Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehawatiran konsumen akan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan memiliki dampak yang sangat besar terhadap bagaimana perusahaan melakukan kegiatan bisnis mereka saat ini. Studi ini fokus pada keunggulan dalam menerapkan praktik green manajemen dari perusahaan yang bergerak dalam bidang barang/jasa yang berbasis di Indonesia. Studi ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dengan cara efisiensi dan mengembangkan energi alternatif yang lebih bersih. Kami juga mengusulkan model penelitian yang menunjukkan beberapa faktor yang penting dalam menekan perusahaan untuk menerapkan praktek green manajemen berdasarkan penelitian empiris dan tinjauan literatur sebelumnya. Dalam penelitian ini kami mengamati dampak dari setiap pemangku kepentingan terhadap praktik green manajemen perusahaan dan menentukan bagaimana praktik green manajemen mempengaruhi kinerja lingkungan dan perusahaan. Kami percaya bahwa ada hubungan positif antara komitmen manajemen tim atas (TMT) terhadap penerapan praktik green manajemen dan kinerja perusahaan. Pendekatan penelitian yang diadopsi dalam makalah ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data survei dari 112 perusahaan dan menggunakan structure equation modeling (SEM), hasilnya menunjukkan bahwa praktik green manajemen memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan

---

Climate change and growing environmental concerns from consumers has a major impact on how firms perform their businesses today. This study focuses on the advantages of implementing green management practices from services and manufacturing firms based in Indonesia. This research is important in order to create a healthy and sustainable business environment by means of efficiency and developing an alternative cleaner energy. A research model was proposed showing several factors that are important in pressuring firms into implementing green management practices based on former empirical research and literature review. This research also observed the effects of each stakeholder on green management practices of companies and determine how green management practices influence environmental and firm performance. There is also evidence that there is a positive relationship between top team management commitment towards implementing green management practices and firm performance. The research approach adopted in this paper includes quantitative research using survey data from 112 companies and using structural equation modeling (SEM), the results suggest that green management practices plays an important role in enhancing firm performance."

"Sertifikasi berkelanjutan menjadi hal yang penting dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia, mengingat permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini, terdapat dua macam sertifikasi berkelanjutan, yaitu RSPO dan ISPO yang mana memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan sertifikasi tersebut, serta menentukan sertifikasi mana yang lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif, dengan tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi RSPO merupakan bentuk standarisasi dalam perdagangan internasional yang bersifat voluntary, sedangkan sertifikasi ISPO merupakan peraturan teknis berdasarkan peraturan perundang-undagnan yang wajib dipatuhi. Kedua sertifikasi berdiri sendiri, serta tidak menggantikan kedudukan sertifikasi lainnya. Dalam penerapannya, sertifikasi RSPO memiliki persyaratan yang lebih kompleks dalam melindungi lingkungan dan sosial dibandingkan sertifikasi ISPO, serta telah diakui oleh Uni Eropa untuk melakukanimpor produk kelapa sawit. Oleh karenanya, apabila produk kelapa sawit Indonesia akan diperdagangkan secara internasional, maka sertifikasi RSPO lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia.Sustainable certification holds a pivotal role in Indonesian palm oil plantations sector, given the problems posed by palm oil plantations. Currently, there are two types of ongoing certification, namely RSPO and ISPO, which have their respective advantages and disadvantages. This thesis discusses the status of these certifications, and determines which certification is better to be implemented in Indonesian oil palm plantations sector. This thesis was conducted in the form of juridical normative, with descriptive type and qualitative approach. The result ofthis study indicates that RSPO certification is a form of standardization in international trade in which compliance is not mandatory, while ISPO certification is a technical regulation based on Indonesian laws in which compliance is mandatory. Both certifications are stand-alone, and do not replace the position of other certifications. In its application, the requirements of RSPO certification is a lot more complex than ISPO certification in regards to protecting the environmentand social, and has been recognized by the European Union for the importation of palm oil products. Therefore, if Indonesian palm oil products are to be traded internationally, RSPO certification is better to be implemented in Indonesian palm oil plantations sector."

"ABSTRAKSertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan telah menjadi isu penting dalam produksi dan rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia. Sebagai pemasok minyak kelapa sawit terbesar dunia dan menjadi komoditas agroindustri terbesar yang diusahakan di Indonesia, penerapan aspek keberlanjutan memberikan dampak terhadap volume produksi dan penyerapan produk. Sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia merupakan upaya untuk memastikan aspek keberlanjutan tersebut. Pemodelan sistem dinamis digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan pengaruh faktor pada sistem sertifikasi, produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan dan penyerapannya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa target sertifikasi minyak sawit berkelanjutan tidak akan tercapai pada periode simulasi, yang sebenarnya lebih panjang dari target waktu yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya, suatu upaya intervensi dicoba pada sistem model tersebut, sehingga dapat diketahui apakah intervensi kebijakan dapat mendorong pencapaian sertifikasi dari sisi volume produksi dan penyerapannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada sertifikasi wajib, aturan untuk hanya mengekspor minyak sawit berkelanjutan tersertifikasi dapat meningkatkan volume produksi dan penyerapannya secara signifikan. Pada sertifikasi sukarela, faktor pendorong berupa akses pasar dan harga cukup berperan, selain kebijakan ekspor tersebut. Kebijakan untuk hanya mengekspor minyak kelapa sawit berkelanjutan akan mendorong produksi dan penyerapannya, yang juga akan memberikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan karena pemenuhan persyaratannya.

---

ABSTRACT Sustainable palm oil certification has become an important issue in the production and supply chain of palm oil in Indonesia. As the world 39 s largest supplier of palm oil and the largest agro industry commodity cultivated in Indonesia, the implementation of sustainability aspects has an impact on production volume and product absorption. Sustainable palm oil certification in Indonesia is an effort to ensure that aspect of sustainability. Dynamic system modeling is used in this study to illustrate the effect of factors on the certification system, sustainable palm oil production and its uptake. Simulation results show that sustainable palm certification targets will not be achieved in the simulation period, which is actually longer than the target time set by the stakeholders. Furthermore, an intervention effort is attempted on the model system, so it can be seen whether policy interventions can encourage certification achievement in terms of production volume and absorption. The results of the analysis show that in mandatory certification, the rule to only export certified sustainable palm oil can significantly increase production volume and absorption. On voluntary certification, drivers of market access and price play a significant role, in addition to the export policy. The policy to export only sustainable palm oil will encourage its production and absorption, which will also have social, economic and environmental impacts due to the fulfillment of its requirements."

"Masalah yang diteliti di dalam tesis ini adalah suatu dilema yang harus dihadapi oleh corporate whistle-blowers di Enron dan WorldCom ketika mereka memutuskan untuk melawan sistem (akuntansi) yang korup di dalam organisasinya.Dilemanya adalah di satu sisi mereka memiliki komitmen terhadap organisasinya, sementara di sisi lain mereka juga memiliki tanggungjawab sebagai anggota masyarakat, sehingga tindakan mereka pun menimbulkan pro dan kontra. Organisasi memandang mereka sebagai pengkhianat karena telah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan organisasinya, tapi masyarakat luas justru menganggap mereka sebagai pahlawan. Tesis ini ingin memperlihatkan bahwa fenomena Whisrleblowing ini dapat terjadi karena nilai-nilai budaya, hukum dan agama yang dimiliki oleh masyarakat Amerika, Kasus yang diambil sebagai model di dalam analisis ini adalah kasus skandal korupsi di Enron dan WorldCom.Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode kajian kepustakaan yang menggunakan teknik deskriptif interpretatif. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep individualisine, konsep benar-salah, konsep profesionalisme, konsep civic duty, konsep agama dan konsep kapitalisme.Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya, hukum dan agama yang dimiliki oleh bangsa Amerika dan komitmen mereka terhadap hukum dan kemandirian hukum memungkinkan seseorang yang memiliki informasi tentang terjadinya penyimpangan untuk mengungkapkannya, karena yakin bahwa ia akan mendapat perlindungan keamanan dan mengetahui bahwa tindakannya kelak akan memberikan dampak positif yang lebih luas daripada negatifnya.

---

Whistleblowing in Enron and Worldcom Scandals: A Conflict Between Individual versus SystemThe dilemma faced by the corporate whistle-blowers when fighting the system in the body of the organization becomes the objective of this thesis. On one side those Whisrleblowing in Enron and Worldcom Scandals: A Conflict Between Individual versus System are committed to their organization, while on the other side they have responsibilities as citizens, therefore, every step they take arises pros and cons, The organization considers them as `traitors' due to the violation of agreement with the organization, while the society thinks that they are 'the hero'. This thesis indicates that Whisrleblowing in Enron and Worldcom Scandals: A Conflict Between Individual versus System -phenomenon happened as the reflection of the cultural dimension in the society. As 'role-mode' analyzed in this thesis is the corruption scandal in Enron and WorldCom.

Qualitative approach is used for this thesis by using literally research method with descriptive-interpretative technique. The concepts are individualism, right-wrong, professionalism, civic duty, religion and whistleblowing, while the theory is considered from the changing of cultural values.

The result of this research shows that individual tendency to whistleblow could be influenced by the cultural dimensions of individualism (the expectation that the individual will look out for him/herself only) and power distance (the degree to which employees feel comfortable approaching or contradicting supervisors).cultural values, religion of the Americans and their commitments to the law and to the independence of law will probably encourage anybody who has information on tile violation to give away the secret, because they know that they would get protection and is convinced that what they do will give more positive effects rather than the negative ones."

"Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan studi kasus Monopoli Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam (Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008). Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis yang menyatakan hak monopoli yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam bukan merupakan pengecualian sebagaimana yang diatur pada Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, terdapat bukti dampak kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat Kebijakan Penghentian Sambungan Air yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam, tetapi kerugian tersebut tidak terjadi karena adanya perilaku monopoli. Penghentian sambungan air dilakukan karena adanya keterbatasan kapasitas produksi dan distribusi air bersih, bukan karena untuk pembatasan output yang bertujuan untuk menaikkan harga.This study examine implementation of article 50 (a) Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition toward monopolistic practices which is done by a company appointed by state. This study use descriptive method by using case study of Monopoly of Water Treatment in Batam Island by PT Adhya Tirta Batam (Case Number 11/KPPU-L/2008). Based on the analysis, this study declare that PT Adhya Tirta Batam?s monopoly right was not exempted from implementation of Article 50 (a) Law Number 5 1999. In this case study, there was evidence of society loss as impact of Ceasing Water Connection Policy by PT Adhya Tirta Batam, but that loss was not occur cause of monopoly practice. Ceasing water connection which is done by PT Adhya Tirta Batam because there was lack of production and distribution capacity, not intended to limit output in order to increasing the price."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan yang terjadi di Kota Mempawah. Melakukan perjanjian secara lisan merupakan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dikarenakan mereka mengutamakan kepercayaan terhadap sesamanya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah legalitas dan pembuktian dari perjanjian sewa menyewa gudang yang dilakukan secara lisan, implikasi hukum terhadap status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di gudang meskipun telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang sewa, dan perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada para pihak. Dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding perjanjian lisan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dibuktikan. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019, barulah perjanjiian lisan tersebut dinyatakan sah dan tergugat dinyatakan wanprestasi. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif serta bersifat eksplanatoris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian secara lisan berdasarkan konsep hukum perjanjian yang dianut oleh Indonesia memang sah dan mengikat begitu ada kata sepakat sehingga perjanjian lisan dalam kasus tersebut dapat dikatakan sah. Sedangkan mengenai status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di dalam gudang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk meminimalisir kasus seperti ini terulang, seharusnya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis agar dapat lebih mudah dibuktikan.

---

This Thesis discusses a verbal warehouse lease agreement that took place in the City of  Mempawah. Business practice by using verbal agreement is a customary to the people of Mempawah because they prioritize trust within each other. The issues discussed in this thesis are the legality and proof of the verbal agreement, the legal implication of the defendant's property state which are still in the warehouse even though they are not paying rent, and lastly, what legal protection can be given to the parties. The party who got sued on the basis of default denied the agreement ever took place. District and High Court Verdict also did not acknowledge the existence of the verbal agreement because lack of evidence. But The Supreme Court Verdict Number 2368/K/Pdt/2019 decided the verbal agreement is valid and proves the defendant's default. This Thesis uses juridical normative research with qualitative method and explanatory research. This Thesis also concludes that verbal agreement based on the contract law concept adopted by Indonesia are indeed valid and binding once there is consent between parties, therefore the verbal agreement in this case is valid. The state of defendant's property can be ruled as tort (trespass). To minimize case like this happens in the future, agreement should be made in written form so that it can be easily proven."