Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pdt.sus-KPPU/2018 tentang kasus dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan pihak KPPU dan Angkasa Pura Logistik. Monopoli adalah posisi di pasar yang hanya memiliki satu atau satuGrup bisnis. Posisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat jika posisi monopoli disalahgunakan dalam praktik monopoli. Namun, ada jenis monopoli tertentu yang diperbolehkan untuk dilakukanoleh pihak-pihak tertentu, salah satunya adalah monopoli demi hukum. PT. Angkasa Pura I adalah badan usaha milik negara yang memiliki hak monopoli oleh negara. Pada kasus ini, PT. Angkasa Pura Logistik sebagai anak perusahaan PT. Angkasa Pura I yang melaksanakan kegiatan bandara di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Ini berarti bahwa PT. Angkasa Pura I yang bisa menggunakan hak monopoli.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Supreme Court's cassation decision Number 208 K/Pdt.sus-KPPU/2018 regarding cases of alleged violations of monopolistic practices and unfair business competition with KPPU and Angkasa Pura Logistik. A monopoly is a position in a market that has only one or oneBusiness group. This position can cause various negative impacts on society if the monopoly position is misused in monopolistic practices. However, there are certain types of monopolies that are allowed to be exercisedby certain parties, one of which is a monopoly by law. PT. Angkasa Pura I is a state-owned enterprise that has monopoly rights by the state. In this case, PT. Angkasa Pura Logistik as a subsidiary of PT. Angkasa Pura I which carries out airport activities at Sultan Hasanuddin International Airport. This means that PT. Angkasa Pura I can exercise monopoly rights."

"

Negara Indonesia mengatur megenai hukum persaingan usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999, yang dalamnya terdapat peraturan mengenai kegiatan monopsoni. Dalam perkara PT ASTIL bersama Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., melawan KPPU, hakim di dalam amar putusannya menyatakan bahwa PT ASTIL bersama Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., tidak terbukti melakukan kegiatan monopsoni. Dengan putusan ini, membatalkan putusan Komisi yang menyatakan bahwa PT ASTIL bersama Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., terbukti melakukan kegiatan monopsoni dan dikenakan hukuman denda sebesar Rp.3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah). Skripsi ini membahas 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu apakah putusan No. 106 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 telah memenuhi unsur monopsoni dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan bagaimanakah akibat hukum Putusan No. 106 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 terhadap PT ASTIL dan Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) PT ASTIL bersama Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., tidak memenuhi syarat melakukan kegiatan monopsoni; 2) putusan No. 106 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 tidak memiliki akibat hukum terhadap PT ASTIL dan Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si. Saran yang diberikan adalah agar KPPU lebih memaksimalkan dalam melakukan penyelidikan atau pemeriksaan perkara persaingan usaha dan kepada pemerintah untuk menetapkan Harga Patokan Petani (HPP) terhadap pasar rumput laut.

---

Indonesia regulates competition law in Law No. 5 of 1999, in which there are regulations regarding monopsony activities. In the case of PT ASTIL with Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., against KPPU, the Judge in his ruling stated that PT ASTIL together with Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., was not proven guilty for monopsony activities. With this court ruling, canceled the Commissions ruling which states that PT ASTIL together with Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., was proven guilty for monopsony activities and was fined Rp.3.200.000.000,00 (three billion two hundred million rupiah). This thesis discusses 2 (two) main issues, which are: 1) whether the court ruling No. 106 K / Pdt.Sus-KPPU / 2018 have fulfilled the monopsony element in Law No. 5 of 1999; 2) how is the legal consequences of court ruling No. 106 K / Pdt.Sus-KPPU / 2018 against PT ASTIL and Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si. The research method used in writing this thesis is juridical-normative, which emphasizes the use of legal norms in writing. The conclusions obtained are: 1) PT ASTIL together with Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., is not proven guilty for monopsony activities; 2) court ruling No. 106 K / Pdt.Sus-KPPU / 2018 has no legal consequences against PT ASTIL and Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si.,. The advice given is for KPPU to maximize in conducting investigations or examining competition cases and for the government to set farmers benchmark price for selling seaweed.

"

"Skripsi ini membahas mengenai penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam. Otorita Batam merupakan pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam berdasarkan Pasal 16 UU No. 7/2004 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Otorita Batam menunjuk PT Adhya Tirta Batam sebagai satu-satunya pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan kerja sama ini dibuat dalam perjanjian konsesi. Untuk membuktikan ketentuan yang diatur dalam UU No. 5/1999, harus ditegaskan terlebih dahulu termasuk yang dikecualikan atau tidak. Hal ini mengingat pengecualian tersebut bersifat mutlak. Pada prakteknya, PT Adhya Tirta Batam merugikan masyarakat karena mengurangi pemasangan sambungan meteran baru dan tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih. KPPU dalam perkara Nomor 11/KKPU-L/2008 memutuskan bahwa PT Adhya Tirta Batam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan KPPU belum sesuai dengan UU No. 5/1999. Meskipun PT Adhya Tirta Batam melakukan praktek monopoli, KPPU tidak dapat menghukumnya berdasarkan UU No. 5/1999. Hal ini dikarenakan penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam termasuk yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999. Oleh karena itu, KPPU hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap kebijakannya yang mengakibatkan praktek monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999.

---

This thesis discusses about the authorization of clean water management in Batam Island which belongs to Adhya Tirta Batam Corporation. Otorita Batam is the holder of clean water monopoly in the Batam Island based on Article 16 Law Number 7 Year 2004 which is more arrangement than Article 33 Constitution of Indonesia Year 1945. In implementing of this authority, Otorita Batam elects Adhya Tirta Batam Corporation as the only executive of clean water management in Batam Island and makes this cooperation in concession agreement. To proved the decision which manage in Law Number 5 year 1999, must explained first include which except or not. This is because the exclusions are absolute. In practice, Adhya Tirta Batam Corporation do damage to society because reduces the installation of new meter connection and didn’t do invest to increase the capacity of clean water. KPPU in case Number 11/KPPU-L/2008 decided that Adhya Tirta Batam Corporation is evidently legitimate and convincing break Article 17 Law Number 5 Year 1999. This research is a juridical-normative research, which the source of data obtained from secondary data that will be analyzed qualitatively. Results of this research showed KPPU’s decision isn’t appropriate with Law Number 5 Year 1999. Although Adhya Tirta Batam Corporation do monopoly practice, KPPU can’t punish them based on Law Number 5 year 1999. This condition is because of the authorization of clean water management in Batam Island belongs to Adhya Tirta Batam Corporation includes in exception Law Number 5 Year 1999. Therefore, KPPU only can give suggestions and considerations to government policy that causes monopoly practice as arranged in Article 35 letter e Law Number 5 Year 1999."

"Natural monopoly refers to a situation where only one business or one group of businesses controls the production and marketing of a good or service that is important to many consumers. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) is a state-owned company that plays a dominant role in the electricity industry in Indonesia. The results of this research show that PLN has a natural monopoly position in the downstream electricity industry in Indonesia. This monopoly occurs because the electricity industry is a sector that controls the lives of many people and has a significant impact on society. The state has an important role in regulating and supervising the monopoly to ensure the provision of reliable, affordable, and sustainable electricity services. The state's role in regulating natural monopolies is carried out through various institutions and policies, including the Ministry of Energy and Mineral Resources as the main regulator in the electricity sector. The state's goal is to maintain a balance between the public interest and the need for operational efficiency in the industry. In regulating natural monopolies, the state needs to exercise strong supervisory and regulatory functions. It aims to prevent abuse of monopoly power, ensure accessibility and fair prices for consumers, and encourage efficiency and innovation in the electricity industry. In addition, it is important for the state to encourage private sector participation and investment in electricity infrastructure to expand transmission coverage and improve overall system efficiency. This research provides a better understanding of natural monopoly in the downstream electricity industry in Indonesia and the role of the state in regulating it. The implication of these findings is the need for strong and transparent policies to maintain fairness of competition, protect consumers, and ensure adequate development of electricity infrastructure.

---

Monopoli alamiah merujuk pada situasi di mana hanya satu pelaku bisnis atau satu kelompok bisnis yang mengendalikan produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa yang penting bagi banyak konsumen. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan perusahaan milik negara yang memegang peran dominan dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLN memiliki posisi monopoli alamiah dalam industri hilir ketenagalistrikan di Indonesia. Monopoli ini terjadi karena industri ketenagalistrikan merupakan sektor yang mengendalikan kehidupan banyak orang dan memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi monopoli tersebut untuk memastikan penyediaan layanan listrik yang handal, terjangkau, dan berkelanjutan. Peran negara dalam mengatur monopoli alamiah dilakukan melalui berbagai lembaga dan kebijakan, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai regulator utama dalam sektor ketenagalistrikan. Tujuan negara adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kebutuhan efisiensi operasional dalam industri ini. Dalam mengatur monopoli alamiah, negara perlu menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan monopoli, memastikan aksesibilitas dan harga yang adil bagi konsumen, serta mendorong efisiensi dan inovasi dalam industri ketenagalistrikan. Selain itu, penting bagi negara untuk mendorong partisipasi sektor swasta dan investasi dalam infrastruktur ketenagalistrikan guna memperluas jangkauan transmisi dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang monopoli alamiah di industri hilir ketenagalistrikan di Indonesia dan peran negara dalam mengaturnya. Implikasi temuan ini adalah perlunya kebijakan yang kuat dan transparan untuk menjaga keadilan kompetisi, melindungi konsumen, dan memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai."

"Skripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang kewajiban penggunaan alat bongkar muat Gantry Luffing Crane. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas bongkar muat di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, Para terlapor yakni PT Pelabuhan Indonesia II dan PT Multi Terminal Indonesia mengeluarkan surat pemberitahuan pemakaian alat bongkar muat Gantry Luffing Crane secara bersama-sama di Dermaga 101, 101 utara, 102, 114 dan 115 bagi para pengguna jasa pelabuhan. Tindakan tersebut dirasa KPPU merupakan salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat karena PT Pelabuhan Indonesia II dan PT Multi Terminal Indonesia dinilai telah melakukan tying agreement dan praktik monopoli yang merugikan pengguna jasa pelabuhan. Dalam memutus perkara ini, KPPU menjatuhkan hukuman kepada mereka dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi yang dibuat dengan metode yuridis normatif ini meyimpulkan bahwa KPPU tidak tepat dalam memutus bersalah para terlapor dengan ketentuan mengenai tying agreement dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengingat surat pemberitahuan bukanlah termasuk dalam pengertian perjanjian.

---

This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision of Bussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloading equipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency and productivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties, PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter of notification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Crane together at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services. According the Commision, this case one form of unfair bussiness competition because PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done a tying agreement and monopoly practices that harm users port service. In deciding this case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridical method concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guilt of the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999, considering letter of the notification is not included in the definition of the agreement."

"Tesis ini membahas tentang afkir dini induk ayam yang dilakukan dua belas pelaku usaha ayam ras pedaging. Melalui Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016, KPPU menyatakan bahwa dua belas pelaku usaha melakukan kartel ayam. Akan tetapi dalam bandingnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2017/Pn Jkt.Brt menyatakan bahwa dua belas pelaku usaha tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 11 UU No. 5 tahun 1999, begitupun dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 yang menyatakan menguatkan putusan PN Jakarta barat. Putusan banding dan kasasi menyatakan bahwa dua belas pelaku usaha tidak terbukti melakukan kartel karena tidak terpenuhinya unsur perjanjian, karena mereka melakukan afkir dini induk ayam dilakukan atas instruksi Kementerian Pertanian. Terhadap permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek perkara, yaitu kesepakatan tanggal 14 September 2015 merupakan perjanjian, karena adanya voting, serta sebelum dibuat kesepakatan ditanyakan terlebih dahulu apakah pelaku usaha setuju/tidak, serta diadakan perundingan mengenai persentase afkir dini induk ayam. Hal ini menunjukkan adanya penawaran dan penerimaan, sebagaimana merupakan unsur kesepakatan dan mengikatkan diri dalam perjanjian. Selanjutnya, dalam perkara ini lebih tepat menggunakan state action doctrine, yaitu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (atau yang diberikan kewenangan) dari atau mewakili pemerintah akan dikecualikan dari ketentuan undang-undang persaingan. Akan tetapi, baik dalam putusan KPPU, PN Jakbar, dan Kasasi tidak menggunakan state action doctrine dalam putusannya maupun pertimbangannya.

---

This thesis discusses afkir dini Parent Stock agreement by twelve broiler businesses. Through KPPU Decision Number 02 / KPPU-I / 2016, KPPU stated that twelve business actors carried out chicken cartels. However, in its appeal, the Decision of the West Jakarta District Court Number 1 / Pdt.Sus-KPPU / 2017 / PN Jkt.Brt stated that twelve business actors were not proven to violate the provisions of article 11 of Law No. 5 of 1999, as well as in the Supreme Court Cassation Decision Number 444 K / Pdt.Sus-KPPU / 2018 which confirms the decision of the West Jakarta District Court. Appeals and cassation decisions state that twelve business actors have not been proven to have carried out a cartel because the agreement element was not fulfilled, because they carried out afkir dini parent stock based on the instructions of the Ministry of Agriculture. Based on above problems, this research using normative judicial method The results showed that the object of the case, namely the agreement dated September 14, 2015, was an agreement, because of voting, and before the agreement was made, it was asked first whether the business actor agreed / did not, and negotiations were held regarding the percentage of early hatchlings. This indicates the existence of an offer and acceptance, as an element of agreement and binding in an agreement. Furthermore, in this case it is more appropriate to use the state action doctrine, namely actions or actions taken by the government (or given authority) from or representing the government will be excluded from the provisions of the competition law. However, both in the decisions of the KPPU, West Jakarta District Court and Cassation the doctrine state action is not used in its decisions or considerations."

"Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Pokok permasalahan adalah bagaimana negara Amerika Serikat memberikan pengaturan mengenai monopoli dan monopolisasi, bagaimana berbagai instrumen hukum dari negara Amerika Serikat dapat diterapkan guna menganalisis dugaan penyalahgunaan posisi monopoli yang dilakukan Google dalam gugatan yang berjudul “United States of America v. Google LLC (Google)”, serta bagaimana instrumen usaha Indonesia menindaklanjuti tindakan yang dilakukan oleh Google seandainya kasus serupa terjadi dalam ranah persaingan usaha Indonesia. Hasil penelitian mendatangkan kesimpulan bahwa monopoli dalam hukum Amerika Serikat bukanlah suatu hal yang dilarang. Pelanggaran hukum persaingan usaha Amerika Serikat terjadi ketika pelaku usaha melakukan praktek monopoli, suatu bentuk penyalahgunaan posisi monopoli yang dimiliki pelaku usaha dengan terpenuhinya dua syarat yang terkandung dalam yurisprudensi. Kesimpulan lainnya yang dapat ditarik dari hasil penelitian adalah dalam hal penggunaan hukum Amerika Serikat dan Indonesia dalam menganalisis tindakan Google, ditemukan bahwa Google telah terbukti melakukan monopolisasi (praktek monopoli). Titik perbedaan dari penggunaan hukum kedua negara ini adalah bahwa instrumen hukum Amerika Serikat menilai Google melakukan monopolisasi hanya dalam pasar mesin pencarian, sedangkan instrumen hukum Indonesia menilai Google melakukan praktek monopoli dalam pasar mesin pencarian dan iklan pencarian. Adapun dalam penganalisisan dugaan monopolisasi, instrumen hukum Amerika Serikat perlu untuk segera menyepakati mengenai definisi dan kriteria exclusionary conduct. Sedangkan untuk negara Indonesia, dianggap perlu untuk KPPU memberikan edukasi mengenai monopoli dan praktek monopoli, untuk menambah wawasan masyarakat Indonesia serta mengurangi anggapan bahwa monopoli adalah suatu hal yang secara inheren dilarang oleh hukum Indonesia.

---

Research metodology used in this thesis is literary research with secondary data as the main source of data. The core problems of this thesis revolve around how United States of America regulates monopoly and monopolization, also the implementation of both United States’ and Indonesia’s anti-trust law in analyzing Google’s suspected monopolization as stated in “United States of America v. Google LLC (Google)” legal complaint. Research concludes that United States’ law condemns not monopoly but monopolization, a conduct in which a firm abuse its monopoly position and have met the two requirements as stated in jurisprudence. Research also concludes that both the implementation of United States’ and Indonesia’s anti-trust law in analyzing Google’s conduct have deemed Google for violating the law. The main difference between the implementation of the law from both countries lies upon the proven monopolization in relevant market. According to United States’ anti-trust law, Google conducted monopolization in only the market of search engine whilst according to Indonesia’s anti-trust law, Google has conducted monopolization in the market of both search engine and search advertising. In analyzing the allegation of monopolization, both countries have not yet fully created legal certainty. It is recommended for United States’ anti-trust law to define exclusionary conduct, and for Indonesia’s authority (KPPU) to educate the citizens of Indonesia about monopoly and monopolization, in order to expand the knowledge of Indonesians and removing the perception that monopoly is inherently prohibited by Indonesia law."

"Masuknya era globalisasi dalam bidang perdagangan merupakan titik majunya dunia persaingan dalam pasar perdagangan baik domestik maupun internasional. Dimana dalam dunia perdagangan tujuan untuk mencari keuntungan sebesarbesarnya terkadang menyebabkan munculnya tindakan anti persaingan yang salah satu diantaranya adalah tindakan monopoli. Di Indonesia tidak semua monopoli dilarang secara langsung oleh UU yang berlaku. Monopoli yang dilaksakan berdasarkan hukum adalah salah satu bentuk monopoli yang pelaksanaanya tidak dilarang. Monopoli berdasarkan hukum atau Monopoly by Law adalah pelaksanaan monopoli yang didasarkan pada pengaturan hukum tertentu. Pada umumnya monopoli berdasarkan hukum merupakan monopoli yang diberikan sebagai hak istimewa oleh negara kepada BUMN atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk untuk melaksanakan hak tersebut. Pemberian hak monopoli tersebut hanya terbatas pada produksi-produksi negara yang penting bagi hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara. Monopoli berdasarkan hukum juga dapat berbentuk monopoli yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan perintah dari sebuah peraturan tertentu. Pelaksanaan monopoli berdasarkan hukum seringkali disalahartikan dan dianggap sebagai celah oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab sebagai sebuah hak untuk menguasai pasar tanpa memperhatikan hakikat awal tujuan dibentuknya pengaturan ini. Penulis berpendapat bahwa monopoli berdasarkan hukum merupakan sebuah kebijakan negara yang memang murni bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan keberadaannya memang dibutuhkan negara. Akan tetapi pelaksanaan monopoli berdasarkan hukum tersebut harus tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tujuan awal dari dibentuknya monopoli berdasarkan hukum dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Maka dari itu pembatasan pelaksanaan monopoli berdasarkan hukum harus lebih dipertegas dan diperjelas sehingga terpisah dari pelaksanaan praktik monopoli.

---

The entry of the era of globalization in trade is an advance point in the competitive world market, both domestic and international trade. Where in the world trade, in order to seek profit maximization, sometimes results in the emergence of anti-competitive actions, in which one of them is an act of monopoly. In Indonesia not all monopolies are directly prohibited by applicable law. Monopolies that is held by a certain law is allowed by Indonesia's Competitive Law, but only applicable with some requirements. Monopoly by law is based on specific legal arragement. In general monopoly by law, the privillege of monopolization granted and provided by the state to the state agency or institutions established or designated to exercise such rights. Granting monopoly rights is confined to the productions of the State that are important to the livelihood of many and important to the State itself. Statutory monopoly or monopoly by law can also be a monopoly as the implementation of a certain laws and regulations.

Impelementation of the monopoly by law is often misunderstood and considered a gap by the unresponsible parties as a right to dominate the market regardless of the nature of the initial purpose of the establishment of this arrangement. The author argues that the monopoly by law is a state policy which is purely aimed at the welfare of the people of Indonesia and its presence is needed most. However, the implementation of monopoly by law or statutory monopoly should remain in line with laws and regulations that govern them so that the original purposes of the establishment of a monopoly by law can be felt by the people of Indonesia. Thus the limitation of the implementation of statutory monopoly should be more emphasized and clarified so that apart from implementing monopolistic practices."