization to agencies that handle violence concerning the policy and the rights of people with disabilities, how to report and handle cases regarding the issue. Socialization to the public about stigma and sexual violence is also urgent in order to protect and fulfill the rights of women with disabilities."

"Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) gagal mengesahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada 2019, yang merupakan RUU usulan DPR pada 2016 dalam RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2014-2019. Pembahasan RUU ini cukup lama sejak dirumuskan pada 2014, dan hingga 2019 pembahasan hanya sampai pada tingkat pertama karena menuai pro-kontra di masyarakat. Studi ini fokus menganalisis kegagalan DPR dalam mengesahkan RUU PKS ini dengan menggunaka metode kualitatif berupa wawancara mendalam dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan pada dasarnya merupakan isu krusial yang memerlukan solusi melalui sebuah regulasi. RUU PKS dianggap dapat melindungi hak-hak perempuan dari kekerasan. Tetapi pada sisi lainnya, RUU PKS dinilai bertentangan dengan moral maupun ajaran agama bahkan sampai dianggap melegalkan seks bebas ataupun LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Masih melekatnya budaya patriarki, kurangnya komitmen maupun pemahaman representasi politik para anggota legislatif dalam membela hak-hak perempuan, juga masih adanya seksisme institusional di lembaga legislatif Indonesia, menjadi temuan dari penelitian terkait penyebab gagalnya pengesahan RUU PKS pada tahun 2019.

---

The People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) failed to pass the Bill on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) in 2019, which was the draft proposed by the DPR in 2016 in the 2014-2019 Priority National Legislation Program (Prolegnas) Bill. The discussion of this bill has taken a long time since it was formulated in 2014, and until 2019 discussions only reached the first level because of the pros and cons in society. This study focuses on analyzing the failure of the DPR in passing the PKS Bill by using qualitative methods in the form of in-depth interviews and literature review. The results showed that sexual violence against women is basically a crucial issue that requires a solution through a regulation. The PKS Bill is considered to be able to protect women's rights from violence. But on the other hand, the PKS Bill is considered to be contrary to moral and religious teachings and is even considered legalizing free sex or LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). The inherent patriarchal culture, lack of commitment and understanding of the political representation of legislators in defending women's rights, as well as institutional sexism in the Indonesian legislature, are findings from research related to the failure to ratify the PKS Bill in 2019."

"Kekerasan psikis adalah jenis kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki presentase jumlah paling tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya. Namun demikian, penanganan kasus KDRT psikis masih terhambat berbagai permasalahan. Skripsi ini membahas mengenai penerapan pasal kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode peneitian yang digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif. Penulis mengangkat permasalahan-permasalahan yang menjadi pemicu terhambatnya penerapan pasal kekerasan psikis tersebut dari 3 (tiga) segi, yaitu dari segi substansial, segi prosedural, dan segi sikap para aparat penegak hukum. Selain undang-undang yang mengatur, aparat penegak hokum juga merupakan aspek utama keberhasilan pelaksanaan penerapan pasal kekerasan psikis. Sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis menyertakan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan penerapan pasal kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

AbstractPsychological violence has the highest amount of percentage of being committed compared other type of violence. However, treatment for cases involving psychological domestic violence remains impeded by various problems. This study discusses the implementation of regulation pertaining to psychological violence as governed in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Writer uncovers the issues which are deemed to have impeded the enforcement of regulation on psychological violence from 3 (three) aspects, from substantive point of view, procedural point of view, and the behavior of law enforcement officer. Apart from being regulated through enactment of law, law enforcement officer also accounts for a major determinant in the successful implementation of regulation pertaining to psychological violence. As a respond toward these issues, Writer puts forward several recommendations to rectify the mistakes in implementing the regulation pertaining to psychological violence as governed under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence."

"Kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi di ranah publik. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di kehidupan nyata, tetapi juga terjadi di media sosial. Melalui media sosial, perempuan pekerja rumah tangga dijadikan sebagai sebuah komoditas yang dieksploitasi untuk meraih lebih banyak penonton. Adapun kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pekerja rumah tangga di media sosial ditunjukkan melalui visualisasi dan dialog dalam Web Series Pembantu Masa Gitu. Web Series Pembantu Masa Gitu merupakan web series dalam format film pendek yang dibuat oleh Studio Z. Web Series Pembantu Masa Gitu menampilkan viktimisasi primer terhadap tokoh perempuan pekerja rumah tangga dan memberikan representasi yang tidak sesuai dengan kenyataan mengenai perempuan pekerja rumah tangga. Dengan menggunakan metode analisis konten atau isi kualitatif yang dikaitkan dengan kriminologi visual, hasil analisis menunjukkan bahwa tokoh perempuan pekerja rumah tangga menerima pelecehan seksual di tempat kerja, objektifikasi seksual, dan stereotip gender. Teori feminis radikal kemudian digunakan untuk melihat patriarki sebagai penyebab utama dari penderitaan yang dialami oleh perempuan pekerja rumah tangga. Web Series Pembantu Masa Gitu dijadikan sebagai sebuah alat propaganda untuk Studio Z menyebarluaskan sistem patriarki melalui media sosial. Pada akhirnya, visualisasi kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga yang secara terangterangan ditampilkan di dalam Web Series Pembantu Masa Gitu menunjukkan bahwa Studio Z berusaha untuk menjustifikasi patriarki dan melanggengkan kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga.

---

Violence against women domestic workers is violence that occurs in the public sphere. Violence against women does not only occur in real life, but also occurs on social media. Through social media, women domestic workers are used as a commodity to be exploited to reach a wider audience. The violence that occurs against women domestic workers on social media is shown through visualization and dialogue in the Web Series Pembantu Masa Gitu. The Web Series Pembantu Masa Gitu is a web series in short film format made by Studio Z. The Web Series Pembantu Masa Gitu presents the primary victimization of women domestic workers and provides a representation that is not in accordance with the reality of women domestic workers. By using the method of content analysis or qualitative content associated with visual criminology, the results of the analysis show that women domestic workers receive sexual harassment in the workplace, sexual objectification, and gender stereotypes. Radical feminist theory is then used to see patriarchy as the main cause of the suffering experienced by women domestic workers. Web Series Pembantu Masa Gitu is used as a propaganda tool for Studio Z to disseminate the patriarchal system through social media. In the end, the visualization of violence against women domestic workers that is openly displayed in the Web Series Pembantu Masa Gitu shows that Studio Z is trying to justify patriarchy and perpetuate violence against women domestic workers."

"Peran perempuan dalam dunia politik di Indonesia kerap kali masih menemui berbagai hambatan jika dikaji dalam beberapa aspek. Untuk itu, tulisan ini akan membahas bagaimana perempuan yang duduk di ranah legislatif mengkonstruksikan dirinya dan menjalankan peran politisnya secara konkret. Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, studi akan berfokus mengenai bagaimana peran legislator perempuan dalam memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dianggap mewakili suara dan kegelisahan perempuan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan strategi penelitian fenomenologi dengan paradigma konstruktivis. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana konstruksi peran perempuan di lembaga legislatif Indonesia melalui teori konstruksi sosial realitas milik Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Melalui teori konstruksi sosial realitas, tulisan ini akan membahas konstruksi peran perempuan melalui tiga dimensi yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di parlemen nyata adanya. Kesenjangan tersebut menghalangi peran perempuan untuk memaksimalkan peran politisnya. Akibatnya, perempuan harus bekerja dan berusaha lebih keras untuk membuktikan kualitas dirinya.

---

The role of women in the political field in Indonesia still encounters various obstacles when examined in several aspects. For this reason, this paper discussed how women who has a role as a legislator built their social construct and carry out their political roles in a concrete way. To make this research more focused, the study will elaborate the role of women legislators in Submission of legislation draft on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) which is considered to represent concerns of most women in Indonesia. This paper used a fenomenology research strategy with a constructivist paradigm. Moreover, the purpose of this study is to provide a perspective of how the construction of the role of women in Indonesian legislature through the theory of social construction of reality belonging to Peter L. Berger and Thomas Luckmann. Through the theory of social construction of reality, this paper will dissect the construction of women's roles through three dimensions, namely externalization, objectivation and internalization. The results of this study indicate that the gap between men and women in parliament is real. This gap holds back the role of women to maximize their political role. As a result, women have to work and try harder to prove themselves."

"RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah menjadi arena pertarungan ideologis baru antara aktivis hak perempuan dan kelompok konservatif di Indonesia. Sebagai kubu yang menolak, kelompok perempuan Muslim konservatif, khususnya Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA), telah menghidupkan wacana anti-feminisme dengan menyebut bahwa RUU P-KS adalah proyek politik feminis yang bias Barat, anti-keluarga, sekaligus bertentangan dengan Islam, Pancasila, dan budaya bangsa. Melalui studi literatur dan wawancara dengan beberapa perwakilan organisasi perempuan yang menolak ataupun mendukung RUU P-KS, serta mengombinasikannya dengan argumen Meyer dan Staggenborg (1996) tentang countermovement, penelitian ini menemukan bahwa gerakan perempuan konservatif yang menguat di sepanjang pembahasan RUU P-KS adalah bentuk ekspresi kekhawatiran atas meluasnya paham feminisme, sekaligus hasil dari koalisi renggang beragam elemen Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa ide ketahanan keluarga dan pembelaan atas moralitas merupakan bentuk framing utama yang digunakan gerakan perempuan konservatif untuk terlibat dalam proses legislasi RUU P-KS, sekaligus memperoleh dukungan publik.

---

Sexual Violence Elimination Bill (RUU P-KS) has become the arena for a new ideological battle between women's rights activists and conservative groups in Indonesia. As a counter one, conservative Muslim women's groups, especially the Indonesian Family Love Alliance (AILA), has revived anti-feminism discourse by saying that RUU P-KS is a feminist political project that is Western biased, anti-family, and simultaneously contradicts Islam, Pancasila, and national culture. Through literature studies and interviews with several representatives of women's organizations who reject and support the RUU P-KS, as well as analyzing it with the arguments of Meyer and Staggenborg (1996) about countermovement, this study has found that strengthened conservative women’s movement throughout the deliberation of RUU P-KS was an expression of concern over the widespread feminism ideology. Besides that, it also affected by a coalition of various Islamic elements in Indonesia. On the other side, this research also shows that family resilience notion and the protection over morality are formed as main framing used by conservative Muslim women to be involved in RUU PKS legislation process, and at the same time, obtained supports from public."