Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebuah pemikiran mengenai kepemilikan atas diri sendiri, atau sebuah terminologi yang sering digunakan yaitu Self-Ownership merupakan sebuah konsep yang dapat dilacak secara historis. Sebuah pemikiran konseptual mengenai kepemilikan atas diri sendiri merupakan sebuah konsep yang seringkali dikaitkan dengan sebuah konsep keadilan. Hal ini, mengundang sebuah pertanyaan yang mendasar mengenai justifikasi epistemologis dari sebuah akar konseptual konsep Self-Ownership dan identifikasi epistemologis tersebut adalah konsep imperatif kategoris Immanuel Kant dengan segenap konsep pendukungnya.

---

A thought of Self-Ownership, or a frequently used terminology of Self-Ownership is a historically traceable concept. A conceptual concept of Self-Ownership is a concept often associated with a concept of justice. This invites a fundamental question of the epistemological justification of a conceptual root of the concept of Self-Ownership and the epistemology identification of it is the concept of Immanuel Kant Imperative Category and its whole supporting concept."

"Pikiran tentang kepemilikan diri, atau a Terminologi yang sering digunakan yaitu Self-Ownership adalah a konsep yang dapat dilacak secara historis. Sebuah pemikiran konseptual tentang Kepemilikan diri adalah konsep yang sering dikaitkan dengan konsep keadilan. Ini, mengundang pertanyaan bahwa fundamental untuk pembenaran epistemologis dari konsep akar konseptual Kepemilikan diri dan identifikasi epistemologis semacam itu adalah konsep yang sangat penting Kategorisasi Immanuel Kant dengan segala konsep pendukungnya.Thoughts of self-ownership, or a frequently used terminology i.e. Self-Ownership is a concept that can be traced historically. A conceptual thought about Self-ownership is a concept that is often associated with the concept of justice. This, begs the question that fundamental to the epistemological justification of the conceptual root concept Self-ownership and such epistemological identification are very important concepts Immanuel Kant's Categorization with all its supporting concepts."

"Seiring perkembangan arus informasi-komunikasi, gerakan reformasi, dan tuntutan transparansi di segala bidang, perhatian HAM - hak dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia yang tanpa (hal) itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia, hak yang dimiliki manusia karena ia manusia kian mengemuka dan intens. Pemerintah yang sedang berkuasa didesak untuk secara transparan dalam melaksanakan kebijakannya dan menghormati HAM secara benar proporsional, demikian pula bagi TNI. Sayangnya, disaat melaksanakan tugas pokoknya sering muncul tudingan bahwa TNI telah melanggar HAM. Karena itu penegakan HAM - termaktub dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI - menjadi sangat urgen dan mendesak untuk diwujudnyatakan pertama-tama demi memulihkan citra dan kredibilitas TNI sebagai institusi berwibawa, yang pada akhirnya demi terlaksananya tugas pokok TNI.Berkaitan dengan penegakan HAM yang menjadi kewajiban prajurit, maka kajian etika yang paling mungkin diterapkan - dalam situasi khas tugas dan karakteristik dasar prajurit adalah etika yang bersifat mutlak, perintah yang tidak dapat ditawar-tawar dari Immanuel Kant, yaitu doktrin imperatif kategoris. Kant menegaskan bahwa kewajiban - misalnya menegakkan HAM - bersifat mutlak, tanpa dapat ditolak, berdasarkan keharusan obyektif dan bukan paksaan, berlaku bagi siapa saja, tak syarat, tanpa kekecualian, secara niscaya.Dalam hal ini Kant membuat beberapa terobosan, a.l: pertama, bahwa martabat manusia wajib dijunjung tinggi dan diperlakukan serentak sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Dengan mengacu pada doktrin imperatif kategoris, prajurit di samping melaksanakan tugasnya juga berkewajiban menghormati HAM. Musuh yang sudah menyerah dan secara nyata tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengadakan perlawanan harus diperlakukan menurut aturan yang berlaku (misalnya Hukum Humaniter, Konvensi Jenewa, Bertempur secara Benar). Kedua, etika diasalkan dan ditujukan pada kehendak bebas manusia yang berbudi. Prajurit sudah seharusnya secara otonom, bukan karena perintah, atau keharusan lain di luar dirinya untuk menegakkan HAM. Ia dengan sendirinya menyadari bahwa usahanya untuk menegakkan HAM berasal dari dirinya, dalam kesadaran sebagai manusia yang berbudi, manusia yang mempunyai hati nurani untuk menghormati orang lain sebagai mana layaknya ia sebagai manusia. Ketiga, Kant memberikan pandangan kewajiban moral yang bersifat mutlak dengan ciri murni dan apriori. Dalam hal ini prajurit mutlak harus menegakkan HAM di mana ia bertugas dan berada. Siapa pun prajurit yang bersangkutan, apa pun pangkat dan jabatannya, keharusannya untuk menghormati HAM selalu berlaku, di mana-mana dan tanpa terkecuali.Tentu tidaklah mudah untuk menegakkan HAM sesuai dengan doktrin imperatif kategoris dari Kant ini. Kesulitan pertama muncul ketika perintah yang bersifat imperatif kategoris ini dalam pelaksanaannya justru cenderung menjadi imperatif hipotetis. Penegakan HAM oleh prajurit bukanlah karena pribadi otonomnya sebagai manusia sungguh menyadari pentingnya menegakkan HAM, tetapi semata-mata karena di samping tugasnya ia juga diperintah untuk menegakkan HAM. Di samping itu imperatif kategoris dari Kant ini bersifat keras dan kaku. Kewajiban - bahwa saya, selaku prajurit, memang harus menegakkan HAM - lantas menjadi tolok ukur nilai moral suatu tindakan, bukan misalnya kebahagiaan, kepuasan diri, ketenangan batin karena berhasil menghargai HAM orang lain.Kendati sulit untuk dilaksanakan bukanlah berarti doktrin imperatif kategoris ini tidak dapat dilaksanakan karena betapa baiknya dan luhurnya jika prajurit menegakkan HAM berdasarkan kesadaran pribadinya yang otonom bahwa HAM harus ditegakkannya, dalam situasi dan kondisi yang bagaimana pun, di mana-mana dan kapan pun, bukan karena alasan lain yang berada di luar dirinya. Salah satu caranya adalah dengan terus menerus memberdayakan hati nurani, bahwa norma terpenting yang harus dipegangnya adalah martabat manusia.Dengan demikian diharapkan penegakan HAM bukanlah dirasakan sebagai sesuatu yang mengganjal tugas pokoknya, tetapi justru mengarahkan pada keberhasilan tugas pokok secara optimal. Bukan pula sesuatu yang berada di luar dirinya sehingga harus dicecoki, diajari, dipaksakan supaya dimengerti dan dilaksanakan, tetapi ada dalam dirinya, dalam kesadaran hati nuraninya bahwa HAM memang sudah sepantasnya ditegakkan."

"Tesis ini berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan mendalam atas pemikiran Estetika Kant. Oleh sebab itu ia harus berbicara tentang latar belakang pemikiran Estetika Kant yang meliputi pemikiran urnurn Kant di dalam filsafat kritisnya, dan juga Sejarah Estetika pra-Kant.Dengan menggunakan filsafat kritisnya sebagai latar belakang, maka pemikiran Estetika Kant dipandang sebagai usaha untuk menjembatani "jurang" antara "keniscayaan alam" -- hasil pemikiran Critique of Pure Reason, dan "kebebasan" -- hasil Critique of Practical Reason. Jadi, keindah.an analog dengan keniscyaan alam, dan sublim analog dengan kebebasan. Sedangkan seni dan genius nienunjukkan analogi kerjasama antara alam dan kebebasan dalam menghasilkan suatu bal.Dengan menggunakan Sejarah Estetika sebagai latar belakang, pemikiran Estetika Kant menjadi kulminasi dari permasalahan-permasalahan Estetika pra-Kant, terutama permasalahan Estetika yang dimunculkan oleh para filsuf Inggris. Unsur penyatu di dalam pemikiran Estetika Kant itu adalah "judgment". Secara garis besar pokok-pokok permasalahan di dalam pemikiran Estetika Kant dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) permasalahan keindahan dan sublim, dan (2) permasalahan seni dan genius.Pembahasan permasalahan keindahan dan sublim di.mulai dengan menggunakan sarana judgment of taste, dan judgment of taste itu sendiri diterangkannya dengan menggunakan momen-momen seperti yang terdapat di dalam Critique of Pure Reason. Menurut Kant, terdapat 4 momen judgment of taste, dan mereka disebut "momen-momen keindahan". Keindahan dan sublim merupakan objek-objek yang menghasilkan peristiwa estetis. Keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu: keindahan bersifat sangat teratur, sedangkan sublim bersifat sangat tidak teratur -- sublim kemudian dibedakan menjadi sublim yang matematis dan sublim yang dinamis.Setelah keindahan dan sublim adalah permasalahan seni dan genius. Maksud kedudukan seni dan genius di dalam "Deduksi Aesthetic Judgment" adalah bahwa, pertama-tama, genius di dalam seni menunjukkan peran atau sumbangan alam dalam "peristiwa keindahan" di dalam seni. Kedua, "seni" dalam arti Kantian adalah bukan objek khusus yang hadir di hadapan kita; "seni" dalam arti Kantian adalah semacam "proses", ia adalah suatu "gangguan" di satu atau dua pancaindera kita! "Proses permainan" itu terjadi di dalam dunia supersensible. Hal ini membuktikan keberadaan dunia supersensible. Kembali lagi pada persoalan genius di atas; hanya seorang genius saja yang dapat membuat atau berbuat hal seperti itu."

"Skripsi ini merupakan usaha untuk menjelaskan pengalaman tentang Tuhan ketuhanan dalam ranah estetika. Immanuel Kant dengan term sublimnya membuka peluang untuk menjelaskan hal tersebut. Dengan menggunakan peluang yang diberikan oleh Kant, akan memperlihatkan tentang pengalaman ketuhanan itu selain berhubungan dengan iman, juga bersentuhan dengan estetika, yaitu sublim.

---

This thesis is about an effort in way to explaining the empirical study with reference to God divinity in the aesthetics domain of Immanuel Kant, within his sublimacy theory as it to opening more chances definition of his term. By using Kant rsquo s chance it will show about the empirical divinity related to the faith, and so do related to the aesthetic, called by sublimation. "

"Kesepakatan tentang prinsip keadilan dibutuhkan untuk mengatasi konflik klaim antar manusia. Robert Nozick menawarkan suatu prinsip keadilan untuk memenuhi kebutuhan itu. Prinsip itu mendistribusikan hak-hak absolut kepada setiap manusia yang menjamin kebebasan mereka. Alasan yang diberikan Nozick bagi prinsip keadilannya adalah bahwa prinsip itu konsisten dengan suatu konsep moral, yaitu moral Kantian atau kepemilikan-diri. Akan tetapi, alasan semacam itu masih belumlah cukup untuk memperoleh legitimasi kontraktarian di dalam konteks sosial kontemporer yang dicirikan oleh pluralitas konsep moral. Legitimasi kontraktarian diperoleh suatu prinsip keadilan ketika ia dapat disandarkan pada premis yang masuk akal bagi setiap orang, sehingga prinsip itu pun terbuka untuk disepakati siapa saja. Dalam situasi yang plural, premis itu adalah fairness. Keberhasilan mendemontrasikan suatu prinsip keadilan sebagai prinsip yang fair identik dengan kesuksesan konstruksi legitimasi kontraktarian dalam konteks pluralitas. Teorisasi John Rawls tentang posisi asli menjadi sarana pembuktian fairness yang paling menjanjiikan di antara alat-alat lainnya. Oleh karena itu, kemampuan membuktikan kemenangan prinsip kesilan Nozick dari para prinsip kompetitornya di dalam posisi asli akan menentukan perolehan legitimasi kontraktarian baginya"