Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan rumah susun merupakan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam usaha relokasi untuk memindahkan warga dari rumah tapak ke rumah susun. Perbedaan asal tersebut merupakan dampak dari relokasi yang mengakibatkan adanya perbedaan motivasi antar individu atau kelompok dalam berkegiatan. Kegiatan tersebut salah satunya aktivitas berkumpul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode obervasi lapang, in-depth interview dengan metode penetapan informan dengan cara mewawancarai gate keeper terlebih dahulu, triangulasi sebagai upaya untuk memvalidasi jawaban informan melalui kajian pustaka, hasil observasi lapangan, dan jawaban informan lain mengenai topik yang sama. Hasil dari Pola organisasi spasial yang tercipta di rumah susun terjadi pada periode waktu yaitu harian, mingguan dan bulanan, dimana aktivitas formal dibentuk oleh pihak lain sedangkan aktivitas informal diciptakan sendiri oleh pelaku. Pemanfaatan ruang publik terjadi di lantai dasar rusunawa, pemanfaatan ruang semi-publik terjadi di lantai unit hunian, dan pemanfaatan ruang privat terjadi di dalam unit hunian. Teritori membantu penghuni rumah susun dalam menyatakan wilayahnya dengan cara menciptakan simbol-simbol fisik dan khayal yang mempengaruhi kekuatan dari pelaku.

---

The construction of flats is a step taken by the DKI Jakarta Provincial Government in an effort to relocate residents from the house to the apartment. The origin difference is the impact of relocation which results in differences in motivation between individuals or groups in activities. One of the activities is gathering activities. This research is a qualitative research Data collection techniques carried out in this study using the field observation method, in-depth interviews with informant determination methods by interviewing the gatekeeper first, triangulation as an attempt to validate the answers of informants through literature review, field observations, and answers to other informants on the same topic. Results from spatial organizational patterns created in flats occur in a period of time, namely daily, weekly and monthly, where formal activities are formed by other parties while informal activities are created by the perpetrators themselves. The use of public space occurs on the ground floor of a flat, the use of semi-public space occurs on the floor of the residential unit, and the use of private space occurs within the residential unit. Territories help residents of flats to declare their territory by creating physical and imaginary symbols that affect the strength of the perpetrator."

"ABSTRAKPembangunan kota baru mandiri Bumi Serpong Damai City yang berada di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan menyebabkan adanya perubahan pemanfaatan lahan dan adanya arus penduduk yang masuk ke kawasan ini. Hal ini berpengaruh kepada perkampungan asli yang termasuk dalam kawasan pembangunan BSD City, yaitu Lengkong Ulama, Lengkong Gudang, dan Lengkong Wetan. Alih fungsi lahan yang terjadi di kampung tersebut, dan juga perubahan proporsi penduduk perkampungan yang kemudian merubah kondisi sosial kampung-kampung di Kecamatan Serpong dapat tergambarkan pada tatanan spasial aktivitas berkumpul dari generasi ke generasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode obervasi lapang, in-depth interview dengan metode penetapan informan dengan cara snowballing, triangulasi sebagai upaya untuk memvalidasi jawaban informan melalui kajian pustaka, hasil observasi lapangan, dan jawaban informan lain mengenai topik yang sama. Hasil dari organisasi spasial yang terbentuk adalah adanya sistem gravitasi titik di lokasi-lokasi berkumpul untuk kegiatan keagamaan, adat-istiadat, musyawarah, dan kegiatan sosial. Kampung yang jauh dari kawasan pusat BSD City dan memiliki nilai kultural yang kuat seperti Lengkong Ulama secara umum mampu mempertahankan tatanan spasial kegiatan berkumpul yang dimiliki, hal ini dikarenakan perubahan pemanfaatan lahan yang tidak terlalu intensif di sekitar kampung dan proporsi penduduk warga asli yang masih lebih banyak. Berbeda dengan Lengkong Gudang dan Lengkong Wetan yang berada di dalam kawasan pusat BSD City, terjadi perubahan pemanfaatan lahan yang intensif dan proporsi penduduk pendatang yang lebih banyak, sehingga terdapat sistem gravitasi titik yang mulai memudar seperti kegiatan adat yang sudah tidak dilakukan.

---

ABSTRACTBumi Serpong Damai City, a New Town Development in Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan is causing many changes in land usage in its development area and also a flow of immigrants into this area. This phenomenon also causing several rural settlements or kampung in this area to change in terms of land usage and population proportions, these kampung, namely Lengkong Ulama, Lengkong Gudang and Lengkong Wetan. The mentioned changes in land usage and locals immigrants population proportions are affecting the social condition in communal and gathering activities within the kampung and can be explained by its spatial organization across generations. Methods in data gathering and data analysis in this research are done by qualitative methods, by utilising in depth interview with informant recruitment by snowballing sampling. Triangulation methods in analysis is used to achieve credibility of the information. The results are, spatial organization of point gravitation systems are often found in many place of prayers, admnistrative building, public area, and informal gathering places such as cafetaria or security posts, within the kampung. There are spatial variations between these three kampung and changes periodically alongside the development of BSD City. Kampung that retains it cultural value and have a consistent gravitational system is found far from BSD City 39 s first and central development area, while kampung that has a diminishing cultural value and fading point gravitational system are found within BSD City central development area."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota PembinaYayasan dengan mencoba meneliti Undang-Undang Yayasan dan Standard AktaYayasan sebagai pedoman teknis pembuatan atau pengesahan Akta PendirianYayasan. Pengangkatan anggota Pembina yayasan diatur dalam Pasal 28 Ayat (3)Undang-Undang Yayasan walaupun tidak secara explisit termasuk dalam wewenangpembina dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Yayasan. Terkait denganpemberhentian anggota Pembina Yayasan baru diatur di dalam Standar Akta YayasanPasal 8 Ayat (2) huruf d yang mana perumusan kewenangan Pembina nampak kurangjelas. Hal ini bisa menjadi celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan beritikad buruk untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Oleh karena itu,sebaiknya Undang-Undang Yayasan direvisi kembali menjadi undang-undang yangbetul-betul mengikat, tegas, dan jelas guna mengakomodir kepastian hukum sertamenghindari permasalahan hukum yang secara lazim sering terjadi pada yayasan dansecara khusus terjadi pada organ yayasan yaitu Pembina, mengingat Pembinamerupakan organ tertinggi di dalam suatu Yayasan. Selanjutnya mengenai syarat,mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diaturdalam Standar Akta Yayasan Pasal 10 dan 11. Terakhir mengenai efektifitaskeberlakuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diatur dala Pasal 19Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the appointment and dismissal of foundation?s trusteesthrough examining the Foundation Law and Foundation document standard. thefoundation's trustee appointment is arranged in paragraph 28 Verse (3) Law offoundation eventhough it is not explicitly included to the trustees authorities inparagraph 28 verse 2 in Law of Foundation. Regarding the dismissal of the newtrustee members Associated with the dismissal of members of the FoundationTrustees set new standards in the Foundation Deed of Paragraph 8 verse (2) letter bthat the formulation of Trustees authority seems not clearly explaind in theFoundation document standard. This could be a legal loophole for those who are notresponsible and act in bad faith to take advantage of the opportunity. Therefore, thelaw of Foundation is advised to be revised and re -evaluated in terms of validity andclarity in order to accommodate the legal certainty, and also avoiding the commonlegal issues or problems occur in foundation, particularly in the foundation's organ,which is trustee, the highest organ in foundation structure.Furthermore, therequirements, mechanisms and procedures for the appointment and dismissal ofTrustees Deed of Foundation Standards set in Paragraph 10 and 11. Newsletterregarding the effectiveness of the enforceability of the appointment and dismissal ofTrustees are set out in Paragraph 19 Verse (2) of Government Regulation No. 2 of2013. The method applied in this research is normative juridical."

"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Pendirian yayasan oleh orang asing menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pendirian Yayasan tersebut dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Yayasan didirikan oleh orang asing atau bersamasama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah yang diundangkan bulan September tahun 2008 yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Permasalahan pokok mengenai syarat atau kriteria orang asing selaku pendiri atau sebagai organ yayasan dalam pembuatan akta notaris mengenai pendirian yayasan di Indonesia dan peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Yayasan yang didirikan oleh orang asing untuk memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan, dilihat dari sudut jenisnya, adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data sekunder. Dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dengan cara mengamati penerapan ketentuanketentuan hukum tersebut dalam praktik dan melakukan wawancara dengan para narasumber. Dalam Undang-Undang mengenai Yayasan dimungkinkan bagi orang asing mendirikan Yayasan dan menjadi anggota dalam organ Yayasan dengan syarat mempunyai Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) sebagai syaratnya. Peran Notaris dalam Pendirian Yayasan oleh Orang Asing yakni dalam pembuatan akta pendiriannya hingga mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

Foundation is corporation which consists from asset which divided and utilized to reach specific purpose in social, religion, and human aspect, which hasn’t members. Establishing foundation by foreigner based on Law Number 16 Year 2001 juncto Law Number 28 Year 2004 about Foundation. Foundation which established by one or more by divide as partial of asset from builder, as early asset. Establishing such Foundation is accomplished by notary act which made in Indonesia language. In case about Foundation which established by foreigner or together with foreigner, about terms and provision of such Foundation is regulated in Government Regulation Number 63 Year 2008. Main problems about terms or criteria of foreigner as establisher or as Foundation organ in making notary act to establishing foundation in Indonesia and Notary role in making Act of Foundation which established by foreigner to obtain ratification from Law and Basic Human Rights Minister of Republic Indonesia. Research is performed, is viewed from its type, that library research which normative juridical in nature, research which more focused on secondary data. Continued by research to primary data by observe application such law provisions in practical and interviews by informant. In Law about Foundation is possible for foreigner which establish and become as member in Foundation organ by provision must own Temporary Living Permit Card (KITAS) as its provision. Role of Notary in Establishing of Foundation by Foreigner especially in Making its establishing act until obtain ratification by Law and Basic Human Rights Minister of Republic Indonesia."

"Tesis ini membahas sengketa pengangkatan pengurus cabang yayasan yang disebabkan karena adanya ketentuan Anggaran Dasar yang dilalaikan oleh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian deskritif analitis yang bersumber pada studi dokumen. Hasil dari penelitian menemukan bahwa banyak ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan disebabkan oleh latar belakang sejarah pembentukan yayasan tersebut sebagai badan hukum.Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pengangkatan pengurus cabang yang dilakukan melalui mekanisme yang tercantum dalam Anggaran Dasar adalah sudah tepat dan benar. Penyesuaian Anggaran Dasar seperti yang diwajibkan oleh undang-undang harus segera dilakukan untuk memberi kepastian dan jaminan hukum.

---

This tesis discuss a conflict arise from the appointment of branch management of a foundation resulted from neglection of rules on its Article of Association by each party. This research uses descritive analysis which is based on library study. The result of this research found that many of the rules in the foundation?s Article of Association contradict with the rules required by Indonesian Laws specifically the laws that govern the establishment of a foundation in Indonesia. This is as a result of history which govern the forming of foundation in Indonesia before the law of foundation itself formed and in place as a law.The result of this research also found that the Verdict of District Court was truely correct because the appointment of head branch management was complied with its Article of Association thus Branch Board Meeting is the only mechanism to do so. By adapting the Article of Association to the rule required by the Indonesian Law of the establishment of foundation will give more certainty and assurance of law."

"Pemuda merupakan elemen terpenting dari pondasi bagi setiap Negara, tak terkecuali di Indonesia. Banyak sudah sejarah besar bangsa Indonesia merupakan hasil dari kontribusi dan peran serta pemuda mulai dari peristiwa kebangkitan Indonesia, Sumpah Pemuda, peristiwa kemerdekaan sampai pada gerakan mahasiswa dan pemuda pada reformasi tahun 1998. Semua peristiwa-peristiwa diatas mencatatkan sejarah pergerakan pemuda di Indonesia dengan tinta emas. Sedangkan DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia, dimana segala pusat aktivitas ekonomi, politik bangsa Indonesia dan segala macam kejadian-kejadian besar diawali dari Jakarta. Setiap gejolak yang terjadi baik secara politik maupun ekonomi yang terjadi di Jakarta akan sangat berdampak bagi stabilitas nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemuda dan Jakarta merupakan dua hal yang sangat strategis dan menarik untuk dikaji. Untuk itu dalam mensikapi fenomena diatas perlu adanya arah pemberdayan pemuda yang tepat dalam menggali potensi pemuda sesuai dengan karakter yang dimilikinya.Penelitian ini berfokus pada bagaimana karakter dan potensi yang dimiliki oleh para penuda yang aktif dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), karena memang pemuda-pemuda inilah yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini. Juga bagaimana program dan kebijakan pemerintah selama ini dan strategi pemberdayaan pemuda kedepan. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama ini perannya sangat membantu dalam pemberdayaan pemuda di DKI Jakarta ini, meskipun dirasakan perannya belum secara optimal.Untuk itu kedepan diperlukan strategi yang lebih baik dan matang dalam perencanaan programnya yang tentu disesuaikan dengan kemampuan pengurus dan OKP masing-masing. Dalam menjalankan strategi pemberdayaan pemuda, OKP di DKI Jakarta perlu melakukan tiga langkah yaitu : proses penyadaran, proses pengkapasitasan dan proses pemberdayaan. Dari penelitian, Proses pemberdayaan terhadap pemuda, sudah berjalan namun dirasakan kurang optimal. Strategi kedepan yang dilakukan untuk proses pemberdayaan pemuda : menjalin kerjasama dengan instansi dengan lebih massif, untuk itu diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pihak OKP, senantiasa menyebarkan nilainilai OKP kesemua pengurus dan anggota organisasi, meningkatkan kesolidan internal organisasi, memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan pemuda dan masyarakat. Pemuda merupakan elemen terpenting dari pondasi bagi setiap Negara, tak terkecuali di Indonesia. Banyak sudah sejarah besar bangsa Indonesia merupakan hasil dari kontribusi dan peran serta pemuda mulai dari peristiwa kebangkitan Indonesia, Sumpah Pemuda, peristiwa kemerdekaan sampai pada gerakan mahasiswa dan pemuda pada reformasi tahun 1998. Semua peristiwa-peristiwa diatas mencatatkan sejarah pergerakan pemuda di Indonesia dengan tinta emas. Sedangkan DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia, dimana segala pusat aktivitas ekonomi, politik bangsa Indonesia dan segala macam kejadian-kejadian besar diawali dari Jakarta. Setiap gejolak yang terjadi baik secara politik maupun ekonomi yang terjadi di Jakarta akan sangat berdampak bagi stabilitas nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemuda dan Jakarta merupakan dua hal yang sangat strategis dan menarik untuk dikaji. Untuk itu dalam mensikapi fenomena diatas perlu adanya arah pemberdayan pemuda yang tepat dalam menggali potensi pemuda sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana karakter dan potensi yang dimiliki oleh para penuda yang aktif dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), karena memang pemuda-pemuda inilah yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini. Juga bagaimana program dan kebijakan pemerintah selama ini dan strategi pemberdayaan pemuda kedepan. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama ini perannya sangat membantu dalam pemberdayaan pemuda di DKI Jakarta ini, meskipun dirasakan perannya belum secara optimal. Untuk itu kedepan diperlukan strategi yang lebih baik dan matang dalam perencanaan programnya yang tentu disesuaikan dengan kemampuan pengurus dan OKP masing-masing. Dalam menjalankan strategi pemberdayaan pemuda, OKP di DKI Jakarta perlu melakukan tiga langkah yaitu : proses penyadaran, proses pengkapasitasan dan proses pemberdayaan.Dari penelitian, Proses pemberdayaan terhadap pemuda, sudah berjalan namun dirasakan kurang optimal. Strategi kedepan yang dilakukan untuk proses pemberdayaan pemuda : menjalin kerjasama dengan instansi dengan lebih massif, untuk itu diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pihak OKP, s enantiasa menyebarkan nilainilai OKP kesemua pengurus dan anggota organisasi, meningkatkan kesolidan internal organisasi, memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan pemuda dan masyarakat.

---

The youth is an important element of the national foundation in everycountry, included Indonesia. Many historical events of this country which have been the result of the contribution and participation of its youth, from the resurgence of Indonesia, the Youth Declaration, the Independence of Indonesia to the student and youth movement in the Reformation in 1998. Those events underlining the importance of the youth movement history in Indonesia Jakarta is the capital city of the Republic of Indonesia, in which all of the economy and politic activities are centralized and many significant events were begun in this city. Every dynamic which happen in either politic or economy in Jakarta will affect the national stability. Therefore, it can be concluded that the youth and Jakarta are two strategic and interesting things to be discussed. For this reason, it is needed an appropriate direction of the youth empowerment in digging out the youth?s potencies based on their characteristics.This research is focused on how the characteristics and potencies of youth who are active in the youth organizations. Since in the future, they will be the leader of this country. It is also analyzed the role of the government program and policies, and also its strategy in the empowerment of the youth. The youth organizations actually have supported the youth empowerment in Jakarta but their role has not been optimum yet. Furthermore, in the future, it is needed a better and well-planned strategy based on the ability of the youth organizations and its members. In implementing the strategy of the youth empowerment, the youth organizations in Jakarta have to follow these three processes: raising awareness, enhancement of capacity, and empowerment.From this research, it is concluded that there is a process of youth empowerment but has not run well. So, the future strategies of the youth empowerment will be: a more massive coordination with the local government, regular internalization of the youth organization value to its members, enhance the internal bond, make a priority in the events that can directly affect to the youth and society empowerment."

"Dalam arisan, terdapat hubungan perikatan antara anggota arisan dengan ketua atau pemilik arisan terkait. Adapun umumnya, arisan dilaksanakan hanya dengan adanya kesepakatan secara lisan antara anggota dan ketua. Kegiatan arisan online tidak luput dari berbagai masalah seperti lalainya para pihak dalam melaksanakan kewajibannya. Skripsi ini akan secara spesifik membahas perkara pada putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt mengenai arisan online. Pemilik arisan dalam putusan merupakan seseorang yang belum cakap untuk melakukan hubungan hukum perikatan. Terlebih, pemilik arisan memberikan pernyataan yang tidak benar mengenai arisannya kepada anggota-anggota arisannya. Kedua hal tersebut tentu saja mempengaruhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 46 ayat (2) PP PSTE. Atas kelalaian pemilik arisan yang tidak membayarkan uang arisan anggotanya, anggota arisan akhirnya mengajukan gugatan kepada pemilik arisan. Atas gugatan tersebut, hakim atas dasar keadilan dan kepatutan memutus bahwa anggota arisan akan mendapatkan ganti rugi sebesar uang arisan yang disetorkannya kepada pemilik arisan. Di lain sisi, bunga konventional dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi oleh Hakim karena tidak berdasar oleh hukum. Hal tersebut tidaklah benar adanya karena sebenarnya telah diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata. Di lain sisi, keputusan Hakim dibuat berdasarkan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Skripsi ini akan membahas keabsahan perjanjian arisan online, pengajuan gugatan wanprestasi, dan konsep ganti rugi dalam putusan tersebut.

---

In arisan, there is an engagement relationship between members of the arisan and the chairman or owner of the arisan. In general, arisan is carried out only with an oral agreement between the members and the chairman. Online arisan activities are not free from various problems such as the negligence of the parties in carrying out their obligations. This thesis will specifically discuss the case in decision Number 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt regarding online social gathering. The owner of the arisan in the decision is someone who is not yet competent to enter into a legal relationship. Moreover, the owner of the arisan gave incorrect statements regarding his arisan to his arisan members. Both of these affect the legal terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and Article 46 paragraph (2) PP PSTE. Due to the negligence of the arisan owner who did not pay the arisan members' money, the arisan member finally filed a lawsuit against the arisan owner. Based on the lawsuit, the judge on the basis of fairness and propriety decided that the members of the arisan would receive compensation in the amount of the arisan money that they deposited with the arisan owner. On the other hand, conventional interest in the agreement is not fulfilled by the Judge because it is not based on law. This is not true because in fact it has been regulated in Article 1246 of the Civil Code. On the other hand, judge decisions are made based on their authority as stipulated in the Judicial Powers Law. This thesis will discuss the validity of the online arisan agreement, filing a default lawsuit, and the concept of compensation in the decision"

"

Tesis ini memaparkan evaluasi Greenpeace terhadap lingkungan. Evaluasi lingkungan dilihat dari sisi linguistik dengan menelaah sistem appraisal dari ranah sikap dan graduasi. Data dalam penelitian ini adalah tulisan dalam kampanye Greenpeace yang terdapat dalam laman Greenpeace International. Penelitian dengan ancangan kajian wacana ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menelaah transitivitas (Halliday, 2013) dan sistem appraisal (Martin dan White, 2005) dari ranah sikap yaitu afeksi, penghakiman dan apresiasi serta ranah graduasi yaitu fokus dan daya. Sementara itu, presentase dalam yang dilakukan dengan menggunakan UAM Corpus (O’Donnell, 2007) sebagai landasan untuk melihat kecenderungan penilaian Greenpeace dari penganotasian sikap dalam klausa dan menganotasi graduasi. Hasil dari penelitian ini adalah Greenpeace mengevaluasi lingkungan dengan menghakimi entitas-entitas tertentu yang tindakannya berdampak bagi lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dari kecenderungan penilaian Greenpeace adalah menghakimi entitas-entitas tertentu dengan cara yang kuat dari banyaknya penghakiman (judgement) yang direalisasikan dari penggunaan klausa material dan daya dengan skala naik (up scale force) yang direalisasikan dari penggunaan derajat superlatif. Dengan demikian, Greenpeace meyakinkan pembaca dalam kampanyenya melalui penilaian terhadap lingkungan.

---

The goal of this study is to find out the way Greenpeace evaluating environment. The evaluation can be explained by  doing research in appraisal which were attitude and graduation. The data of this study is the campaign of Greenpeace which was written on the site of Greenpeace International.  The approach of this study is discourse analysis by using qualitative method.  The qualitative method used transitivity (Halliday, 2013) and appraisal system (Martin dan White, 2005. Moreover, attitude such as affect, judgement and appreciation and graduation such as force and focus are the aim to examine the evaluation of Greenpeace's campaign. Meanwhile, the percentage that was presented by using UAM Corpus (O’Donnell, 2007) was applied as the basic to examine clauses, attitude and graduation. The results of this study show that Greenpeace evaluates the environment by judging the entities whose actions have impacts to the environment. Greenpeace have tendency to use judgement by using material clauses on their site. Furthermore, they also likely use up scale force which make their evaluation stronger. Hence, Greenpeace's evaluation in their campaign can convince the readers.

"

"Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dimana Apoteker melaksanakan praktik kefarmasian. Seiring perkembangan di bidang kefarmasian, orientasi pelayanan kefarmasian mengalami perubahan. Pelayanan kefarmasian yang semula berorientasi pada pengelolaan obat sebagai komoditi kini telah bergeser menjadi pharmaceutical care. Agar pelayanan kesehatan terjamin sebagai kebutuhan masyarakat, jumlah penyelenggaraan sarana dan praktek kesehatan mengalami peningkatan. Peningkatan yang pesat ini akhirnya menimbulkan kompetisi antara apotek dalam suatu wilayah. Tujuan mengetahui tata cara dan persyaratan pengurusan perpindahan Apotek agar jika tingkat kompetisi di suatu daerah sudah terlalu tinggi maka perpindahan lokasi Apotek dapat dijadikan pertimbangan untuk menghindarkan diri dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fungsi utama Apotek sebagai unit layanan kesehatan karena mengutamakan fungsi sebagai unit bisnis, kedua fungsi ini harus dijalankan dengan seimbang.. Tata cara pengurusan perpindahan Apotek dari suatu daerah ke daerah lain adalah sama, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017. Persayaratan yang perlu dilengkapi untuk mengurus perpindahan Apotek dari suatu daerah ke daerah lain adalah berbeda untuk tiap-tiap daerah sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing.

---

Pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmacists carry out pharmaceutical practices. Along with developments in the field of pharmacy, the orientation of pharmaceutical services has changed. The pharmaceutical service that was originally oriented to the management of medicine as a commodity has now shifted to pharmaceutical care. In order for health services to be guaranteed as a public need, the number of administering health facilities and practices has increased. This rapid increase has finally led to competition between pharmacies in a region. The purpose of knowing the procedures and requirements for the transfer of pharmacies so that if the level of competition in an area is too high then the location of the pharmacy can be taken into consideration to avoid practices that are not in accordance with the main function of the Pharmacy as a health service unit because it prioritizes its function as a business unit. , these two functions must be carried out in a balanced manner. The procedures for managing the transfer of pharmacies from one area to another are the same, namely in accordance with the Minister of Health Regulation Number 9 of 2017. The requirements that need to be completed to manage the movement of pharmacies from one area to another are different for each region in accordance with the provisions of each region."

"Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasikan dan menggambarkan pemanfaatan perpustakaan umum oleh pemakai Perpustakaan The Japan Foundation. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pada penelitian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan perpustakaan umum oleh pemakai Perpustakaan The Japan Foundation. Faktor-faktor tersebut adalah profil pemakai, frekuensi kunjungan pemakai perpustakaan, jenis katalog yang dimanfaatkan, layanan perpustakaan yang dimanfaatkan oleh pemakai perpustakaan, dan sumber informasi yang dimanfaatkan oleh pemakai perpustakaan, Penelitian ini menggunakan 94 responden.Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan profil pemakai perpustakaan, seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan warga negara; tingkat pemanfaatan perpustakaan yang paling tinggi berdasarkan umur: 21-25 tahun yaitu 57,45%, jenis kelamin: wanita 70,21%, pekerjaan: mahasiswa dan non mahasiswa yaitu 70,2%, dan warga negara: Indonesia 97,87%. Kedua, berdasarkan frekuensi kunjungan pemakai perpustakaan hasilnya adalah 41,49% untuk jarang ke berkunjung ke Perpustakaan. Ketiga, berdasarkan pemanfaatan layanan katalog yaitu 62%, Keempat, berdasarkan layanan perpustakaan yang dimanfaatkan, seperti pemanfaatan layanan referensi 73%, pemanfaatan layanan audio visual yaitu 41,49%, pemanfaatan layanan siaran TV NHK yaitu 54,26%. Selanjutnya, layanan perpustakaan yang diberikan Perpustakaan The Japan Foundation membantu pemakai perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi yaitu 60,22% untuk sangat membantu, meminta bantuan staf perpustakaan ketika pemakai perpustakaan kesulitan mencari informasi yaitu 60,61%, kelengkapan layanan Perpustakaan The Japan Foundation adalah cukup Iengkap 78,72%. Kelima, sumber informasi yang paling dimanfaatkan pemakai perpustakaan seperti koleksi referensi adalah kamus 74%, koleksi audio visual yang paling dimanfaatkan adalah kaset video tentang Jepang 74%, koleksi-koleksi perpustakaan lain yang dimanfaatkan oleh pemakai adalah 95% pada majalah, dan kelengkapan koleksi buku yang dipilih oleh pemakai adalah 71% untuk cukup lengkap.

---

The aim of the study is to identify and describe the use of public library by Japan Foundation library. This research is descriptive research. In this research, there are some factors influencing the use of public library by Japan Foundation library. The factors are user profile, library visit, sort of catalog needed by user, information resources used by user and library services used by user. This research had 94 respondents who have been library member.

The results of this research are based on user profile such as age, gender, job, and nationality; the most use of library based on age is 21-25 years old 57,45%, gender is women 70,21%, job is university and high school students 70,2%, and nationality is Indonesian 97,87%. Second, based on library visit, the result is 41,49% for rarely to come to the library. Third, based on catalog's service is 62%. Fourth, based on use of library's services such reference service is 73%, audio visual's service is 41,49%, NHK program's service is 54,26%.

Then, library's services given by Japan Foundation's Library, Jakarta help the users to meet them need are 60,22%, ask for help to library's staff when user have a problem for looking information is about 60,61%, completeness of Japan Foundation Library, Jakarta services are enough complete 79%. Fifth, the most use information resources used by user such as reference collection is dictionary 74%, the most use of audio visual collection is video about Japan 74%, the other library collections which the most used by user is 95% for magazine and the completeness of book's collection which chosen by user is enough complete 71%."