Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi, pangsa pasar perbankan Islam di Indonesia sangat kecil dibandingkan aset seluruh industri keuangan. Fakta tersebut ironis mengingat religiusitas adalah faktor utama yang mendorong nasabah menggunakan jasa bank Islam, dan mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut Islam. Penelitian ini ingin mengetahui minat dan faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk menggunakan layanan keuangan, baik yang disediakan oleh bank syariah atau perusahaan teknologi finansial. Penelitian ini melibatkan 404 responden, dan menggunakan model yang merupakan gabungan dari model SERVQUAL, UTAUT2, serta faktor religiusitas. Data yang diperoleh diuji dengan metode PLS-SEM. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa faktor keimanan tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan dari bank syariah. Adapun faktor yang terbukti mempengaruhi keputusan responden untuk menggunakan layanan bank syariah adalah praktik religiusitas, pengetahuan tentang prinsip syariah, dan harapan peningkatan kinerja sebagai dampak dari penggunaan teknologi. Faktor yang mempengaruhi keputusan responden untuk menggunakan layanan tekfin adalah pertimbangan manfaat-biaya dari penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi, pengaruh sosial dari lingkungan sekitar, dan jaminan layanan. Kehadiran fisik outlet penyedia jasa keuangan tidak berpengaruh pada keputusan nasabah memilih layanan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku industri bank syariah dan tekfin, serta regulator, dalam mengambil kebijakan yang tepat bagi pengembangan industri keuangan syariah.

---

Despite recorded a remarkable growth, the Indonesian Islamic banking market share is very small compared to the total assets of entire industry. This fact is ironic considering that religiosity is the main factor that encourages customers to use Islamic banks services, and majority of Indonesias population are Muslims. This study wants to know the public interests and main factors that influence the decision to use financial services, provided by Islamic banks or financial technology companies. This study involved 404 respondents. The model is a combination of SERVQUAL, UTAUT2 models, and religiosity factors. The data were tested using PLS-SEM method. The results show that one`s belief doesnt affect customers decision to use Islamic banks services. Factors that influence respondents decision to use Islamic banks services are practice of religiosity, knowledge of sharia principles, and expectations of performance improvement by the use of technology. Meanwhile, factors that influence respondents decision to use fintech services are price-value considerations, social influence of the surrounding environment, and service assurance. The physical outlets of financial service provider do not seem really required by respondents. These results are expected to help Islamic banks, fintech, and regulators, in taking appropriate policies for the development of Islamic finance industry."

"Teknologi digital sudah semakin berkembang, termasuk dalam bidang finansial yang dikenal dengan fintech. Bank syariah tidak ketinggalan dalam pemanfaatan teknologi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-banking. Namun, dalam pemanfaatan teknologi, bank syariah tetap harus memperhatikan aturan syariah yang harus dipenuhi kepatuhan syariah . Dengan senantiasa menatuhi kepatuhan syariah ini, diharapkan bank syariah dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan nasabahnya karena aspek utama dalam bisnis adalah penggunanya. Oleh karena itu, penelitian ini ingin membahas pengaruh kepatuhan syariah terhadap customer intimacy fintech perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menguji hipotesis menggunakan data hasil survei dan metode statistik. Metode pengambilan sampel digunakan dengan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sample. Untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel digunakan teknik SEM Structural Equation Modeling Partial Lease Square. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengetahuan dan religiusitas memiliki pengaruh signifikan langsung terhadap kepatuhan syariah dan signifikan tidak langsung terhadap customer intimacy. Selanjutnya variabel kepatuhan syariah, perceived usefulness, perceived ease of use memiliki pengaruh signifikan langsung terhadap customer intimacy.

---

Digital technology has been growing, including in the financial field known as fintech. Sharia banks do not miss utilizing this technology by providing e banking facilities. However in the utilization of this technology, sharia banks also still have to pay attention to islamic rules sharia compliance . By continuing to comply with sharia compliance, it is expected that sharia bank can establish long term relationship with its customers because the main aspect in business is its users. Therefore, this research will discuss the effect of sharia compliance to customer intimacy fintech sharia banking in Indonesia. This research is a quantitative research by testing the hypothesis using survey data and statistical methods. Sampling method is non probability sampling technique with purposive sample method. To identify the relationship between variables, this research use SEM Structural Equation Modeling technique Partial Lease Square Method. The results showed that the variables of knowledge and religiosity have a direct and significant influence toward sharia compliance and indirect and significant toward customer intimacy. Furthermore, the variable of Shariah compliance, perceived usefulness, perceived ease of use has a direct and significant influence on customer intimacy."

"Tesis ini membahas tentang penyelenggara layanan financial technology (fintech) berbasis syariah di Indonesia yang secara oprasional penerapan layanannya memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan aturan yang berlaku dan patuh terhadap prinsip syariah. Dari sekian banyak kemudahan yang didapat oleh pengguna dalam menjalankan akad pembiayaan serta terus meningkatnya jumlah pengguna fintech syariah di Indoensia, membuat prospek perkembangan fintech syariah memungkinkan memiliki potensi penyimpangan baik dari sisi penerapan layanan, kepatuhannya terhadap aturan yang ada, serta kepatuhannya terhadap prinsip syariah, sebab masih ada keraguan dari sebagian masyarakat apakah layanan di fintech syariah telah sesuai mengikuti ketentuan aturan yang ada dalam Fatwa DSNMUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK No. 77/OJK.01/2016, serta apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah (tujuan syariah), atau justru sebaliknya tidak sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisi lebih lanjut terhadap objek yang sedang diteliti. Objek dalam peneltian ini adalah PT. ALAMI Fintek Sharia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menganalisis praktik dilapangan berdasarkan teori - teori yang relevan. Berdasarkan hasil kajian, diperoleh kesimpulan bahwa layanan ALAMI Fintek Sharia secara keseluruhan telah melaksanakan kesesuaian penerapan layanan yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK NOMOR 77/OJK.01/2016, serta telah sesuai dengan konsep maqashid syariah (tujuan syariah) yang terbagi kedalam 3 (tiga) tujuan, yaitu tahdzib al-fard (pendidikan individu), iqamah al-adl (menegakan keadilan), dan jalb al-mashlahah (menicptakan kemaslahatan). ALAMI Sharia juga telah melaksanan 5 (lima) prinsip umum yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yang biasa disebut dengan istilah kulliyat al-khamsah.

---

This thesis discusses sharia-based financial technology service providers in Indonesia who operationally implement their services have an obligation to follow the applicable regulations and comply with sharia principles. Of the many conveniences obtained by users in carrying out financing contracts and the continued increase in the number of sharia fintech users in Indonesia, making the prospect of sharia fintech development possible has the potential for deviations both in terms of service implementation, compliance with existing rules, and compliance with sharia principles, because there are still doubts from some people whether the services in sharia fintech have complied with the provisions of the rules contained in the Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 and POJK No. 77/OJK.01/2016, as well as whether it is in accordance with sharia principles (sharia objectives), or on the contrary not in accordance with sharia rules and principles. This research is important to do to further analyze the object being studied. The object of this research is PT. ALAMI Fintek Sharia. The research method used in this research is normative juridical using a qualitative descriptive approach, namely research that aims to analyze practice in the field based on relevant theories. Based on the results of the study, it was concluded that the ALAMI Fintek Sharia service as a whole had implemented the suitability of the service implementation as stipulated in the Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 and POJK No. 77/OJK.01/2016, and was in accordance with with the concept of maqashid sharia (sharia goals) which are divided into 3 (three) goals, namely tahdzib al-fard (individual education), iqamah al-adl (enforcing justice), and jalb al-mashlahah (creating benefit). ALAMI Sharia has also implemented 5 (five) general principles that are basic human needs, which are commonly referred to as kulliyat al-khamsah."

"Perkembangan teknologi internet telah memasuki suatu peradaban dimana semua orang melihat internet sebagai kebutuhan dasar. Demikian juga dengan perkembangan bisnis, dimana hampir semua bisnis pada masa ini telah berpindah dari yang bisnis yang konvensional ke dunia digital yang membutuhkan koneksi internet. Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah salah satu bisnis jasa yang juga sangat bergantung kepada teknologi internet. Pinjam meminjam uang ini mempertemukan pihak Pemberi Pinjaman dan pihak Penerima Pinjaman dalam suatu platform online yang dikelola oleh Penyelenggara Layanan. Di dalam platform online tersebut, Penyelenggara Layanan akan memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dana yang dimiliki di dalam virtual account kepada setiap pengajuan pinjaman. Sistem pendanaan ini menggunakan sistem crowd funding atau urun dana, dimana untuk satu pinjaman yang diajukan akan didanai oleh beberapa Pemberi Pinjaman. Sebagai pihak yang memberikan pinjaman, maka keputusan para Pemberi Pinjaman ini sangat bergantung kepada informasi yang diberikan oleh Penyelenggara Layanan, baik informasi atas data-data calon Penerima Pinjaman atau hasil analisa dari Penyelenggara Layanan terhadap setiap pengajuan pinjaman. Karena itu, pembahasan adalah mengenai tanggung jawab dari Penyelenggara Layanan terhadap informasi yang disediakan di dalam platform online yang dikelolanya apabila Pemberi Pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat dari informasi tersebut. Terhadap hal tersebut maka penelitian ini secara khusus akan mengelaborasi ketentuan Pasal 37 POJK 77/2016 yang memiliki konsep yang sama dengan tanggung jawab keperdataan yang timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Peneliti memberikan saran, agar OJK membuat suatu peraturan baru yang khusus mengatur mengenai tanggung jawab Penyelenggara Layanan atas informasi yang disediakan di dalam platform pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yaitu kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, ketentuan mengenai penggunaan artificial intelligence dalam menganalisa data dan bentuk tanggung jawab dari Penyelenggara Layanan atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari informasi tersebut.

---

Internet technology development has entered a civilization where everybody sees internet as basic need. As well as business development, where almost all business nowadays has shifted from conventional business to the digital which needs internet connection. Peer to peer lending is a kind of service business which depends on the internet technology. Peer to peer lending bridges the Lender to the Borrower in an online platform managed by the Operator. In the online platform, the Operator will provide all the information needed by the Lender to deliver the fund available in the virtual account to the respective loan proposals. This peer to peer lending uses crowd funding system, where a loan proposal is funded by more than Lender. As the party who gives loan, then the Lenders decision will solely depend on the information provided by the Operator, both for the information of Borrowers data or information as the result of analysis from the Operator of respective loan proposals. Therefore, the aim is to study the liability of the Operator towards information provided in the online platform that managed by the Operator if the information has caused loss to the Lender. Regarding the matter, this research specifically elaborates the Article 37 POJK 77/2016 which has same concept with the liability as the result of tort. The researcher suggests OJK to draft new regulation specifically regarding the responsibility of the Operator towards information provided in the peer to peer lending online platform, the liability is to give correct information, article to regulate the usage of artificial intelligence for data analyzing and the form of liability of the Operator for the loss as the result of the information."

"Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di sektor keuangan. OJK telah memastikan bahwa data yang dilindungi dalam penggunaannya diatur oleh standar operasi prosedur. Namun, masih ada beberapa kasus penyalahgunaan data yang terjadi pada SLIK, seperti penjualan informasi debitur oleh karyawan bank. Skripsi ini memiliki pertanyaan penelitian mengenai: 1) Bagaimana hukum dan peraturan dalam SLIK di Indonesia; dan 2) Bagaimana tanggung jawab bank dalam hal penyalahgunaan data pada SLIK?. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Dasar hukum SLIK tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 18 / POJK.03 / 2017. OJK dapat menjatuhkan sanksi kepada Pelapor yang melakukan pelanggaran dengan tidak mematuhi ketentuan SLIK. Namun demikian, seluruh pasal dalam POJK No. 18 / POJK.03 / 2017 tersebut belum mengatur tentang peristiwa penyalahgunaan data, khususnya terkait dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam penggunaan sistem SLIK. Data SLIK atau data Informasi debitur dianggap sebagai privasi data. Sayangnya di Indonesia, RUU Perlindungan Data yang diajukan masih berupa draft dan masih belum disahkan. Bank bertanggung jawab atas tindakan pegawainya, atas penyalahgunaan data bank akan dikenakan denda sebesar Rp.50.000.000 untuk setiap informasi debitur. Apabila pegawai bank menyalahgunakan data SLIK dengan menjual Informasi Debitur, maka bank bertanggung jawab untuk memutus kontrak kerja pegawai bank tersebut. Bank memiliki tanggung jawab terhadap nasabah yang datanya telah disalahgunakan oleh pegawai bank, bank tersebut memiliki sistem pengaduan, dimana nasabah dapat menyampaikan pengaduannya kepada Customer Care bank tersebut. Oleh karena itu, Penulis merekomendasikan agar OJK perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan pengaturan di SLIK dan bank yang telah mengakses SLIK perlu meningkatkan pengawasan internal terhadap akses SLIK dan membatasi tindakan pegawai saat mengakses SLIK melalui ketentuan internalnya.

---

The Financial Information Service System (SLIK) is an information system managed by the Finansial Services Authority (OJK) to support the implementation of supervisory tasks and information services in the financial sector. OJK has ensured that procedure operations standards govern the data protected in its use. However, there are still some cases of misuse of data in SLIK, such as the selling of Debtor Information data by bank employees. Accordingly, this thesis seeks to answer: 1) How are the law and regulations of SLIK in Indonesia?; and 2) How are the responsibilities of banks in the event of misuse of SLIK data?. This thesis uses normative juridical for its research method. The legal basis for the SLIK is contained in the OJK Regulation Number 18/POJK.03/2017. OJK may apply sanctions against Reporters who commit violations by not adhering to the SLIK regulations. However, all these articles in POJK No. 18/POJK.03/2017 have not yet regulated events of misuse of data, especially regarding intentionally conducting offense in the use of the SLIK system. The SLIK data or the debtor's Information data is considered as data privacy. Unfortunately in Indonesia, the proposed Data Protection Act is still a draft and still not yet enacted. The banks have the responsibility for the actions of its employee, for the misuse of data the bank will get a fine of Rp.50.000.000 for each debtor's information. If a bank employee misuses the SLIK data by selling Debtor Information, the bank have the responsibility to terminate the employment contract of that bank employee. The bank have the responsibility for the customers whose data has been misused by the bank employee, the banks have a complaint system, in which the customers can submit their complaint to the Customer Care of that particular bank. Hence, the Author recommends that OJK needs to improve its supervisory and regulatory functions in SLIK and banks that have accessed to SLIK should improve the internal supervision of SLIK access and restricting employee actions when accessing the SLIK through their internal regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh dari bank terhadapprofitabilitas perusahaan non keuangan yang tercatat dalam indeks LQ45 pada periode2012-2016. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square atau yangdikenal dengan istilah OLS dengan menggunakan data yang bersifat data panel. Padapenelitian ini variable dependen yang digunakan adalah ROA dan juga denganmenggunakan beberapa variable independen dan control seperti bank debt, bankportion, firm age, dan firm size. Penelitian ini menggunakan 22 perusahaan nonkeuangan yang telah terdaftar dalam indeks LQ45 selama lima tahun dengan melihatkepada perusahaan yang paling banyak terdaftar dalam jangka watu tersebut untukindeks ini. Berdasarkan dengan penelitian ini maka dapat dilihat bahwa tidak terdapatpengaruh dari bank terhadap profitabilitas perusahaan yang telah tercatat dalam indeksini yang dilihat disebabkan karena masalah agensi.

---

This study aims to analyze the influence of banks on the profitability of non financialcompanies listed in the LQ45 index in the period 2012 2016. This study was usesOrdinary Least Square method or known as OLS and using data panel. In this study thedependent variable used is ROA and by using some independent and control variablessuch as bank debt, bank portion, firm age, and firm size.

This study uses 22 nonfinancialcompanies listed in the LQ45 index for five years looking at the most listedcompanies in the term for this index. Based on this research, it can be seen that there isno influence from bank to profitability of company which have been recorded in thisindex which is seen due to agency problem."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kegiatan CSR dalam perspektif Islam yang digambarkan dalam pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) yang dilakukan perusahaan di Industri manufaktur dengan kinerja keuangannya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis hubungan enam tema kegiatan ISR: (1) pendanaan dan investasi, (2) produk dan jasa, (3) tenaga kerja, (4) masyarakat, (5) lingkungan, dan (6) tatakelola dengan kinerja keuangan perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan data sekunder dari hasil content analysis laporan tahunan sampel. Teknik pengujian yang digunakan adalah ordinary least square dengan regresi berganda dengan menggunakan data cross section dan software STATA 12. Dalam penelitian ini indeks pengukuran yang digunakan untuk mengukur ISR adalah penyesuaian dari indeks yang dibuat oleh Othman et al (2009). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan ISR yang dilakukan perusahaan manufaktur berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi, hubungan positif antara ISR dengan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur hanya didukung dari adanya hubungan positif tema tatakelola perusahaan saja dan tidak dari lima tema lainnya.Minimnya hubungan antara keduanya dimungkinkan karena masih relatif kurangnya kesadaran perusahaan terdaftar di ISSI untuk melaksanakan atau mengungkapkan kegiatannya yang sesuai syariah Islam.

---

This study analyzes the correlation of CSR in Islamic Perspective called by Islamic Social Reporting and financial performance of manufacturing companies. This study also aims to provide analysis of the correlation between ISR elements: (1) finance and investment, (2) products and services, (3) employees, (4) society, (5) environment, and (6) corporate governance, and company's financial performance.The method used in this study is quantitative approach with secondary data from content analysis of companies annual reports. This study used ordinary least square test with multiple regression from cross section data and also used STATA 12. In this study, the index used to measure ISR is adopted from index arranged by Othman et al (2009). The result shows that the ISR done by manufacturing companies have positive relationship with financial performance. However, this positive correlation is supported only by the corporate governance element. The reason behind this relation mignt because of the awareness of the companies listed in the ISSI to behave and disclose their Islamic activities is relatively low."

"Penelitian ini menyajikan profil kemungkinan gagal bayar (default) di perusahaan publik pada sektor-non keuangan di negara-negara di Kawasan Asia. Dengan menggunakan metode pendekatan struktural yaitu pemodelan Merton, data laporan keuangan perusahaan dan market capitalization digunakan untuk memberikan estimasi kemungkinan default bagi setiap perusahaan. Melalui pengklasifikasian lebih jauh yaitu developed market, emerging market dan frontier market, penelitian ini membandingkan profil gagar bayar antar ketiga pasar tersebut. Ditemukan bahwa probabilitas default dari developed market dan emerging market tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun, likuiditas pasar finansial dari ketiga pasar yang diteliti memiliki perbedaan yang signifikan. Adanya perbedaan signfikan pada likuiditas pasar finansial mengindikasikan bahwa likuiditas antar pasar keuangan tidak bisa tertangkap dengan baik menggunakan model Merton. Rendahnya likuiditas di pasar finansial frontier market dapat menjadi penyebab dibalik rendahnya probabilitas default. Kesimpulan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pembuatan keputusan bagi para calon investor pada era globalisasi ini.

---

This research presents the probability of default profiles of non-financial public companies in Asia's market. Using the Merton model as a structural approach method, financial reports data and market capitalization are employed to provide the probability of default of respective companies. The market then classified further into three categories: developed market, emerging market and frontier market. The probability of default profiles between those three categories has compared in this research. This study reveals that countries in the developed market and emerging market does not have significant differences, while the liquidity of those three financial markets are significantly different. It indicates that Merton model does not captured the liquidity of financial market properly which result to low probability of default in frontier market. These findings can be considered by the investor in their decision making in this era of globalization."

"ABSTRAKSebagai negara mayoritas Muslim, sangat ironi jika melihat pangsa pasar perbankan syariah ditahun 2017 berdasarkan data OJK sekitar 5,74 . Meski begitu, masih banyak potensi dari sisi pelayanan yang belum digali secara maksimal. Perkembangan teknologi yang cepat menjadi momentum berkembangnya financial technology fintech di dunia perbankan khususnya bank syariah dengan munculnya e-banking. E-banking merupakan sarana yang dapat mempermudah nasabah dalam transaksi secara real-time, tanpa dibatasi waktu dan tempat dengan menggunakan internet banking dan mobile banking. Perkembangan fintech di perbankan syariah beberapa tahun belakangan ini membuat penelitian tentang e-banking khususnya internet banking dan mobile banking bank syariah di Indonesia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kepatuhan syariah, kualitas layanan, persepsi manfaat penggunaan, persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang bersumber dari para pengguna e-banking syariah. Metode survey dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner menggunakan google form yang di distribusikan secara online, dan sebanyak 300 responden dilibatkan dalam penelitian ini. Data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan syariah dan manfaat penggunaan mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan pengaruhnya terhadap kepuasan nasabah. Sedangkan kualitas layanan dan kemudahan dalam menggunakan teknologi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah, lalu kepuasan nasabah juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Kata Kunci: Fintech, Kepatuhan syariah, Kualitas Layanan, Perceived Easy of Use Perceived Usefulness , Kepuasan Nasabah, Loyalitas Nasabah, SEM-PLS

---

ABSTRACTAs a country whose major population is Moslem, it is very ironic that the market share of sharia banks in 2017, according OJK only reached 5.74 . However, there are potentials in terms of service which has yet to be optimally explored. Rapid technological advance becomes a momentum to develop financial technology fintech in banking sector especially for sharia banks through the presence of e banking. E banking is a facility which eases customers in conducting real time transactions, without being restricted by time and location using internet banking and mobile banking. Fintech development in sharia banking in recent years makes the research about e banking especially internet banking and mobile banking of sharia banks in Indonesia still limited. This research aims to discover the influence of sharia compliance, service quality, perceived usefulness, and perceived ease of use for the technology against customer satisfaction and loyalty. The data used in this research is primary data from sharia e banking users. Survey method was conducted online by distributing questionnaires using Google forms and 300 respondents were involved in this research. The data was analyzed through a SEM PLS approach. The result of this research shows sharia compliance and perceived usefulness bring positive influence but they have no significant influence against customer satisfaction. Meanwhile, service quality and perceived ease of use for the technology bring positive and significant influence to customer satisfaction. Moreover, customer satisfaction also brings positive and significant influence to customer loyalty.Keywords Fintech, Sharia Compliance, Service Quality, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, SEM PLS "

"Integrasi pasar keuangan pada era globalisasi ini menyebabkan produk dan aktivitas yang ditawarkan oleh perbankan menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Jasa Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) muncul sebagai tanda perkembangan dalam dunia bisnis perbankan. OJK hadir sebagai lembaga pengawas perbankan (micro prudential supervisor) di Indonesia agar dapat menjaga stabilitas perekonomian dan keadaan perbankan nasional. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas dan menganalisis peran OJK dalam mengawasi setiap Bank yang melakukan layanan tersebut, termasuk bagaimana ketentuan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OJK telah melakukan pengawasan berdasarkan laporan (off-site) yang diterima secara berkala dan pemeriksaan langsung di lapangan (on-site). OJK harus mengawasi secara khusus terkait Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) yang mana selama ini belum dilakukan, mengingat layanan ini memiliki risiko yang tinggi.

---

Integration of financial markets in this era of globalization led to products and activities offered by banks is becoming complex and varied. Wealth Management Service conducted by banks appears as a sign of advancement in banking business. Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) as the banking supervisory institution (micro prudential supervisor) assigned to maintain the stability of the economy and stability of national banking. The main issues in this thesis is to discuss and analyzes Financial Services Authority roles in overseeing Banks carry out such of services, including legal provisions. This research is a normative legal research using secondary data. The results of this thesis showed that the Financial Services Authority has done supervision based on report (off-site) received regularly and based on auditing on filed (on-site). The Financial Services Authority should has special supervison related to Wealth Management Service which hasn’t been done before, it’s considered that these services are at high risk."