Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kewenangan dalam hal impor produk hortikultura terutama bawang putih antara Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan. Namun, kewenangan ini menjadi tumpang tindih karena penghapusan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2017 yang menyebabkan impor produk hortikultura dapat dilakukan tanpa pertimbangan panen periode dan penghapusan Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan Menteri Perdagangan No. 30 tahun 2017 yang menyebabkan dihapusnya Importir Umum. Tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif yang mengatur otoritas Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan dalam masalah mengimpor bawang putih dan wawancara untuk mengkonfirmasi data. Masalah utama tesis ini adalah wewenang Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam mengatur impor bawang putih, dampak dari penghapusan Jenderal Importir dan pemenuhan kebutuhan bawang putih karena Importir Umum dihapus. Hasil dari penelitian ini adalah penghapusan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2017 dan penghapusan Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2017 menyebabkan tumpang tindih wewenang antara Departemen Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Apalagi dampak penghapusan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 30 tahun 2017, Pengimpor Umum tidak dapat menjalankan usaha impor bawang putih. Pemenuhan kebutuhan impor bawang putih produk masih dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki Importir Produsen dan BUMN. BUMN yang ingin mengimpor bawang putih harus berkewajiban mengembangkan penanaman bawang putih dan ada kebutuhan untuk memantau kewajiban mengembangkan bawang putih sehingga swasembada bawang putih dapat diwujudkan.

---

This thesis discusses authority in terms of imports of horticultural products especially garlic between the Department of Agriculture and the Department of Commerce. However, this authority is overlapping due to the abolition of Article 6 of Minister of Agriculture Regulation No. 38 of 2017 which causes the import of horticultural products can be carried out without consideration of the harvest period and the elimination of Article 12 paragraph (1) in the Minister of Finance Regulation No. Minister of Trade No. 30 of 2017 which caused the elimination of General Importers. This thesis is a normative legal research that focuses on positive laws governing the authority of the Department of Agriculture and the Department of Commerce on the issue of importing garlic and interviews to confirm data. The main problem of this thesis is the authority of the Ministry of Agriculture and the Ministry of Trade in regulating the import of garlic, the impact of the elimination of the General Importer and the fulfillment of the needs of garlic because the General Importer is removed. The result of this research is the abolition of Article 6 of Minister of Agriculture Regulation No. 38 of 2017 and the abolition of Article 12 paragraph (1) in Regulation of the Minister of Trade No. 30 of 2017 causes overlapping authority between the Ministry of Agriculture and the Ministry of Trade. Moreover, the impact of eliminating Article 12 paragraph (1) Minister of Trade Regulation No. 30 of 2017, General Importers cannot operate a garlic import business. Meeting the needs of imported garlic products can still be done by companies that have Producer Importers and SOEs. BUMN that wants to import garlic must be obliged to develop garlic planting and there is a need to monitor the obligation to develop garlic so that garlic self-sufficiency can be realized."

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Perizinan Ekspor dan Impor online Inatrade di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis yang didasarkan pada Teori Edward III. Hasil penelitian yaitu indikator transmisi dan staf belum memadai. Diharapkan sosialisasi eksternal semakin ditingkatkan dan juga pemberian informasi secara rutin melalui buletin/newsletter yang dikirim ke e-mail., penambahan jumlah staf berdasarkan analisis beban kerja dan jabatan dengan tetap memperhatikan kompetensinya

---

The focus of this study are about the Implementation of Export and Import Online Licensing Inatrade Policy at Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade. This study use positivist approach based on Edward III Theory. The conclusion of this study are transmition and indicator are insufficient. The advice for Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade are to develop a better external socialization wi with priodic providing information via neswletter that send by e-mail, add more staf based on work load and office job analysis that consider their competency. that consider their competency."

"Lembaga Kantor Staf Presiden sebagai lembaga non struktural, yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden diberikan kewenangan dan kedudukan yang sama dengan pembantu Presiden lainnya seperti kementerian negara, sehingga mengakibatkan kemungkinan terjadinya konflik atau tumpang tindih kewenangan sesama kelembagaan ataupun jabatan di lingkungan lembaga eksekutif. Dengan adanya perluasan fungsi dan kewenangan lembaga Kantor Staf Presiden (bukan merupakan anggota kabinet), seakan-akan berkedudukan di atas kementerian negara (merupakan salah satu anggota kabinet). Penelitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yang dilaksanakan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan terkait sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk preskriptif-analitis. Berdasarkan ketentuan dari dasar hukum pembentukan kementerian negara dan lembaga Kantor Staf Presiden, kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tugas, fungsi, dan kewenangan yang begitu luas diberikan kepada lembaga Kantor Staf Presiden menyebabkan terjadinya konflik kewenangan dengan kementerian negara, yang sama-sama sebagai pembantu Presiden. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari terjadinya konflik kewenangan di lingkungan lembaga kepresidenan, sebaiknya Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif melakukan survei sebelumnya terkait urgensi pembentukan lembaga baik yang bersifat struktural maupun non struktural.

---

The Presidential Staff Office as a non-structural institution, which has direct responsibility to the President, is given the same authority and position as other assistants to the President such as state ministries, resulting in the possibility of conflicts or overlapping authorities of fellow institutions or positions within the executive branch. With the expansion of the functions and authorities of the Presidential Staff Office (not a member of the cabinet), it is as if it is located above a state ministry (a member of the cabinet). This thesis research uses a form of normative juridical research, which is carried out by examining the relevant laws and regulations so as to produce research in a prescriptive-analytical form. Based on the provisions of the legal basis for the formation of state ministries and institutions of the Presidential Staff Office, these two institutions have the same position in the Indonesian government system. The tasks, functions, and powers that are so broadly assigned to the Presidential Staff Office lead to conflicts of authority with state ministries, which are both assistants to the President. Therefore, in order to avoid conflicts of authority within the presidential institution, the President as the head of the executive government should conduct a previous survey regarding the urgency of establishing institutions both structural and non-structural."

"Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang menggabungkan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus kepada presiden dan wakil presiden. Karena dwi fungsi ini menyebabkan presiden dan wakil presiden tidak terlibat terlalu mendetail dalam urusan-urusan operasional pemerintahan sehari-hari. Bahkan untuk kepentingan koordinasi terbukti masih diperlukan Menteri Koordinator. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan kewenangan Kementerian Koordinator dalam sistem pemerintahan. metode penulisan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan Menteri Koordinator yang ada di Singapura, Republik Demokratik Timor Leste, dan Ekuador yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Afrika Selatan tidak memiliki Menteri Koordinator tetapi dalam konstitusinya disebutkan bahwa pemerintahan diselenggarakan dengan prinsip cooperative government. Kedudukan dan kewenangan Kementerian Koordinator dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia akan berbeda bila dilihat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Inpres No. 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Hasil tesis ini menyarankan agar kedudukan dan kewenangan Kementerian Koordinator perlu diperkuat mengingat berdasarkan faktor sejarah Kementerian Koordinator sudah ada sejak Tahun 1948 dengan nama Menteri Koordinator Keamanan Dalam Negeri bahkan dalam faktor Kebutuhan Nasional sejak tahun 1962 Kementerian Koordinator tidak pernah dihapuskan.

---

The Republic of Indonesia adheres to a presidential government system that combines the functions of the head of state and head of government as well as the president and vice president. Because this dual function has caused the president and vice president not to be too involved in the operational matters of daily government. Even for coordination purposes it is proven that a Coordinating Minister is still needed. This study discusses the position and authority of the Coordinating Ministry in the government system. the method of writing in this study is normative using an approach to legislation and a comparative approach of the Coordinating Ministers in Singapore, the Democratic Republic of East Timor, and Ecuador who have different government systems. South Africa does not have a Coordinating Minister, but in its constitution it is stated that governance is carried out with the principle of cooperative government. The position and authority of the Coordinating Ministry in the government system of the Republic of Indonesia will be different if seen from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 2008 concerning the State Ministry, and Presidential Instruction No. 7 of 2017 concerning Taking, Supervision and Control of Policy Implementation at the Level of State Ministries and Government Agencies. The results of this thesis suggest that the position and authority of the Coordinating Ministry need to be strengthened considering that based on historical factors the Coordinating Ministry has existed since 1948 with the name of the Coordinating Minister for Homeland Security even in the National Needs factor since 1962 The Coordinating Ministry was never abolished."

"Skripsi ini akan membahas kewenangan antara Kementerian Kesehatan Dengan Kementerian Perdagangan terkait penentuan batas tarif tertinggi pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Dalam membidangi urusan ini tentunya melibatkan beberapa kementerian yang menjalankan urusan masing-masing. Tes RT-PCR merupakan salah satu alat kesehatan yang digunakan untuk mendeteksi virus Covid-19 di tubuh seseorang. Jika dilihat dari bidangnya, maka nampak bahwa kewenangan terkait penentuan batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR berada di naungan Kementerian Kesehatan. Namun disisi lain, Kementerian Perdagangan juga memiliki kewenangan terkait penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) barang-barang tertentu. HET sendiri pada dasarnya merupakan penentuan batas tarif tertinggi untuk barang-barang yang beredar di masyarakat. Dalam skripsi ini akan melihat bagaimana pembagian kewenangan antar kedua kementerian tersebut. Setelah melihat pembagian kewenangan antar lembaga tersebut maka dapat terlihat apakah terjadi potensi sengketa kewenangan yang terjadi antar lembaga tersebut dalam membidangi urusan tersebut serta bagaimana penyelesaiannya. Metode penelitian dari skripsi ini adalah berbentuk yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terletak pada Peraturan Perundang-undangan serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu tipe penilitian skripsi ini adalah bersifat deskriptif.

---

This Thesis will discuss mainly about the authority between the Ministry of Health and Ministry of Trade regarding the Maximum Rate Limit for Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). In dealing with this matter, of course, it involves several ministries that carry out their respective affairs. Test RT-PCR is one of the medical devices used to detect the Covid-19 virus in a person's body. When examines the matters, it appears that the authority regarding the determination of the highest tariff limit for RT-PCR examinations is under the authority of the Ministry of Health. But in the orher side, Ministry of Trade also had the authority regarding to set the highest retail price for some item. The highest retail price itself is basically the determination of the highest price limit for items that circulating in the community. This thesis will discuss how the distribution of authority between these two ministry work. After that, it can be seen whether there is a potential dispute of authority that occurs between the two ministry in charge of this matter and how to resolve it. The research method of this thesis is in the form of normative juridical which refers to the legal norms that lie in the laws and regulations and the prevailing customs in society. In addition, the type of research in this thesis is descriptive."

"Penelitian ini dilatarbelakangi dari hadirnya jabatan baru dalam unsur struktur organisasi kementerian negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian Negara, yaitu jabatan staf khusus menteri. Staf khusus menteri mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri sesuai penugasan menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur organisasi kementerian. Luasnya tugas staf khusus menteri tersebut bisa menimbulkan multitafsir, dan bahkan dalam praktiknya staf khusus menteri melakukan tindakan di luar kewenangannya, karena tidak jelasnya tugas staf khusus menteri. Selain itu proses perekrutan staf khusus menteri yang belum diatur juga menimbulkan masalah tersendiri. Selama ini yang direkrut menjadi staf khusus menteri adalah orang-orang terdekat menteri, padahal seharusnya direkrut menggunakan merit system, yaitu sistem mengangkat pegawai dengan kecakapannya, bukan berdasar kedekatan atau hubungan kekeluargaan. Setelah dilakukan penelitian menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, ternyata keberadaan staf khusus menteri selama ini tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi birokrasi dan kinerja menteri. Dari segi kepastian hukumnya lemah karena dasar hukumnya hanya ada di peraturan presiden, di sisi lain dari segi kemanfaatan dan keadilan nya juga dirasa kurang, karena nyatanya jabatan ini tidak masuk dalam struktur organisasi kementerian dan dengan proses perekrutan yang tidak jelas tapi memperoleh fasilitas setara pegawai Eselon 1b, tentu tidak adil dan menimbulkan pemborosan anggaran. Berdasarkan alasan tersebut urgensi keberadaan staf khusus menteri dirasa tidak begitu penting karena sudah ada staf ahli dalam struktur organisasi kementerian, kalaupun mau tetap diadakan maka status kepegawaian harus diperjelas menjadi PPPK agar jelas juga kedudukannya dan kewenangannya dibedakan dengan staf ahli.

---

Position and Authority of Ministerial Special Staff in the Organizational Structure of the State Ministry This research is motivated by the presence of new positions in the elements of the organizational structure of state ministries, based on Presidential Regulation No. 7 of 2015, namely the position of staff for ministers. The minister's special staff has the task of giving advice and consideration to the minister according to the assignment of ministers and is not an area of duty for the elements of the ministry organization. The extent of the minister's special staff duties can lead to multiple interpretations, and even in practice the minister's special staff takes action outside his authority, because of the unclear task of the minister's special staff. In addition, the unregulated process of recruiting special staff for ministers also creates its own problems. So far, those recruited to become special staff of ministers are the closest people to the minister, even though they should be recruited using a merit system, namely the system of raising employees with their skills, not based on proximity or family relations.

After conducting research using a normative juridical method with a statutory approach, it turns out that the existence of special ministerial staff so far has not provided significant benefits to the bureaucracy and ministerial performance. In terms of legal certainty it is weak because the legal basis is only in the presidential regulation, on the other hand in terms of benefits and fairness it is also felt lacking, because in fact this position is not included in the ministry's organizational structure and unclear recruitment process but obtains facilities equivalent to Echelon employees 1b, it is certainly not fair and causes budget waste. Based on these reasons, the urgency of the existence of special ministerial staff is not very important because there are already expert staff in the ministry's organizational structure, even if they want to be held, the employment status must be clarified as first aid so that their position is clear and their authority is distinguished from expert staff. Keywords: position, authority, the urgency of the existence of a ministerial staff."

"Berbagi dan menggunakan kembali pengetahuan pertanian sangat penting untuk pembangunan pertanian saat ini. Sayangnya, penyebaran pengetahuan dan informasi pertanian masih menjadi masalah di Indonesia, meskipun informasi mengenai pertanian terus meningkat. Kementerian Pertanian RI (Kementan) memiliki tanggungjawab akan hal tersebut, melalui Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) Bogor, Kementan membangun repositori sebagai upaya untuk mengumpulkan, melestarikan, dan menyebarluaskan informasi terkait pertanian. Namun diketahui belum ada kajian atau evaluasi terkait peran PUSTAKA dalam mengembangkan repositori Kementan. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini berupaya untuk mengkaji peran PUSTAKA Bogor dalam mengembangkan Repositori Kementerian Pertanian khususnya dalam aspek pengumpulan koleksi, pengolahan, preservasi, evaluasi, integrasi, diseminasi, promosi, serta pendidikan pengguna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus untuk pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUSTAKA telah mampu menjalankan delapan perannya dalam pengembangan repositori dengan cukup baik. Namun ditemukan beberapa permasalahan dalam pengembangan repositori, salah satunya adalah belum adanya kebijakan tertulis terkait repositori yang menjadi permasalahan utama dalam pengembangan repositori Kementan.

---

Sharing and reusing agricultural knowledge is very crucial for agricultural development today. Unfortunately, the dissemination of knowledge and information on agriculture is still a problem in Indonesia, even though the information about agriculture keeps increasing. Ministry of Agriculture of Indonesia (Kementan) has commitment for this, through the Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) Bogor, Kementan has built a repository as an effort to collect, preserve, and disseminate Argricultural-related information. But, it is known that there is no study or evaluation regarding the role of PUSTAKA in developing repository of Kementan. Base on that, this article aims to examine the role of PUSTAKA in developing Repository of Kementan, especially in collecting content, processing, preserving, evaluating, integrating, disseminating, promoting, and educating users. The research uses a qualitative approach and case study methods for data collection and analysis. The research findings show that PUSTAKA has been able to carry out its eight roles in repository development quite well. However, several problems were found in development of the repository, one of which is the absence of written policies related to repositories which is the main problem in developing the repository of Kementan."

"ABSTRAKDalam penanganan isu strategis dan menghadapi tantangan di sektor perdagangan, Kementerian Perdagangan perlu menyusun perencanaan strategis sistem informasi. Hal ini diperkuat dengan hasil evaluasi sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) yang diselenggarakan Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) pada tahun 2017-2019 yang menunjukkan banyaknya permasalahan SI/TI di bidang Perdagangan Dalam Negeri. Permasalahan tersebut antara lain pemanfaatan aplikasi yang belum optimal dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, duplikasi aplikasi, kurangnya sumber daya manusia, pertumbuhan aplikasi yang tidak efektif dan efisien, serta penggunaan domain tidak resmi pada aplikasi. Kondisi tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan SI/TI yang tidak mengacu pada rencana strategis sistem informasi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rencana strategis sistem informasi Perdagangan Dalam Negeri periode tahun 2020-2024 dengan menggunakan metodologi Ward & Peppard dan beberapa alat analisis seperti Mission Model Canvas, Value Chain, SWOT, Critical Success Factor, PESTEL, dan McFarlans Strategic Grid. Penelitian ini menghasilkan rumusan rencana strategis sistem informasi Perdagangan Dalam Negeri yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI, serta Roadmap SI/TI. Pada strategi SI didapatkan total 47 aplikasi yang terdiri dari 7 aplikasi strategic, 4 aplikasi high potential, 14 aplikasi key operational, dan 22 aplikasi support. Pada strategi manajemen SI/TI terdapat rekomendasi usulan Tata Kelola TI yang mengacu pada SPBE, penetapan CIO dan CISO, pembentukan tim-tim SI/TI, usulan kebijakan SI/TI, implementasi Government Service Bus, pengembangan kompetensi, serta rekomendasi penghapusan aset tak berwujud. Kemudian pada strategi TI terdapat rekomendasi pemindahan server ke pusat data PDSI, pengelolaan pusat data mengacu pada TIA-942, penambahan bandwitdh jaringan, implementasi private cloud computing, konfigurasi web application firewall, dan implementasi keamanannya. Hasil akhir dari ketiga strategi tersebut adalah peta jalan SI/TI periode 2020-2024.

---

In handling strategic issues and facing challenges in the trade sector, the Ministry of Trade needs to prepare an strategic information system planning. This is supported by the results of the evaluation of information systems and information technology (IS/IT) held by the Center for Data and Information Systems (CDIS) in 2017-2019, which shows the many problems of IS/IT in the field of Domestic Trade. These problems include the use of applications that are not yet optimal in policy formulation and decision making, application duplication, lack of human resources, ineffective and inefficient application growth, and the use of unofficial domains in applications. This condition is the impact of the implementation of IS/IT that does not refer to the strategic information system planning. This study aims to formulate a strategic information system planning for Domestic Trade for the 2020-2024 period using the Ward & Peppard methodology and several analytical tools such as Mission Model Canvas, Value Chain, SWOT, Critical Success Factor, PESTEL, and McFarlans Strategic Grid. This research resulted in the formulation of a strategic plan for the Domestic Trade information system consisting of the IS strategy, the IT strategy, and the IS/IT management strategy, as well as the IS/IT Roadmap. In the IS strategy, a total of 47 applications were identified, consisting of 7 strategic applications, 4 high potential applications, 14 key operational applications, and 22 support applications. In the IS/IT management strategy, there are recommendations for IT Governance proposals that refer to SPBE, the establishment of CIOs and CISOs, the formation of IS/IT teams, proposed IS/IT policies, the implementation of the Government Service Bus, competency development, and recommendations for the elimination of intangible assets. Then in the IT strategy, there are recommendations for moving all server to the CDIS data center, managing the data center according to TIA-942, adding network bandwidth, implementing private cloud computing, configuring a web application firewall, and implementing its security. The final outcome of the three strategies is the IS/IT Roadmap for the 2020-2024 period."

"Penelitian ini membahas megenai akses keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalahmenggambarkan akses informasi yang ada, dimulai dari bagaimana akses dapat tersedia hingga kualitas dari akses informasi tersebut. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa akses informasi publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia masih memiliki kekurangan dari segi keterhubungan antar akses yang tersedia.

---

The focus of this study is the access of public information in Ministry of Agricluture Indonesia. This research aims to depict the information access, starts from how the access made available up to the quality of access. Qualitative based research with case study analysis is used in this study. The findings of this study indicate that access to public information in the Ministry of Agriculture Indonesia is not maximized yet, because there is no clear connection between the access."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persiapan penerapan akuntansi akrual di Kementerian Pertanian serta untuk melihat kendala yang menghambat persiapan penerapan akuntansi akrual tersebut. Penerapan akuntansi akrual di Kementerian Pertanian ini didorong oleh adanya reformasi sektor publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan studi kasus yang dilakukan, ditemukan hambatan dalam proses persiapan penerapan akuntansi akrual yakni rendahnya mental birokrasi di Biro Keuangan dan Perlengkapan serta kurangnya perhatian Menteri dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam persiapan penerapan akuntansi akrual.

---

This study aims to analyze the preparation on accrual accounting implementation in the Ministry of Agriculture as well as to see the obstacles that hinder the preparation of the accrual accounting implementation. Application of accrual accounting in the Ministry of Agriculture has been encouraged by the public sector reform and Government Regulation Number 71 Year 2010 concerning the Government Accounting Standards (GAP). Based on case studies carried out, it found the obstacles in the process of preparation of accrual accounting implementation are lower bureaucracy mental on Bureau of Finance and Equipment and the lack of attention of the Minister and the Secretary General of the Ministry of Agriculture in preparation for the accrual accounting implementation."