Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Negara wajib memberikan subsidi angkutan udara kargo kepada Badan Usaha Angkutan Udara berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan non-BUMN. Pemberian ini dilakukan dengan pemberlakuan kewajiban pelayanan publik. Subsidi angkutan udara kargo sebagai bagian dari program Jembatan Udara dilaksanakan oleh pemerintah melalui penugasan kepada BUMN yang bergerak di bidang angkutan udara dan/atau Badan Usaha Angkutan Udara melalui pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait penerapan pemberian subsidi angkutan udara kargo sebagai kewajiban pelayanan publik berdasarkan kerangka hukum pelayanan publik di Indonesia; perbandingan pelaksanaan subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Uni Eropa, Malaysia, dan Australia; dan kaitan antara penerapan subsidi angkutan udara kargo terhadap Badan Usaha Angkutan Udara non-BUMN dengan kerangka kewajiban pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara menarik asas hukum tertulis maupun tidak tertulis dan perbandingan terhadap pelaksanaan subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Uni Eropa, Malaysia, Australia. Simpulan penelitian ini yaitu subsidi angkutan udara kargo merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik di Indonesia sesuai dengan kerangka hukum pelayanan publik di Indonesia; terdapat perbedaan antara subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan kewajiban pelayanan publik sejenis di Uni Eropa, Malaysia, dan Australia berdasarkan sistem pemilihan badan usaha angkutan udara, penyelenggara, dan bentuk subsidi yang diberikan; dan kaitan antara pemberian subsidi angkutan udara kargo terhadap badan usaha angkutan udara non-BUMN dalam Kerangka Kewajiban Pelayanan Publik di Indonesia dapat dilihat melalui pergeseran paradigma pelayanan publik di Indonesia dan berdasarkan konsep tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum administrasi negara di Indonesia.

---

ABSTRACT

---

The state is obliged to subsidize cargo air transport to Air Transport Business Entities in the form of State-Owned Enterprises (SOEs) and non-SOEs. This provision is carried out by the application of public service obligation. Cargo air transport subsidy as part of the Air Bridge program are carried out by the government through assignments to SOEs engaged in air transportation and/or Air Transport Business Entities through the selection of other service providers in accordance with statutory provisions. This study attempts to analyze the problems related to the implementation of subsidized cargo air transport as a public service obligation based on the legal framework of public services in Indonesia; comparison of the implementation of cargo air transport subsidy in Indonesia with the implementation of public service obligation in the European Union, Malaysia and Australia; and the connection between the application of cargo air transport subsidy to non-SOEs Air Transport Business Entities with the framework of public service obligations in Indonesia. This research is a normative juridical method by drawing written and unwritten legal principles and comparing the implementation of cargo air transport subsidy in Indonesia with the implementation of public service obligations in the European Union, Malaysia, and Australia. The conclusions obtained from this study are that cargo air transport subsidy are part of the public service obligation in Indonesia in accordance with the legal framework of public services in Indonesia; there is a difference between cargo air transport subsidy in Indonesia and similar public service obligation in the European Union, Malaysia and Australia based on the system of selecting air transport business entities, organizers, and the form of subsidies provided; and the link between providing air cargo air transport subsidy to non-SOEs air transport business entities in the Public Service Obligation Framework in Indonesia can be seen through the paradigm shift in public services in Indonesia and based on the concept of government legal action based on administrative law in Indonesia.

"

"This study aims to assess and evaluate the business model of airlines as an air cargo terminal operator. Correspondingly, to analyze the business model, the airline is run as an air cargo terminal operator on its own compared to if the cargo services outsourced to other parties at the terminal. This research uses a case study approach with PT. Garuda Indonesia, as the object or context of the study. PT. Garuda Indonesia Tbk is the only one of the airlines in Indonesia that operates as non-integrated cargo services and manages air cargo terminal service. The analysis will conduct by performing financial analysis and comparative study analysis. After that, scenario and sensitivity analysis will lead and decided the priority of air cargo business. The result is when the company decides to outsource the business to the other party is better than if they run by themselves. From the sensitivity and scenario analysis results, it shows that all the scenarios of the outsourced still better compared to if they run their business by themselves. The implications obtained from the research is they got more benefit from cost-efficiency and revenue enhancement.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi model bisnis maskapai penerbangan sebagai operator terminal kargo udara. Sejalan dengan itu, untuk menganalisis model bisnis, maskapai ini dijalankan sebagai operator terminal kargo udara sendiri dibandingkan dengan jika layanan kargo di-outsourcing ke pihak lain di terminal. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan PT. Garuda Indonesia, sebagai objek atau konteks penelitian. PT. Garuda Indonesia Tbk adalah satu-satunya maskapai penerbangan di Indonesia yang beroperasi sebagai layanan kargo non-terintegrasi dan mengelola layanan terminal kargo udara. Analisis akan dilakukan dengan melakukan analisis keuangan dan analisis studi banding. Setelah itu, analisis skenario dan sensitivitas akan memimpin dan memutuskan prioritas bisnis kargo udara. Hasilnya adalah ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan outsourcing bisnis ke pihak lain lebih baik daripada jika mereka menjalankannya sendiri. Dari hasil analisis sensitivitas dan skenario, itu menunjukkan bahwa semua skenario outsourcing masih lebih baik dibandingkan dengan jika mereka menjalankan bisnis mereka sendiri. Implikasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah mereka mendapat lebih banyak manfaat dari efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan."

"Peran jasa transportasi udara di Indonesia meningkat secara signifikan sejak awal tahun 2000. Salah satu penyebabnya adalah deregulasi industri jasa penerbangan. Namun demikian, hubungan antara pertumbuhan pengguna jasa transportasi udara dan pembangunan ekonomi regional di Indonesia belum jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkeskplorasi dampak ekonomi dari tumbuhnya penggunaan jasa transportasi udara terhadap pembangunan ekonomi regional di Indonesia. Observasi dilakukan terhadap 52 bandara di Indonesia, dengan menggunakan metode regresi panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penumpang dan kargo memberikan dampak positif terhadap indikator pertumbuhan ekonomi, yaitu PDRB per-kapita dan serapan tenaga kerja. Deregulasi industri jasa penerbangan mendorong peningkatan manfaat ekonomi dari tumbuhnya pengguna transportasi udara.

---

The role of air transport service in Indonesia has increased significantly since 2000. One of the main causes is the deregulation of air transportation industry. However, the relationship between air transportation growth and regional economics development is unclear. This study seeks to explore the economic impact from the growing number of air transportation usage to the regional economic development in Indonesia. Fifty-two airports are the units of observation with the use of panel regression methods. The result reveals that the growth of passenger and cargo impact the economic growth indicators positively, including GDP per-capita and employment. The deregulation of air transportation industry boosts the economics benefits obtained from the growing users of air transport services."

"Most of air cargo carriers in Indonesia domestic market are using single pricing strategy and not considering booking time for space pricing. It could be a challenge to optimize the revenue of air cargo carriers. This research aims to optimize air cargo revenue using dynamic pricing strategy by considering different booking time or sales period. This research conducts an empirical analysis of air cargo pricing strategy for Garuda Indonesia on particular significant routes. It concludes that Garuda Indonesia generates more revenues using an optimized dynamic pricing strategy than using single pricing strategy. In practice, this research gives air cargo carriers references in their decision to apply the dynamic pricing strategy.

---

Sebagian besar maskapai pengangkut kargo udara di pasar domestik Indonesia menggunakan strategi penetapan harga tunggal dan tidak mempertimbangkan waktu reservasi untuk penetapan harga dari kapasitas kargo. Ini bisa menjadi tantangan untuk mengoptimalkan pendapatan dari maskapai pengangkut kargo udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan kargo udara menggunakan strategi penetapan harga dinamis dengan mempertimbangkan waktu reservasi atau periode penjualan yang berbeda. Penelitian ini melakukan analisis empiris strategi penetapan harga kargo udara untuk Garuda Indonesia pada rute-rute penting tertentu. Disimpulkan bahwa Garuda Indonesia menghasilkan lebih banyak pendapatan menggunakan strategi penetapan harga dinamis yang dioptimalkan daripada menggunakan strategi penetapan harga tunggal. Dalam praktiknya, penelitian ini memberikan referensi maskapai pengangkut kargo udara dalam keputusan untuk menerapkan strategi penetapan harga yang dinamis."

"ABSTRAK<>br>Indonesia dalam mengamankan penerimaan kargo udara sudah memiliki upaya yang baik untuk mencegah berbagai kejahatan melalui kargo udara termasuk penyelundupan narkoba transnasional. Namun, berdasarkan kasus yang terjadi pada tahun 2016 serta data tegahan penyelundupan narkotika melalui kargo udara oleh Bea Cukai menunjukkan bahwa pengamanan penerimaan kargo udara Indonesia memerlukan optimalisasi. Uni Eropa sudah memperkuat pengamanan penerimaan kargo-nya setelah ditemukan sebuah bom rakitan dalam pesawat kargo dari Yaman. Pengamanan Uni Eropa menggunakan sistem validasi yang disebut sebagai Air Cargo and Mail Carrier operating into the EU from a Third Country Airport atau ACC3, dimana negara diluar Uni Eropa diwajibkan memiliki validasi dari Uni Eropa untuk mengirim kargo udara menuju Uni Eropa. Berdasarkan pencegahan kejahatan situasional, penulis membahas tentang potensi diterapkannya sistem validasi penerimaan kargo udara berdasarkan ACC3 sebagai upaya preventif penyelundupan narkoba transnasional di Indonesia. Pada artikel ini, pencegahan kejahatan situasional dikaitkan pada tingkat public policy dimana strategi pencegahan memiliki bentuk suatu kebijakan pemerintah sebagai upaya pengamanan suatu negara.

---

ABSTRACT<>br>In securing air cargo, Indonesia already have a good efforts to prevent crimes through air cargo including transnational drug smuggling. However, based on the case that occurred in 2016 as well as restraining drug trafficking via air cargo data by Customs showed that the air cargo security reception Indonesia requires optimization. The European Union has reinforce its cargo security reception after they were discovered an IED in the cargo aircraft from Yemen. EU security using the validation system referred to as Air Cargo and Mail Carrier operating into the EU from a Third Country Airport or ACC3, where countries outside the European Union are required to have validation from the European Union to send air cargo towards the European Union. Based on situational crime prevention, the author discusses the potential application of air cargo validation system based on ACC3 as a preventative measure of transnational drug smuggling in Indonesia. In this journal, refer to situational crime prevention on the level of public policy where prevention strategies have the form of a government policy as an effort to secure a country."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam revisi besaran tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) angkutan udara di Indonesia tahun 2016-2019. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep partisipasi stakeholders dari Edelenbos dan Klijn (2005), sedangkan teori yang digunakan adalah teori kesetaraan partisipasi dalam pembuatan kebijakan dari Roldán (2018). Data-data dalam penelitian ini berasal dari proses wawancara mendalam dan studi literatur. Terdapat dua temuan dalam penelitian ini. Pertama, INACA berpartisipasi pada tahap inisiasi revisi dan tahap perhitungan. Adanya penguasaan pengetahuan tentang industri penerbangan menjadi faktor yang membuat INACA memperoleh akses sampai pada tahapan itu. Kedua, YLKI tidak berpartisipasi pada tahap inisiasi dan perhitungan, melainkan hanya berpartisipasi sebagai pemberi masukan pasca perhitungan selesai. Hal itu dipicu oleh masih minimnya pengetahuan konsumen tentang industri penerbangan dan konsumen di Indonesia yang juga masih belum berdaya.

---

This study aims to discuss the role of Indonesia National Air Carriers Association (INACA) and the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) in revising the upper limit fare (TBA) and lower limit fare (TBB) of air transport in Indonesia during 2016-2019. The concept used in this study is stakeholder participation from Edelenbos and Klijn (2005), while the theory used is the theory of equality of participation in policy-making from Roldán (2018). The data in this study came from in-depth interviews and literature studies. There are two findings in this study. First, INACA participated in the initiation phase of the revision and the calculation phase. The existence of mastery of knowledge about the aviation industry is a factor that makes INACA gain access to that stage. Second, YLKI did not participate in the initiation and calculation stages but only participated as input providers after the calculations were completed. This is triggered by the lack of consumer knowledge about the aviation industry and consumers in Indonesia who are still powerless."

"ABSTRAKPerusahaan angkutan udara ditantang untuk mengelola operasi kargo udara secara efisien dengan mengembangkan operasi strategis dan memungkinkan maskapai penerbangan untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif sebagai tanggapan terhadap perkembangan pesat industri kargo. Perusahaan angkutan udara yang memiliki penerbangan domestik dan internasional perlu menentukan operasi strategis khusus untuk memenuhi harapan pelanggan karena kedua prosesnya unik. Penelitian ini menganalisis kesenjangan pengetahuan atribut kualitas layanan (SQA) yang disintesis dari tinjauan literatur sistematis dan metode Delphi menggunakan teknik Fuzzy Analytical Hierarchy Process untuk operasi kargo udara domestik dan internasional. Sebagai studi empiris, salah satu maskapai angkutan udara di Indonesia yang melayani pengiriman kargo untuk rute domestik dan internasional dan perusahaan angkutan udara mereka diselidiki. Hasil menunjukkan bahwa atribut kualitas layanan dengan kesenjangan yang lebih tinggi dalam operasi kargo domestik adalah penanganan ketidakteraturan, proses administrasi dan responsif staf. Sedangkan, atribut kualitas layanan dengan kesenjangan yang lebih tinggi di internasional adalah kapasitas gudang, proses administrasi, dan biaya penanganan kargo. Akhirnya, studi ini memberikan titik awal yang sangat berharga bagi operator angkutan udara untuk meningkatkan kualitas layanan kargo untuk menghadapi dinamika industri kargo udara.

---

ABSTRACTAir freight carriers are challenged to manage air cargo operations efficiently by developing strategic operations and allowing airlines to adapt quickly and effectively in response to the rapid development of the cargo industry. Air freight carriers which have domestic and international flights need to determine specific strategic operations to meet customer expectations since both processes are unique. This study analyzed the knowledge gap of service quality attribute (SQA) synthesized from a systematic literature review and Delphi method using Fuzzy Analytical Hierarchy Process technique for both domestic and international air cargo operations. As an empirical study, one of air freight carriers in Indonesia serving cargo shipments for domestic and international routes and their air freight forwarders were investigated. The results indicate that service quality attributes with the higher gap in domestic cargo operations are irregularity handling, administration process and staff responsiveness. Whereas, service quality attributes with the higher gap in international are warehouse capacity, administration process, and cargo handling charges. Finally, this study provides air freight carriers with an invaluable starting point for improving cargo service quality to deals with the dynamics of the air cargo industry."

"Manajemen transportasi memainkan peran penting bagi perusahaan ekspedisi karena mengatur aliran barang dan informasi dari menerima permintaan hingga barang diterima. Tujuan penelitian ini adalah mengurangi keterlambatan pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi yang melebihi durasi kirim. Penelitian ini menghasilkan empat rancangan proses baru dari usulan perbaikan yang dikembangkan dengan metode rekayasa ulang proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang signifikan. IDEF0 digunakan untuk memetakan dan menganalisis proses dengan fungsi ICOM. Hasil simulasi dengan Igrafx menunjukkan pengurangan waktu sebesar 32,30 dari 5,3 hari menjadi 3,6 hari sejak pelanggan mengajukan permintaan hingga barang diterima di kota tujuan.

---

Transportation management plays an important role for freight forwarder because it ensures the flow of goods and information from shipment order until goods are received by consignee. The objective of this study is to reduce late in shipping goods by freight forwarders. This study resulted in four new process design from proposed dramatic improvement that was developed with BPR method. IDEF0 was used to map and analyze process through ICOM functions. Simulation results with Igrafx showed a decreased time up to 32.30 from 5.3 days to 3.6 days since shipment order is received until goods are received in destination city. "

"ABSTRAKDengan mernperhatikan judul skripsi ini, maka penyusunan ingin mengetahui dalam kenyataan sehari-hari sampai seberapa jauh azas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat diterapkan dalam perjanjian sewa menyewa pesawat udara pengangkut barang (air cargo).Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya kata sepakat dan ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa pesawat.udara oleh PT. Bayu Indonesia Air dan pihak penyewa, maka para pihak harus memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Akan tetapi terlihat bahwa pihak penyewa seolah-olah berada pada pihak yang lebih lemah. Namun, ini tidak berarti bahwa perjanjian itu tidak sah. Sebab, masih tetap memenuhi pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.Tidak terlaksananya perikatan karena wanprestasi atau karena overmacht. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa antara lain jika penyewa lalai membayar harga carter pada waktu yang telah ditentukan, sehingga akibatnya pihak yang menawakan dapat membatalkan. perjanjian dan berhak atas seluruh harga carter. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan antara lain, jika pihak yang menyewakan membatalkan perjanjian setelah menerima uang carter, sehingga akibatnya pihak yang menyewakan wajib mengembalikan uang carter yang telah diterimanya kepada pihak penyewa. Overmacht bisa terjadi karena adanya kehilangan, kerusakan, keterlambatan dalam penerbangan, yang disebabkan karena ketentuan undang-undang, perbuatan Yang Maha Kuasa kebakaran, banjir, kabut, dan sebagainya atau sebab-sebab lain yang berada di luar kekuasaan para pihak. Apabila terjadi keadaan overmacht ini, maka perjanjian itu 'batal demi hukum'.Sampai saat ini, jika ada sengketa selalu diselesaikan dengan cara musyawarah. Namun ini tidak berarti menutup kemungkinan mendapatkan penyelesaian, melalui arbitrase atau melalui pengadilan."