Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakWireless Sensor Network adalah solusi dalam mengatasi masalah jaringan berbasis kabel terutama dalam aplikasi absensi mahasiswa dengan Tag RFID. Namun, pada studi ini, wireless sensor network diimplementasikan pada kondisi indoor yang memiliki pathloss lebih tinggi dibandingkan pada kondisi outdoor. Penelitian ini menganalisis sebaran daya terima RSSI pada simulasi model indoor path loss COST231 Multiwall dengan menggunakan Radiowave Propagation Simulator (RPS) untuk memodelkan kondisi indoor gedung sesuai dengan kondisi sebenarnya, baik dari ukuran maupun bahan gedung. Simulasi menggunakan 3 Node Router dan 8 End node dari Wifi RFID Reader dengan protocol komunikasi WLAN 1EEE 802.11.n pada frekuensi 2,4 GHz. Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata dan standar deviasi RSSI pada kondisi terimplementasi dari router node dan end node adalah -46,94 dBm dan 10,79 secara berturut-turut."

"AbstrakPenelitian ini bertujuan memperkenalkan teknologi yang sedang dikembangkan untuk dapat mengirimkan paket data tanpa langsung terhubung dengan jaringan backbone, teknologi tersebut dinamakan Delay Tolerant Network (DTN). DTN merupakan jaringan nirkabel dengan kondisi node yang berkomunikasi tidak dapat ditentukan waktunya atau hubungan antara node jarang terjadi. Tidak seperti jaringan konvensional Mobile Ad Hoc Network (MANET), jalur end-to-end antara sumber dengan tujuan hanya akan tersedia dalam waktu yang singkat dan tidak dapat diprediksi. Node pada DTN dapat menjadi source node, intermediate node, maupun node tujuan node, terdiri dari mobile node dan static node yang terhubung dengan delay tinggi. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai kinerja VDTN yang menggunakan protokol routing Spray and Focus dan Spray and Wait. Perancangan sistem simulasi terbagi menjadi dua cluster yaitu cluster dengan kecepatan 90 km/jam dan cluster dengan kecepatan 65 km/jam. Kinerja algoritma routing ini disimulasikan menggunakan ONE Simulator. Performansi dievaluasi dengan average latency dan Packet Delivery Ratio (PDR). Observasi yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa Spray and Focus memiliki performa yang lebih baik dalam PDR dibandingkan Spray and Wait, tetapi Spray and Focus memiliki performa average latency yang lebih besar dibandingkan Spray and Wait"

"AbstrakSaat ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan dimana lalu lintas data, termasuk OTT di dalamnya, mendominasi layanan telekomunikasi yang menyebabkan pendapatan interkoneksi semakin menurun. Padahal, biaya pemeliharaan jaringan cenderung naik. Kemunculan teknologi IP dapat memberikan keuntungan, baik terhadap Operator dalam scissor effect maupun menaikkan tingkat loyalitas pelanggannya. Namun, saat ini regulasi Interkoneksi di Indonesia masih menggunakan Time Division Multiplexing (TDM). Oleh karena itu, diperlukan suatu rekomendasi mengenai standarisasi pengkodean dan model interkoneksi IP. Dalam penelitian ini, aspek teknis dari model interkoneksi IP dianalisis dengan menggunakan perbandingan model, yaitu Peering dan Hubbing dengan metode no-transcoding pada 6 jenis codec(G.711a, G.711u, GSM, G.723, G.729, dan G.722) dengan pemberian berbagai beban trafik, (0 Mbps, 15 Mbps, 40 Mbps, dan 72 Mbps). Hasil performansi QoS berupa delay, Mean Opinion Score, packet loss, dan throughput yang diperoleh dari hasil simulasi masing-masing model dan kombinasi codec dianalisis dengan menggunakan server VOIP Asterisk 11 dan Microsip 3.17.3 untuk SIP phone juga Wireshark 2.2.4 dianalisis untuk mengetahui performansinya. Nilai one way delay QoS mengacu pada standar nilai pada ITU-T G.1010. Dari hasil simulasi diperoleh bahwa secara keseluruhan dengan beban trafik sampai 72 Mbps, model Peering merupakan alternatif model interkoneksi IP yang terbaik. Selain itu, penggunaan codec G729 menghasilkan performansi paling baik dengan nilai delay paling minimum dan MOS paling besar, sehingga paling direkomendasikan untuk digunakan dalam implementasi interkoneksi IP."

"ABSTRAKForum IoT Indonesia memprediksi potensi pasar IoT Indonesia tahun 2020 mencapai sekitar 35 miliar dolar. Tulisan ini menganalisis kebutuhan regulasi IoT di Indonesia yaitu standar keamanan, standar perangkat, model penyelenggaraan bisnis, serta ekosistem IoT untuk disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan FGD serta dianalisis menggunakan 3 tahap awal metode Regulatory Impact Analysis dan teori Benefit, Opportunity, Cost and Risk terhadap masing-masing alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter yang perlu di regulasi untuk masing-masing isu IoT antara lain 1) Standar keamanan: perlindungan data pribadi, interoperabilitas, keamanan jaringan, dan keamanan aplikasi, 2) Standar perangkat: TKDN perangkat, sistem otentifikasi, dan keamanan perangkat, 3) Model bisnis: pemanfaatan spektrum, dan 4) Ekosistem: alokasi spektrum. Rekomendasi yang dapat disampaikan yaitu perlu kerjasama antarstakeholder untuk menyusun Roadmap IoT Indonesia, penambahan jumlah bandwidth pada spektrum frekuensi eksisting, mengkaji regulasi eksisting perangkat sesuai teknologi IoT yang paling banyak digunakan di dunia, pemetaan sektor apa yang sangat berpotensi di Indonesia, regulasi privasi dan keamanan perangkat, mengkaji kebijakan persyaratan TKDN, dan model bisnis khusus antara produsen IoT dalam negeri untuk penggunaan IoT di sektor pemerintah."

"AbstrakStudi empiris mengonfirmasi adanya pengaruh positif antara adopsi layanan telekomunikasi di sebuah negara terhadap pertumbuhan perekonomian. Namun demikian, temuan lainnya menyangkal hal tersebut. Meskipun terjadi perbedaan temuan, pembuat kebijakan tetap percaya bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan manfaat dalam menyelesaikan banyak permasalahan di negaranya. Hal inilah yang mendorong para pembuat kebijakan berlomba-lomba menyusun peta jalan pengembangan TIK, termasuk teknologi pitalebar, di negaranya masing-masing. Studi ini berusaha mengonfirmasi pengaruh difusi layanan telekomunikasi terhadap pertumbuhan perekonomian di negara-negara anggota ASEAN. Jumlah pengguna jasa telepon tetap, telepon seluler, layanan pitalebar, dan internet dipilih sebagai variabel yang menggambarkan difusi jasa telekomunikasi di negara-negara ASEAN. Penulis juga menyertakan beberapa indikator makroekonomi, seperti rasio foreign direct investment (FDI) dan jumlah tenaga kerja ke dalam model ekonometrika yang digunakan. Data yang dianalisis berupa data panel, gabungan dari data crosssection 10 negara ASEAN dan data runtun waktu pada rentang tahun 2005 sampai dengan 2016. Hasil analisis menemukan bahwa variabel jumlah pengguna internet memiliki nilai variance inflation factor (VIF) yang melebihi ambang batas sehingga perlu dikeluarkan dari model. Hasil analisis terhadap model yang telah dimodifikasi menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi sebesar 5%, hanya pertumbuhan jumlah pengguna jasa telepon tetap yang tidak signifikan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi."

"AbstrakPrevious studies have shown that business performance is mostly determined by the ability of a company to create competitive advantage. However, the rapid changes in technology, markets, regulations and hypercompetition have made the business environment increasingly uncertain and unpredictable so that it can erode competitive advantage. This phenomenon is known as the turbulence of business environment and can cause a company to have difficulty maintaining its competitive advantage so that it is very interesting to study further. The purpose of this study is to understand how the turbulence of business environment occurs in the telecommunications industry in Indonesia. The study involved 213 leaders of business units of telecommunications operators in Indonesia as research respondents. The research methods used are descriptive survey and explanatory survey using component-based structural modeling, Partial Least Square-Path Modeling (PLS-PM). The results of the study showed that the telecommunications industry in Indonesia has experienced high turbulence of business environment, caused mainly by competitive turbulence. However, it was found that the technological turbulence and the market turbulence have contributed the most dominant to the occurrence of turbulence business environment in telecommunication industry. This study also discussed the problem solving of the business environment turbulence and recommendations for the sustainability of the telecommunications industry in Indonesia."

"Studi bertujuan menganalisis pengaruh trade misinvoicing terhadap penerimaan PPN dan pengaruh kualitas kebijakan (regulatory quality) dalam mengurangi pengaruh trade misinvoicing terhadap PPN. Studi menggunakan struktur data panel dengan sampel sebanyak 53 negara berkembang untuk periode tahun 2002-2019 dan diestimasi dengan pendekatan panel statis dan pendekatan panel dinamis dengan model GMM. Hasil estimasi menunjukkan trade misinvoicing berpengaruh secara signifikan dalam mengurangi penerimaan PPN, tetapi regulatory quality tidak berpengaruh dalam mengurangi pengaruh trade misinvoicing terhadap penerimaan PPN. Studi juga menunjukkan bahwa regulatory quality memiliki pengaruh dalam peningkatan penerimaan PPN serta penerimaan PPN periode sebelumnya juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN periode saat ini. Berdasarkan kelompok wilayah, trade misinvoicing yang dialami negara di wilayah Europe & Central Asia dan Middle-East & North Africa terbukti berpengaruh terhadap penurunan penerimaan PPN.

---

The study aims to analyze the effect of trade misinvoicing on VAT and the role of regulatory quality in reducing the effect of trade misinvoicing on VAT. The study uses a panel data structure with a sample of 53 developing countries for the period 2002-2019 and is estimated using a static panel approach and a dynamic panel approach using the GMM model. The estimation results show that trade misinvoicing has a significant effect on reducing VAT, but the regulatory quality has no effect on reducing the effect of trade misinvoicing on VAT. The study also shows that regulatory quality has an effect on increasing VAT and the previous period's VAT revenue also has a positive and significant effect on VAT revenue for the current period. By region group, trade misinvoicing experienced by countries in Europe & Central Asia and Middle-East & North Africa proved to affect the decline in VAT."

"Sebagai seseorang yang mengemban berbagai peran, ibu bekerja dihadapkan dengan berbagai tekanan yang dapat menimbulkan emosi-emosi negatif. Emosi-emosi yang negatif dapat berakibat buruk bagi kesejahteraan fisik maupun psikologis, jika tidak diregulasi dengan baik. Ibu bekerja yang dapat meregulasi dengan baik emosiemosi negatifnya akan lebih menikmati peran-perannya. Hardiness merupakan karakteristik kepribadian yang memampukan individu untuk tetap sejahtera secara fisik dan psikologis dalam situasi penuh tekanan, dan salah satu alasannya adalah karena individu yang hardy lebih mampu meregulasi dengan baik emosi-emosi negatif yang dialaminya, dibandingkan dengan individu yang kurang hardy. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara sembilan strategi regulasi emosi secara kognitif dengan hardiness pada ibu bekerja. Sampel dalam penelitian ini adalah 72 ibu bekerja usia dewasa muda yang bekerja di DKI Jakarta. Hasil penelitian dengan menggunakan teknik korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara hardiness dengan strategi positive reappraisal (r = .246, los = .05), dan hubungan yang signifikan dan negatif antara hardiness dengan strategi catastrophizing (r = -.252, los = .05), pada ibu bekerja. idak ditemukan korelasi yang signifikan antara hardiness dengan ketujuh strategi regulasi emosi secara kognitif lainnya (self blame, acceptance, rumination, positive refocusing, refocus on planning, putting into perspective, blaming others).

---

Working mothers were faced with various stress conditions because of their multiple roles. These stressful conditions can evoke negative emotions which need to be regulated, so that it won't negatively impact their psychological and physiological well-being. Those who can effectively regulate their negative emotions will have a bigger chance to enjoy their multiple roles. Hardiness is a personality variable that makes a person to stay physiologically and psychologically healthy in stressful conditions. One of the reasons is because hardy people regulate their negative emotions more effectively than non-hardy people.

The purpose of this research is to see if there?s any significant correlation between nine cognitive emotion regulation strategies with hardiness among working mothers. The sample in this study was 72 young adults working mothers in Jakarta. The Spearman correlation showed that there?s a significant and positive correlation between positive reappraisal and hardiness (r = .246, los = .05), and also a significant and negative correlation between catastrophizing and hardiness (r = -.252, los = .05), among working mothers."

"Belajar adalah aktivitas yang kompleks, bukan hanya mengaktifkan kognitif dan motorik saja, namun juga melibatkan emosi individu. Kebanyakan individu akan lebih mcrnikirkan sesuatu jika merasakannya. Ernosi dapat berpemn sebagai pemberi semangat, cncrgi, dan mengarahkan perilaku pada individu (Eyler dan Giles, dalam Hunt, 2006).. Oleh karenanya, menjadi penting, bagi siswa tuna netra yang belajar dalam program inklusi untuk mampu mengembangkan kemampuan regulasi emosi karena ia akan berhadapan dengan situasi belajar yang heterogen. Berdasarkan hasil pemcriksaan psikologi diketahui bahwa A tidak mempunyai masalah dengan kecerdasan, namun ia mempunyai masalah dalam kemampuan mengelolaan emosi. Untuk melanjutkan pendidikan ke SLTP dengan program inklusi, A perlu mengingkatkan diri dalam mengelola cmosi. Mengingat, A akan menghadapi beragam karakter individu pada saat bersekolah di SLTP dengan program inklusi. Peningkatan kemampuan mengelola emosi terutama dibutuhkan A untuk mengembangjcan kemampuan bersosialisasi dengan orang lain. Program intervensi didasarkan pada pendekatan modiiikasi perilaku dengan pendckatan kognitif dan pendekatan perilaku. Pendekatan kognitif menggunakan strategi antecedent focused, sedangkan pendekatan perilalcu menggunakan strategi response focused dengan relaksasi pemapasan dalam. Disamping itu, peneliti, mengintegrasikan dua strategi tersebut dengan pengembangan kesadaran diri melalui in-depth interview. Tujuan intervensi adalah menunmkan perilaku agresif A ketika sedang marah, seperti, menendang lemari, menendang pintu, menyobek buku, tidak hadir di sekolah tanpa alasan yang jelas, dan menarik diri. Program intervensi ini diadakan dalam 14 kali pertemuan dan disusun dalam sebuah rancangan program intezvensi yang terdid atas tiga bagian yaitu : 1) Data Dasar; 2) Program Intervensi; 3) Evaluasi Program. Hasil intervensi secara umum memmjukkan bahwa program intervensi efektif untuk meningkatkan regulasi emosi A. Teknik modiiikasi situasi lebih sering digunakan A dibanding teknik yang lain dan relaksasi pemapasan dalam memberikan dampak positifterhadap emosi A.

---

Learning is a complex activity which not only involves cognition and motor abilities, but also one’s emotion. Most individuals will tend to think about something if they can feel it. Emotion can have a role in giving spirit, energy and guidance to one’s behavior (Evler & Giles, in Hunt, 2006). Thus, it is important for blind children who leam in an inclusion program to be able to develop the ability to regulate emotion because she will face a diverse learning situasion.

Based on the psychological assesment, it is known that A d0esn"t have any intelectual barriers, though she does have difheulties in regulation his emotions. To continue his studies in the secondary level with a inclusive program, A needs to improve her emotion regulating abilities. Reason being is, because A will face a lot of different individual characters while in that education level. Improvement in emotion self-regulation is especially needed to develop A’s social interaction abilities.

The intervention program is based on the modification behavior technique with a cognitive and behavior approach. The cognitive approach uses the antecedent focused strategy, whilst the behavior approach uses the response focused strategy with the deep breathing relaxation technique. Moreover, the two strategies are integrated with the development of self consciousness by using depth interview.

The purpose of the intervention is to decrease aggressive behavior of A, for example kicking closets, kicking doors, tearing books, skipping school and withdrawing himself from his society. The intervention program is conducted 14 times and is based on an intervention program which consists of three parts: 1) Data based; 2) Intervention program; 3) Evaluation program.

The results of the intervention show that in general intervention program is elfective to enhance A’s emotion regulation. Situation modiiication technique is used more otien by A compared to the other techniques and deep breathing relaxation in giving a positive influence towards A’s emotion."

"Larangan mempekerjakan pegawai non Pegawai Negeri Sipil (non PNS) dan non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (non PPPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK tidak serta merta membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berhenti melakukan rekrutmen atau mengadakan hubungan kerja dengan pegawai non PNS dan non PPPK. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah, hingga tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempekerjakan sekitar ±81.096 orang pegawai non PNS dan non PPPK yang mengisi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Tulisan ini mengangkat permasalahan status dan hubungan hukum pegawai non PNS dan non PPPK setelah diundangkannya PP Manajemen PPPK dan hubungan hukum PPPK menurut konsep hubungan dinas publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diundangkannya PP Manajemen PPPK, pegawai non PNS dan non PPPK pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kehilangan legalitas status dan hubungan hukumnya. Tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap/masih mempekerjakan pegawai non PNS dan non PPPK untuk mengisi jabatan ASN merupakan suatu tindakan yang melanggar asas legalitas dan asas yuridiktas. Namun demikian, tujuan dipekerjakannya pegawai non PNS dan non PPPK mengandung unsur kemanfaatan yang jauh lebih besar daripada pemenuhan unsur kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dapat mempekerjakan pegawai non PNS dan non PPPK guna menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Selain permasalahan praktis, PP Manajemen PPPK juga mengandung permasalahan konseptual terkait dengan hubungan kerja PPPK yaitu dengan digunakan dua jenis perbuatan hukum yang saling bertolak belakang dan mengaburkan sistem hubungan kerja yang selama ini dikenal dan berjalan sesuai dengan asas dan kaidah hukum. Dengan demikian, PP Manajemen PPPK harus direformulasi sesuai dengan kebutuhan faktual dengan tetap berpedoman pada asas dan kaidah hukum yang berlaku.

---

Prohibition of hiring non-Civil Servants (non-PNS) and non-Government Employees with Work Agreements (non-PPPK) as stipulated in Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management does not necessarily make the Provincial Government of DKI Jakarta, stop recruiting or entering into work relationships with non-PNS and non-PPPK. Based on data from the Regional Personnel Agency, until 2019, the Provincial Government of DKI Jakarta employs approximately ± 81,096 non-PNS and non-PPPK who fill functional and executive positions. This paper raises the issue of the status and legal relationship of non-PNS and non-PPPK after the promulgation of the Government Regulation concerning Management PPPK and the PPPK legal relationship according to the concept of public service relations. The research method used in this study is juridical-normative research through the statue approach and conceptual approach. The research results are presented in a prescriptive-analytical form. The results showed that with the enactment of the Government Regulation concerning Management PPPK, non-PNS and non-PPPK employees in the DKI Jakarta Provincial Government lost their legality and legal relationship. The Acting of the Civil Service Officers of the DKI Jakarta Provincial Government that still employs non-PNS and non-PPPK to fill ASN positions is an act that violates the legality and juridical principles. However, the purpose of hiring non-PNS and non-PPPK employees contains greater benefit than the fulfillment of the element of legal certainty. Therefore, the DKI Jakarta Provincial Government can still employ non-PNS and non-PPPK staff to carry out governmental tasks in realizing prosperity for the community, especially the people of DKI Jakarta Province. In addition to practical issues, Government Regulation concerning Management PPPK also contains conceptual problems related to the PPPK work relationship, by using two types of legal actions that contradict each other and obscure the working relationship system that has been known and runs according to legal principles and rules. Thus, Government Regulation concerning Management PPPK must be formulated in accordance with factual needs while still referring to the principles and applicable legal rules."