Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Informasi Kesehatan Daerah (DHIS) adalah ca Tangerang yang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan Tangerang dan Departemen Komunikasi dan Informasi. Pemanfaatan DHIS oleh staf program imunisasi di layanan kesehatan primer di Tangerang masih relatif rendah. Itu dapat dilihat dari kesenjangan yang signifikan antara cakupan imunisasi dasar lengkap dari laporan imunisasi yang diunduh dari DHIS dan dari laporan manual. Ini Penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan DHIS oleh staf program imunisasi di layanan kesehatan primer di Tangerang 2019. Tipe ini Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Data utama pengumpulan dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepada 36 staf program imunisasi. Hasil menunjukkan bahwa hingga Maret 2019, hanya 25% dari layanan kesehatan primer yang lulus DHIS target pemanfaatan. Hasil statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan DHIS dengan faktor individu dan organisasi. Sementara dari faktor psikologis, hanya dirasakan kemudahan penggunaan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan DHIS (nilai p: 0,039). Berdasarkan hasil penelitian ini, para peneliti menyarankan untuk melanjutkan pemanfaatan DHIS dan mengembangkannya agar lebih ramah pengguna dan juga memberi hadiah atau hukuman kepada staf program imunisasi menurut merekakinerja.

---

The District Health Information System (DHIS) is a web based immunization record and report system in Tangerang that was developed by Tangerang Departement of Health and Departement of Communication and Information. The Utilization of DHIS by immunization programs staff at primary healthcare in Tangerang is still relatively low. It can be seen from the significant gap between complete basic immunization coverage from the immunization report which downloaded from DHIS and from the manual report. This research was conducted to find out what factors influenced the utilization of DHIS by immunization programs staffs at primary healthcare in Tangerang 2019. This type of research is quantitative research with a cross sectional study design. Primary data collection was carry out using questionare to 36 immunization programs staffs. The result shown that up to March 2019, only 25% of primary healthcare that pass the DHIS utilization target. The statistical result shown that there is no significant relationship between the utilization of DHIS with individual and organizational factors. While from psychological factors, only perceived ease of use has a significant relationship with the utilization of DHIS (p value: 0.039). Based on the results of this study, researchers suggest to continue the utilization of DHIS and develop it to be more user friendly and also give a reward or punishment to the imumunization program staff according to their performance. "

"SP3 yang berjalan selama ini belum menghasilkan data/informasi program kesehatan yang lengkap, cepat dan keakurasiannya masih diragukan, oleh karenanya pemanfaatan hasil luaran SP3 oleh pengelola program di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten belum optimal.SP3 bukan merupakan satu-satunya pelaporan yang harus dibuat oleh Puskesmas, tetapi masih terdapat laporan lain dari para pengelola program Dinas Kesehatan. Hal ini disamping menjadi beban bagi Puskesmas, juga menyebabkan pelaporan tidak lengkap, tidak tepat waktu dan adanya duplikasi data antra pengelola program dengan data pada pengelola SP3. Hal lain yaitu tidak berjalannya mekanisme umpan balik dari tingkat Dinas Kesehatan kepada Puskesmas.Sejalan dengan era desentralisasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengembangan Sistem Kesehatan di tingkat Kabupaten maupun dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatannya. Kebijakan organisasi dan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang beserta jajarannya, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan di wilayahnya. Sistem Informasi Program Kesehatan (SIPK) berbasis data Puskesmas merupakan pengembangan dari SP3, yang diharapkan menghasilkan data/informasi mengenai program kesehatan di Puskesmas sehingga dapat mendukung pelaksanaan manajemen program kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi program.Pengembangan SIPK berbasis data Puskesmas ini, dimulai dengan menetapkan informasi, indikator dan data yang dibutuhkan, mendesain sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, mendesain format input dan output laporan, serta perancangan program aplikasinya. Kebijaksanaan satu pintu keluar-masuk data pada Sub Bagian Perencanaan, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan data program kesehatan, serta pelaksanaan mekanisme umpan balik akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan sistem ini dalam menghasilkan data/informasi program kesehatan yang berkualitas.

---

The existing Public Health Center Recording and Reporting System has not yet sufficient and satisfy our need to gather a complete health program data and information, in fact the speed and accuracy is still questionable. Therefore the output utilization by the Program Manager in the Health Office Tangerang District is far from optimum.

The major problem of Public Health Center Recording and Reporting System is on its data collection, in which it is not the only report should prepared by the Public Health Center, but there are many other reports required by the Program Manager in the Health Department as well. It is more often becoming an additional workload to them and resulting incomplete reports made and not submitted on time. It is also containing data duplications between the report received by the Program Manager in the Health Department with another one delivered to the Recording and Reporting System Manager. Another problem is the inaccuracy information will affect the feedback mechanism from Chief Executive of Health District Office to the Public Health Center. Along with decentralization era, the Health District Office has an authority to develop the health system in the level of district and to develop the health information system as necessary. Policy and strong commitments of the organization supported by adequate human resources to maintain the development of health information system in the District.

The Health Program Information System is an outcome of Public Health Center Recording and Reporting System development. The expectation is to produce data and information concerning health program in the Public Health Center, and to have the ability to support managing the health program management in the Health Office Tangerang District. The development of Health Program System Information begins with verifying the information, data and indicator required, designing the collection system, processing and data presentation, designing the output and input format of reports, and application program design.

The one gate policy of data in the Planning Section which has task and function in handling health program data, and maintaining a feedback mechanism which will optimizing the system achievement to produce high quality health program data and information."

"

Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan gatekeeper dan pelayanan yang berfokus pada masyarakat. Sementara saat ini, pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN di puskesmas belum maksimal, puskesmas sebagai gatekeeper belum menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas oeh peserta JKN dengan menggunakan literature review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalah Proquest, PubMed, Google Scholar, dan Garuda Ristekbrin. Pada hasil pencarian, ditemukan sebanyak 16 studi terseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian besar studi dikatakan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN masih cukup rendah. Sebagian besar studi mendapatkan bahwa mereka yang lebih memanfaatkan pelayanan kesehatan di puskesmas adalah peserta JKN dengan usia di atas 46 tahun, dengan tingkat pendidikan yang tinggi, pendapatan tinggi, memiliki pengetahuan yang baik tentang JKN, memiliki aksesibilitas layanan yang mudah dan memadai, memiliki persepsi yang baik terhadap kesehatan, dan memiliki persepsi yang baik terhadap sikap petugas kesehatan dan JKN.

---

---

In the era of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas was a gatekeeper and public-focused service. Meanwhile, health services in Puskesmas haven’t optimally utilized by the JKN participants, Puskesmas as gatekeepers are not at the top priority of health utilization. This study identified factors related to JKN participant’s utilization of health services in Puskesmas using a literature review. The literature search bases used were Proquest, PubMed, Google Scholar, and Garuda Ristekbrin. In the search results, 16 studies were selected based on inclusion and exclusion criteria. The research findings show that most studies stated that the utilization of health services by JKN participants were still quite low. Most studies find that those who make the most use of health services at puskesmas are JKN participants whom age over 46 years, with high levels of education, high income, have good knowledge about JKN, have easy and adequate service accessibility, has a good perception of health, and has a good perception of the attitudes of health workers and JKN itself.

"

"Data imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018 yaitu sebanyak 45,7% dengan status imunisasi dasar lengkap dan 43% dengan status imunisasi dasar tidak lengkap. Salah satu strategi Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap dengan pemberdayaan masyarakat melalui peran aktif kader posyandu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan peran kader posyandu dalam program imunisasi dasar lengkap. Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan desain cross sectional, pengambilan sampel dengan simple random sampling dan sebanyak 104 telah terpilih sebagai responden. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan cara wawancara. Responden pada penelitian ini adalah kader posyandu yang bertugas di wilayah kerja Kecamatan Cisauk yaitu Puskesmas Cisauk dan Suradita. Hasil penelitian menunjukkan peran kader yang aktif dalam imunisasi dasar lengkap rata-rata sebanyak 62,5% dimana peran dalam kegiatan imunisasi sudah dijalankan dengan cukup baik, terutama dalam hal penyebaran informasi tentang penyelenggaraan imunisasi di posyandu. Faktor-faktor yang yang berhubungan dengan peran kader pengetahuan, penghargaan, Supervisi. Faktor dominan dalam penelitian adalah Supervisi petugas kesehatan dengan nilai OR 9.3 yang artinya adanya supervisi petugas kesehatan akan memberikan peluang 9,3 kali terhadap peran kader dalam program imunisasi dasar lengkap di Kecamatan Cisauk di Kabupaten Tangerang tahun 2019.

---

The data from the Basic Health Research in 2018 reveals that The Basic Vaccination data at the Tangerang Regency shows a 45.7% with a complete vaccination status, and 43% show an incomplete vaccination status. One of the Ministry of Health strategy in increasing the coverage of the complete vaccination program is by community empowerment through active role of the Posyandu cadre. This research is done with the purpose to see the factors that correlates the active role of the Posyandu cadre with a complete basic vaccination program. The research uses a quantitative method with a cross sectional design. It uses a simple random sampling with a sample pool of 104 respondent. Data sampling is conducted with an interview with a questionnaire. The respondents are Posyandu cadre in the Cisauk and Suradita Public Health Centre. The result shows that 62.5% of the active cadre role in the complete basic vaccination program. Especially in the role of information dissemination regarding the complete basic vaccination program at the Posyandu. The factors that correlates with the cadre role are knowledge, reward, and supervision. Supervision of the health officers being the dominant factor with a 9.3 OR score. Meaning that, the presence of a health officers will give a 9.3 times chance of an active cadre role in a complete basic vaccination program at Tangerang Regency, Cisauk District in 2019."

"Cakupan imunisasi dasar kepada bayi Di Kabupaten Tangerang tiga tahun terakhir tahun 2014-2016 naik 2 % - 7 % setiap tahunya hal ini memberikan informasi bahwa cakupan imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang selalu mengalami peningkatan setiap tahun serta cakupan imunisasi secara nasional melampau target nasional 90 % menjadi 93,83 %. Hal ini berbeda dengan kejadian difteri Kabupaten Tangerang. Sehingga bupati Kabupaten Tangerang menyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri. Penyelenggaraan program imunisasi memberikan peran penting dalam (KLB) pemberian vaksin oleh tenaga kesehatan dapat mematurasi persepsi masyarakat sehubungan dengan reaksi yang tidak diinginkan akibat vaksinasi sehingga menyebabkan munculnya kembali penyakit dalam bentuk (KLB). Kejadian ini juga dapat terjadi karena vaksin yang telah rusak tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak dapat menimbulkan kekebalan Akibatnya wabah penyakit yang dapat dicegah imunisasi akan terus terjadi sehingga penelitian ini akan mengetahui gambaran dan hubungan kinerja pengelola program berdasarkan Malcolm Baldrige. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil kinerja pengelola imunisasi berdasarkan Malcolm Baldrige di peroleh bahwa perencanaan strategis memiliki hasil yang paling tinggi sebesar 85,02. Variabel yang paling rendah adalah fokus pada tim dengan nilai 78,02. Pada hasil multivariate menunjukkan bahwa Korelasi Hasil Kinerja memiliki korelasi yang kuat dengan variabel Kepemimpinan Perencanaan Strategis, Fokus pada Pelanggan, Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan, Fokus pada Tim dan Fokus pada Proses dengan Nilai koefisien determinan (R2=0,793) dimana variabel yang paling tinggi memberikan pengaruh terhadap hasil dengan niai Standardized Coefficients (B) = 0,429 atau 42,9 % sedangkan variabel fokus pada tim adalah variabel yang paling kecil memberikan pengaruh terhadap hasil kinerja dengan nilai Standardized Coefficients (B) = 0,003 atau 0,3 %. Sehingga semakin baik pengukuran, analisa dan manajemen pengetahuan, perencanaan strategis, fokus pada pelanggan, kepemimpinan, fokus pada proses dan fokus pada tim akan meningkatkan hasil kinerja pengelola program puskesmas.

---

Coverage of basic immunization to infants In Tangerang Regency, the last three years of 2014-2016 rose 2% - 7% every year, this provides information that immunization coverage of the Tangerang District Health Office always increases every year and immunization coverage nationally exceeds the national target of 90% 93.83%. This is different from the incidence of diphtheria in Tangerang Regency. So that the regent of Tangerang Regency stated that the Extraordinary Events (KLB) of diphtheria. The implementation of an immunization program provides an important role in the outbreak of vaccines by health workers who can preserve people`s perceptions regarding unwanted reactions due to vaccination, causing re-emergence of diseases in the form (KLB). This event can also occur because a damaged vaccine cannot be repaired and cannot cause immunity. As a result, outbreaks of immunization-preventable diseases will continue to occur so that this study will know the description and relationship of program management performance based on Malcolm Baldrige. The method used is quantitative and qualitative methods using questionnaires and in-depth interviews.

The results of theperformance of immunization managers based on Malcolm Baldrige were obtained that strategic planning had the highest yield of 85.02. The lowest variable is to focus on the team with a value of 78.02. On the results of multivariate showed that the correlation results of performance has a strong correlation with the variable Leadership Strategic Planning, Customer Focus, Measurement, Analysis and Knowledge Management, Focus on Team and Focus on Process Rated determinant coefficient (R2= 0.793) where the variable most The high effect on the results with the Standardized Coefficients (B) = 0.429 or 42.9% while the focus variable on the team is the smallest variable which has an effect on the performance results with the Standardized Coefficients (B) = 0.003 or 0.3%. So that better measurement, analysis and knowledge management, strategic planning, customer / patient focus, leadership, focus on the process and focus on the team will improve the performance results of the health center program managers. "

"Pelaksanaan Program JKN di Indonesia tidak terlepas dari adanya potensi kecurangan, termasuk di FKTP Kota Bandung. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru untuk pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Kesiapan Implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 dengan Studi Kasus pada Puskesmas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan kombinasi teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis variabel-varibel yang mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan serta teori ORIC dari Weiner untuk menganalisis faktor internal organisasi di Puskesmas yang mempengaruhi kesiapan implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi karakteristik badan pelaksana, serta sumber daya kebijakan memerlukan persiapan yang lebih untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan karena mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi jumlah dan kapasitas SDM merupakan faktor dominan dalam kesiapan implementasi di level Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan agar ditetapkannya kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN sebagai salah satu menu dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam Program JKN, penetapan aturan yang jelas untuk iur biaya dalam Program JKN serta kajian untuk memenuhi jabatan fungsional khusus untuk mendukung penjaminan mutu dan pengawasan internal di Puskesmas.

---

The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung.

This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System.

This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level.

This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC."

"This study aims to determine factors associated with the utilization of Chronic Disease Management Program (Prolanis) among the members of BPJS Kesehatan Tangerang Office, 2015. This study was done by interviewing 73 respondents through the phone and home-visit. The study was also involving information from relevant informants. Respondents? knowledge on their disease, support from BPJS Kesehatan and family have significant association with the utilization of chronic disease management program. Age, sex, education, occupation, distance and time to primary health care, as well as support from peer group was not associated with the utilization of chronic disease management program.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang tahun 2015. Studi cross sectional ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui telepon dan berkunjung langsung ke rumah responden. Jumlah sampel yang berhasil diperoleh yaitu 73 orang. Hasil penelitian juga didukung informasi dari narasumber terkait. Pengetahuan responden terhadap penyakitnya, dukungan BPJS Kesehatan dan dukungan keluarga mempunyai hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan program pengelolaan penyakit kronis. Tidak ada hubungan antara usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, jarak tempuh dan waktu tempuh ke PPK tingkat pertama serta dukungan teman dengan pemanfaatan program pengelolaan penyakit kronis."

"Koordinasi manfaat adalah suatu proses dimana dua atau lebih penanggung, yang menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama, membatasi total benefit dalam jumlah tertentu agar tidak ada cakupan ganda atau klaim melebihi biaya layanan kesehatan. Koordinasi manfaat merupakan salah satu cara agar badan usaha dapat mendaftar BPJS Kesehatan tanpa kehilangan manfaat dari asuransi komersial. Selain itu, dengan koordinasi manfaat iuran JKN yang harus dibayar karyawan otomatis dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dapat mengurangi risiko peserta menunggak iuran ke BPJS Kesehatan. penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan program COB pada karyawan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI)  pada Tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Sumber data dari penelitian ini merupakan data primer yang didapat dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Sampel yang digunakan sebanyak 70 responden karyawan tetap FKM UI yang diasuransikan oleh fakultas. Hasil analisis multivariat menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan signifikan dengan keikutsertaan COB adalah pengetahuan (P value = 0,004 ; OR = 8,130), pendapatan (P value = 0,016; OR= 1), pendidikan (P value = 0,014; OR= 1), keterpaparan informasi (P value = 0,004; OR= 8,914), persepsi risiko sakit (P value = 0,040; OR= 3,949), dan kegunaan COB (P value = 0,001; OR= 9,333).

---

Coordination of Benefits is the process which of two or more insurer covering the same member for the same insurance benefits, limiting the total of benefits intended to prevent the duplication of benefits (coverage) or reimburse for more than the healthcare service cost. Its one of the ways for business entity to be a member of BPJS Kesehatan without losing the benefits from commercial insurance. Furthermore, in coordination of benefits the premium of JKN is automatically paid by the company to insurer (commercial insurance). This could prevent from member arrears the premium payment of JKN. This study aims to determine factors associated with the participation of coordination of benefit program in staff of Faculty of Public Health University of Indonesia 2019. Type of this study is quantitative research with cross-sectional design. Source of data for this study is primary data obtained by spreading questionnaire to respondents. Sample used in this study is 70 respondents, staff of FKM UI. The result of multivariate analysis shows factors associated with the participation of COB are knowledge (P value = 0,004 ; OR= 8,130), income (P value = 0,016 ; OR= 1), education (P value = 0,014; OR = 1), exposure of information (P value = 0,004; OR = 8,914), perception of health risk (P value = 0,040 ; OR = 3,949), dan usablity COB (P value = 0,001 ; OR = 9,333)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jarak, waktu tempuh, alat transportasi, penolong persalinan, dan kabupaten dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan imunisasi dasar di Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Sintang tahun 2007. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional yang menggunakan data sekunder yaitu data Riskesdas tahun 2007.Hasil analisis faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan imunisasi dasar di Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Sintang adalah faktor pendidikan ibu dan jarak ke fasilitas UKBM maupun non UKBM. Berdasarkan hasil analisis multivariat, faktor yang paling berpengaruh adalah alat transportasi.Saran dari penelitian ini adalah agar dinas kesehatan perlu kerjasama lintas sektor dengan dinas perhubungan. Ketersediaan alat transportasi umum sebagai faktor pendukung akan mempermudah akses bagi masyarakat ke fasilitas kesehatan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan imunisasi dasar. Peningkatan pengetahuan ibu pentingnya imunisasi melalui media komunikasi seperti siaran radio daerah, poster dan lain-lainnya. Selain itu mobilisasi petugas kesehatan ke lokasi yang sulit dijangkau perlu diaktifkan.

---

This study is aim to determine the relation factors of maternal age, maternal education, maternal employment status, the range to health facility (UKBM and non UKBM), travel time, availability of transportation, maternity helper, and municipal with utilization of health services for the basic immunization in Ketapang, Sanggau, and Sintang district in 2007. This study is a quantitative research with cross sectional design using secondary data from Riskesdas 2007.

The results of related factors to the utilization of health services for the basic immunization in 3 districts are maternal education and the range to health facility (UKBM and non UKBM). The result of multivariate analysis, the most influential factor is the availability of transportation.

Suggestions from this study are the health authorities need to cooperate with other sectors, such as local transportation department. The availability of public transportation as an enabling factor to access health facilities for utilizes the health services of basic immunization. Improving knowledge for mother regarding the benefit of basic immunization through radio broadcasts, posters and others. In addition to the mobilization of health workers is difficult to reach locations that need to be activated."

"Program-program imunisasi telah berperan penting dalam mencegah meluasnya penyakit menular dan kematian pada anak. Meskipun Indonesia telah menempuh proses yang cukup baik dalam mengurangi angka kematian pada anak, namun jangkauan program imunisasi secara menyeluruh belum tercapai. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi tindakan imunisasi pada anak di Indonesia menggunakan data Indonesia Demographic and Health Survey IDHS tahun 2012. Dengan metode regresi probit, penulis mencoba meng-estimasi tindakan imunisasi pada anak menggunakan beberapa variable berikut: karakteristik anak, pendidikan ibu, asset rumah tangga, lokasi tempat tinggal, dan wilayah. Penulis menganalisa dampak lokasi pada rumah tangga di level provinsi dan membagi lokasi responden antara di pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Penulis menemukan bahwa tingkat pendidikan ibu, asset dalam rumah tangga, dan lokasi tempat tinggal merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi tindakan vaksinasi/imunisasi. Selanjutnya, penulis juga menemukan perbedaan wilayah yang cukup kontras mengindikasikan bahwa ketersediaan sumber daya lokal berperan dalam kelancaran program imunisasi, dimana di masa sekarang pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih independen terhadap pemerintah pusat. Dengan cara mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan perempuan, taraf hidup rumah tangga, dan program kesehatan pada pemerintah daerah, maka program imunisasi dapat ditingkatkan jangkauannya secara menyeluruh.

---

Immunization programs have contributed significantly to preventing the spread of infectious diseases and mortality among children. Although Indonesia has experienced remarkable progress in reducing child mortality, universal immunization coverage has not been achieved. This paper aims to identify important factors affecting the incidence of child immunization in Indonesia using the Indonesia Demographic and Health Survey IDHS of 2012. By using a probit regression, I estimated the child immunization acceptance using several variables child characteristics, mother rsquo s education, household assets, urbanity, and region. I analyzed the impact of location of households at the provincial level and divided the location of respondents both inside and outside of Java. I found that mother rsquo s level of education, household assets, and urbanity are important factors affecting the uptake of vaccinations. In addition, I found significant regional differences in vaccination incidence, indicating that local resources serve as bottlenecks in vaccination, as the local governments are now independent from the national government. By encouraging government policies that improve women rsquo s schooling, household assets, and regional support for health, vaccination coverage could increase and even become universal."